REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menjadwalkan rapat pimpinan sementara untuk membahas usulan nama penjabat (pj) gubernur DKI Jakarta pada Rabu (11/9/2024). Pasalnya, masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai pj gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 17 Oktober 2024.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan, sudah ada undangan untuk pembahasan hal itu kepada masing-masing fraksi partai politik. Dalam rapat itu, setiap fraksi akan mengusulkan nama calon pj untuk menggantikan posisi Heru.

"Tentu ada ketentuan, syarat, yang berlaku. Misalnya, harus eselon 1. Kan enggak banyak di Jakarta. Kalau ini levelnya nasional, barangkali bisa banyak pilihan eselon 1 dari berbagai instansi," kata Khoirudin di Jakarta, umat (6/9/2024).

Menurut Khoirudin, Heru tak bisa kembali menjabat sebagai pj gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, Heru telah menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 17 Oktober 2022 atau hampir dua tahun. Sementara itu, berdasarkan regulasi yang ada, jabatan pj gubernur hanya berlaku maksimal dua tahun.

"Dua kali masa perpanjangan, aturannya begitu. Dua kali perpanjangan, jadi tidak untuk yang ketiga. (Heru) memang sudah enggak bisa diperpanjang lagi, harus ada orang lain," kata anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu.

Khoirudin mengatakan, Fraksi PKS akan meninventarisasi sejumlah nama yang berpeluang dicalonkan menjadi pj gubernur DKI Jakarta. Dia menilai, sosok itu tak harus berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Yang lebih penting, kata Khoirudin, sosok pj gubernur DKI Jakarta harus memiliki rekam jejak yang mumpuni.

"Prioritasnya bukan ke-DKI, tapi rekam jejak, prestasi, dan visioner ya. Jangan menanggap walaupun beberapa bulan, cuma sebagai transisi, tidak. Ini kan yang dipimpin warga Jakarta 10,8 juta, menunggu perhatian Pemerintah DKI," kata Khoirudin.

Masa jabatan seorang pj gubernur diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Dalam aturan itu disebutkan bahwa masa jabatan pj gubernur satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berpesan kepada pj gubernur DKI selanjutnya agar dapat melanjutkan dan mengembangkan program yang sudah dirintis. Hal itu guna membangun Jakarta menjadi semakin baik pada masa depan.

"Kalimat kata kunci Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah maju dan berkelanjutan," kata Heru saat dijumpai di Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2024).

Menurut dia, pemerintah pusat memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk maju dan berkelanjutan. "Ya membangun harus berkelanjutan. Apa yang sudah ditanamkan hari ini, harus berkelanjutan," kata Heru.

Pada 17 Oktober 2024, tugas Heru sebagai pj gubernur Jakarta telah berakhir. Kepala sekretariat presiden (kasetpres) tersebut akan genap dua tahun memimpin Jakarta, menggantikan Anies Rasyid Baswedan.

Heru berharap, program yang sudah baik dapat berkelanjutan dan dikembangkan demi kemajuan Jakarta. Dia juga mengatakan, terkait mengatasi polusi di Jakarta, hal itu tak hanya dapat diatasi oleh Pemprov DKI saja. Dia berpesan pj gubernur DKI mengajak seluruh elemen masyarakat bahu-membahu untuk mengatasi masalah tersebut.

Mahfud menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah berupaya untuk mengurangi polusi. Misalnya, PT Transjakarta yang sudah memperbanyak bus bertenaga listrik serta kebijakan penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan.

"Namun ini perlu berkolaborasi dengan pemerintah pusat khususnya Kementerian Perhubungan terkait dengan hilir mudiknya kendaraan lain dari luar dan masuk ke Jakarta. Perlu kebijakan pemerintah pusat," kata Heru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Posisi Heru Budi Hartono sebagai penjabat (pj) gubernur DKI Jakarta akan segera berakhir pada 17 Oktober 2024. Heru telah menjabat sebagai pj gubernur DKI Jakarta hampir dua tahun atau sejak 17 Oktober 2022.

Heru mengaku, menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian. Pasalnya, tugas sebagai pj gubernur DKI Jakarta diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Diganti atau tidak terserah Mendagri, toh saya menjalankan tugas sebagaimana yang diserahkan kepada saya. 17 Oktober adalah tahun saya menjabat dua tahun pj gubernur. Terserah yang memberikan tugas pada saya," kata Heru kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Masa jabatan pj kepala daerah diatur dalam Pasal 201 ayat 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Di dalamnya disebutkan bahwa: "Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Wali Kota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024."

