Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati Program Makan Bergizi Gratis baru dapat dimulai pada 2025 menunggu kesiapan tim dan anggaran.

Menurut Saras, anggaran dan sinkronisasi tim menjadi penyebab program tersebut baru bisa berjalan pada awal Januari 2025.

Terlebih, lanjut dia, pada Maret hingga April, Prabowo Subianto baru ditetapkan sebagai presiden terpilih masa jabatan 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Anggarannya baru ada untuk tahun depan jadi sesederhana untuk makan bergizi gratis ini dibutuhkan upaya yang sangat besar. Lalu perlu adanya tim sinkronisasi itu tugasnya mereka kemarin itu,” ungkapnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (28/10/2024).

Saras menambahkan, dengan demikain Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diajukan pemerintah untuk 2025 harus diubah, menyusul dengan adanya susunan kabinet baru dari pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Dengan kabinet yang baru harus ada adaptasi yang dilakukan perubahan yang dilakukan dari APBN yang kemarin diajukan untuk tahun 2025. Jadi itu sebabnya sangat teknis untuk makan bergizi gratis,” pungkasnya,

Lebih lanjut, Saras juga mengungkapkan pihaknya masih banyak melakukan uji coba dan sosialiasi terkait program MBG, karena kurang lebih menbutuhkan 48 ribu dapur di seluruh Indonesia.

Kemudian, lanjut Saras, harus dilihat dulu dari anggaran yang kemungkinan di tahun pertama tidak bisa mencapai target 82,9 juta penerima.

“Kita sudah menyampaikan itu kemarin selama masa kampanye bahwa tidak langsung 82 juta penerima itu akan menerima di tahun pertama, kita harus memastikan anggaranya bisa ditingkatkan terus untuk kedepannya,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mulai menjalankan program andalannya ‘Makan Bergizi Gratis’ mulai awal Januari 2025 mendatang.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa meskipun mulai berjalan pada tahun mendatang, tetapi hingga saat ini pemerintah masih menggodok skema yang tepat.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Ya Insyallah, Insyallah doakan januari sudah bisa jalan tetapi karena keterbatasan fiskal belum bisa semuanya, jadi kita akan konsentrasi dulu ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” ujarnya kepada wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto tetap dijadwalkan mulai berlangsung pada 2 Januari 2025. TNI nantinya akan dilibatkan sebagai mitra operasional.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, program itu bakal berjalan dan dibantu oleh semua kementerian/lembaga terkait sebagaimana arahan Presiden.

"Jadi [2 Januari 2025]," ujarnya kepada wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Program itu direncanakan menyasar ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan seluruh anak sekolah dari mulai dari PAUD hingga SMA negeri maupun swasta. Sasaran lokasinya juga akan mencapai seluruh Indonesia, dengan suplai bahan dipasok secara lokal.

Dadan juga menuturkan operasional pelaksanaan program khas pemerintahan Prabowo itu akan melibatkan TNI. Dia menyebut TNI akan menjadi salah satu dari banyak lembaga mitra yang akan dilibatkan.

Pelibatan TNI tidak lepas dari diangkatnya Mayjen TNI (Purn.) Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Selasa (22/10/2024). Dia sebelumnya dilantik oleh Prabowo bersama dengan kepala badan serta penasihat hingga staf khusus kepresidenan.

Menurutnya, TNI bakal dilibatkan untuk berbagai hal karena memiliki struktur hingga lapisan masyarakat bawah.

"Salah satunya mitra operasional, dan kebijakan, menyiapkan lahan dan lain-lain salah satunya adalah TNI mereka punya struktur di bawah. Yang lain juga banyak terlibat terutama koperasi, BUMDes, dan pihak ketiga lainnya," ungkap Dosen IPB itu.

Adapun Badan Gizi Nasional secara keorganisasian, terang Dadan, dipastikan sudah selesai dibentuk. Dengan demikian, dia menyebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA bisa diterima pada Desember 2024. Dia turut mengungkap badan baru itu juga akan diisi oleh empat orang deputi.

"Ada empat deputi. [Berkantor] di gedung E Kantor Kementerian Pertanian," ujarnya.

ARAHAN PRABOWO

Pada Sidang Kabinet Paripurna perdana, Presiden Prabowo Subianto meminta agar pemerintahannya mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Program itu merupakan program prioritas pemerintahan yang baru ini serta janji kampanye pada Pemilihan Presiden (Pilpres) yang lalu.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan bakal mempertaruhkan kepemimpinannya untuk program tersebut. Oleh sebab itu, Prabowo mempersilahkan pihak-pihak yang ada di dalam pemerintahan untuk keluar apabila tidak mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

"Saya haqul yakin, saya pertaruhkan, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil, ini adalah strategic. Yang tidak mendukung hal ini, silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin," ucap Prabowo.

