NUSA DUA, investor.id–Pemerintah mendorong pelaku industri sawit nasional, baik pengusaha maupun petani, ikut andil mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan, utamanya beras. Caranya, saat proses peremajaan, sembari menunggu tanaman baru tumbuh sekitar lima tahun, lahan-lahan sawit tersebut bisa ditanami padi gogo. Upaya tersebut penting dilakukan karena saat ini luas baku sawah nasional relatif terbatas yakni hanya 7,4 juta hektare (ha).

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan, semua pemangku kepentingan (stakeholders) sawit, baik pengusaha, petani, serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) perlu ikut mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan.

JAKARTA, investor.id – Subholding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menargetkan 60.000 hektare (Ha) Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hingga tahun 2026.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa mengatakan pasca aksi penggabungan, PalmCo makin getol menggandeng semua petani sawit. Tidak hanya petani sawit plasma yang selama ini menjadi mitra binaan dengan pola single management, namun perusahaan pengelola sawit terbesar di dunia ini juga mendorong peremajaan sawit petani non plasma melalui pola offtaker.

Hal tersebut disampaikan oleh Jatmiko saat melakukan tanam ulang 172 Ha areal Koperasi Produsen Gading Jaya Makmur, Kamis (8/8) lalu di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau.

Menurut Jatmiko, perusahaan sedikitnya telah menjalankan empat program dalam menjalin kemitraan bersama petani sawit di Indonesia. Diantaranya pola single management, kemitraan swadaya atau offtaker, penyediaan bibit unggul bersertifikat kepada petani, hingga program pembinaan KUD.

Sejak tahun 2019, kemitraan PTPN IV PalmCo dengan petani plasma melalui pola single management telah dilakukan. Dimana perusahaan yang mengatur budidaya perkebunan sawit milik petani, mulai dari tanam ulang, pemeliharan, hingga proses panen angkut olah.

“Hal ini telah terbukti mampu membawa produktivitas petani binaan kita di atas rata-rata standar nasional,” kata Jatmiko dalam keterangan rilisnya di Jakarta, Sabtu (10/8/2024).

Hal yang selanjutnya mampu menggerek penghasilan petani menyentuh angka Rp 5 sampai Rp 7 juta perbulan dan saldo belasan miliar koperasi.

Tahun 2023 lalu PTPN IV PalmCo melalui Regional III di Riau memang ditasbihkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai best role model dalam pola kemitraan yang dimiliki bersama petani. Untuk itu Jatmiko ingin, petani non plasma juga memperoleh hal yang sama melalui pola offtaker.

“Melalui pola offtaker, maka kita juga ingin petani-petani sawit non plasma bisa memperoleh perlakuan yang sama dengan petani plasma binaan PalmCo. Harapannya produktivitas petani seluruhnya bisa di atas standar nasional dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan,” tukasnya.

Pola offtaker yang dimaksud Jatmiko memungkinkan petani sawit swadaya yang bergabung di dalam suatu kelompok semisal koperasi ataupun Kelompok Tani untuk dapat menerima pengerjaan peremajaan sawit tua mereka dengan best practices dari perusahaan. Tidak berhenti disana, perusahaan juga mendampingi petani maupun kelembagaannya dalam budidaya sawit berkelanjutan dan memastikan TBS yang diproduksi diterima oleh pabrik-pabrik milik PalmCo dengan harga terbaik sesuai ketentuan.

Dalam peremajaan pola offtaker ini, terkini pada akhir Juni lalu PalmCo menggelar tanam ulang pola tersebut di Langkat Sumatera Utara di atas lahan seluas 107 Ha. Dari sisi total tanam ulang, total sawit rakyat yang telah diremajakan PalmCo saat ini dalam menuju 60.000 Ha di 2026 nanti telah menyentuh hampir 9.700 Ha.

Sementara itu, melalui wilayah operasional PalmCo di tanah melayu, PTPN IV Regional III, perusahaan sukses menggelar tanam perdana sawit plasma seluas 172,25 Ha. Ratusan petani sawit Koperasi Produsen Gading Jaya Makmur di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tak mampu menyembunyikan raut wajah bahagia kala tanaman renta mereka diganti dengan yang baru melalui program peremajaan sawit rakyat.

“Alhamdulillah. Saya bersama ratusan petani dan keluarga petani Koperasi Produsen Gading Jaya Makmur bangga sekaligus bahagia bisa menjadi bagian dari program PSR PTPN IV,” kata Ketua Koperasi Produsen Gading Jaya Makmur Muhidin Maturan.

Dirinya mengaku terkesima dengan cara kerja PTPN IV dalam melaksanakan PSR. Mulai dari pendampingan, perencanaan, transparansi hingga eksekusi yang ia sebut seluruhnya dilaksanakan secara terukur dan tepat waktu.

