Belakangan ini aplikasi e-commerce asal China menjadi sorotan lantaran dapat membahayakan UMKM. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) tidak akan memberi ruang aplikasi tersebut masuk ke Indonesia.

Mulanya, Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hakim Bafagih Fraksi mewanti-wanti masuknya aplikasi tersebut ke Indonesia melalui aksi korporasi. Dia menyebut bisa saja aplikasi tersebut masuk dengan menggandeng e-commerce lokal.

Dengan begitu, dia bilang kemungkinan dari segi izin bisa saja menggunakan nama e-commerce lokal yang telah diakuisisi, tapi dari segi model bisnis menggunakan Temu. Untuk itu, dia mempertanyakan peran KPPU agar hal tersebut dapat dicegah.

"Kemarin ada simpang siur mungkin mekanismenya bukan merger tapi kalau wacana ini digulirkan dan memang terealisasi ini akan membahayakan UMKM Indonesia, yaitu aplikasi Temu. Mungkin masuk langsung bisa dibatasi secara perizinan. Dikhawatirkan adalah pemilik aplikasi Temu ini mengakuisisi secara mayoritas bisa di Bukalapak. Kalau nggak salah secara izin Bukalapak, secara model bisnisnya Temu. Ini membahayakan Pak. Mereka dari produsen langsung ke konsumen. Ini bagaimana peran KPPU agar bisa memitigasi hal-hal itu," kata Hakim saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPPU M Fanshurullah Asa mengatakan pembahasan tersebut sudah sepakat agar tidak memberi ruang aplikasi tersebut masuk ke Indonesia. Hal ini telah disepakati oleh Menteri Koperasi dan UKM sebelum pergantian kabinet.

Terkait dengan aksi korporasi, Fanshurullah mengusulkan untuk revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dia menyebut perlu adanya pengaturan post-notifikasi merger menjadi pre-notifikasi merger agar sesuai dengan best practice international.

"Kita mesti lihat bagaimana aplikasi itu masuk, lewat jalur mana sudah ada ini kendala kami mah buat di awal objek KPPU sedangkan kami post merger, perlu segera revisi UU. Secara kajian/rekomendasi yang kami berikan kepada Presiden kepada Kementerian UMKM, Kemendag, tapi kekuatan KPPU hanya sekadar rekomendasi," jelasnya.

Ditemui secara terpisah, Wakil Ketua KPPU Aru Armando mengatakan ada tiga pelanggaran aksi korporasi menurut KPPU, seperti perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan. Dia menerangkan sampai saat ini belum ada laporan secara resmi terkait aksi korporasi oleh Temu.

"Jadi apakah mereka (Temu) nanti melakukan perjanjian atau kegiatan untuk posisi dominan kan kita belum mengetahui apa yang mereka lakukan kan. Karena kan aksi korporasinya sendiri kan kita masih belum mendapatkan laporan ya, termasuk juga seperti apa yang mereka lakukan," ujarnya.

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -BRUSSELS. Regulator teknologi Uni Eropa mengungkapkan akan melakukan penyelidikan terhadap peritel online asal China Temu atas dugaan kemungkinan pelanggaran aturan teknologi Uni Eropa terhadap penjualan produk ilegal.

Mengutip Reuters, Kamis (31/10), Penyelidikan Uni Eropa juga akan difokuskan pada desain layanan Temu yang berpotensi membuat ketagihan, termasuk program hadiah seperti permainan, dan sistemnya untuk merekomendasikan pembelian kepada pengguna.

Komisi Eropa meluncurkan penyelidikannya berdasarkan Undang-Undang Layanan Digital (Digital Services Act/DSA), yang mengharuskan platform daring yang sangat besar seperti Temu untuk berbuat lebih banyak dalam mengatasi konten ilegal dan berbahaya di platform mereka, menyusul keluhan dari organisasi konsumen pan-Eropa BEUC dan 17 anggota nasionalnya.

Temu, yang memiliki 92 juta pengguna di 27 negara Uni Eropa, adalah unit dari raksasa e-commerce Tiongkok PDD Holdings.

Penegak hukum teknologi Uni Eropa juga akan menyelidiki apakah Temu mematuhi kewajiban DSA untuk menyediakan akses kepada para peneliti terhadap data yang dapat diakses publik.

