Jakarta, Investor.id- Berinvestasi dengan rasio utang tinggi berpotensi terjebak dalam kesalahan mengingat nilai properti yang fluktuatif.

“Kita harus memahami, bahwa nilai properti naik-turun. Oleh sebab itu, sangat penting untuk melakukan investasi properti dengan rasio utang rendah yang sangat konservatif, karena investasi dengan rasio utang tinggi, cenderung menjebak Anda ke dalam kesalahan,” tutur Chief Executive Officer (CEO) dan Founder ONE Global Capital Iwan Sunito dalam keterangan tertulis kepada Investor Daily, Selasa (5/11/2024).

Nilai investasi properti juga dipengaruhi oleh kemampuan melakukan akuisisi lahan secara strategis.

Iwan mencontohkan, investasi properti yang dilakukannya di Five Dock—kawasan pinggiran Kota Sydney, Australia—bersama beberapa koleganya yang membuahkan hasil.

“Jika 20 tahun lalu, saat kami mengakuisisi lahan di Five Dock, harganya masih AUD15 juta, saat ini berdasarkan valuasi terbaru, nilai lahan di Five Dock melonjak menjadi AUD110 juta,” tutur dia.

Menurut Iwan, rezonasi atau rencana pembangunan berdensitas tinggi oleh pemerintah negara bagian New South Wales di Five Dock turut berperan dalam lonjakan harga yang terjadi di kawasan ini.

Hal lain yang patut diingat, menurut Iwan, adalah bahwa properti memiliki siklus dan kita tidak dapat memprediksi siklus tersebut.

“Untuk itu, ada tiga hal yang selalu kami lakukan, yaitu: membeli dengan baik, menambah nilai jual, dan menjualnya dengan baik,” kata dia.

“Anda tidak menghasilkan uang dengan menjual, namun Anda menghasilkan uang dengan membeli. Jadi, Anda harus pastikan bahwa Anda membeli dengan sangat baik,” tambahnya.

Sementara itu, One Global Capital berhasil mendapatkan lisensi wholesales pada kuartal IV/2024, yang mengizinkan perusahaan investasi yang berbasis di Sydney itu untuk menawarkan produk investasi kepada sekelompok investor terpilih yang dianggap memilik visi dan misi yang sama.

“Kami berencana untuk meluncurkan penawaran berikutnya di pasar dalam beberapa pekan ke depan dengan harga yang menarik,” papar Iwan.

Kendati demikian, jelas dia, perlu diingat bahwa setiap investasi memiliki risiko. Setiap investasi memiliki pasang surut, tetapi dia ingin memastikan bahwa pihaknya menjaga agar para investor tetap aman.

“Itulah sebabnya saya membawa mantan CEO Land Lease menjadi anggota dewan direksi. Saya ingin memastikan bahwa tata kelola perusahaan ditetapkan di perusahaan. Saya ingin memastikan sistem pemeriksaan dan keseimbangan yang tepat, transparansi, dan yang terpenting, perlindungan atas para investor sebagai prioritas utama kami,” paparnya.

Iwan mengaku dirinya cukup beruntung, karena selama 25 tahun terakhir tidak pernah kehilangan uang dalam investasi yang dilakukannya.

Bahkan, dia pun memiliki rencana untuk mengakuisisi beberapa aset Crown Group lain. Pasalnya, Iwan mengetahui dengan baik produk tersebut beserta nilainya, sehingga dia tahu harga yang harus dibayar.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID - Pemerintah secara aktif menjalankan belanja negara untuk memenuhi sasaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara konsisten, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program prioritas dan mengelola keuangan negara secara bijak.

Meskipun demikian, adanya gap antara pengeluaran negara dan penerimaan negara mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan tambahan. Oleh sebab itu, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman menjadi instrumen pembiayaan yang efektif untuk menutup defisit anggaran dan menjalankan roda pembangunan. Melalui pengelolaan utang yang cermat, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dan membangun pasar SBN domestik. Penerbitan SBN dan penarikan pinjaman dilakukan secara efisien, seimbang antara biaya dan risiko, serta akseleratif mendukung peran APBN sebagai peredam guncangan dan menjaga momentum pertumbuhan.