Prabowo awalnya mengeklaim, ada pihak yang masih meragukan kemampuan pemerintah baru untuk merealisasikan program itu.

Dalam arahannya, dia meminta Kepala Badan Gizi Nasional serta kementerian/lembaga lainnya untuk mulai bergerak cepat, tepat dan terukur untuk merealisasikan program tersebut. Dia meminta agar pemerintahannya tidak takut menghadapi kesulitan dalam mewujudkan program baru itu.

"Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita melaksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dua minggu atau tiga bulan, tidak ada dari kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman," pesannya.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, program Makan Bergizi Gratis akan menghabiskan sekitar Rp400 triliun per tahun apabila sudah berjalan secara penuh. Kemudian, target penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta jiwa.

Jika target tersebut sudah terpenuhi maka anggaran bisa mencapai sekitar Rp1,2 triliun per hari atau sekitar Rp400 triliun per tahun.

Secara terperinci, 75% dari Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar akan digunakan untuk intervensi makan gratis untuk anak-anak sekolah. Lalu, 85% dari Rp800 miliar tersebut untuk membeli bahan baku makan bergizi gratis sehingga uangnya akan langsung beredar ke masyarakat.

Pada keterangan sebelumnya, Dadan mengungkap angka-angka tersebut didapat usai Badan Gizi Nasional melakukan percontohan. Ketika melayani 3.000 anak sekolah, dibutuhkan setidaknya 200 kilogram (kg) beras, 350 kg ayam, 3.000 butir telur, 350 kg sayur, dan 6.000 liter susu per harinya.

Belum lagi diperlukan sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Dadan menyatakan program MBG membutuhkan dana dan sumber daya yang besar.

"3 juta anak dulu [target penerimaan manfaat pada Januari]. Nanti naik ke 6 juta di April. Nanti di Juli baru 15 juta," ungkapnya usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Adapun pemerintahan sebelumnya juga telah menyiapkan APBN 2025 sebagai APBN Transisi untuk mengakomodasi program-program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Salah satunya yakni Program Makan Bergizi Gratis, yang menjadi janji kampanye Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku telah melaporkan postur APBN 2025 kepada presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dia menjelaskan bahwa postur yang dimaksudkan mengenai pembahasan awal dari DPR yang merujuk terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 dalam memberikan gambaran kondisi perekonomian global dan domestic.

Harapannya, pemerintah ke depan lebih memahami tantangan dan peluang yang dimiliki sebagai bahan pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dan DPR RI untuk menyusun RAPBN 2025.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Senin (5/8/2024).

“Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR,” katanya kepada wartawan, Senin (5/8/2024).

Kendati demikian, Sri Mulyani melanjutkan bahwa akan ada beberapa penyesuaian lantaran RAPBN 2025 akan menampung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar APBN 2025 dapat memuluskan program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih.

“Jadi kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis, kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari presiden terpilih,” tuturnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan bahwa berbagai program pemerintahan selanjutnya memang sudah masuk di dalam postur APBN 2025.

Namun, dia melanjutkan untuk beberapa kebijakan-kebijakan khusus nanti akan disampaikan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto pada mereka sudah memulai dari pemerintahan pada Oktober 2024 mendatang.

“Jadi saya ingin sampaikan bahwa proses transisi ini berjalan sangat baik komunikasi berjalan intens antara pemerintah sekarang dengan pemerintah presiden terpilih dan wapres terpilih dan juga mengenai program-program detail juga sudah mulai kita tampung dan nanti akan dituliskan dalam nota keuangan,” tandas Sri Mulyani

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menginstruksikan kepada jajaran menteri terkait untuk dapat mengakomodasi program pemerintahan selanjutnya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan diperlukan formula yang tepat agar RAPBN 2025 dapat membantu secara optimal program-program dari presiden terpilih periode 2024—2025 Prabowo Subianto.

“Pagi hari ini kami akan membahss menegnai RAPBN 2025. Dan saya ingin di dalam rencana rancangan APBN 2025 ini, mengakomodasi semua program presiden terpilih,” ujarnya dalam forum tersebut.

Kendati demikian, Kepala Negara menekankan agar semua jajaran menteri terkait juga turut mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, termasuk dengan tensi dari geopolitik.

Menurutnya, dua faktor tersebut memiliki dampak signifikan atau akan berimbas pada krisis pangan atau krisis energi, seperti harga minyak yang berpotensi naik.

Oleh sebab itu, Presiden Ke-7 RI itu jug mendorong menteri agar dapat mengoptimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara.

“Di sini saya ingin menggaris bawahi mengenai kemudahan investasi, kemudahan untuk produk-produk yang berkaitan dengan export. Dan, alangkah baiknya apabila dalam RAPBN 2025 ini kita fokus tidak semuanya dikerjakan,” pungkas Jokowi.