"Kami ingin memastikan bahwa Temu mematuhi Undang-Undang Layanan Digital. Terutama dalam memastikan bahwa produk yang dijual di platform mereka memenuhi standar Uni Eropa dan tidak merugikan konsumen," kata kepala antimonopoli dan teknologi Uni Eropa Margrethe Vestager dalam sebuah pernyataan.

Temu terancam dijatuhi hukuman denda hingga 6% dari omzet globalnya jika terbukti bersalah melanggar UU Layanan Digital.

Eks Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membagikan momen bertemu dengan pengusaha ternama Edwin Soeryadjaya. Pertemuan itu berlangsung di Singapura.

"Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan sahabat sejak lama sekaligus partner bisnis yang sudah seperti keluarga sendiri, Pak Edwin Soeryadjaya," kata Sandiaga dalam unggahan di Instagram resminya, Jumat (25/10/2024).

Sandiaga menyebut Edwin Soeryadjaya sedang menjalani masa pemulihan di Singapura. Pertemuan itu disebut mengingatkannya pada masa-masa mendirikan perusahaan bersama.

"Pertemuan ini mengingatkan kembali ke masa-masa awal ketika kami bersama-sama mendirikan perusahaan. Begitu banyak kenangan, perjuangan dan pelajaran berharga yang kami lalui. Pak Edwin bukan hanya mitra bisnis, tapi juga teman yang selalu mendukung dan memberikan inspirasi," ucap Sandiaga.

Seperti diketahui, Sandiaga dan Edwin Soeryadjaya mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Perusahaan itu berhasil membawa namanya melejit sebagai pengusaha terkemuka nasional.

Saratoga memiliki beberapa unit usaha meliputi investasi pertambangan, telekomunikasi dan produk kehutanan. Mekanisme kinerja perusahaan tersebut adalah menghimpun modal investor untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah keuangan.

Saratoga mulai melantai di bursa lewat penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) pada 2013. Kini pemegang saham Saratoga terdiri Edwin Soeryadjaya sebesar 35,05%, Sandiaga sebanyak 21,51%, PT Unitras Pertama 32,72%, dan publik 10,51%.

Edwin merupakan anak pendiri Astra Internasional William Soeryadjaya. Berdasarkan data Forbes, kekayaannya mencapai US$ 1,4 miliar atau setara Rp 21,86 triliun (kurs Rp 15.614).

Bisnis.com, JAKARTA -- Barang-barang murah asal China sudah mulai membanjiri pasar Vietnam sejak e-commerce China, Temu, berhasil masuk ke negara tersebut pada Oktober 2024.

Tak hanya Temu, pasar lokal Vietnam juga terancam dengan pertumbuhan Shein. Shein merupakan platform e-commerse yang menawarkan berbagai produk fesyen.

Dengan pertumbuhan yang cepat karena menawarkan harga murah dan bebas ongkos kirim, pedagang lokal Vietnam mulai merasakan kekhawatiran.

Hal ini dirasakan produsen kopi Meet More, yang selama ini mengandalkan platform e-commerce asing seperti Shopee, Lazada, dan TikTok untuk menjual produknya, dengan 40% pendapatannya berasal dari platform tersebut.

Baru-baru ini, perusahaan China tersebut juga menjual produk serupa dengan harga lebih rendah dan menawarkan pengiriman gratis. Hal ini membuat pedagang lokal merasa terancam.

"Kami telah menurunkan harga untuk bersaing, tetapi itu juga berarti laba kami hilang," ungkap Meet More, dilansir VNExpress, Jumat (25/10/2024).

Meet More merupakan salah satu dari setengah juta penjual lokal Vietnam di platform e-commerce yang menghadapi tantangan besar akibat ekspansi Temu dan Shein.

Dengan hadirnya dua e-commerce tersebut membawa lebih banyak barang China ke Vietnam dengan harga yang jauh lebih murah.

Meskipun Temu belum terdaftar secara resmi di Vietnam, perusahaan ini telah menawarkan pengiriman gratis kepada para pembeli.