Pemenuhan target pembiayaan tetap on-track dengan cost of fund yang terkendali. Per 31 Agustus 2024, dari desain pembiayaan anggaran APBN 2024 yang ditetapkan sebesar Rp522,8 triliun, telah terealisasi sebesar Rp291,9 triliun. Seiring pertumbuhan ekonomi yang positif, tren rasio utang pascapandemi pun terus menurun. Dari 40,73% terhadap PDB di 2021 menjadi 39,70% di 2022; 39,21% di 2023; dan 38,49% PDB per Agustus 2024. Rasio utang Indonesia juga tercatat relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan dan global. “Kita tentu dalam berutang tidak cuma besaran saja yang kita cermati atau kita kelola. Tapi juga risikonya harus sesuai,” ujar Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Riko Amir dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/09/2024).

Riko lanjut menerangkan risiko utang pemerintah berada dalam kondisi terkendali dan terkelola baik. Hal ini setidaknya dapat terlihat dari pengelolaan risiko nilai tukar dan jatuh tempo. Nilai tukar menjadi salah satu risiko yang patut diwaspadai karena komposisi utang valas pemerintah sebelum tahun 2019 sangat tinggi. Namun, pemerintah berhasil terus menurunkan porsi utang dengan mata uang valas terhadap total outstanding utang. Dari 37,9% porsi utang valas di 2019, berhasil terus diturunkan menjadi hanya 27,9% per Agustus 2024. “Jika terjadi kenaikan nilai tukar, kita terdampak tapi tidak langsung collapse gitu ya. Karena ada 27,9% saja yang terdampak, sisanya (72,1% tidak terdampak karena) dalam porsi rupiah,” ungkap Riko.

Selanjutnya, dari sisi jatuh tempo. Rata-rata tertimbang jatuh tempo utang (average time to maturity) pemerintah berkisar 7,95 tahun per Agustus 2024. “Kami memandang untuk jatuh tempo, tenor yang ideal, yang save bagi pemerintah adalah antara 8 sampai 10 tahun. Untuk per Agustus (2024) ini kita di 7,95 tahun. Itu artinya rata- rata seluruh utang kita akan jatuh tempo di 7,95 tahun. Jadi, tidak tiba tiba melonjak di tahun pertama tinggi, tahun keduanya sangat rendah, tahun ketiganya sangat tinggi. Dan kita profiling utang kita dalam kondisi yang lebih merata,” ungkapnya.

Riko lanjut menjelaskan, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan ketika berutang, khususnya dalam denominasi valas adalah peringkat kredit (credit rating) karena dengan credit rating yang baik, cost atau biaya yang dikeluarkan dapat lebih efisien.Dengan kinerja pengelolaan utang yang baik, credit rating Indonesia telah mencapai investment grade dengan outlook stabil dari berbagai lembaga pemeringkat internasional. Terkini, S&P pada 30 Juli 2024 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB outlook stabil dengan pertimbangan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, pengelolaan APBN yang prudent, dan beban utang pemerintah yang relatif rendah.

Pemerintah konsisten juga berhasil menjaga defisit APBN dalam batas aman. Hingga tahun 2019, defisit terjaga di bawah 3% PDB. Di masa pandemi Covid-19 meskipun defisit melebar hingga 6,1% PDB untuk membiayai penanganan pandemi, dengan pengelolaan APBN yang prudent, fleksibel, dan responsif, defisit mampu kembali lebih cepat dari yang direncanakan, ke level 2,35% PDB. Dan terus membaik hingga mencapai 1,61% PDB di 2023. Untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, defisit tahun 2025 didesain dalam batas yang dapat dikendalikan di kisaran 2,53%.

Untuk membiayai APBN yang ekspansif, terarah, dan terukur, pemerintah merencanakan pembiayaan anggaran 2025 sebesar Rp616,186.1 triliun. Terdiri dari pembiayaan utang senilai Rp775,867.5 triliun dan non utang senilai Rp159,681.4 triliun.Pembiayaan utang sebesar Rp775,867.5 triliun itu berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp642,562.0 triliun dan pinjaman senilai Rp133,305.4 triliun. Pinjaman Rp133,305.4 triliun tersebut terdiri dari pinjaman luar negeri Rp128,1 triliun yang diperuntukkan pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang, serta pinjaman kegiatan untuk mendukung prioritas nasional. Dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,2 triliun.