Pihaknya juga menilai janji dan jaminan direktur perusahaan akan produktivitas tinggi di atas standar nasional bagi setiap petani yang mengikuti program PSR PTPN bukanlah sesuatu yang berlebihan.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dua kebijakan penting dalam upaya pemerataan kepemilikan tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu Surat Keputusan (SK) Biru TORA dan SK Hijau Hutan Sosial (Hutsos).

SK Biru TORA mengatur legalisasi dan redistribusi tanah yang dikuasai negara kepada masyarakat, sementara SK Hijau Hutsos mengatur pemanfaatan hutan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Kebijakan ini merupakan bagian dari program Reforma Agraria, salah satu pilar utama Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2017.

Reforma Agraria menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam memberikan akses terhadap aset atau modal bagi masyarakat ekonomi lemah, salah satunya berupa lahan atau tanah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa penyelesaian penggunaan tanah dalam kawasan hutan merupakan hal yang sangat penting. Salah satu penerapan kebijakan ini adalah pada Kebun Sawit Rakyat, untuk mendukung tata kelola yang baik.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini, Presiden Joko Widodo juga telah menyerahkan SK kepada penerima manfaat, yaitu SK TORA (SK Biru) seluas 43.100 hektare dan SK Hutsos (SK Hijau) seluas 1.085.276 hektare.

Selain itu, juga diserahkan hutan adat seluas 15.879 hektare kepada masyarakat hukum adat dan lahan untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan total luas 37.000 hektare.

Airlangga Hartarto menyatakan bahwa realisasi dana PSR hingga Juni 2024 telah mencapai Rp 9,6 triliun untuk 154.886 pekebun dengan luas lahan 344.792 hektare.

Dana yang diterima oleh pekebun akan ditingkatkan dari Rp 30 juta menjadi Rp 60 juta per hektare, dengan harapan peningkatan produktivitas menjadi 24 ton tandan buah segar (TBS) per hektare.

Untuk mendukung perbaikan tata kelola kelapa sawit, pemerintah juga sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi dan Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (Sanas-KSB) 2025-2029, yang akan menggantikan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019.

Airlangga menekankan bahwa penerima manfaat TORA dan SK Hijau perlu mendapatkan pendampingan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Desa, BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pariwisata, Perhutani, pemerintah daerah, sektor perbankan, serta pengusaha di bidang kelapa sawit.

Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas bisnis masyarakat dan mendorong integrasi berbasis desa dan skala regional yang lebih besar.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mencatat penyaluran dana peremajaan sawit rakyat (PSR) telah mencapai lebih dari Rp 9 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, lahan perhutanan sosial juga bisa mendapat dana PSR dari BPDPKS jika komoditas yang akan dikembangkan adalah kelapa sawit. Namun, hal itu perlu dilakukan penyesuaian peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta peraturan menteri pertanian. Adapun, saat ini aturan tersebut tengah proses penyusunan.

"Realisasi dana PSR telah mencapai Rp 9,6 triliun untuk 154.886 pekebun atau 344.792 hektar sampai bulan Juni," ujar Airlangga dalam acara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jumat (9/8).

Airlangga menambahkan bahwa pekebun sawit rakyat dapat mendapat dana bantuan Rp 60 juta per hektar dari yang sebelumnya hanya Rp 30 juta per hektar dari BPDPKS.

Oleh karena itu, pemerintah berharap pekebun dapat meningkatkan produkvitasnya menjadi 24 ton tandan buah segar (TBS) sawit per hektar.

"Saat ini juga sedang diurus perpres strategi nasional kelapa sawit berkelanjutan yang diharapkan sebagai pengganti instruksi presiden nomor 6 tahun 2019," ungkap Airlangga.

Seperti diketahui, realisasi pungutan ekspor sawit tahun 2023 sebesar Rp 32,42 triliun. Sementara realisasi pungutan ekspor pada tahun 2022 sebesar Rp 34,67 triliun dan pungutan ekspor tahun 2021 sebesar Rp 71,64 triliun.

JAKARTA, investor.id – PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Regional 1 hingga Juli 2024 telah merealisasikan 744,93 hektare (ha) lahan perkebunan sawit rakyat. Hal ini membuktikan bahwa manajemen PTPN IV konsisten dalam meningkatkan perekonomian rakyat.

Hal tersebut disampaikan Region Head PTPN IV Regional I Medan, Ahmad Gusmar Harahap dalam rangkaian rapat kerja Board Of Regional Management dengan Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV, Irwan Perangin-Angin di Kantor PTPN IV Regional I Jalan Sei Batang Hari No 2 Medan, Sumatera Utara, Jumat (12/07).

“Target yang dibebankan kepada Regional I adalah lebih dari 500 ha untuk lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dan itu sudah terlampaui di periode Juli 2024 seluas 744,93 ha,” kata Gusmar dalam keterangan rilisnya dikutip Jumat (12/07/2024).