Shein, Taobao, dan 1688 adalah platform China lainnya yang telah turut berekspansi dan meningkatkan kehadiran mereka di media sosial Vietnam.

Pakar pemasaran Nguyen Duy Vi mengatakan bahwa bisnis lokal tidak dapat terus menurunkan harga karena mereka memiliki biaya produksi dan pajak yang lebih tinggi daripada kehadiran barang-barang dari China.

Jika terus berjalan, akan ada risiko tinggi para pengusaha lokal akan kehilangan pelanggan, terutama di kisaran pendapatan rendah dan menengah, yang sensitif terhadap harga.

Perusahaan induk Temu, PDD Holdings, telah meraih kesuksesan besar di China berkat strategi diskon besar-besarannya.

Dengan teknologi canggih, sistem logistik perusahaan tersebut melewati perantara yang tidak diperlukan dan memungkinkan produk untuk langsung dikirim dari produsen ke konsumen dengan biaya minimum.

Berkat infrastruktur manufaktur China yang juga sangat besar, Temu dapat menawarkan sejumlah besar pilihan kepada konsumen Vietnam di semua kategori termasuk pakaian, kosmetik, peralatan rumah tangga, hingga gadget dan produk teknologi.

Masuknya produk berharga murah ini diperkirakan akan merugikan konsumen domestik dalam jangka panjang.

Selain itu, dengan penjual yang berlokasi di luar negeri, pelanggan bisa saja mengalami masalah pascapenjualan, seperti tak bisa mengajukan keluhan atau menuntut pengembalian uang.

Awal mula masuknya Temu di Vietnam...

Dikabarkan Reuters sebelumnya, Temu berhasil masuk ke Vietnam dan Brunei pada pertengahan Oktober ini. Namun, kesiapan pada situs di Vietnam disebut belum 100% karena masih menggunakan Bahasa Inggris dan belum menyediakan bahasa Vietnam.

Temu di Vietnam juga baru menerima pembayaran melalui kartu kredit dan Google Pay, dan masih belum menerima pembayaran melalui dompet digital lokal.

Vietnam merupakan salah satu pasar e-commerce dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara dengan pertumbuhan nilai barang dagangan kotor sebesar 53% tahun-ke-tahun (yoy) pada tahun lalu. Sementara Brunei memiliki salah satu standar hidup tertinggi di dunia.

Warga Vietnam sendiri menghabiskan US$3,4 miliar hanya pada kuartal tahun ini untuk berbelanja di empat platform e-commerce utama.

Shopee memimpin pasar dengan pangsa pasar 71,4%, diikuti oleh TikTok Shop dengan 22%, Lazada dengan 5,9%, dan Tiki, satu-satunya pemain lokal, dengan 0,7%.

Dengan kekhawatiran para pebisnis lokal Vietnam yang makin meningkat, agaknya langkah pemerintah Indonesia tepat untuk melarang Temu masuk ke Indonesia.

Sebelumnya, Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, sempat mengatakan pada 1 Oktober untuk melarang Temu demi melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tidak terganggu.

Indonesia juga telah meminta Google dan Apple untuk memblokir Temu dari aplikasi mereka di Indonesia agar tidak bisa diunduh.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Chairman Daewoo Engineering & Construction, Won Ju Jung. Pertemuan tersebut diungkap Menteri BUMN Erick Thohir melalui Instagramnya.

Erick Thohir mengatakan, dirinya mendampingi Jokowi bertemu bos Daewoo pagi ini.

"Pagi ini saya mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo bertemu Chairman of Daewoo Engineering & Construction, Mr Won Ju Jung," tulis Erick di Instagram, Jumat (18/10/2024).

Jokowi dan Erick Thohir Temui Bos Daewoo Foto: Dok. Instagram @erickthohir

Erick menyebut, pertemuan ini membahas kerja sama antara Daewoo dan BUMN di antaranya pada sektor energi dan infrastruktur.

"Pertemuan ini membahas peluang kerja sama antara Daewoo dengan BUMN di antaranya pada sektor ketahanan energi dan infrastruktur khususnya pada Proyek Strategis Nasional," kata Erick.