Sementara itu, strategi pembiayaan utang 2025 akan ditempuh antara lain dengan mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman untuk mendukung keberlanjutan APBN, mengutamakan sumber utang dalam negeri, mengembangkan instrumen pendalaman pasar keuangan domestik, dan memperluas basis investor.Pemerintah juga terus mengembangkan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan, mengembangkan skema pengelolaan kewajiban utang, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang.“Pemerintah terus mewaspadai dampak tekanan global. Kita selalu menjaga pembiayaan utang tersebut on track dan tetap antisipatif. Pembiayaan APBN hadir untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi,” pungkas Riko. (cs/rn)

Bisnis.com, JAKARTA — Adik presiden terpilih Prabowo Subianto sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan wacana kenaikan rasio utang dan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) pada pemerintahan baru mendatang.

Hashim mengklaim, Prabowo tidak khawatir berbagai program unggulannya seperti makan bergizi gratis akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dia mengakui, program makan bergizi gratis saja akan memakan anggaran sekitar Rp400 triliun per tahunnya.

Kendati demikian, Hashim menjelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi untuk meningkatkan pendapatan negara seperti lewat penarikan utang dan pajak. Terkait dengan utang, dia mengklaim bahwa rasio utang Indonesia terhadap PDB merupakan yang terendah kedua di antara negara-negara G20.

Sebagai catatan, data terbaru dari Kementerian Keuangan mengungkapkan posisi utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024 atau setara 38,49% terhadap PDB. Batasan rasio utang terhadap PDB yaitu 60% seperti yang diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

"Jadi kita memiliki banyak potensi dalam hal mengelola utang kita, meningkatkan utang kita dengan hati-hati," ujar Hashim seperti yang ditayangkan kanal YouTube kantor berita Hong Kong RTHK, dikutip pada Rabu (9/10/2024).

Tidak sampai situ, dia turut menjelaskan bahwa beberapa tahun terakhir rasio penerimaan pajak terhadap PDB juga sangat rendah. Dalam lima tahun terakhir, rasio pajak terhadap PDB berkisar di angka 10% sehingga akan coba digenjot oleh pemerintahan Prabowo nantinya.

"Termasuk pajak, termasuk royalti dari semua komoditas yang kita ekspor, pajak cukai rokok—orang Indonesia terkenal sebagai perokok, dan tentu saja sumber lain seperti bea masuk," jelas Hashim.

Sebagai informasi, DPR telah mengesahkan RAPBN 2025 menjadi Undang-undang beberapa waktu lalu. Dalam postur APBN 2025, pendapat negara ditargetkan mencapai Rp2.996,9 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan senilai Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak senilai Rp505,4 triliun.

Sementara itu, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.613,1 triliun pada tahun depan. Dengan begitu, dalam APBN 2025 disepakati defisit sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 triliun.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto tetap berencana meningkatkan rasio utang negara terhadap produk domestik bruto pada tahun depan. Namun, pemerintahannya tidak akan merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming Raka Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Prabowo akan menaikkan rasio tersebut secara gradual. "Angkanya tetap dijaga di bawah 60%," katanya di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jakarta, Senin (7/10).

Dalam UU Keuangan Negara, ambang batas rasio utang maksimal 60% dari PDB. Hingga akhir Juli 2024, rasio tersebut berada di level 38,68% terhadap PDB.

Menurut Hashim, angka tersebut masih jauh dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. "Rasio utang Malaysia di atas 61%, Filipina 57%, dan Thailand sekitar 54%. Saat ini perekonomian Indonesia dianggap under leverage (utangnya rendah)," ucap adik kandung Prabowo Subianto tersebut.

Nantinya, penambahan utang akan dilakukan secara bijaksana tapi sedikit agresif dibandingkan 10 tahun terakhir. "Strategi utang pemerintahan selanjutnya akan lebih berani, mungkin lebih agresif, supaya dapat memenuhi janji-janji kampanye," kata Hashim.

