Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Prabunindya Revta Revolusi, menegaskan aplikasi Temu tidak patuh dengan regulasi di Indonesia dan mengancam keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Untuk aplikasi Temu, dari sisi bisnis modelnya, jelas tidak patuh dengan regulasi yang ada di Indonesia, baik dari sisi perdagangan maupun ekosistem UMKM yang harus kita lindungi dan jaga,” ujar Prabu dalam rilis pers, Senin.

Dia menjelaskan aplikasi Temu menghubungkan langsung produk dari pabrik ke konsumen, yang memungkinkan terjadinya predatory pricing atau jual rugi. Hal itu dianggap sangat berbahaya bagi UMKM lokal.

Menurut dia jika produk asing masuk dengan harga yang jauh lebih murah dari produk UMKM, konsumen pasti akan memilih yang lebih murah. Hal itu membuat UMKM akan sulit bersaing.

Dia menilai bahwa kehadiran aplikasi semacam itu dapat merusak ekosistem bisnis UMKM, terutama ketika harga produk asing sangat rendah dan mengancam keberlangsungan usaha kecil.

Oleh karena itu, pemerintah mengambil tindakan tegas untuk melindungi UMKM dalam negeri. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah memblokir aplikasi tersebut.

Selain ancaman terhadap UMKM, Prabu juga menegaskan bahwa aplikasi Temu belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

“Ketika belum terdaftar sebagai PSE, potensi diblokirnya sangat terbuka lebar,” tegas Prabu.

Kementerian Kominfo juga mengamati bahwa lalu lintas pengguna aplikasi ini di Indonesia masih sangat rendah. Namun, jika ada peningkatan dan dampak yang signifikan, Kementerian Kominfo akan segera mengambil tindakan.

Prabu juga menyoroti aspek perlindungan konsumen. Produk-produk yang dijual melalui Temu dinilai tidak terjamin kualitasnya, terutama karena belum patuh dengan regulasi yang ada di Indonesia.

“Ketika harga produk sangat murah, kualitasnya tidak bisa dijamin. Ini berbahaya bagi konsumen,” jelasnya.

Untuk memastikan keamanan konsumen, Kementerian Kominfo berkoordinasi dengan Kementerian terkait, seperti Kementerian UKM dan Kementerian Perdagangan guna menilai potensi ancaman dari PSE yang belum patuh dengan aturan.

Prabu menyatakan langkah pemblokiran dilakukan karena TEMU tidak mendaftarkan diri sebagai PSE di Indonesia. Proses registrasi PSE sendiri dinilai mudah, namun hingga kini belum ada tanda-tanda dari TEMU untuk patuh.

“Jika PSE tidak patuh, apalagi beroperasi ilegal tanpa melalui bea cukai, jelas kami harus bertindak untuk melindungi kepentingan UMKM dan konsumen di Indonesia,” kata Prabu.

Kementerian Kominfo akan terus mengkaji aplikasi itu berdasarkan parameter legalitas, lalu lintas pengguna, dan keamanan data.

“Kami akan tegas memblokir aplikasi yang tidak comply dengan regulasi Indonesia,” tuturnya.

Prabu menambahkan bahwa pihaknya sangat terbuka dengan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak untuk memastikan dunia digitalisasi di Indonesia tetap sesuai aturan.

Oleh karena itu, siapa pun jika menemukan aplikasi-aplikasi illegal bisa melaporkan langsung ke Kementerian Kominfo atau saluran-saluran pengaduan lainnya lintas pemangku kepentingan untuk segera ditindaklanjuti.

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memastikan Kementerian Kominfo sudah memblokir aplikasi Temu karena tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

“Kami men-take down Temu sebagai respons cepat keresahan masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Apalagi, Temu tidak terdaftar sebagai PSE, saat ini sudah tidak bisa digunakan di
Indonesia,” kata Budi Arie.

Menurutnya Kementerian Kominfo bergerak cepat melakukan pemblokiran demi melindungi para pelaku UMKM dalam negeri dari serbuan produk asing. Saat ini, produk asing mengancam produk UMKM baik melalui penjualan daring maupun luring.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memastikan proses penghapusan aplikasi Temu di Appstore dan Play Store masih berjalan, sehingga masih dapat ditemukan toko aplikasi.