Daewoo merupakan perusahaan konstruksi terkemuka di Korea Selatan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1973 dan memiliki kantor pusat di Seoul.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menolak aplikasi Temu, namun aplikasi tersebut sudah merambah ke Vietnam dan Brunei Darusaalam.

Sebagaimana diketahui, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki meminta pemerintah Prabowo Subianto untuk waspada terhadap kehadiran platform e-commerce Temu di Tanah Air.

Platform asal China itu disebut dapat mengancam industri dalam negeri, lantaran harga produk yang sangat murah, yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sejumlah industri.

“Sebaiknya pemerintah hati-hati lah memberi izin kepada Temu,” kata Teten.

Sebelumnya, Menkominfo RI Budi Arie Setiadi juga telah melarang aplikasi Temu beroperasi di Indonesia untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah setempat agar tidak terganggu

Namun setelah ditolak di Indonesia, aplikasi Temu dilaporkan memasuki Vietnam dan Brunei Darussalam.

Melihat aplikasi Temu di Vietnam dan Brunei

Dilansir dari Vnexpress, masuknya aplikasi Temu ke Vietnam dinilai tergesa-gesa. Sebab saat masuk ke negara tersebut, aplikasi Temu hanya tersedia dalam bahasa Inggris.

Di Vietnam, aplikasi ini juga hanya menerima pembayaran melalui kartu kredit dan Google Pay, dan tidak menerima dompet digital lokal.

Platform tersebut mengatakan pengiriman ke Vietnam memakan waktu empat hingga tujuh hari, jauh lebih cepat daripada lima hingga 20 hari untuk Malaysia atau Filipina, menurut firma riset Momentum Works yang berbasis di Singapura.

Sementara itu, situs Temu di Brunei tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Melayu resmi negara tersebut.

Mengapa Temu bisa mengancam UMKM di Indonesia?

Harga barang di Temu bisa sangat murah karena model bisnisnya yang berbeda.

Situs ini mempekerjakan vendor yang mengirim langsung dari Tiongkok ke pelanggan di seluruh dunia, sehingga menghilangkan distributor yang biasanya mengambil untung.

Bukan rahasia lagi jika China terkenal dengan biaya produksinya yang rendah dibandingkan dengan banyak negara lainnya.

Dengan membeli langsung dari vendor China, pelanggan bisa memperoleh harga yang jauh lebih rendah daripada biasanya.

Model bisnis Temu berhasil karena menarik banyak pelanggan dengan harga yang rendah.

Ini berarti bahwa meskipun margin keuntungannya lebih kecil daripada pengecer domestik, angka penjualannya cukup tinggi untuk tetap menghasilkan uang.

Secara garis besar, Temu memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshipper maupun afiliator sehingga tidak ada komisi berjenjang.

Aplikasi e-commerce asal China, Temu, sempat mendapat banyak sorotan karena disebut-sebut akan mencaplok Bukalapak (BUKA). Padahal, aplikasi ini dikhawatirkan akan membahayakan produk lokal karena menawarkan produk-produk China dengan harga miring.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemblokiran dan take down aplikasi Temu di Indonesia. Dengan demikian, Temu tidak dapat diakses di Indonesia.

"Sudah di-take down (Kominfo).Apalagi memanfaatkan jaringan internet punya negara dan publik, nggak boleh dong, kita yang susah-susah bangun, tiba-tiba beneficiary-nya bukan kita," kata Teten, di Kantor KemenKop UKM, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari surat yang disampaikan Teten kepada Kominfo untuk meminta perlindungan produk UMKM terhadap marketplace asal China tersebut.

Teten mengatakan, jangan sampai, masuknya produk luar negeri hingga membanjiri Tanah Air justru membuat pelemahan di sisi UMKM. Apalagi, peran UMKM sendiri juga sangat penting untuk mencapai cita-cita RI menjadi negara maju.

"Sebaiknya pemerintah hati-hati memberi izin kepada Temu. Saya kira pemerintah berkepentingan melindungi industri dalam negeri, terutama manufaktur dan UMKM. Kalau hitungan saya, model platform kayak Temu ini berat, karena akan sangat murah, sehingga industri dalam negeri, dan produk UMKM susah bersaing," ujarnya.