Dalam laporan dokumen APBN KiTa edisi Juli 2024, posisi utang pemerintah Indonesia per Juni 2024 naik dari Rp 8.352,02 triliun pada Mei 2024. Meskipun meningkat, realisasi rasio utang terhadap PDB masih di bawah batas rasio utang dan target strategi pengelolaan utang jangka menengah.

Selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, Kemenkeu melaporkan mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,12%.

Berdasarkan instrumennya, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa surat berharga negara atau SBN yang mencapai Rp 7.418,76 triliun atau sebesar 87,85%.

Data Dana Moneter Internasional atau IMF menyebutkan, rasio utang pemerintah Indonesia pada 2023 hanya 39% dari total PDB, terendah ke-3 di kelompok negara G20. Di bawah Indonesia, ada Arab Saudi dan Rusia yang masing-masing memiliki rasio utang terhadap PDB 24,1% dan 21,2%.

Terdapat 11 anggota G20 yang rasio utangnya di atas 77%, melampaui ambang batas risiko versi Bank Dunia. Negara-negara tersebut adalah Jepang, Italia, Amerika Serikat, Prancis, Kanada, Inggris, Argentina, Brasil, Uni Eropa, China, dan India, dengan rincian seperti terlihat pada grafik.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo sekaligus adik kandung Presiden terpilih, Prabowo Subianto menyampaikan rencana utang pemerintahan baru ke depannya. Menurut Hashim, Prabowo tidak ada rencana menaikkan utang secara mendadak.

"Pak Prabowo tidak akan naikkan, dia tidak akan menambah utang nasional kita secara mendadak. Tidak adakan drastis," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).

Yang benar, kata dia, Pemerintahan Prabowo akan menaikkan utang secara gradual atau bertahap. Periode waktunya antara 5-10 tahun yang dilakukan secara prudent.

"So, tidak benar bahwa kita akan tambahkan utang nasional secara mendadak. Itu nanti gradual, secara pelan-pelan, mungkin selama 5 tahun, 10 tahun kita tetap prudent. Tolong bilang ke kawan-kawan luar negeri, kita akan tetap prudent. Tapi prudent, tapi kita akan daring. Kita akan mungkin lebih agresif sedikit, supaya kita bisa penuhi janji-janji itu," bebernya.

Rasio utang juga tidak akan dikerek di atas ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni 60%. Ia juga tegas menyatakan tidak akan ada revisi soal aturan tersebut.

"Tegas, tidak (tidak akan ada revisi)" ujarnya.

Pada kesempatan itu, Hashim membanggakan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait utang negara. Ia menilai rasio utang Indonesia jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara tetangga.

Sebut saja Malaysia yang rasio utangnya 61% terhadap PDB, Filipina 57%, Thailand 54%, sementara Indonesia tidak sampai 40%. Hal ini juga tak lepas dari kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Utang kita, kita harus berbangga, ini ya prestasi dari Pak Jokowi, prestasi dari Ibu Sri Mulyani bahwa utang nasional kita sangat rendah. Sangat rendah, tidak sampai 40% dari GDP. Ini prestasi luar biasa. Malaysia, tetangga kita 61% dari GDP. Filipina 57%, Thailand 54%, Indonesia tidak sampai 40%," tutupnya.

IDXChannel - Rating and Investment Information (R&I) mengafirmasi Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia pada peringkat BBB+, dua tingkat di atas investment grade, dengan outlook positif pada 30 September 2024.

R&I meyakini bahwa kondisi ekonomi Indonesia yang solid akan berlanjut, didukung fundamental ekonomi yang semakin kuat, ketahanan eksternal yang terjaga, serta defisit fiskal dan rasio utang pemerintah yang rendah.

Menanggapi keputusan R&I tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan penegasan R&I atas peringkat Indonesia tersebut mencerminkan kepercayaan internasional yang kuat terhadap kondisi makroekonomi yang stabil dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga, serta prospek ekonomi jangka menengah yang meningkat.

