REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perseteruan Anies Baswedan dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memanas setelah mantan capres itu menyebut banyak program yang diinisiasi di zamannya dipangkas. Dalam pidato di sebuah acara deklarasi dukungan untuknya sebagai cagub Jakarta 2024, Anies menuding Pemprov DKI hari ini pelit terhadap warganya.

"Oleh karena itu, kami akan pastikan kembalikan semua manfaat-manfaat yang sempat terpotong. Karena apa? Karena harus bisa memberikan manfaat pada masyarakat yang ada di sini," kata Anies dalam pidatonya, Sabtu (20/7/2024).

BACA JUGA:Ramai Diberitakan Jadi Organisasi Lobi Zionis Israel, Begini 7 Klarifikasi Utuh RAHIM

Pj Heru pun tak terima dituding Anies memangkas program-program yang diinisiasi sebelumnya. Heru mengeklaim tak pernah memberhentikan program dari gubernur sebelumnya, Anies Baswedan. Ia mengatakan, ketika dilantik menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta pada 2022, pembahasan terkait APBD untuk 2023 sudah berjalan di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Artinya, ia tak memiliki kewenangan untuk mengubah peruntukan APBD.

"Gini ya, saya jelasin ya, saya masuk itu Oktober 2022, APBD sudah berjalan 2022 untuk 2023, itu ya," kata Heru di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Selain itu, ia menegaskan tak pernah memberhentikan program gubernur sebelumnya terkait kemasyarakatan. Semua program yang bersentuhan langsung tetap dijalankan. "Yang kedua, tidak ada kegiatan untuk masyarakat, saya yang berhentikan tidak ada. Semua saya jalankan," kata dia.

Ia pun meminta setiap pihak tak melulu menjelekkan kebijakan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta hari ini. Apalagi, ketika upaya menjelekkan itu dilakukan hanya untuk kepentingan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. "Silakan untuk berlaga di pilkada, tapi jangan mengambinghitamkan saya," kata Heru membalas Anies.

3. Rumah DP 0

Rumah DP 0 Rupiah diketahui merupakan program andalan Anies ketika kampanye Pilgub Jakarta 2017. Ketika Anies rampung menyelesaikan tugas sebagai gubernur pada Oktober 2022, program Rumah DP 0 kemudian berubah istilah.

Pada Juni 2023, program tersebut berubah nama menjadi 'Hunian Terjangkau Milik'. Pemprov DKI mempromosikan nama program tersebut melalui Instagram resmi.

Tak ada yang berbeda secara substansi antara 'Rumah DP 0' dan 'Hunian Terjangkau Milik'. Termasuk syarat untuk mendapatkan rumah tersebut sama persis dengan persyaratan DP 0. Yang berubah hanya nomenklaturnya alias namanya saja.

4. Bongkar trotoar untuk jalan raya

Pada April 2023, Pj Heru membongkar trotoar di kawasan pertigaan lampu merah Santa, Jakarta Selatan, yang dibangun pada era Anies. Jalan di sekitar Pasar Santa yang sebelumnya merupakan trotoar harus dibongkar menjadi jalan raya untuk memfasilitasi kendaraan.

Pj Heru menilai wajar jika ada warga tidak setuju dengan rekayasa lalu lintas di kawasan Santa. "Ya dari 100, satu yang bicara itu biasa. Sekarang kita mau untuk kepentingan lebih besar atau untuk yang perorangan? Jajaran Polda, Pemda DKI kan semua kan memperhatikan itu," kata Heru.

5. Tak ramah pesepeda

Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia mencabut predikat 'Kota Ramah Sepeda' untuk DKI Jakarta yang diberikan pada 2021 saat Anies memimpin Jakarta. Banyak kebijakan Pj Heru yang ternyata sangat bertolak belakang dengan semangat penghargaan tersebut.

Pada November 2022, pemangkasan anggaran untuk jalur sepeda dari semula diproyeksikan di RAPBD 2023 sebesar Rp 38 miliar, kemudian diusulkan menjadi nol. Hal itu jelas menunjukkan keperhikana Pj Heru tidak ke pengguna sepeda.

"April 2023, Pj Heru Budi Hartono melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan pertigaan lampu merah Santa, Jakarta Selatan dengan membongkar pedestrian dan jalur sepeda," ujar Ketua Umum B2W Indonesia, Fahmi Saimima.

Lalu, pada Mei 2023, 18 ruas jalan DKI Jakarta diperintahkan untuk di aspal ulang dengan dalih menyambut KTT ASEAN. Tetapi, dengan menutup jalur sepeda yang ada dan tidak dikembalikan seperti semula.

Pada Oktober 2023, Dishub DKI membongkar stick cone pembatas jalur sepeda di 13 ruas jalan sepeda. "Dalihnya saat itu membayakan pengendara lain," kata Fahmi.

Dia juga menyoroti langkah Heru menghapus anggaran jalur sepeda. "Dan draf pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2024, pembangunan lajur sepeda sebesar Rp 4.513.936.931 masuk dalam anggaran pengurangan atau pengalihan dan tidak dianggarkan kembali," kata Fahmi menambahkan.