Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir memerintahkan 8 perusahaan pelat merah untuk menyukseskan program makan bergizi gratis yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Delapan BUMN itu adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT PLN (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS), ID Survey, dan holding Pupuk Indonesia.

Erick memastikan 8 BUMN tersebut siap mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan generasi unggul sehat dan berdaya saing melalui implementasi program makan bergizi gratis (MBG).

Adapun, program MBG turut mengusung pendirian Satuan Pelayanan Gizi atau SP Gizi yang bakal memberikan makanan bergizi gratis bagi masyarakat Indonesia di berbagai wilayah.

“Pertama, BRI, BNI dan Bank Mandiri harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi guna memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi,” ucapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (10/11/2024).

Erick juga bertitah Telkom harus menyiapkan ekosistem digital pelayanan gizi, seperti Peduli Lindungi saat pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas, efisiensi dan transparansi.

Selain itu, Ketua Umum PSSI ini juga meminta PLN untuk menyiapkan infrastruktur listrik untuk sumber energi bagi satuan pelayanan gizi hingga ke desa-desa.

“Keempat, PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi,” pungkasnya.

Titah kelima, Erick meminta holding BUMN jasa survei atau ID Survey mendukung sertifikasi halal dan standar dapur untuk SP Gizi, serta Pupuk Indonesia berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam ekosistem Makmur, khususnya offtaker untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program.

“Aset BUMN yang tersebar di wilayah Indonesia dapat menjadi mitra strategis untuk pendirian satuan pelayanan gizi. Hal ini dilakukan demi menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi kreativitas dan inovasi tinggi menuju Indonesia Emas 2024,” tuturnya.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis tahun 2025, sebesar Rp 71 triliun.

Dalam pemaparannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Dadan menyebut, bakal ada satuan pelayanan yang melaksanakan program makan bergizi gratis bakal di daerah-daerah.

“Satuan pelayanan akan memberikan pelayanan kepada 3.000 anak mulai dari PAUD sampai SMA (Sekolah Menengah Atas),” kata Dadan, Kamis.

Kemudian, menurut Dadan, satu unit pelayanan bakal mendapatkan anggaran sebesar Rp 9-11 miliar yang 85 persennya bakal digunakan untuk membeli bahan baku dari pertanian sekitar.

Dia pun mencontohkan, Nusa Tenggara Timur (NTT) bakal mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 8 triliun. Sebab, akan ada kurang lebih 749 titik pelayanan makan bergizi gratis di sana.

“Misalnya kepada daerah NTT akan ada kurang lebih 749 titik pelayanan dan uang yang akan mengalir ke NTT kurang lebih Rp 8 triliun,” ujar Dadan.

Dadan lantas menyebut bahwa besaran alokasi anggaran tersebut jauh lebih besar daripada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT yang sebesar Rp 2 triliun.

“Jadi, APBD NTT hanya Rp 2 triliun, Badan Gizi Nasional akan mengirim uang ke NTT kurang lebih Rp 8 triliun atau empat kali lebih besar dari APBD-nya,” katanya.

Menurut Dadan, alokasi anggaran sebesar itu cukup untuk menggerakkan roda ekonomi di daerah sekitar. Sehingga, tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas anak bangsa tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di daerah.

"Jadi, ini adalah roda ekonomi yang akan bergerak di lokasi-lokasi,” ujar Dadan.

Oleh karena itu, dia meminta kerja sama dari pemerintah daerah dan instansi terkait seperti TNI-Polri untuk menyukseskan program makan bergizi gratis di semua daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Dadan juga mengungkapkan bahwa uji coba program makan bergizi gratis bakal dilakukan di seluruh Indonesia mulai bulan Desember 2024.

Namun, Dadan memaparkan bahwa uji coba serentak secara nasional tersebut bakal dilakukan di 100 titik yang tersebar dari Sabang di Aceh, sampai Merauke di Papua.

“Mulai bulan Desember (2024), kami akan lakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia,” katanya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah rencananya secara resmi mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut bahwa uji coba program makan bergizi gratis bakal dilakukan di seluruh Indonesia mulai bulan Desember 2024.

Namun, Dadan memaparkan bahwa uji coba serentak secara nasional tersebut bakal dilakukan di 100 titik yang tersebar dari Sabang di Aceh, sampai Merauke di Papua.