"Kepercayaan ini ditopang oleh sinergi yang erat antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan Otoritas Jasa Keuangan, serta didukung oleh kredibilitas otoritas yang terjaga baik. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati dan memantau perkembangan ekonomi dan keuangan global serta domestik, mengambil langkah kebijakan yang diperlukan, serta terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Perry Melalui keterangan tertulis, Senin (30/9/2024).

R&I memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan tetap solid pada paruh kedua 2024, dengan pertumbuhan keseluruhan tahun sekitar 5 persen, sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia di angka 4,7-5,5 persen.

R&I juga meyakini bahwa stabilitas harga akan terjaga, didukung kebijakan moneter Bank Indonesia yang disiplin dan kerja sama yang semakin erat dengan Pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

Pada aspek ketahanan eksternal, R&I memperkirakan defisit transaksi berjalan tetap rendah pada kisaran 1 persen dari PDB. Dari perspektif fiskal, Pemerintah tetap berkomitmen kuat untuk menjaga disiplin fiskal di awal pemerintahan baru, dengan menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen dari PDB.

Pada 25 Juli 2023, R&I meningkatkan prospek Indonesia menjadi positif dari stabil dan menegaskan peringkat SCR Indonesia pada BBB+ atau dua tingkat di atas investment grade.

(NIA DEVIYANA)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nominal utang pemerintah per Agustus mencapai Rp 8.461,93 triliun. Angka ini turun Rp 40,76 triliun (0,47%) dibandingkan Juli sebesar Rp 8.502,69 triliun.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Riko Amir mengatakan, penurunan utang ini disebabkan adanya pembayaran utang jatuh tempo pada Agustus.

"Jatuh tempo itu kan di satu tahun itu nggak di satu titik, disebar juga. Jadi pas mungkin bulan itu, ada jatuh tempo yang sangat besar, jadi utangnya turun," tutur Riko kepada awak media, di Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).

Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 38,49%. Angka ini menurun dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya 38,68%.

Besaran rasio utang yang tercatat per akhir Agustus 2024 ini masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Menurut Riko, rasio utang tersebut masih dalam lingkup yang aman. Pihaknya berharap gar rasio bisa dipertahankan dalam koridor yang menurun. Apalagi mengingat utang pemerintah naik drastis saat pandemi Covid-19 lalu.

"Outstanding utang memang bertambah, tapi secara debt to GDP sudah menurun dan saat pandemi rasio utang naik lagi. Dari angka 40,7%, perlahan kami turunkan," ucapnya.

Sebagai informasi, dokumen dokumen APBN KiTa September 2024 mencatatkan, posisi utang pemerintah mencapai Rp 8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024 atau setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Lebih lanjut, komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp 7.452,65 triliun dari surat berharga negara (SBN) dan pinjaman Rp 1.009,37 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir kebiasaan masyarakat Indonesia yang suka menyoroti jumlah utang pemerintah. Sebagai informasi bahwa jumlah utang pemerintah per akhir Juli 2024 mencapai Rp 8.502,69 triliun atau 38,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.

Sri Mulyani mengatakan pandangan tentang besarnya jumlah utang pemerintah ada pengaruh dari sisi politik. Ia meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan hal yang berlebihan karena pemerintah selama ini mengelolanya dengan sangat hati-hati.

"Masyarakat Indonesia terbiasa terus-menerus melihat utang itu lebih pada nominalnya. Ya memang ada distorsi dari sisi political perspektif versus dari sisi teknokrasi pengelolaan utang Indonesia," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Sri Mulyani menjelaskan SBN merupakan instrumen investasi dan moneter Bank Indonesia (BI) untuk menjaga likuiditas keuangan. Ada satu masa tertentu di mana BI dan pemerintah sepakat bahwa BI akan menggunakan SBN.

"Dalam negara di mana bond marketnya sudah cukup dalam dan likuid, maka kita menerbitkan SBN cukup banyak untuk sebagai instrumen moneter. Kalau kemudian disebutkan 'jumlah utang pemerintah termasuk SBN', padahal SBN itu revolve 1 tahun, orang itu bisa agak histeris gitu melihatnya. Padahal itu adalah sesuatu lebih kepada instrumen dari sisi treasury likuiditas," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut pihaknya terus mensosialisasikan kondisi utang pemerintah secara transparan agar tidak memunculkan kekhawatiran berlebihan dari masyarakat. Melihat kondisi di sejumlah negara, ia menilai rasio utang pemerintah Indonesia saat ini masih jauh lebih baik.