Langkah perlindungan UMKM ini juga telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jangan sampai, masuknya aplikasi seperti Temu justru malah membuat pengangguran semakin meningkat, hingga membebani perekonomian.

"Dari awal kita sudah bilang ini nggak bisa (Temu masuk), dan waktu saya sampaikan ke Presiden (Jokowi), presiden dukung. Beliau bilang, 'udah ngomong duluan aja Pak Teten'. Kita memang sudah free trade, tapi negara-negara lain juga memproteksi, semua negara semua bangsa melindungi dirinya juga," kata dia.

Menurutnya, Temu ini berbeda dengan bisnis online lainnya. Pemerintah juga berhak mengambil langkah pemblokiran ini karena operasinya juga memanfaatkan infrastruktur digital publik RI.

"Jadi negara boleh dong atas nama kepentingan rakyat, nggak, saya nggak izinkan. Ini kan wilayah Indonesia apalagi manfaatkan jaringan negara, punya publik," ujar Teten.

Simak juga Video 'Teten Dukung Warung Madura: Justru yang Harus Diatur Itu Jaringan Retail Modern':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki meminta pemerintah Prabowo Subianto untuk waspada terhadap kehadiran platform e-commerce Temu di Tanah Air.

Platform asal China itu dapat mengancam industri dalam negeri, lantaran harga produk yang sangat murah, yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sejumlah industri.

Teten menilai, pemerintah memiliki kepentingan untuk melindungi industri dalam negeri, utamanya industri manufaktur dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Sebaiknya pemerintah hati-hati lah memberi izin kepada Temu,” kata Teten saat ditemui di Kantor Kemenkop UKM, Kamis (17/10/2024).

Lebih lanjut Teten mengatakan, kehadiran platform asal China itu dikhawatirkan membuat sejumlah industri dalam negeri kolaps, dan berujung pada bertambahnya jumlah pengangguran. Padahal, Indonesia memiliki agenda besar untuk menjadi negara maju.

Menurut Teten, Indonesia memiliki hak untuk memproteksi negaranya meski saat ini sudah ada perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA).

“Kalau pengangguran meningkat ya nggak akan [bisa jadi negara maju],” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengeklaim telah memblokir Temu. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi mengatakan langkah pemblokiran dilakukan lantaran Temu tidak mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

Padahal, Prabu menyebut bahwa proses registrasi PSE sangat mudah. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda dari Temu untuk melakukan registrasi PSE.

“Jika PSE tidak comply, apalagi beroperasi ilegal tanpa melalui bea cukai, jelas kami harus bertindak untuk melindungi kepentingan UMKM dan konsumen di Indonesia,” ujarnya.

Selain tidak patuh terhadap regulasi di Tanah Air, aplikasi Temu juga melakukan predatory pricing. Prabu mengungkapkan, Temu menghubungkan langsung produk dari pabrik ke konsumen. Kondisi ini memungkinkan terjadinya predatory pricing atau price dumping, sehingga dinilai sangat berbahaya bagi UMKM lokal.

Untuk itu, pemerintah harus mengambil tindakan tegas guna melindungi UMKM dalam negeri. Menurutnya, ketika sebuah platform belum terdaftar sebagai PSE, potensi diblokir sangat terbuka lebar.

“Jika produk asing masuk dengan harga yang jauh lebih murah dari produk UMKM, konsumen pasti akan memilih yang lebih murah. Itu membuat UMKM kita sulit bersaing,” kata Prabu, dikutip Senin (14/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Situs belanja murah meriah asal China, Temu, telah resmi masuk Vietnam dan Brunei setelah dilarang masuk ke Indonesia.

Namun, dilansir Reuters, peluncurannya di Vietnam terasa tergesa-gesa, melihat situs web Temu di negara tersebut hanya tersedia dalam bahasa Inggris.

Temu juga hanya menerima pembayaran melalui kartu kredit dan Google Pay, dan masih belum menerima pembayaran melalui dompet digital lokal.

Temu juga menyebutkan dengan masuknya platform tersebut ke Vietnam, pengiriman ke Vietnam juga akan memakan waktu empat hingga tujuh hari, jauh lebih cepat daripada lima hingga 20 hari untuk pengiriman ke Malaysia atau Filipina.