Sementara dalam Pasal 8 ayat 1 Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2023 disebutkan bahwa, jabatan pj gubernur satu tahun. Jabatan tersebut dapat diperpanjang satu tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.

Sementara itu, DPRD Provinsi DKI Jakarta juga dijadwalkan melaksanakan rapat pimpinan sementara pada Rabu (11/9/2024). Pembahasan dalam rapat itu adalah untuk pembahasan dan penetapan usulan nama calon pj gubernur DKI Jakarta dari masing-masing partai politik DPRD Provinsi DKI Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau masyarakat untuk mencermati kepadatan lalu lintas saat kegiatan misa akbar bersama Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus dilangsungkan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada 5 September 2024.

Imbauan itu disampaikan Heru karena saat kegiatan misa akbar di GBK juga akan dihelat kegiatan internasional lain yakni International Sustainability Forum (ISF) di Jakarta Convention Center, yang berpotensi menimbulkan kepadatan hingga pengalihan arus lalu lintas di sejumlah titik di Jakarta.

"Saya mengimbau karena di tanggal 5 September ada dua kegiatan besar, kami harap masyarakat bisa melihat dan mencermati ini sehingga bisa mengambil keputusan untuk melakukan work from home (WFH) secara mandiri," kata Heru dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Heru mengatakan, kunjungan Paus ke Indonesia dilakukan pada 3-6 September 2024. Adapun kegiatan misa akbar dilaksanakan di GBK pada 5 September 2024 petang. Ppada hari yang sama juga akan diselenggarakan kegiatan ISF yang dihadiri sejumlah kepala negara.

"Jadi khusus tanggal 5 September ada kegiatan di mana kegiatan itu adalah sama lokasinya dan ditambah (akan ada) gala dinner (ISF) di Monas," kata kepala sekretariat presiden (kasetpres) tersebut.

Heru pun mengimbau masyarakat untuk bisa mencermati rute-rute menuju GBK dan sekitarnya. Pasalnya akan ada kepadatan lalu lintas melebihi hari biasa. Sehingga jika tidak terlalu mendesak, lebih baik menghindari lalu lintas di kawasan Senayan.

"Oleh karena itu masyarakat untuk mencermati rute-rute dan juga mencermati untuk menuju ke GBK dan sekitarnya, pasti ada kepadatan transportasi dan lalu lintas yang melebihi dari hari biasa. Kami imbau kalau tidak terlalu penting, bisa hindari kegiatan atau lakukan WFH secara mandiri," jelas Heru.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan rute alternatif bagi masyarakat untuk bisa menghindari jalan sekitar Gelora Bung Karno pada 5 September 2024. Rute dan penutupan jalan saat kegiatan misa akbar akan disampaikan pihak berwenang dalam waktu mendatang.

"Kami harap masyarakat yang biasa menggunakan Jalan Jenderal Sudirman dan Gatot Soebroto serta Gerbang Pemuda dan Asia Afrika agar berupaya menghindari jalan tersebut," kata Syafrin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan uji coba kembali makan bergizi gratis untuk kedua kalinya. Kali ini, makan bergizi gratis berlangsung di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Rawabadak Utara, Jakarta Utara, Jumat (23/8/2024).

Pada uji coba kali ini, menu makan bergizi gratis lebih bervariasi. Mulai dari nasi putih, telur dadar, sayur capcay, orek tempe, ayam teriyaki, dan pisang.

"Kelihatannya anak-anak lebih suka yang ada telurnya dibanding dengan yang kemarin. Tadi kita tanya lagi, minggu depan mau makan apa? Katanya nasi, telor dan ayam. Ya sudah nanti kita bikinkan," kata Heru saat ditemui di lokasi.

Heru menjelaskan, untuk menu hari ini berkisar Rp 20 ribu per porsi, sudah termasuk pengemasan. Ke depannya, Heru akan terus memantau uji coba makan bergizi gratis dan menu yang disediakan juga terus divariasikan.

Adapun pemberian makan bergizi gratis dimulai pukul 09.30 WIB. Heru mengatakan, waktu pemberian kali ini, tepat sebab beberapa murid mengaku belum sarapan. Sekitar 90 persen siswa juga makan dengan lahap hingga habis, sementara yang lainnya mengaku masih kenyang.

Kali ini, anggaran uji coba makan bergizi gratis diberikan oleh Perumda Dharma Jaya sebanyak 600 porsi. Heru menjelaskan, program tersebut juga bekerjasama dengan Yayasan Kumala untuk mendaur ulang kembali kemasan makanan plastik yang digunakan.

