JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi III DPR Pieter Zukifli menilai rencana penggantian diksi perampasan menjadi pemulihan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bisa menghilangkan esensi dan mengurangi semangat pemberantasan korupsi.

Hal ini ia sampaikan menanggapi pernyataan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia, yang mengusulkan agar diksi perampasan diubah menjadi pemulihan.

Pieter menegaskan, perampasan aset ilegal bukan sekadar soal pemulihan atau pengembalian aset kepada negara, melainkan bagian integral dari upaya memberantas akar korupsi di Indonesia.

"Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah perubahan kata ini hanyalah soal linguistik atau justru memengaruhi esensi dari RUU tersebut?" ucap Pieter dilansir Antara, Sabtu (9/11/2024).

Maka dari itu, ia berharap DPR tidak hanya berfokus pada istilah, lantaran berbagai pasal yang mengatur tentang pembatasan penggunaan uang kartal dan penyitaan aset tidak wajar merupakan langkah konkret yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Mantan politikus Partai Demokrat ini pun menyinggung sikap parlemen yang tak sejalan dengan pemerintah terkait penggantian diksi dari RUU tersebut.

Sebab, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan hingga sekarang belum ada kajian komprehensif mengenai alasan penggantian diksi itu.

Ia juga mengingatkan, rencana perubahan diksi tersebut mendapat kritik tajam dari sejumlah kalangan, misalnya mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

Novel menganggap pergantian diksi bisa mengurangi roh perjuangan RUU dalam memberantas korupsi.

Oleh karena itu, Pieter menekankan bahwa RUU Perampasan Aset bukan sekadar masalah terminologi, tetapi juga mencerminkan strategi optimal dalam pemberantasan korupsi.

Urgensi perampasan aset, sambung dia, bukan sekadar masalah kepentingan dalam konteks penegakan hukum, seperti penyitaan perampasan, tetapi lebih kepada strategi pemberantasan korupsi yang optimal.

Dia mengatakan, bagi masyarakat, RUU itu diharapkan menjadi alat efektif untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas para penyelenggara negara.

Publik juga berharap agar RUU Perampasan Aset segera disahkan tanpa lagi terjebak dalam polemik diksi semata.

"Sebab apa pun istilahnya, yang terpenting keberanian dan komitmen nyata untuk menindak korupsi hingga ke akar-akarnya demi Indonesia yang lebih bersih dan bebas dari praktik korupsi," katanya menegaskan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg Ahmad Doli Kurnia meminta masyarakat yang mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset memberikan masukan atau alasan kepada Baleg mengenai nama RUU tersebut.

Pasalnya, menurut Doli, diksi Perampasan masih menjadi pertanyaan apakah mengarah ke yang baik atau tidak.

Mulanya, Doli mengungkit diksi yang dibenarkan justru pemulihan, bukan perampasan.

"Nah saya cari tahu ternyata rupanya di dalam UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) itu bahasa ininya adalah stolen asset recovery. Kalau recovery itu ya pemulihan," kata Doli dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Baleg, Kamis (31/10/2024).

"Lantas kenapa kita memilih kata perampasan dibandingkan pemulihan yang tertera di UNCAC itu," lanjutnya.

Doli kemudian juga mengajak para ahli hukum untuk melihat diksi Perampasan.

Ia bertanya apa pandangan para ahli hukum mengenai berbagai tindakan yang menggunakan diksi perampasan.

"Nah dan sebenarnya saya perlu tanya dengan teman-teman hukum, kira-kira kalau lihat lucu-lucunya saja deh, gitu ya, UU Perampasan Aset, apakah diksi perampasan itu baik untuk negara ini?" ungkap politikus Partai Golkar ini.

Jakarta -

Para pengembang mengutarakan keluhannya langsung di depan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruara Sirait (Ara). Mereka mengungkapkan bahwa selama ini urus sertifikat membutuhkan waktu yang lama dan masih banyak pungutan liar.

Hal itu disampaikan dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat. Acara yang digelar oleh BTN itu dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu.

Sementara itu yang menjadi peserta diskusi ini adalah ratusan pengembang dari berbagai daerah. Mulai dari pengembang besar hingga pengembang rumah subsidi juga turut hadir.