"Kita lihat beberapa negara, makin dia mature dan dalam bonds market-nya, mereka nggak lagi ngomongin tentang jumlah utang berapa, kecuali memang kalau defisitnya kronis seperti banyak negara yang kemudian menyebabkan debt to GDP ratio-nya itu sudah di atas 60% bahkan di atas 100%," tuturnya.

"Kalau untuk Indonesia yang sekarang ini masih di 38-39%, kita itu sebetulnya lebih fokus membuat pasar obligasi kita makin dalam dan makin likuid sehingga cost issuance dan beban utang bisa ditekan, bukan kepada masalah angkanya gede," tambahnya.

Saksikan Live DetikSore

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluhkan kebiasaan masyarakat Indonesia yang suka menyoroti jumlah utang pemerintah. Sebagai informasi bahwa jumlah utang pemerintah per akhir Juli 2024 mencapai Rp 8.502,69 triliun atau 38,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.

Sri Mulyani menilai pandangan tentang besarnya nominal utang pemerintah dipengaruhi perspektif politik. Ia meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan hal yang berlebihan karena pemerintah selama ini mengelolanya dengan sangat hati-hati.

"Masyarakat Indonesia terbiasa terus-menerus melihat utang itu lebih pada nominalnya. Ya memang ada distorsi dari sisi political perspektif versus dari sisi teknokrasi pengelolaan utang Indonesia," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Sri Mulyani menjelaskan SBN merupakan instrumen investasi dan moneter Bank Indonesia (BI) untuk menjaga likuiditas keuangan. Ada satu masa tertentu di mana BI dan pemerintah sepakat bahwa BI akan menggunakan SBN.

"Dalam negara di mana bond marketnya sudah cukup dalam dan likuid, maka kita menerbitkan SBN cukup banyak untuk sebagai instrumen moneter. Kalau kemudian disebutkan 'jumlah utang pemerintah termasuk SBN', padahal SBN itu revolve 1 tahun, orang itu bisa agak histeris gitu melihatnya. Padahal itu adalah sesuatu lebih kepada instrumen dari sisi treasury likuiditas," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut pihaknya terus mensosialisasikan kondisi utang pemerintah secara transparan agar tidak memunculkan kekhawatiran berlebihan dari masyarakat. Melihat kondisi di sejumlah negara, ia menilai rasio utang pemerintah Indonesia saat ini masih jauh lebih baik.

"Kita lihat beberapa negara, makin dia mature dan dalam bonds market-nya, mereka nggak lagi ngomongin tentang jumlah utang berapa, kecuali memang kalau defisitnya kronis seperti banyak negara yang kemudian menyebabkan debt to GDP ratio-nya itu sudah di atas 60% bahkan di atas 100%," tuturnya.

"Kalau untuk Indonesia yang sekarang ini masih di 38-39%, kita itu sebetulnya lebih fokus membuat pasar obligasi kita makin dalam dan makin likuid sehingga cost issuance dan beban utang bisa ditekan, bukan kepada masalah angkanya gede," tambahnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kebiasaan masyarakat Indonesia yang sering menyoroti jumlah utang pemerintah. Asal tahu saja bahwa jumlah utang pemerintah per akhir Juli 2024 mencapai Rp 8.502,69 triliun atau 38,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.

Sri Mulyani menilai pandangan tentang besarnya nominal utang pemerintah dipengaruhi perspektif politik. Ia meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan hal yang berlebihan karena pemerintah selama ini mengelolanya dengan sangat hati-hati.

"Masyarakat Indonesia terbiasa terus-menerus melihat utang itu lebih pada nominalnya. Ya memang ada distorsi dari sisi political perspektif versus dari sisi teknokrasi pengelolaan utang Indonesia," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Sri Mulyani menjelaskan SBN merupakan instrumen investasi dan moneter Bank Indonesia (BI) untuk menjaga likuiditas keuangan. Ada satu masa tertentu di mana BI dan pemerintah sepakat bahwa BI akan menggunakan SBN.