“Mulai bulan Desember (2024), kami akan lakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia,” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Selain itu, dia mengatakan, bakal ada penambahan lokasi uji coba makan bergizi gratis di daerah Petamburan, Jakarta, dan Bogor, Jawa Barat pada bulan November ini.

Untuk itu, dia meminta kerja sama semua pihak untuk menyukseskan uji coba maupun pelaksanaan program makan bergizi gratis tersebut nantinya. Terutama, bantuan dari para kepala daerah hingga instansi lainnya, seperti TNI-Polri.

“Kepada pemerintah daerah termasuk instansi lain, kami mengajak untuk membantu kami menyiapkan infrastruktur. Tidak usah mengalokasikan uangnya untuk makan bergizi, mohon disiapkan infrastrukturnya nanti kami bayar biaya sewa untuk lahan bangunan dan lain-lain,” ujarnya.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan, sudah ditetapkan sebesar Rp 71 triliun. Tetapi, dia menyebut bahwa anggaran tersebut kemungkinan bisa bertambah.

“Kemarin, setelah rapat sidang paripurna, saya di panggil untuk siap-siap ada kemungkinan bugdet itu akan bertambah pada bulan Agustus (2025),” katanya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa nantinya program makan bergizi gratis akan dijalankan oleh satuan pelayanan yang akan berada di daerah-daerah.

Satu unit satuan pelayanan tersebut bakal melayani sekitar 3.000 anak mulai dari PAUD hingga siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kemudian, menurut Dadan, satu unit layanan bakal mendapatkan anggaran Rp 9-11 miliar per tahunnya untuk memberikan pelayanan makan bergizi gratis.

“Satu satuan pelayanan ini akan mengelola uang antara Rp 9-11 miliar per tahun
dan Ibu Bapak perlu ketahui 85 persen dari uang dikelola itu untuk membeli bahan baku dan bahan bakunya berasal dari pertanian,” ujarnya.

Oleh karenanya, Dadan menyebut, roda perekonomian di daerah juga akan berputar dengan adanya program makan bergizi gratis tersebut.

Sebagaimana diketahui, pemerintah rencananya secara resmi mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menetapkan tujuh perintah penting untuk delapan BUMN dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program ini mengusung pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP Gizi) yang siap memberikan makanan bergizi gratis bagi masyarakat di berbagai wilayah," ujar Erick dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Sebagai tindak lanjut, Erick memastikan delapan BUMN seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan generasi unggul yang sehat dan berdaya saing.

"Pertama, BRI, BNI dan Bank Mandiri harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi guna memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," ucap Erick.

Kedua, Telkomsel harus menyiapkan ekosistem digital pelayanan gizi seperti Peduli Lindungi pada saat pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas efisiensi dan transparansi.

Ketiga, Erick meminta PLN menyiapkan infrastruktur listrik untuk sumber energi bagi satuan pelayanan gizi hingga ke desa-desa guna mendukung pelayanan gizi.

"Empat, PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," sambung Erick.

Kelima, Erick meminta holding BUMN jasa survei atau ID Survey mendukung sertifikasi halal dan sertifikasi standar dapur untuk satuan pelayanan gizi. Keenam, Erick mendorong juga Pupuk Indonesia melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam ekosistem Makmur, khususnya untuk offtaker untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program.

"(Ketujuh) Aset BUMN yang tersebar di wilayah Indonesia dapat menjadi mitra strategis untuk pendirian satuan pelayanan gizi. Hal ini dilakukan demi menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi kreativitas dan inovasi tinggi menuju Indonesia Emas 2024, "pungkas Erick.

JAKARTA, investor.id – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) mendukung program pemerintah. Kali ini bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pengembangan program pemenuhan gizi. Kemitraan ini menjadi langkah strategis perseroan memperkuat upaya pemenuhan gizi nasional melalui sinergi antara lembaga keuangan syariah dan institusi pemerintah.

Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman oleh kedua pihak. Dalam acara tersebut, Direktur Utama BSI Hery Gunardi menyampaikan bahwa kemitraan ini akan berfokus pada pengembangan program-program yang mendukung pemenuhan gizi di seluruh Indonesia.