Momen para pengembang menyerukan keluhannya itu saat Ara menyampaikan paparannya. Ara memang sengaja memancing komunikasi dua arah saat memaparkan detil rencananya dalam program 3 juta rumah.

"Dari awal saya dilantik saya terus keliling untuk belanja masalah hingga belanja solusi. Saya berusaha ini juga agar lahannya gratis atau murah," tuturnya di Gedung BTN, Jakarta, Jumat malam (8/11/2024).

Ara kemudian menjelaskan bagaimana dia berupaya mencari lahan untuk program 3 juta rumah. Mulai dari sumbangan konglomerasi, mengincar aset sitaan BLBI, Kejaksaan hingga BPN.

Di sela-sela paparannya, Ara bertanya kepada pengembang bagaimana pengalaman urus sertifikat saat ini. "Selama ini pecah sertifikat lama gak?" tanya Ara.

"Lama," jawab para pengembang dengan kompak.

"Ada pungli nggak? Jujur aja," tanya Ara.

"Ada," seru para pengembang dengan suara jauh lebih keras.

Menurut Ara waktu yang lama dan adanya pungli itulah yang membuat harga jual rumah semakin mahal. Sebab biaya-biaya itu ujungnya dibebankan ke konsumen.

"Kalau punglinya dihilangkan seneng nggak? Kalau pungli atau urus sertifikat lama kan pasti dibebanin ke konsumen, mana mau kalian rugi kan," tuturnya.

(abr/abr)

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Impas), Yusril Ihza Mahendra dapat mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset. Yusril diketahui sempat menyampaikan soal pemerintah memberikan atensi terhadap RUU tersebut.

“Dengan janji tersebut kita mengapresiasi dan berharap hal tersebut dapat menjadi booster buat teman-teman kita di DPR untuk bisa mempercepat prosesnya,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

KPK mengapresiasi sikap pemerintah yang memberikan atensi terhadap RUU tersebut. Rancangan regulasi itu diyakini dapat mendukung upaya penegakan hukum di Indonesia.

“KPK mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset termasuk Pembatasan Uang Kartal ini untuk menjadi salah satu prioritas dibahas di DPR,” ucap Tessa.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra memberikan atensinya terkait RUU Perampasan Aset. Menurutnya, RUU tersebut merupakan hal baru. 

“Saya sudah mempelajari RUU itu dan menyadari ini merupakan hal baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam perundangan kita,” kata Yusril dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024). 

Yusril menyebut, selama ini Indonesia hanya mengenal penyitaan ketika proses penyidikan serta perampasan atas harta atau barang bukti yang tertuang dalam putusan pengadilan. Sedangkan perampasan tak termasuk kategori dimaksud.

“Perampasan ini di luar kategori itu, sehingga harus dirumuskan dengan cermat agar menjamin keadilan, kepastian hukum, dan HAM,” ujar Yusril.

Yusril menyebut, pemerintah akan meneruskan pembahasan RUU Perampasan Aset yang diajukan ke DPR. Tidak ada niat untuk menarik kembali RUU dimaksud. 

Di lain sisi, terbuka kesempatan bagi publik untuk memberikan masukan atas RUU Perampasan Aset. Hal itu, sebut Yusril, dapat dilakukan dengan menyumbangkan pikiran saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan DPR.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BANDUNG, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengutamakan optimalisasi aset dalam menyediakan gedung kementerian-kementerian baru.

Sebagai informasi, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terdapat penambahan kementerian menjadi berjumlah 48 kementerian dari 34 kementerian pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Kementerian-kementerian baru ini tentu membutuhkan gedung kantor.

"Jadi kalau untuk pengadaan gedung kementerian, pada dasarnya kita berfokus pada optimalisasi," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban saat ditemui di Hotel Grand Sunshine Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa optimalisasi aset dapat berupa kementerian baru yang menggunakan aset milik kementerian sebelumnya.

Artinya, untuk kementerian yang dipecah, bisa membagi-bagi aset milik kementerian sebelumnya untuk digunakan di masing-masing kementerian.

"Kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga. Nah, mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya," jelasnya.