Sementara itu, untuk situs Temu di Brunei sudah tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa resmi Melayu negara tersebut.

Vietnam merupakan salah satu pasar e-commerce dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara dengan pertumbuhan nilai barang dagangan kotor sebesar 53% tahun-ke-tahun (yoy) pada tahun lalu. Sementara Brunei memiliki salah satu standar hidup tertinggi di dunia.

Langkah untuk berekspansi ke dua negara Asia Tenggara ini dilakukan setelah situs tersebut dilarang beroperasi di Indonesia awal bulan ini.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan pada 1 Oktober lalu bahwa larangan tersebut diberlakukan untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tidak terganggu.

Indonesia juga telah meminta Google dan Apple untuk memblokir Temu dari aplikasi mereka di Indonesia agar tidak bisa diunduh.

Berdasarkan laporan Google, Temasek Holdings, dan Bain & Co. , industri e-commerce Indonesia sendiri diproyeksikan tumbuh dari US$62 miliar pada 2023 menjadi sekitar US$160 miliar pada 2030.

Temu sendiri merupakan platform e-commerce yang berkantor pusat di Boston, Massachusetts, AS, yang menawarkan berbagai produk dengan harga diskon besar. Perusahaan ini dimiliki oleh raksasa e-commerce asal China, PDD Holdings, dan saat ini beroperasi di lebih dari 80 negara dan wilayah.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan telah memblokir aplikasi Temu asal China karena tidak mau mematuhi regulasi Indonesia serta bisa mematikan UMKM lokal.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kominfo Prabunindya Revta Revolusi menilai Temu tidak mematuhi regulasi di Indonesia dan berpotensi mengancam keberlangsungan UMKM.

"Untuk aplikasi Temu, dari sisi bisnis modelnya, jelas tidak comply dengan regulasi yang ada di Indonesia, baik dari sisi perdagangan maupun ekosistem UMKM yang harus kita lindungi dan jaga," ujar Prabu dalam keterangan resmi, Senin (14/10).

Ia menjelaskan aplikasi Temu menghubungkan langsung produk dari pabrik ke konsumen. Hal ini berpotensi terjadi predatory pricing atau price dumping sehingga sangat berbahaya bagi UMKM lokal karena menawarkan harga lebih murah.

Kominfo menilai kehadiran aplikasi semacam itu dapat merusak ekosistem bisnis UMKM, terutama ketika harga produk asing sangat rendah dan mengancam keberlangsungan usaha kecil.

"Jika produk asing masuk dengan harga yang jauh lebih murah dari produk UMKM, konsumen pasti akan memilih yang lebih murah. Itu membuat UMKM kita sulit bersaing," jelas Prabu.

Prabu juga menyoroti aspek perlindungan konsumen. Produk-produk yang dijual melalui Temu dinilai tidak terjamin kualitasnya.

"Ketika harga produk sangat murah, kualitasnya tidak bisa dijamin. Ini berbahaya bagi konsumen," jelasnya.

Selain ancaman terhadap UMKM, Prabu juga menegaskan aplikasi Temu belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

"Ketika belum terdaftar sebagai PSE, potensi diblokirnya sangat terbuka lebar," ujarnya.

Padahal menurutnya, proses registrasi PSE mudah. Namun, hingga kini belum ada gesture atau tanda-tanda dari Temu untuk mematuhinya,

"Jika PSE tidak comply, apalagi beroperasi ilegal tanpa melalui bea cukai, jelas kami harus bertindak untuk melindungi kepentingan UMKM dan konsumen di Indonesia," pungkasnya.

Kominfo juga mengamati bahwa traffic pengguna aplikasi ini di Indonesia masih sangat rendah. Namun, jika ada peningkatan traffic dan dampak yang signifikan, Kominfo akan segera mengambil tindakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM) atau Smesco mengungkap tidak ada skenario yang bisa dijalankan jika platforme-commerceasal China, Temu beroperasi di Indonesia.

Direktur Utama Smesco Indonesia Wientor Rah Mada mengatakan bahwa jika Temu masuk ke Indonesia, maka akan mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Tanah Air.