Hal ini menurut Gusmar sebagai bukti sinergitas dan kolaborasi secara internal PTPN IV Head Office Jakarta dan Regional I Medan, sekaligus sinergitas dan kolaborasi eksternal dari PTPN IV dengan para pemangku kepentingan yang ada.

Khususnya dalam pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi PSR Pola Kemitraan Kerjasama antara PTPN IV dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (ASPEKPIR Indonesia) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 di Le Polonia Hotel & Convention Medan, yang dihadiri sebanyak lebih dari 100 Petani PIR dari Provinsi Sumatera Utara dan lebih dari 50 Petani PIR dari Provinsi Aceh.

Harahap juga melaporkan bahwa total realisasi Peremajaan Sawit Rakyat yang telah mendapat Rekomtek Dirjenbun dan pencairan dana seluas 744,93 ha dengan rincian seluas 496,68 ha sedang melakukan pengolahan lahan.

Masing-masing untuk empat koperasi yaitu Koperasi Konsumen KUD Aek Raso, Koperasi Meranti Sawit Makmur, Koperasi Produsen Ika Sapatani, Koperasi Produsen Nahoda Agro Mandiri.

Sedangkan untuk yang sudah realisasi penanaman adalah seluas 248, 35 ha masing-masing untuk GAPOKTAN Aek Raso Maju Bersama, Poktan Pasir Tuntung Jaya dan Koperasi Produsen Bilah Agro Mandiri.

“Ditargetkan bulan November 2024 akan selesai dilakukan penanaman keseluruhan Lembaga Pekebun yang telah Rekomtek seluas 744,93 ha,” tambah Gusmar.

Sementara itu, Kepala Bagian Sekretariat & Hukum PTPN IV Regional I Christian Orchard Perangin-Angin menambahkan bahwa dengan keberhasilan peningkatan perekomonian masyarakat dalam program Peremajaan Sawit Rakyat di PTPN IV Regional I seluas 744,93 ha ini menunjukkan bahwa perusahaan konsisten untuk menjaga tata kelola sawit dan konsisten bersinergi dengan masyarakat.

“Sehingga kehadiran PTPN IV Regional I ini memiliki arti dan manfaat yang besar bagi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan, sekaligus juga membuktikan bahwa PTPN IV Regional I konsisten dan terus berupaya untuk mendorong perkembangan aspek sosial khususnya untuk komoditas perkebunan,” jelasnya.

Kedepannya PTPN IV Regional I akan tetap konsisten untuk membangun Peremajaan Sawit Rakyat untuk Kelompok Petani, Koperasi dan Gabungan Kelompok Tani, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance (GCG).

“Sehingga tujuan dari pelaksanaan peningkatan perekonomian masyarakat dalam bentuk program Peremajaan Sawit Rakyat dapat terlaksana dan memberi manfaat bagi masyarakat, namun tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Regional 1 hingga Juli 2024 telah merealisasikan 744,93 hektare (ha) lahan perkebunan sawit rakyat. Hal ini membuktikan bahwa manajemen PTPN IV konsisten dalam meningkatkan perekonomian rakyat.

Hal tersebut disampaikan Region Head PTPN IV Regional I Medan, Ahmad Gusmar Harahap dalam rangkaian rapat kerja Board Of Regional Management dengan Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV, Irwan Perangin-Angin di Kantor PTPN IV Regional I Jalan Sei Batang Hari No 2 Medan, Sumatera Utara, Jumat (12/07).

“Target yang dibebankan kepada Regional I adalah lebih dari 500 ha untuk lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dan itu sudah terlampaui di periode Juli 2024 seluas 744,93 ha,” kata Gusmar dalam keterangan rilisnya dikutip Jumat (12/07/2024).

Hal ini menurut Gusmar sebagai bukti sinergitas dan kolaborasi secara internal PTPN IV Head Office Jakarta dan Regional I Medan, sekaligus sinergitas dan kolaborasi eksternal dari PTPN IV dengan para pemangku kepentingan yang ada.

Khususnya dalam pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi PSR Pola Kemitraan Kerjasama antara PTPN IV dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (ASPEKPIR Indonesia) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 di Le Polonia Hotel & Convention Medan, yang dihadiri sebanyak lebih dari 100 Petani PIR dari Provinsi Sumatera Utara dan lebih dari 50 Petani PIR dari Provinsi Aceh.

Harahap juga melaporkan bahwa total realisasi Peremajaan Sawit Rakyat yang telah mendapat Rekomtek Dirjenbun dan pencairan dana seluas 744,93 ha dengan rincian seluas 496,68 ha sedang melakukan pengolahan lahan.