"BSI berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui," ujar Hery di The Langham, Sudirman Central Bussiness District (SCBD), Senayan, Jakarta.

Hery pun menekankan, ke depan BSI siap memperluas dan memperdalam kolaborasi dengan BGN melalui berbagai kerja sama dan sinergi. Seperti langkah-langkah yang mencakup pemanfaatan layanan serta produk perbankan syariah yang inovatif. Sehingga dapat mendukung BGN dalam mencapai tujuan strategisnya yaitu mengoptimalkan pemenuhan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

“BSI siap berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan mengakselerasi adopsi layanan digitalisasi perbankan syariah di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kami akan membangun ekosistem terpadu yang memungkinkan pengelolaan layanan perbankan syariah secara menyeluruh dan efisien,” lanjutnya

Hery menambahkan, melalui pendekatan tersebut perseroan berharap kerja sama ini tidak sekadar menjadikan BSI sebagai mitra finansial. “Tetapi juga sebagai katalisator dalam mendukung pencapaian tujuan bersama, yakni mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.

Adapun BGN merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam pemenuhan gizi nasional, serta memastikan setiap warga negara mendapatkan akses terhadap konsumsi makanan yang aman, bergizi, dan seimbang. Kehadiran BGN tertuang dalam Pepres No 83 Tahun 2024.

Dalam melaksanakan fungsinya BGN selaras dengan program utama dari 8 program hasil terbaik cepat 2024 - 2029 yang tertuang dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Badan ini berperan sebagai pendorong utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan gizi nasional yang berkelanjutan untuk visi pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, melalui berbagai insiatif dan program lembaga yang dipimpinnya, permerintah berkomitmen untuk mencapai kesejahteraan gizi. Yaitu melalui edukasi masyarakat, memperkuat sistem ketahanan pangan, serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan kesejahteraan gizi tercapai di seluruh pelosok negeri.

"Kemitraan dengan BSI adalah langkah penting dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada Januari 2025. Kami berharap kerja sama ini akan membawa dampak positif yang signifikan dalam upaya pemenuhan gizi nasional,” tambahnya.

Sebelumnya, melalui keterangan resmi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BGN telah lebih dahulu berkolaborasi untuk merealisasikan Program Makanan Bergizi Gratis. Menteri BUMN Erick Thohir telah bertemu Dadan untuk membahas akselerasi program tersebut.

Kolaborasi antara Kementerian BUMN, BUMN, dan BGN sangat penting dalam menyukseskan program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Kementerian BUMN dan BGN telah membahas inisiatif pendirian Satuan Pelayanan (SP) Gizi untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. SP ini ditargetkan dapat melayani sekitar 3 ribu peserta.

Adapun dalam penandatanganan MoU antara BSI dan BGN dihadiri pula oleh Wakil Direktur Utama BSI Bob T. Ananta, Direktur Retail Banking BSI Harry Gusti Utama, serta Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna. Sementara dari BGN hadir pula Deputi Bidang Promosi & Kerja Sama BGN Nyoto Suwignyo, dan Deputi Bidang Sistem Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Badan Gizi Nasional akan menggunakan artificial intelligence (AI) alias kecerdasan buatan untuk mendata titik satuan pelayanan dan daftar penerima makan bergizi gratis yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami sudah menentukan titik pelayanan melalui AI. Jadi, kami sudah paham betul titik (satuan) pelayanan itu di mana saja," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

Dadan tidak menjelaskan lebih rinci bagaimana peran kecerdasan buatan tersebut. Ia hanya menyebut AI berjasa untuk membantu mereka menentukan titik penerima makan gratis.

Ia menegaskan masing-masing satuan pelayanan bakal melayani 3.000 anak sekolah.

"(Daftar) 3.000 anak (per satuan pelayanan) ini kita sudah gunakan AI, di mana sih titik-titiknya. Kami sudah tahu semua," jelasnya.

Badan Gizi Nasional menargetkan 30 ribu satuan pelayanan untuk menopang program ini. Mereka mematok seluruh satuan pelayanan bakal terbentuk paling lambat 2027, di mana pada tahun depan ditargetkan terbangun di 5.000 titik.

Hingga saat ini, sudah ada 85 satuan pelayanan yang dibangun untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Pembangunan ini didanai dari anggaran Badan Gizi Nasional.