"Nanti sekolah gratisnya dapat, gizi dapat, anak-anak bisa sekolah dengan baik. Sampah tidak tersebar kemana-mana. Plastiknya juga foodgrade," kata Heru.

Sebelumnya, pemberian uji coba makan bergizi gratis menggunakan dana operasional gubernur. Heru menjelaskan, ke depannya BUMD akan terus bergantian memberikan menu uji coba makan bergizi gratis, hingga nanti berputar kembali ke giliran Heru yang mengucurkan anggaran.

Heru mengatakan, ke depannya belum direncanakan apakah anggaran uji coba makan bergizi gratis akan menggunakan APBD. "Tunggu juklak (petunjuk pelaksanaan) nanti dari pemerintah pusat. Kalau Pemda se-Indonesia ada Permendagri-nya dan kita (DKI Jakarta) ikut saya. Kalau memang harus dimasukkan ke dalam bantuan APBD, kami siap," jelas Heru.

Hingga hal itu diputuskan, Heru menjelaskan, Pemprov DKI dan BUMD akan terus bergantian menyediakan menu untuk uji coba makan bergizi gratis. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menguji coba makan bergizi gratis di SDN Cideng 07, Gambir, Jakarta Pusat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan uji coba makan bergizi gratis di Jakarta usai perayaan HUT ke-79 RI. Hal itu karena Heru yang juga menjabat kepala sekretariat presiden (Kasetpres) sedang sibuk menyiapkan perayaan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Setelah 17-an besok (uji coba makan gratis). Saya masih ada 17 Agustus. Nanti begitu selesai mungkin hari Senin," jelas Heru di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Kendati demikian, menurut Heru, lokasi pelaksanaan uji coba makan gratis belum dipastikan. Dia akan keliling ke daerah Kalibaru, Cakung, Muara Angke, Cilincing, dan seterusnya untuk memastikan lokasi uji coba yang pas.

Sementara untuk biaya pemberian makan gratis, Heru menghitung, apabila makanan yang disajikan senilai Rp 15.000 per anak, setidaknya Pemprov DKI membutuhkan dana Rp 8 juta untuk setiap sekolah. "Misalnya untuk tahap pertama saya hitung kurang lebih lima sampai delapan juta, anak SD. Kalau bisa, seminggu dua kali," jelas Heru.

Hanya saja, karena anggaran pasti belum dialokasikan, Heru memilih akan menggunakan tunjangan operasionalnya sebagai gubernur untuk menjalankan uji coba program makan gratis tersebut. Setelah itu, pelaksanaannya nantinya dengan bantuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lewat program CSR.

Adapun makan bergizi gratis merupakan program unggulan pasangan Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pilpres 2024. Uji coba makan bergizi sudah dihelat di Sentul (Kabupaten Bogor), Kota Solo, Surabaya, dan Tangerang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta siap untuk melakukan uji coba makan bergizi gratis. Rencananya, uji coba program Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu akan diuji coba di Jakarta setiap pekan.

Heru mengatakan, Pemprov DKI akan mulai melakukan uji coba program makan gratis dalam waktu dekat. Pelaksanaan uji coba itu kemungkinan akan dilakukan setelah 17 Agustus 2024.

"Mohon maaf, ini kan sedang sibuk 17-an. Nanti setelah 17, saya setiap Senin atau dua minggu sekali, minimal Senin dan Rabu saya akan ke sekolah-sekolah uji coba," kata Heru di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Menurut dia, uji coba makan bergizi gratis itu bisa saja dilakukan dengan mengundang Wakil Presiden Terpilih Gibran. Namun, hal itu akan disesuaikan dengan waktu Gibran. "Saya punya pemikiran saya setiap minggu akan mencoba memberikan contoh makan gratis," kata Heru.

Menurut Heru, uji coba itu dilakukan agar program tersebut bisa dilakukan maksimal ketika sudah berjalan. Namun, ia menilai, sejauh ini, pelaksanaan uji coba makan bergizi itu sudah cukup bagus. "Nanti ikut aja kalau saya memberikan makan gratis. Saya undang (wartawan)," ujar Heru.

Ihwal mekanisme makan bergizi gratis, Heru akan menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga terkait. Namun, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memberikan contoh makan gratis selama uji coba.

"Pemprov DKI Jakarta komitmen untuk itu dan memberikan, saya nanti keliling ke sekolah sekolah SD, SMP, untuk memberikan contoh makan gratis," kata Heru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono membantah isu soal pemerintah akan menyewa 1.000 unit mobil Alphard untuk peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim). Menurut dia, isu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Kemarin ada berita yang terkait kendaraan ini. Tolong ini diluruskan media saya minta, Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah menyewa 1.000 unit mobil di IKN," kata Heru saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).