Budi Arie membenarkan bahwa aplikasi Temu masih terdapat di Appstore dan Playstore meski sudah diblokir. Namun, saat ini aplikasi tersebut tidak bisa melakukan transaksi dan hanya menampilkan display saja.

“Jadi cuma display aja. Begitu mau register, mau transaksi, sudah tidak bisa,” kata Budi saat ditemui di Kemenkominfo, Kamis (10/10/2024).

Untuk penghapusan Temu dari Appstore dan Playstore, Budi menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengirimkan pengajuan penghapusan Temu sedari hari lalu atau Kamis (9/10/2024).

Saat ini, pihak Kemenkominfo sedang menunggu respon dari pihak Appstore dan Playstore untuk menghapus Temu dari platform mereka.

“Yang penting kita udah tegas. Kita mengajukan pemblokiran dan surat kita secara resmi sudah disampaikan ke platform,” ujarnya.

Perlu diketahui, hingga Kamis 10 Oktober 2024, aplikasi Temu masih tersedia di toko aplikasi. Di PlayStore, aplikasi Temu bahkan sudah didownload 100 ribu kali.

Sedangkan di AppStore tercatat aplikasi Temu sudah mendapatkan rating 4.6 yang artinya bagus sekali.

Aplikasi Temu merupakan marketplace asal China yang menawarkan berbagai barang yang sangat murah. Apapun barang bisa ditemukan di aplikasi ini.

Temu dianggap berbahaya bagi UMKM Indonesia karena aplikasi tersebut memfasilitasi transaksi langsung antara pabrik di China dengan konsumen negara tujuan.

Platform ini memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshipper maupun afiliator sehingga tidak ada komisi berjenjang.

Selain itu, produk yang ada dijual dengan harga yang sangat murah lantaran adanya subsidi yang diberikan platform.

Temu sendiri sudah masuk ke sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa, bahkan mulai berekspansi ke kawasan Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkap pihaknya telah mengajukan penghapusan aplikasi Temu dari Google Playstore dan Appstore.

Menurut Budi pihaknya sudahmengajukan surat resmi ke Google dan Apple untuk menghapus aplikasi Temu dari Indonesia. Ia menegaskan pemerintah tegas melarang aplikasi Temu karena dianggap bakal mengancam pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kita mengajukan pemblokiran dan surat kita secara resmi sudah disampaikan ke platform" kata Budi Arie di Kantor Kominfo, Jakarta, Kamis (10/10).

Budi menyebutkan Kominfo hanya bisa sebatas mengirimkan surat resmi ke kedua platform tersebut. Artinya Kominfo tidak berwenang untuktakedownTemu secara langsung dari Playstore dan Appstore.

"Pengajuannya sudah dari kita, eksekusinya dari aplikasi masing-masing (Playstore dan Appstore)." tutur Budi Arie.

Namun Budi Arie tidak menjelaskan kapan aplikasi Temu akan di takedown.

"Oh, ya nanti tunggu."

Pantauan CNNIndonesia.com, aplikasi tersebut memang masih tersedia di Playstore dan dapat diunduh secara gratis. Meskipun demikian, Budi Arie memastikan aplikasi dari China itu tidak bisa digunakan di Indonesia.

Aplikasi Temu membutuhkan email dan nomor handphone untuk registrasi, namun aplikasi tidak bisa digunakan di dalam negeri karena tidak menyediakan opsi nomor telepon bagi pengguna asal Indonesia.

"Tapi kita sudah meyakinkan bahwa enggak bisa diakses, udah enggak bisa, begitu mau register mau transaksi enggak bisa." ucap Budi Arie.

Budi Arie menjelaskan alasan pihaknya mengambil langkah ini adalah untuk melindungi UKMKM di Indonesia. Kominfo menegaskan tidak akan memberikan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk Temu karena dapat mengganggu ekosistem UMKM di Indonesia.

"Tetap kita enggak akan kasih mereka beroperasi, kita harus melindungi UMKM kita. Karena itu ada jutaan tenaga kerja," ucap dia.

Melansir dari laman resminya, Temu adalah platform e-commerce yang memungkinkan pembeli menelusuri dan membeli produk dari berbagai kategori yang terhubung langsung pada 80 pabrik di China.