“Tidak ada skenario yang bisa dijalankan, yang ada adalah kematian massal UMKM lokal kita,” kata Wientor kepadaBisnis, Senin (14/10/2024).

Wientor melihat, skema bisnis dari Temu memungkinkan setiap pabrik di China untuk berjualan langsung ke konsumen di Indonesia.

Di sisi lain, dia mengatakan bahwa Temu tidak menjual produk artisan atau custom. Dengan demikian, UMKM yang bergerak di kategori ini masih akan bisa bertahan. Namun, yang perlu menjadi alarm adalah produk yang bisa diproduksi massal, seperti kosmetik, perawatan wajah (skincare), perawatan rambut (haircare), sepatu, dan produk serupa.

Berdasarkan pengamatan Wientor, Temu yang sudah masuk di Eropa dan Amerika Serikat (AS) menjual berbagai produk dengan harga yang sangat murah dan dikirim langsung dari pabrik, bahkan dengan ongkos kirim gratis.

Padahal, Wientor menjelaskan bahwa komposisi UMKM di Indonesia masih 96% adalah usaha mikro. Alhasil, sektor ini akan langsung terkena imbas dari masuknya Temu di Indonesia. “Salah satunya, ya, matinya UMKM lokal karena tidak bisa bersaing secara harga [dengan Temu],” imbuhnya.

Selain komposisi usaha mikro yang masih mendominasi, Wientor juga mengingatkan 97% angkatan kerja Indonesia yang bekerja di sektor UMKM. Adapun untuk mengeluarkan Indonesia darimiddle income trapdari 1985, lanjut dia, maka harus memperkuat sektor UMKM.

Menurutnya, pelemahan sektor ini salah satunya akibat dari melemahnya usaha mikro yang akan menghambat semuanya, termasuk upaya menuju Indonesia Emas 2045 yang mensyaratkan pendapatan per kapita di angka US$30.000.

Meski demikian, Wientor melihat bahwa pemerintah sudah bersikap tegas terhadap Temu. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah tidak mengizinkan platform asal China itu beroperasi di Tanah Air.

“Jangan diizinkan beroperasi, tolak permohonan masuk ke negara kita dan blokir aplikasinya,” imbuhnya.

Selain itu, sambung dia, juga harus terus digaungkan akan bahanya Temu agar semakin banyak masyarakat yang paham. Menurutnya, masyarakat bisa menjadi penyeimbang untuk mengingatkan pemerintah bahwa Temu ini akan memukul langsung kelangsungan usaha atau bisnis.

“Check and balance, pemerintah tegas tidak memberikan izin, dan masyarakat tegas menolak kehadiran Temu,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir platforme-commerce Temu karena platform asal China itu berpotensi mengancam keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi menyebut bahwa aplikasi Temu tidak patuh dengan regulasi di Indonesia. Dia juga melihat adanya potensi Temu yang mengancam keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Untuk aplikasi Temu, dari sisi bisnis modelnya, jelas tidakcomplydengan regulasi yang ada di Indonesia, baik dari sisi perdagangan maupun ekosistem UMKM yang harus kita lindungi dan jaga,” kata Prabu dalam keterangan resminya, dikutip pada Senin (14/10/2024).

Prabu menuturkan bahwa aplikasi Temu menghubungkan langsung produk dari pabrik ke konsumen, yang memungkinkan terjadinya predatory pricing atau price dumping. Untuk itu, menurutnya, hal itu dianggap sangat berbahaya bagi UMKM lokal.

“Jika produk asing masuk dengan harga yang jauh lebih murah dari produk UMKM, konsumen pasti akan memilih yang lebih murah. Itu membuat UMKM kita sulit bersaing,” jelasnya.

Kemenkominfo juga menilai kehadiran aplikasi Temu dapat merusak ekosistem bisnis UMKM, terutama ketika harga produk asing sangat rendah dan mengancam keberlangsungan usaha kecil. Oleh karena itu, lanjut Prabu, pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk melindungi UMKM dalam negeri.

Prabu juga menegaskan aplikasi Temu belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Tanah Air. “Ketika belum terdaftar sebagai PSE, potensi diblokirnya sangat terbuka lebar,” imbuhnya.