Masing-masing untuk empat koperasi yaitu Koperasi Konsumen KUD Aek Raso, Koperasi Meranti Sawit Makmur, Koperasi Produsen Ika Sapatani, Koperasi Produsen Nahoda Agro Mandiri.

Sedangkan untuk yang sudah realisasi penanaman adalah seluas 248, 35 ha masing-masing untuk GAPOKTAN Aek Raso Maju Bersama, Poktan Pasir Tuntung Jaya dan Koperasi Produsen Bilah Agro Mandiri.

“Ditargetkan bulan November 2024 akan selesai dilakukan penanaman keseluruhan Lembaga Pekebun yang telah Rekomtek seluas 744,93 ha,” tambah Gusmar.

Sementara itu, Kepala Bagian Sekretariat & Hukum PTPN IV Regional I Christian Orchard Perangin-Angin menambahkan bahwa dengan keberhasilan peningkatan perekomonian masyarakat dalam program Peremajaan Sawit Rakyat di PTPN IV Regional I seluas 744,93 ha ini menunjukkan bahwa perusahaan konsisten untuk menjaga tata kelola sawit dan konsisten bersinergi dengan masyarakat.

“Sehingga kehadiran PTPN IV Regional I ini memiliki arti dan manfaat yang besar bagi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan, sekaligus juga membuktikan bahwa PTPN IV Regional I konsisten dan terus berupaya untuk mendorong perkembangan aspek sosial khususnya untuk komoditas perkebunan,” jelasnya.

Kedepannya PTPN IV Regional I akan tetap konsisten untuk membangun Peremajaan Sawit Rakyat untuk Kelompok Petani, Koperasi dan Gabungan Kelompok Tani, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance (GCG).

“Sehingga tujuan dari pelaksanaan peningkatan perekonomian masyarakat dalam bentuk program Peremajaan Sawit Rakyat dapat terlaksana dan memberi manfaat bagi masyarakat, namun tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id–Pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) harus memprioritaskan percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR). Sebab, produktivitas sawit petani swadaya saat ini masih rendah, sementara kebutuhan untuk energi di pasar dalam negeri terus meningkat dengan adanya pengembangan biodiesel. Peremajaan tanaman (replanting) salah satu jurus paling efektif untuk mendongkrak produktivitas dan produksi sawit nasional.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan, pemerintah ke depan juga berencana terus mengembangkan biodiesel hingga B50. Hanya saja, produktivitas kebun sawit yang rendah dapat mengancam pasokan untuk pemenuhan bahan baku energi maupun pangan. “Kalau ingin B50, kami khawatir Indonesia menjadi importir CPO (crude palm oil) 1,2 juta ton per tahun dengan kondisi produksi saat ini. Karenanya, PSR harus jadi prioritas. Lewat replanting, produktivitas sawit petani bisa melonjak lebih tinggi,” kata Gulat.

Nyatanya, jelas Gulat saat diskusi bertema Menjaga Keberlanjutan Industri Sawit dalam Pemerintahan Baru yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) di Jakarta pada 4 Juli 2024, program PSR masih jauh dari harapan. Sejak diluncurkan di 2017, realisasi PSR saat ini baru 323 ribu hektare (ha) dari target 500 ribu ha. Tumpang tindih kebijakan dianggap menjadi faktor utama minimnya realisasi peremajaan di kalangan petani sawit swadaya.

Gulat juga menyinggung aturan kebun sawit di dalam kawasan hutan, melalui UU Cipta Kerja pasal 110B, yang merugikan dan memperburuk produksi sawit nasional. Terdapat sekitar 2,8 juta ha lahan sawit yang dianggap masuk dalam kawasan hutan tidak boleh replanting akibat beleid tersebut.

Dalam kesempatan itu, Apkasindo juga kecewa atas isi draf revisi Permentan No 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Pasalnya, revisi itu tidak memberikan perlindungan terhadap pekebun sawit mandiri atau swadaya. Karena itu, Apkasindo meminta penundaan revisi permentan tersebut hingga pemerintahan Prabowo-Gibran resmi dilantik.

Sementara itu, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian (Kementan) Ardi Praptono menjelaskan, dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan sawit rakyat, pemerintah terus berkomitmen mendukung sektor tersebut melalui program PSR serta sarana dan prasarana (sarpras). “Program PSR sangat penting karena berdampak langsung terhadap produktivitas. Sedangkan program sarpras khususnya intensifikasi juga sebagai upaya peningkatan produktivitas tanaman sawit rakyat,” jelas Ardi.

Dalam keterangan yang dikutip Minggu (07/07/2024), Ardi menyatakan, ada tiga langkah yang dapat dilakukan untuk percepatan program itu, antara lain melakukan pendataan perkebunan sawit khususnya kebun rakyat secara nasional, penyederhanaan regulasi yang menghambat capaian program, dan mendorong penambahan dana PSR.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News