JAKARTA,investor.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berikutnya akan  menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 sesuai dengan regulasi yaitu di bawah 3% dari  Produk Domestik Bruto (PDB).  

Sebelumnya dikabarkan bahwa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan meningkatkan rasio utang  hingga 50% dari PDB. Namun, Airlangga mengatakan  hal tersebut masih wacana dan pemerintah akan tetap menjaga defisit dan rasio utang sesuai keuangan negara.

“Ya itu kan wacana aja yang dibahas,  defisit tetap di bawah 3%, dan terkait dengan rasio utang tetap sekitar 40%,” ucap Airlangga Hartarto usai mengikuti One Map Policy Summit di St Regis pada Kamis (11/7/2024).

Dalam Kerangka Ekonomi Makro Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 rasio utang ditargetkan berada di kisaran 37,98 sampai  38,71% dari PDB Adapun batas utang maksimum sebesar 60% dari  PDB. APBN 2025 menjadi APBN transisi sebab menjadi APBN tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

”Jadi kami tetap konsentrasi di bawah 40% dan defisitnya 3%,” imbuh Airlangga.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp 8.353,02 triliun atau dengan rasio utang 38,71% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa surat berharga negara (SBN) yang mencapai Rp 7.347,5 triliun (87,96%) dan pinjaman sebesar Rp 1.005,52 triliun (12,04%). Komposisi SBN terbagi dalam SBN domestik sebesar Rp 5.904,64 triliun (70,69%) dan valuta asing (valas) sebesar Rp 1.442,85 triliun (12,04%).

Dalam kesempatan berbeda, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan, Thomas Djiwandono mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menjaga defisit APBN 2025 tetap di bawah 3% dari PDB. Rasio utang juga tetap dijaga agar tidak melebihi 50%. Apalagi penyusunan APBN 2025 dilakukan secara sinergis antara pemerintahan saat ini dan tim untuk pemerintahan periode berikutnya.

“Kami tetap berkomitmen terhadap target-target yang sudah direncanakan pemerintah dan akan disepakati dengan DPR. Penting diketahui bahwa kontinuitas kebijakan tersebut adalah hasil komunikasi dan sinkronisasi yang lancar,” terang Thomas.

Dia menuturkan tim sinkronisasi dan pemerintah saat ini memiliki pemahaman yang sama dalam mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan Prabowo-Gibran tahun 2025 nanti. Pemerintahan periode berikutnya akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang dipersiapkan pemerintah dan DPR.

“Kami punya waktu untuk merencanakan program-program unggulan agar pelaksanaanya lebih baik dan lebih cepat,” tutur dia.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News