Selain itu, Kemenkeu juga akan melakukan optimalisasi aset dengan menggunakan aset-aset negara yang berstatus idle alias aset-aset yang jarang digunakan atau bahkan tidak pernah digunakan.

Kemenkeu telah mendata aset-aset idle tersebut dan akan memilah gedung-gedung yang memenuhi Standar Barang Sesuai Kebutuhan (SBDK) untuk digunakan sebagai gedung kantor kementerian.

"Tim di DJKN terus melakukan monitoring, kita juga punya data mengenai tingkat idle daripada aset. Kita punya ukuran SBSK, berdasarkan itu kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kebutuhan gedung-gedung kantor untuk kementerian baru sudah selesai diurus.

Pengurusan gedung-gedung kementerian itu dilakukan seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran menjadi 48 dari sebelumnya 34.

"Alhamdulillah, semua (gedung untuk kementerian) sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," kata Prasetyo di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Ia menuturkan bahwa pihaknya tidak mencari gedung baru untuk menampung kementerian-kementerian baru.

Pihaknya menggunakan gedung yang lama, termasuk menggabungkan gedung untuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

"Kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ," ujar dia.

BANDUNG, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengutamakan optimalisasi aset dalam menyediakan gedung kementerian-kementerian baru.

Sebagai informasi, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terdapat penambahan kementerian menjadi berjumlah 48 kementerian dari 34 kementerian pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Kementerian-kementerian baru ini tentu membutuhkan gedung kantor.

"Jadi kalau untuk pengadaan gedung kementerian, pada dasarnya kita berfokus pada optimalisasi," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban saat ditemui di Hotel Grand Sunshine Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa optimalisasi aset dapat berupa kementerian baru yang menggunakan aset milik kementerian sebelumnya.

Artinya, untuk kementerian yang dipecah, bisa membagi-bagi aset milik kementerian sebelumnya untuk digunakan di masing-masing kementerian.

"Kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga. Nah, mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya," jelasnya.

Selain itu, Kemenkeu juga akan melakukan optimalisasi aset dengan menggunakan aset-aset negara yang berstatus idle alias aset-aset yang jarang digunakan atau bahkan tidak pernah digunakan.

Kemenkeu telah mendata aset-aset idle tersebut dan akan memilah gedung-gedung yang memenuhi Standar Barang Sesuai Kebutuhan (SBDK) untuk digunakan sebagai gedung kantor kementerian.

"Tim di DJKN terus melakukan monitoring, kita juga punya data mengenai tingkat idle daripada aset. Kita punya ukuran SBSK, berdasarkan itu kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kebutuhan gedung-gedung kantor untuk kementerian baru sudah selesai diurus.

Pengurusan gedung-gedung kementerian itu dilakukan seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran menjadi 48 dari sebelumnya 34.

"Alhamdulillah, semua (gedung untuk kementerian) sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," kata Prasetyo di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Ia menuturkan bahwa pihaknya tidak mencari gedung baru untuk menampung kementerian-kementerian baru.

Pihaknya menggunakan gedung yang lama, termasuk menggabungkan gedung untuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

"Kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa pemerintah tidak akan menarik Rancangan Undang (RUU) Perampasan Aset dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dia menyebut bahwa pemerintah sudah menyampaikan surat presiden (surpres) kepada DPR dan kini menunggu kapan pembahasan RUU Perampasan Aset tersebut akan dilaksanakan.

"Kalau sudah disampaikan, maka pemerintah tidak akan menarik," ujar Yusril dikutip dari keterangan resminya saat menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (7/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Kemudian, sebagai Menko, Yusril akan mengoordinasikan dengan Menteri Hukum terkait beberapa isu dalam RUU Perampasan Aset.

Demikian juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan perubahan atau penggantian, khususnya untuk penegakan hukum.

"Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Diketahui, RUU Perampasan Aset merupakan usulan dari pemerintah. Oleh karenanya, RUU tersebut tidak ada di dalam daftar usulan DPR yang masuk ke Program Legislasi nasional (Prolegnas) 2025-2029 yang dibacakan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (28/10/2024).

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut bahwa dia sedang menunggu undangan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Kementerian Hukum untuk membahas terkait sejumlah RUU yang akan masuk ke dalam Prolegnas.