"Dalam negara di mana bond marketnya sudah cukup dalam dan likuid, maka kita menerbitkan SBN cukup banyak untuk sebagai instrumen moneter. Kalau kemudian disebutkan 'jumlah utang pemerintah termasuk SBN', padahal SBN itu revolve 1 tahun, orang itu bisa agak histeris gitu melihatnya. Padahal itu adalah sesuatu lebih kepada instrumen dari sisi treasury likuiditas," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut pihaknya terus mensosialisasikan kondisi utang pemerintah secara transparan agar tidak memunculkan kekhawatiran berlebihan dari masyarakat. Melihat kondisi di sejumlah negara, ia menilai rasio utang pemerintah Indonesia saat ini masih jauh lebih baik.

"Kita lihat beberapa negara, makin dia mature dan dalam bonds market-nya, mereka nggak lagi ngomongin tentang jumlah utang berapa, kecuali memang kalau defisitnya kronis seperti banyak negara yang kemudian menyebabkan debt to GDP ratio-nya itu sudah di atas 60% bahkan di atas 100%," tuturnya.

"Kalau untuk Indonesia yang sekarang ini masih di 38-39%, kita itu sebetulnya lebih fokus membuat pasar obligasi kita makin dalam dan makin likuid sehingga cost issuance dan beban utang bisa ditekan, bukan kepada masalah angkanya gede," tambahnya.

Lihat juga Video: Jusuf Hamka Bertemu Mahfud, Bahas Utang Negara yang Belum Dibayar

[Gambas:Video 20detik]

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti utang pemerintah dan tingkat kemiskinan masih tinggi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Head of Center of Macroeconomics and Finance INDEF Rizal Taufiqurrahman mengatakan dalam 10 tahun terakhir, utang yang ditarik pemerintah hampir Rp 6.000 triliun.

Dalam paparannya, disebutkan utang pemerintah pada 2014 sebesar Rp 2.608 triliun. Kemudian 10 tahun kemudian, utang pemerintah per April 2024 naik menjadi Rp 8.338 triliun. Namun, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung menurun.

Sedangkan, berdasarkan laporan APBN KiTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu), utang pemerintah per akhir Juli 2024 mencapai Rp 8.502,69 triliun.

"Kalau kita lihat utang pemerintah Jokowi satu dekade ini naik terus. Bayangkan sepanjang periode 10 tahun utang pemerintah tarik utang sekitar hampir Rp 6 ribu triliun dan rasio utang terhadap PDB relatif semakin landai," kata Rizal dalam acara 'Evaluasi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi' yang disiarkan secara daring, Selasa (27/8/2024).

Meski begitu, bunga utang yang harus dibayar pemerintah cenderung makin besar. Dalam data yang dipaparkannya, bunga utang yang harus dibayar pada 2015 sebesar Rp 133,44 triliun. Pembayaran bunga utang makin naik pada 2022 mencapai Rp 386,34 triliun dan pada 2024 bunga utang yang harus dibayar mencapai Rp 497,32 triliun.

Dengan beban bunga yang tinggi itu, Rizal menilai pemerintah ke depan semakin berat secara fiskal. Dia mendorong pemerintah agar mengatur strategi pembayaran bunga utang ini, misalnya negosiasi.

"Rasio utang meskipun turun dan landai sayangnya bunga utang makin besar. Tahun ini termasuk pembayaran jatuh tempo lebih besar dan menjadi lebih berat secara fiskal periode ke depan. Bagaimana ke depan mampu menekan tantangan efektivitas utang dan membayar bunga utang. Strategi pemerintah ke depan yang bagaimana strategi, apakah tren negosiasi besaran atau jatuh tempo ataupun beberapa restrukturisasi ini juga bisa dilakukan," jelasnya.