Heru mengaku, tak tahu asal informasi itu hingga tersebar ke masyarakat. Namun, ia memastikan, Kemensetneg tidak pernah menyewa 1.000 unit kendaraan di IKN. "Sekretariat Negara atau Sekretariat Presiden tidak pernah ada kontrak sewa 1.000 unit mobil. Tidak ada," ujar Heru.

Dia mengatakan, Kemensetneg hanya mempersiapkan kendaraan untuk rangkaian kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran. Menurut Heru, jumlah kendaraan untuk rangkaian itu hanya sekitar 30 unit.

Ihwal uang sewa kendaraan sebesar Rp 25 juta per hari, Budi menegaskan, hal itu tidak benar. Ia menyebutkan, sebagian besar kendaraan untuk rangkaian kenegaraan sudah tersedia di Kemensetneg.

Heru menegaskan, Kemensetneg juga sudah menyiapkan beberapa bus untuk membawa para undangan. Sejumlah kendaran itu disiapkan dari Otorita IKN, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, dan Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman.

"Enggak mungkin kendaraan 1.000 unit itu berada di IKN. Enggak mungkin. Kami siapkan semuanya menggunakan bus juga disiapkan. Tidak diperkenankan untuk membawa mobil sendiri-sendiri. Semua sudah tersosialisasikan," kata Heru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan uji coba makan bergizi gratis yang merupakan program Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Rencananya, uji coba di sejumlah sekolah negeri di Jakarta itu akan digelar pada pekan depan.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka sebenarnya dijadwalkan menghadiri uji coba program makan gratis di Jakarta pada Rabu (7/8/2024). Namun, Pj Heru mengaku tak bisa mendampingi Gibran lantaran ada kegiatan lain.

"Iya kebetulan hari ini ada, tapi saya enggak bisa mendampingi beliau yang terhormat Mas Gibran, karena saya ada paripurna. Tapi dihari berikutnya Pemda DKI akan melakukan sendiri uji coba untuk makan gratis," kata Pj Heru di Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut dia, uji coba yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta akan fokus kepada anak sekolah dasar (SD). Lokasi uji coba program makan gratis itu akan dilakukan beberapa wilayah, seperti di Jakarta Timur dan Selatan. "Ada beberapa SD di Cakung, di Jakarta Selatan. Kalau saya SD ya," ujar Heru.

Dia menjelaskan, uji coba yang diadakan oleh Pemprov DKI Jakarta itu dimulai pada Senin (12/8/2024). "Nanti teman-teman BUMD bantu bergiliran, kami uji coba untuk makan gratis. Nanti untuk waktunya, saya akan hadir juga. Insya Allah Senin," kata Heru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta mencatat terdapat sekitar 60 anak menjalani terapi gagal ginjal anak di Rumah Sakit Rujukan Kasus Ginjal Anak di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Angka itu kemungkinan bertambah karena data dari seluruh rumah sakit di Jakarta belum dikumpulkan.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, kasus anak cuci darah akibat gagal ginjal di RSCM maupun RSUD wilayah DKI Jakarta bukan seluruhnya merupakan warga DKI Jakarta. Pasalnya, masyarakat yang berobat ke sejumlah rumah sakit di DKI Jakarta bukan hanya warga Jakarta.

"Jadi gini, kalau RSUD, RSCM, kan segala macem semua masyarakat yang sakit pasti diobati, termasuk RSUD itu kan semua yang KTP maupun non-KTP DKI itu berobat di sana," kata Heru saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024).

Karena itu, Heru belum bisa memastikan sekitar 60 anak yang menjalani terapi gagal ginjal di RSCM benar-benar warga DKI Jakarta. Mengingat, RSCM merupakan rumah sakit nasional yang menerima pasien dari seluruh Indonesia. Namun, pihaknya akan mengumpulkan data anak di DKI Jakarta yang tengah menjalani terapi gagal ginjal.

"Kalau minta data yang ber-KTP DKI diabetes, tentu perlu waktu. Itu sebentar. Satu minggu ini bisa kita lihat. Nanti kalau sudah ada datanya, saya kasih," ujar kepala sekretaris presiden (kasetpres) tersebut.

Ihwal penyebab anak yang mengalami gagal ginjal, Heru menilai, banyak faktor yang melatarbelakanginya. Salah satunya adalah pola makan yang tidak baik, seperti sering mengonsumsi minuman kemasan manis dan kurang olahraga.