"Kami sudah membangun hampir 85 (satuan pelayanan). Itu rata-rata untuk bangunan kurang lebih sekitar Rp1,2 (miliar) sampai Rp1,5 (miliar). Nanti peralatannya kurang lebih sekitar Rp700 (juta)," tutur Dadan.

"Itu hitungan dengan dana sendiri (anggaran Badan Gizi) tanpa pajak. Juga berlaku untuk daerah Jawa dan dengan bahan tersedia lokal," jelasnya saat dikonfirmasi lebih lanjut oleh CNNIndonesia.com.

TEMPO.CO, Jakarta - Program makan bergizi gratis gagasan Presiden Prabowo Subianto akan mulai berlangsung pada Januari 2025. Biayanya mencapai triliunan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), ditambah lagi dana yang berasal dari sumber lain. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membeberkan strategi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun depan.

Program tersebut akan dilaksanakan di 5.000 titik di seluruh Indonesia pada 2025. Dadan berkata pelaksanaan itu seluruhnya dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. “Hanya penyediaan infrastrukturnya yang kami lakukan dengan melalui APBN,” kata dia saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.

Sebelumnya, Dadan sempat mengatakan program makan bergizi gratis membutuhkan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari. Jumlah itu sekitar 75 persen dari belanja harian Badan Gizi Nasional sebesar Rp 1,2 triliun. Di dalam APBN 2025, program unggulan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming itu mendapat alokasi anggaran Rp 71 triliun.

Selain dari APBN, Dadan mengungkap, akan ada pula koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan juga pihak ketiga dalam bentuk investasi. “Nanti kami akan bayar sewa lahan, sewa gedung, dan lain-lainnya per bulan sehingga investasi akan kembali dalam waktu tiga tahun,” ujarnya.

Menggunakan biaya dari APBN, ia berkata, Badan Gizi Nasional akan menetapkan tiga satuan pelayanan per kabupaten di seluruh Indonesia. Sejauh ini, uji coba makan bergizi gratis telah berlangsung selama sepuluh bulan dan pemerintah sudah membentuk 85 kantor satuan pelayanan.

Perihal investasi, kepala badan itu mengatakan pelaksanaannya akan sangat tergantung pada teknologi yang digunakan. Rencananya, tiap satuan pelayanan akan dilengkapi dengan genset. Pemetaan titik satuan pelayanan pun disebut telah dilakukan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

“Itu salah satu bagian dari persyaratan kami nanti, ketika ada mitra yang ingin membangun satuan pelayanan. Kalau berminat, titik lokasinya silakan kirim ke Badan Gizi Nasional, nanti kami akan plot di daerah itu ada sekolah mana saja yang bisa dilihat,” tuturnya.

Badan Gizi Nasional memiliki sumber dana lain yang sampai saat ini dirahasiakan. Dana itu disalurkan untuk seluruh rangkaian uji coba makan bergizi gratis. Dadan menyebut biaya uji coba yang berkisar antara Rp 800 juta - Rp 900 juta per bulan selama ini berasal dari kantong “hamba Allah”.

“Bisa dihitung setiap bulan itu Rp 800 juta - Rp 900 juta dikalikan 10 bulan, itu sudah berapa satuan layanan. Dan itu yang membiayai adalah hamba Allah,” kata dia.

Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional memang bisa bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu tercantum dalam Pasal 52 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membongkar filosofi makan bergizi gratis yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Dadan menyebut ada dua titik kritis pertumbuhan anak. Pertama, pada 1.000 hari awal kehidupan sehingga pemenuhan gizi penting demi menghindari stunting.

Sedangkan titik kritis kedua ada di rentang usia 8 tahun-17 tahun. Dadan menyebut banyak pihak luput memberi gizi baik pada tahap ini, sehingga makan gratis bakal diberikan juga untuk anak SMA.

Ia kemudian mencontohkan kasus nyata yang dialami di keluarganya. Dadan membandingkan pertumbuhan kedua anaknya dengan sang keponakan.

Sang keponakan memang diberi gizi pada 1.000 hari pertama, bahkan sampai obesitas. Namun, ponakan Dadan melakukan diet terlalu awal saat duduk di bangku SMP karena malu punya berat badan berlebih.

