Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) memproyeksikan total aset koperasi Indonesia selama sepuluh tahun di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tumbuh signifikan.

Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi mengatakan aset koperasi di Tanah Air terus merangkak dari tahun ke tahun. Dia pun mengestimasi jumlah aset koperasi di Indonesia jauh melampaui data pada online data system (ODS).

“Tim kami menghitung, tetapi belum terkonfirmasi dengan ODS, proyeksi dari total aset koperasi di Indonesia kurang lebih mencapai Rp900 triliun. Jadi cukup signifikan kenaikan dari aset saat ini,” kata Ahmad dalam konferensi pers Capaian 10 Tahun Kinerja Deputi Bidang Perkoperasian di KemenKopUKM, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Jika merujuk data ODS, jumlah aset koperasi di Indonesia hanya mencapai Rp200 triliun. Seiring berjalannya waktu, Kemenkop UKM membubarkan sekitar 82.000 unit koperasi yang tidak aktif sejak 2019–2024, dan kini menjadi 130.119 unit koperasi aktif pada 2024. Alhasil, jumlah aset yang tercatat di ODS Kemenkop UKM menunjukkan adanya peningkatan menjadi Rp254,17 triliun.

Namun, jumlah aset koperasi di Indonesia terus bertumbuh ketika sebanyak 16.205 koperasi melakukan pernyataan mandiri (self declare) pada 15 Oktober 2023, dengan asetnya mencapai Rp287 triliun. Jumlah aset koperasi yang terus bertambah ini seiring dengan laporan terbaru yang dilakukan koperasi.

“Yang tidak melaporkan, tidak ter-update datanya. Yang melaporkan itu rata-rata 40%, sehingga angka ini menggambarkan hanya 40% dari kondisi riil koperasi itu sendiri,” jelasnya.

Di samping itu, Ahmad juga memastikan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM berfokus terhadap pembenahan kualitas koperasi, terutama koperasi sektor riil sebagai sektor yang memiliki koefisien tumbuh tinggi dan potensi nilai tambah yang besar. Sementara itu, koperasi-koperasi yang dianggap sudah tidak aktif diproses untuk dihapus dan dibubarkan secara kelembagaan.

Dalam 5 tahun terakhir, Ahmad mengklaim kontribusi koperasi terhadap PDB sudah melampaui 6,2% pada 2024. Sedangkan angka kontribusi koperasi terhadap PDB yang ditargetkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah sebesar 5,7%.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Kemenkop UKM juga ingin lebih menitikberatkan pada pengembangan koperasi dengan menunjukkan adanya satu tata kelola yang baik dengan bisnis yang dibangun dengan ekosistem yang baik melalui dua hal.

Pertama, koperasi bisa menjadi rantai pasok (supply chain) sehingga koperasi terhubung dengan industri atau dunia usaha lain. Kedua, hilirisasi yaitu terintegrasi usaha koperasi dari hulu ke halir yang dikelola koperasi.

Di samping itu, Ahmad menambahkan pihaknya juga terus mengawasi proses penyelesaian kasus 8 koperasi bermasalah. Pasca berakhirnya masa tugas Satgas Koperasi Bermasalah, lanjut dia, Kemenkop UKM telah menggantinya dengan Tim Pendamping dan Pemantau Koperasi Bermasalah.

“Melalui tim tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM mendampingi dan memantau proses pembayaran pada tiap kasus, di mana dari total tagihan sebesar Rp26 triliun telah dibayarkan sebesar Rp3,4 triliun,” tandasnya.