Pasalnya sejauh ini, dia mengatakan Kementerian Hukum belum ada pembahasan mengenai Prolegnas.

"Justru saya mau ke Baleg ini, untuk mendiskusikan terkait itu,” ujar Supratman.

"Beberapa undang-undang yang tadi ditanyakan, karena ini kan tidak hanya pemerintah, tidak hanya Presiden, justru kami akan bicara dengan DPR,” katanya lagi.

Selain itu, Supratman mengaku akan mengkaji terkait adanya usulan diksi "perampasan" diganti dengan "pemulihan" dalam RUU Perampasan Aset. Dia pun belum mendapat informasi terkait pertimbangan usulan perubahan diksi tersebut.

"Kami belum dapat kajiannya, apa yang menjadi pertimbangannya. Nanti akan kita kaji kalau kemudian mereka sudah memberikan kita menyangkut soal kepastian dan diksi terkait dengan itu," ujar politikus Gerindra itu.

Diketahui, pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana itu sudah 18 tahun tak kunjung selesai dibahas di DPR RI.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sudah mulai disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang atau tepatnya tahun 2008.
Bahkan, di tahun 2012, RUU ini diajukan masuk legislasi nasional. Namun, belasan tahun berlalu usulan itu tak kunjung diundangkan.

Setelah kemenangan Donald Trump dalam Pilpres AS, dunia kini mengantisipasi penerbitan Undang-undang Bitcoin di Negeri Paman Sam. Jika Trump menandatangani RUU yang diajukan oleh Senator Cynthia Lummis pada 31 Juli 2024 lalu, langkah AS untuk menimbun Bitcoin hingga sebanyak 1 juta BTC bisa semakin memperkuat taji dan dominasi dolar.

Salah satu pihak yang mengantisipasi itu adalah perusahaan Coinshare melalui artikelnya, Kamis (7/11/2024). Menurut mereka, jika diterapkan, Undang-undang Bitcoin dapat mendorong minat institusional dan pemerintah yang besar terhadap Bitcoin, yang berpotensi mempercepat pertumbuhannya dan mendorong nilainya ke tingkat yang lebih tinggi.

“Salah satu perkembangan yang paling diantisipasi di bawah pemerintahan Trump adalah prospek pengesahan Undang-undang Bitcoin. Usulan ini akan menetapkan Bitcoin sebagai aset cadangan strategis, dengan pemerintah AS menyasar hingga 5 persen dari total pasokan Bitcoin. Langkah tersebut akan menempatkan Bitcoin dalam peran yang mirip dengan emas, memberinya posisi yang diakui dalam cadangan nasional dan menandakan tingkat legitimasi yang bersejarah,” tulis mereka.

Pernyataan itu hampir bersamaan dengan pernyataan Senator Cynthia Lummis di X. Dia secara singkat mencuit, bahwa AS siap membangun cadangan Bitcoin strategis. Lummis sendiri adalah Senator AS asal Wyoming yang mengajukan RUU itu pada 31 Juli 2024 lalu.

Donald Trump sendiri sejak awal kampanye menggaungkan diri sebagai pembela Bitcoin dan kripto dan memang berniat menjadikan Bitcoin sebagai aset baru yang menguntungkan posisi AS di sektor ekonomi. Dia pun berniat untuk mencopot segera Ketua SEC Gary Gensler, karena dianggap terlalu ketat mengatur industri kripto di negeri itu.

Nama RUU ini tampak memang sengaja dibuat menyerupai nama Bitcoin dan seolah punya kepanjangan, yaitu Boosting Innovation, Technology, and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide Act of 2024 atau disingkat dengan Bitcoin Act of 2024. RUU ini berfokus pada pengelolaan Bitcoin yang transparan dan strategis, serta pemanfaatan dana dan sumber daya Federal Reserve (Bank sentral AS) untuk menanggung biaya dari program ini.

Di situs resmi Kongres AS, RUU itu memang masih dalam tahap pengajuan dan perlu persetujuan senat, DPR, lalu diteken presiden Trump dan segera menjadi peraturan yang mengikat. Namun, sangat besar peluang RUU itu lolos di parlemen, karena partai Republik yang mengusung Trump, mendominasi kursi.

