JAKARTA, investor.id–Pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) harus memprioritaskan percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR). Sebab, produktivitas sawit petani swadaya saat ini masih rendah, sementara kebutuhan untuk energi di pasar dalam negeri terus meningkat dengan adanya pengembangan biodiesel. Peremajaan tanaman (replanting) salah satu jurus paling efektif untuk mendongkrak produktivitas dan produksi sawit nasional.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan, pemerintah ke depan juga berencana terus mengembangkan biodiesel hingga B50. Hanya saja, produktivitas kebun sawit yang rendah dapat mengancam pasokan untuk pemenuhan bahan baku energi maupun pangan. “Kalau ingin B50, kami khawatir Indonesia menjadi importir CPO (crude palm oil) 1,2 juta ton per tahun dengan kondisi produksi saat ini. Karenanya, PSR harus jadi prioritas. Lewat replanting, produktivitas sawit petani bisa melonjak lebih tinggi,” kata Gulat.

Nyatanya, jelas Gulat saat diskusi bertema Menjaga Keberlanjutan Industri Sawit dalam Pemerintahan Baru yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) di Jakarta pada 4 Juli 2024, program PSR masih jauh dari harapan. Sejak diluncurkan di 2017, realisasi PSR saat ini baru 323 ribu hektare (ha) dari target 500 ribu ha. Tumpang tindih kebijakan dianggap menjadi faktor utama minimnya realisasi peremajaan di kalangan petani sawit swadaya.

Gulat juga menyinggung aturan kebun sawit di dalam kawasan hutan, melalui UU Cipta Kerja pasal 110B, yang merugikan dan memperburuk produksi sawit nasional. Terdapat sekitar 2,8 juta ha lahan sawit yang dianggap masuk dalam kawasan hutan tidak boleh replanting akibat beleid tersebut.

Dalam kesempatan itu, Apkasindo juga kecewa atas isi draf revisi Permentan No 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Pasalnya, revisi itu tidak memberikan perlindungan terhadap pekebun sawit mandiri atau swadaya. Karena itu, Apkasindo meminta penundaan revisi permentan tersebut hingga pemerintahan Prabowo-Gibran resmi dilantik.

Sementara itu, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian (Kementan) Ardi Praptono menjelaskan, dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan sawit rakyat, pemerintah terus berkomitmen mendukung sektor tersebut melalui program PSR serta sarana dan prasarana (sarpras). “Program PSR sangat penting karena berdampak langsung terhadap produktivitas. Sedangkan program sarpras khususnya intensifikasi juga sebagai upaya peningkatan produktivitas tanaman sawit rakyat,” jelas Ardi.

Dalam keterangan yang dikutip Minggu (07/07/2024), Ardi menyatakan, ada tiga langkah yang dapat dilakukan untuk percepatan program itu, antara lain melakukan pendataan perkebunan sawit khususnya kebun rakyat secara nasional, penyederhanaan regulasi yang menghambat capaian program, dan mendorong penambahan dana PSR.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News