Pada akhirnya, tinggi keponakan Dadan tak lebih dari 160 cm sampai sekarang. Ia menegaskan intervensi di titik kritis kedua ini penting agar pertumbuhan otot anak berkembang dengan baik.

"Beda dengan dua anak kami, kebetulan saya ada istri satu dan anak dua. Dua orang (anak) laki-laki yang tingginya tidak kurang dari 181 cm. Bahkan, yang anak kedua itu 185 cm. Karena pada 1.000 hari pertama kita genjot dengan gizi yang cukup, bahkan susunya hampir 2 liter sehari sampai SMP," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

"Jadi, SMP itu badannya gemuk sekali, beratnya hampir 104 kg. Kemudian, masuk SMA baru dia sadar kegemukan dan setop makan setiap jam 4 dan langsung turun (berat badan). Tapi tinggi badannya sudah 185 cm. Kenapa? Karena kita biarkan dipenuhi gizinya pada saat pertumbuhan di periode kedua," tegas Dadan.

Oleh karena itu, Dadan menegaskan pentingnya intervensi gizi anak oleh pemerintah. Ia bahkan mewanti-wanti bahaya di kemudian hari andai tak ada makan bergizi gratis.

Ia memperkirakan populasi Indonesia pada 2045 bakal diisi anak-anak yang mayoritas lahir dari keluarga kurang mampu. Ini berpotensi terjadi jika pemerintah tak memberikan makan bergizi gratis.

"Jadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, 'Jangankan bermain bola yang dituntut fit 90 menit, jangan-jangan bertanding pun tidak mampu'," ucap Dadan.

"Oleh sebab itu, Pak Prabowo Subianto menekankan program makan bergizi adalah pertaruhan jabatan beliau," tandasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bakal menggelar makan bergizi gratis lagi di 100 titik. Uji coba itu akan berjalan akhir tahun ini.

Dadan mengatakan uji coba dengan skala besar itu akan dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Kamis (31/10/2024).

Dadan menyebut uji coba di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

Badan Gizi Nasional mengaku uji coba di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa. "Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa," jelasnya.

Dadan lalu menjelaskan tiga skema penyaluran makan bergizi gratis di Indonesia. Pertama, akan dibangun central kitchen yang terpusat.

Opsi kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren. Ini dilakukan jika sasarannya minimal 2.000 anak.

"Ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan, ada daerah-daerah yang nanti harus dijangkau dalam waktu satu hari," ungkap Dadan.

"Nanti akan kami pikirkan dengan menggunakan makanan yang sekarang berkembang dengan vakum, yang bisa tahan selama satu tahun sehingga kami bisa kirim sekali dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan dengan variasi menu sehingga makanan itu tinggal dibuka (dan) makan," tambahnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menolak membeberkan sumber dana uji coba program makan bergizi gratis gagasan Presiden Prabowo Subianto. Dadan menyebut biaya ratusan juta yang habis per bulan berasal dari kantong “hamba Allah”.

Uji coba makan bergizi gratis telah berlangsung selama sepuluh bulan. Pemerintah sudah membentuk 85 kantor satuan layanan menjelang pelaksanaan program pada awal Januari 2025.

Dadan mengungkap biaya yang dikeluarkan untuk uji coba berkisar antara Rp 800 - 900 juta per bulan.

“Bisa dihitung setiap bulan itu Rp 800 - 900 juta dikalikan sepuluh bulan, itu sudah berapa satuan layanan. Dan itu yang membiayai adalah hamba Allah,” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat BGN dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.

Meski demikian, fase awal makan bergizi gratis tidak sepenuhnya dibiayai sumber dana misterius itu.

Dadan mengungkapkan, Badan Gizi Nasional akan melakukan proyek percontohan atau pilot project di 100 titik di seluruh Indonesia pada akhir tahun atas komitmen anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Sejauh ini, proyek uji coba telah beroperasi di dua titik lokasi yaitu di Warung Kiara, Sukabumi dan Bojong Koneng, Bogor. Sebelumnya Dadan ogah membeberkan sumber dananya. “Sementara Kiara, Sukabumi dan Bojong Koneng, Bogor. Dibiayai Hamba Allah,” tuturnya melalui layanan perpesanan pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sempat mengungkap bahwa dana yang digunakan untuk uji coba makan bergizi gratis memang bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program unggulan Prabowo tersebut.