Tingkat Kemiskinan

Di sisi lain, kemiskinan era Jokowi juga termasuk tergolong tinggi, meskipun mengalami penurunan. Pada Maret 2014, angka kemiskinan Indonesia mencapai 28,28 juta orang. Per Maret 2024, jumlahnya turun menjadi 25,22 juta. Artinya, setidaknya ada 3 juta penduduk Indonesia keluar dari jerat kemiskinan selama pemerintahan Jokowi. Meski begitu, dia menilai angka ini masih tinggi apalagi dengan berbagai kebijakan, seperti bantuan sosial yang masif digelontorkan era pandemi.

"Artinya 10 tahun terakhir ini Jokowi kebijakan yg dikeluarkan oleh Jokowi ini hanya mampu 300 ribu per tahun orang keluar dari kemiskinan. Ini saya kira dengan besaran utang yang besar kebijakan perlindungan sosial yang banyak bahkan bisa belanja sangat besar, ini kurang efektif dilihat dari dengan tingkat kemiskinan," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah segudang janji kampanye dan program yang memerlukan anggaran jumbo, rasio utang pemerintah justru diprediksi akan turun sepanjang lima tahun ke depan atau pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mungkinkah ramalan itu terwujud?

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa sejatinya rasio utang pemerintah sangat bergantung dari pengelolaan defisit APBN, rasio pajak, dan pembayaran utang jatuh tempo.

Melihat proyeksi dua hingga tiga tahun ke depan, rata-rata utang jatuh tempo per tahun senilai Rp800 triliun. Angka tersebut belum termasuk beban pembayaran bunga utang senilai Rp500 triliun hingga Rp550 triliun.

Artinya, pemerintah harus mengalokasikan anggaran sekitar Rp1.350 triliun per tahun untuk membayar kewajiban utang. Mengingat terbatasnya penerimaan negara, lantas pemerintah perlu mencari sumber dana yang sangat mungkin berasal dari pembiyaan utang.

"Kecenderungannya ada peningkatan penerbitan SBN sehingga berkorelasi dengan tambahan rasio utang pada tahun berjalan," ungkpanya kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Di sisi lain, Bhima menyoroti bahwa peningkatan rasio pajak harus dilakukan secara hati hati, karena tidak boleh menghambat konsumsi dan investasi.

Khawatirnya, rasio pajak yang terlalu agresif dengan menyasar basis pajak yang sama justru mengganggu pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

"Kalau PDB-nya tumbuh lebih rendah dari penerbitan utang baru maka sulit rasio utang menurun," jelas Bhima.

Hal yang mungkin dilakukan untuk menurunkan rasio utang pemerintah, yaitu memilah prioritas belanja. Bhima melihat pemeritahan Prabowo perlu menetapkan belanja prioritas karena terkait kemampuan pembiayaan fiskal.

"Ya tinggal dipilih mana yang urgent, misalnya bangun IKN atau MBG [makan bergizi gratis] karena rasio utang mau diturunkan,” tegasnya.

Ramalan Rasio Utang Indonesia Turun

Sebelumnya, dalam Article IV Consultation tahun 2024, IMF menyebutkan bahwa utang publik tersebut diproyeksikan secara bertahap menurun menjadi sekitar 38,3% dari PDB dalam jangka menengah lima tahun ke depan atau hingga 2029, saat nantinya Prabowo Subianto memimpin.

"Terutama didorong oleh selisih pertumbuhan suku bunga kumulatif yang negatif," tulis IMF dalam laporannya, dikutip Minggu (25/8/2024).

IMF menyebutkan bahwa Indonesia telah menunjukkan disiplin fiskal yang kuat, memberikan ruang fiskal yang cukup untuk mengantisipasi risiko ke depan dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.

Per Juli 2024, utang pemerintah tercatat berada di angka Rp8.502,69 triliun atau naik Rp57,82 triliun dari akhir Juni 2024.

Meski terpantau naik, rasio utang tersebut justru turun dari 39,13% pada Juni, menjadi 38,68% pada akhir Juli lalu. Angka tersebut masih jauh di bawah batas aman, yakni 60% sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menegaskan pemerintah terus mengupayakan penurunan rasio utang terhadap PDB melalui berbagai cara.

Mulai dari optimalisasi pendapatan negara melalui efektivitas reformasi perpajakan, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi dengan tetap menjaga iklim investasi.