JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta yang mempertanyakan penurunan APBD Perubahan DKI Jakarta 2023 menjadi Rp 79,52 triliun, dari APBD awal senilai Rp 83,7 triliun.

Heru menuturkan, APBD Perubahan 2023 mengalami penurunan sebesar hampir Rp 5 triliun karena menyesuaikan alokasi anggaran.

"Penurunan ini disebabkan penyesuaian terhadap capaian target pendapatan dan alokasi anggaran belanja yang lebih realistis," ujar Heru saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Heru menyebut, penyesuaian dilakukan karena target pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun-tahun sebelumnya sangat tinggi, tetapi tidak tercapai.

Oleh karena itu, alokasi anggaran belanja diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan perkotaan lainnya.

"Kami mengedepankan layanan perkotaan seperti penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, penanganan sampah, pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha, serta pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon," ucapnya.

Pemprov DKI juga fokus pada pemberian bantuan dalam bentuk subsidi pelayanan publik, bantuan sosial, serta bantuan keuangan bagi pemerintah daerah.

Sebelumnya diberitakan, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Sunggul Sirait meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjelaskan soal APBD Perubahan yang turun menjadi Rp 79,52 triliun dari APBD awal Rp 83,7 triliun.

"Penurunan ini memerlukan penjelasan yang rinci dan transparan dari Pemprov DKI Jakarta. Penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penurunan anggaran ini sangat penting," ujar Sunggul saat rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Sunggul mengatakan, perlu penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penurunan anggaran.

"Apakah terjadi penurunan pendapatan daerah, efisiensi anggaran, atau apakah ada program kerja Pemprov yang ditunda atau dibatalkan?" tanya Sunggul.