Koordinator Bidang Pangan Direktorat Pangan dan Pertanian PPN/Bappenas Ifan Martino berkata sumbernya bersifat rahasia. “Sifatnya konfidensial, saya tidak bisa sampaikan,” ujarnya saat ditemui di area Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Saat rapat bersama Komisi IX, salah seorang anggota DPR mengatakan proyek uji coba dibiayai oleh yayasan Prabowo, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Ketika ditanya soal hal itu, Dadan hanya menjawab, “Bukan. Hamba Allah.”

Hanin Marwah berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendata anak-anak yang menjadi penerima makan bergizi gratis.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan data anak tersebut nantinya digunakan untuk menentukan titik pembangunan satuan pelayanan untuk makan bergizi gratis.

Adapun, pembangunan satuan pelayanan makan bergizi gratis nantinya akan berkaca dengan total anak yang berada di wilayah tersebut. Wilayah yang dibangun satuan pelayanan harus memiliki minimal 3.000 anak sekolah di dalamnya.

“Ya tentu, karena satuan pelayanan kan basisnya 3.000 anak, 3.000 anak ini kita sudah gunakan aplikasi AI, untuk menentukan titik-titiknya, kami sudah tahu semua,” kata Dadan saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Kamis (31/10/2024).

Meski sudah menggunakan AI untuk mendata anak sekolah, Dadan menuturkan pihaknya belum menerapkan hak tersebut untuk mengetahui jumlah ibu hamil, ibu menyesui, dan balita.

Sebab, pendataan 3 kategori tersebut kata Dadan harus dilakukan secara mandiri dan belum bisa menggunakan AI. Pendataan tersebut bakal dilakukan setelah pusat pelayanan makan bergizi gratis selesai dibangun.

“Jadi, kami tidak membuka pendaftaran, tapi yang kami akan mendatangi masyarakat untuj mencek berapa banyak ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mulai menjalankan program andalannya ‘Makan Bergizi Gratis’ mulai awal Januari 2025.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa meskipun mulai berjalan pada tahun mendatang, tetapi hingga saat ini pemerintah masih menggodok skema yang tepat.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Ya Insyallah, Insyallah doakan Januari sudah bisa jalan tetapi karena keterbatasan fiskal belum bisa semuanya, jadi kita akan konsentrasi dulu ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya sudah membangun 85 satuan pelayanan untuk menjalankan program makan bergizi gratis.

Satuan pelayanan akan melayani 3.000 anak sekolah penerima makan gratis. Ini lebih lengkap dari dapur umum, yakni menjadi tempat memasak makanan sekaligus offtaker produk pertanian lokal.

"Kami sudah membangun hampir 85 (satuan pelayanan). Itu rata-rata untuk bangunan kurang lebih sekitar Rp1,2 (miliar) sampai Rp1,5 (miliar). Nanti peralatannya kurang lebih sekitar Rp700 (juta)," ungkap Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

Dadan mengatakan uang sebanyak itu diambil dari anggaran Badan Gizi Nasional. Alokasi yang diterima Dadan Cs dari APBN adalah Rp71 triliun untuk pelaksanaan makan gratis di tahun pertama.

Saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Dadan menegaskan hitungan tersebut belum termasuk pajak.

"Itu hitungan dengan dana sendiri (anggaran Badan Gizi) tanpa pajak. Juga berlaku untuk daerah Jawa dan dengan bahan tersedia lokal," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

Dadan mengatakan seluruh program makan gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya dilaksanakan Badan Gizi Nasional. Kendati, penyediaan infrastrukturnya bisa menggandeng pihak swasta.

Khusus penyediaan infrastruktur dengan APBN akan dihitung sebagai capital expenditure (capex) alias belanja modal.

"Ada juga yang koordinasi dengan lembaga lain, kementerian lain, pemerintah daerah, dan juga pihak ketiga dalam bentuk investasi," jelasnya.

"Nanti kami akan bayar biaya sewa. Sewa lahan, sewa gedung, dan sewa lain-lain per bulan sehingga investasinya akan kembali (balik modal) dalam waktu tiga tahun," tutup Dadan.