Adapun, langkah pemblokiran dilakukan karena Temu tidak mendaftarkan diri sebagai PSE di Indonesia. Padahal, lanjut Prabu, proses registrasi PSE dinilai mudah, namun hingga kini belum ada tanda-tanda dari Temu untuk melakukan hal itu.

“Jika PSE tidak comply, apalagi beroperasi ilegal tanpa melalui bea cukai, jelas kami harus bertindak untuk melindungi kepentingan UMKM dan konsumen di Indonesia,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) memperkirakan kehadiran aplikasi asal China, Temu, berisiko membuat deflasi Indonesia makin dalam.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fiki Satari menjelaskan jika Temu beroperasi, maka Indonesia hanya akan menjadi pasar. Lebih parahnya lagi, Indonesia tidak akan mendapatkan nilai tambah, lantaran semua produk diproduksi di dan dikirim langsung China.

Di samping itu, UMKM produsen juga diprediksi tidak akan mampu bersaing dengan Temu, karena produk yang dijual lebih murah dari harga pokok penjualan (HPP).

“UMKM seller, affiliate marketer, dan influencers akan mati karena tidak menjadi bagian dari transaksi,” kata Fiki kepada Bisnis, Senin (14/10/2024). .

Dengan demikian, lanjut dia, akan banyak terjadi tingkat pengangguran yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, yang akhirnya memicu deflasi yang berbahaya bagi ekonomi Indonesia.

Fiki juga menjelaskan bahwa selama model bisnis Temu masih manufacture-to-consumer (M2C), maka Temu tidak boleh beroperasi di Indonesia.

Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.

Di sisi lain, Kemenkop UMKM juga mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang memblokir aplikasi Temu di Indonesia.

“Menkominfo [Budi Arie Setiadi] menyatakan kalau aplikasi TEMU diblokir dan kami dari KemenKopUKM sangat mengapresiasi langkah tersebut untuk melindungi UMKM kita,” ujarnya.

Fiki menjelaskan saat ini Temu belum berdampaknya terhadap UMKM lokal, lantaran platform milik China itu belum beroperasi di Tanah Air.

“Saat ini Temu belum berdampak apa-apa ke UMKM karena belum beroperasi di Indonesia,” kata Fiki.

Berdasarkan data Kemenkop UKM, sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 61% atau senilai Rp9.580 triliun. Adapun, kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja.

Di tengah ramainya isu Temu yang mencoba masuk ke Indonesia, Fiki juga menyebut tidak ada pertemuan yang dilangsungkan antara Kemenkop UKM dengan Temu.

Sebelumnya, Kemenkominfo memblokir aplikasi Temu di Indonesia karena aplikasi asal China itu tidak mendaftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE), di samping juga merugikan UMKM Indonesia.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi menjelaskan bahwa sejatinya, proses registrasi PSE dinilai mudah, namun hingga kini belum ada sinyal dari Temu untuk melakukan hal itu. “Ketika belum terdaftar sebagai PSE, potensi diblokirnya sangat terbuka lebar,” kata Prabu.

Kemenkominfo juga mengamati traffic pengguna aplikasi di Indonesia yang masih sangat rendah. Namun, jika ada peningkatan traffic dan dampak yang signifikan, maka pihaknya akan segera mengambil tindakan.

Selain itu, Prabu menuturkan bahwa aspek pelindungan konsumen juga menjadi perhatian Kemenkominfo. Menurutnya, produk yang dijual melalui Temu dinilai tidak terjamin kualitasnya karena belum comply dengan regulasi yang ada di Indonesia.

“Ketika harga produk sangat murah, kualitasnya tidak bisa dijamin. Ini berbahaya bagi konsumen,” jelasnya.

Bahkan, Kemenkominfo membaca gelagat yang memungkinkan terjadinya predatory pricing atau price dumping dari kehadiran Temu.

Aplikasi Temu, kata Prabu, menghubungkan langsung produk dari pabrik ke konsumen, dan dianggap sangat berbahaya bagi UMKM lokal.

“Jika produk asing masuk dengan harga yang jauh lebih murah dari produk UMKM, konsumen pasti akan memilih yang lebih murah. Itu membuat UMKM kita sulit bersaing,” terangnya.