"Anak-anak yang sekarang menggunakan gadget, yang biasanya kalau kita, saya kan setiap hari olahraga. Ini (anak-anak) mungkin gak olahraga, main gadget. Habis main gadget minum air manis kemasan. Enggak olahraga. Pola hidup," kata Heru.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati menekankan pentingnya penerapan tata laksana hidup sehat sebagai kunci untuk menjaga kesehatan ginjal anak. Dia menyebutkan, pencegahan dapat dilakukan dengan tata laksana hidup yang baik dan sehat, seperti memberikan kebutuhan cairan yang cukup, menerapkan pola hidup sehat, serta konsumsi makanan lengkap dan bergizi seimbang.

"Adapun tanda-tanda gejala awal gagal ginjal pada anak meliputi penurunan nafsu makan yang disertai mual muntah, wajah tampak pucat dan bengkak, terlihat kelelahan, perubahan frekuensi buang air kecil, nafas berbau amonia, sesak nafas dan gagal tumbuh," ujar Ani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI menggelar rapat paripurna terkait Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2023, Senin (29/7/2024). Namun, rapat paripurna bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono itu hanya dihadiri tak sampai 50 persen anggota dewan.

Berdasarkan pantauan Republika.co.id, hanya ada 43 anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna itu. Bahkan, tak semua pimpinan datang dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin itu.

Salah satu pimpinan yang tak hadir adalah Zita Anjani. Alih-alih hadir rapat paripurna sebagai wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Putri Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan itu justru memamerkan aktivitas sedang makan dan olahraga melalui akun Instagram @zitaanjani.

Khoirudin mengatakan, sepinya anggota dewan yang hadir rapat paripurna kemungkinan dikarenakan adanya kesibukan lain. Beberapa anggota dewan juga disebut sedang berada di luar negeri.

"Mungkin ada kesibukan lain. Di antaranya juga sedang kunjungan kerja ke luar negeri," kata Khoirudin kepada wartawan usai rapat paripurna, Senin.

Menurut dia, sedikitnya anggota dewan yang hadir rapat tak memiliki hubungan dengan hendak berakhirnya jabatan mereka. Namun, itu lebih dikarenakan anggota dewan memiliki kesibukan lain.

"Saya belum dapat indikasi itu (sepi karena menjelang akhir periode jabatan). Mungkin ada kesibukan lain barangkali. Selama ini juga begitu, tidak maksimal," kata Khoirudin.

Meski demikian, ia mengaku, akan melakukan pendisiplinan kepada para anggota dewan yang tak hadir rapat. "Ya ke depan kami disiplinkan," ujar Khairudin.

Dari catatan daftar hadir anggota dewan pada rapat paripurna Senin siang itu, hanya ada 43 orang yang membubuhkan tanda tangan. Padahal, total anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah 106 orang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta beberapa kali menyebut Heru Budi Hartono sebagai sosok yang layak untuk diusung menjadi calon gubernur (cagub). Pasalnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta itu dinilai memiliki rekam jejak yang baik.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan, sampai saat ini partainya masih terus menimbang setiap potensi yang ada untuk diusung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Selain itu, Partai Demokrat juga masih membaca peta politik secara utuh dari koalisi yang sudah terbangun.

"Jadi kalau di DPD punya, misalnya bukan rekomendasi ya, usulan, saya pikir boleh-boleh saja usulan itu selalu kami terima," kata dia di Kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (25/7/2024).

Namun, usulan itu nantinya akan dikomunikasikan dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sebab, KIM juga masih terus mencari sosok yang paling siap dan memiliki kans kemenangan yang paling baik untuk dimajukan dalam Pilgub DKI Jakarta.

Di sisi lain, Partai Demokrat juga masih harus melakukan survei secara jelas, sehingga keputusan yang diambil dalam Pilgub DKI Jakarta benar-benar bulat. "Jadi sekali lagi untuk DKI Jakarta kami belum mengambil keputusan dan masih butuh waktu untuk menganalisis lebih lanjut," kata AHY.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono mengakui partainya berencana mengusulkan Heru sebagai cagub. Sebab, nama Heru muncul dari usulan kader Partai Demokrat DKI Jakarta.

"Itu kan usulan dari kader (Partai) Demokrat di Jakarta," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Senin (1/7/2024).

Sementara itu, Heru masih belum menunjukkan tanda untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Dalam beberapa kesempatan, Heru enggan menjawab ketika ditanya langkahnya dalam Pilgub DKI Jakarta 2024.