Dalam analisis ini, kita akan mengupas tujuan dan potensi dampak dari RUU ini bagi perekonomian global, serta bagaimana kebijakan ini dapat mengubah lanskap keuangan internasional, khususnya posisi dolar AS di mata dunia dalam sebuah skenario paling masuk akal.

Rencana Menimbun 1 Juta Bitcoin

Program ini memungkinkan pemerintah AS untuk membeli hingga 200.000 Bitcoin per tahun selama lima tahun, dengan tujuan mengumpulkan sebanyak satu juta Bitcoin. Bitcoin yang dibeli akan disimpan di “Strategic Bitcoin Reserve” dan tidak bisa dijual selama minimal 20 tahun, kecuali untuk membayar utang negara. Sasaran 1 juta BTC itu setara dengan 4,76 persen dari total pasokan 21 juta BTC.

Dalam skenario itu, menteri keuangan akan merilis laporan publik setiap kuartal mengenai cadangan Bitcoin ini, yang akan diaudit oleh pihak ketiga independen untuk memastikan keakuratannya.

Negara bagian dapat ikut berpartisipasi dalam program ini dengan menyimpan Bitcoin mereka di Strategic Bitcoin Reserve dalam akun terpisah, dan mereka berhak menarik atau mentransfer Bitcoin tersebut sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Sedangkan untuk urusan pembelian Bitcoin akan didanai sebagian dari surplus dana yang berasal dari bank-bank Federal Reserve serta pendapatan yang diterima oleh kementerian keuangan.

RUU ini juga memastikan bahwa hak individu untuk membeli, menyimpan, dan mentransfer Bitcoin tetap terlindungi, tanpa ada kemungkinan penyitaan Bitcoin pribadi oleh pemerintah.

Hingga saat ini baru El Salvador yang melakukan seperti ini secara nyata, lewat program pembelian 1 BTC setiap hari yang dicanangkan sejak September 2024.

El Salvador Tambah 1 Bitcoin Setiap Hari Selama 665 Hari

3 Skenario Utama Memperkuat Dominasi Dolar AS

Salah satu bagian menarik dari RUU itu adalah bahwa dengan AS menimbun BTC sebanyak itu, dapat memperkuat posisi dolar AS dalam sistem keuangan AS.

“Bitcoin, sebagai aset digital yang terdesentralisasi dan terbatas jumlahnya, menawarkan sifat-sifat unik yang melengkapi cadangan nasional yang ada, serta memperkuat posisi dolar Amerika Serikat dalam sistem keuangan global,” tertera di RUU itu.

Jika Amerika Serikat sukses mengadopsi rencana besar ini, dengan mengintegrasikan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan keuangan, hal ini dapat memperkuat posisi dolar AS dengan beberapa cara.

Pertama, Bitcoin dapat meningkatkan daya tarik dolar AS dengan menambahkan aspek keamanan dan stabilitas tambahan. Karena Bitcoin memiliki pasokan yang terbatas (hanya 21 juta kelak di tahun 2140 dari saat ini, per Jumat (8/11/2024) sudah mencapai 19,7 juta BTC), menambahkannya ke dalam cadangan nasional dapat memperkuat nilai dolar AS sebagai mata uang yang didukung aset digital yang langka.

Jadi, jika AS mengadopsi Bitcoin, negara-negara lain mungkin akan memandang dolar sebagai aset yang lebih terpercaya (ada legitimasi super besar), terutama ketika ketidakpastian global meningkat.

Kedua, dengan memasukkan Bitcoin ke dalam ekonomi AS, dolar dapat tetap dominan dalam ekosistem mata uang digital global. AS dapat mengintegrasikan Bitcoin melalui regulasi dan teknologi pembayaran berbasis blockchain, memperluas penggunaan dolar dalam transaksi kripto.

Hal ini dapat mendorong banyak entitas internasional, termasuk perusahaan dan individu, untuk lebih mengandalkan dolar dalam aktivitas berbasis Bitcoin, menjadikannya pilihan utama dalam transaksi digital.

Ini mungkin sedikit lebih dekat dengan gagasan “Bitcoin Standard” dipopularkan melalui buku The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative to Central Banking karya ekonom Saifedean Ammous pada tahun 2018.

Ketiga, AS juga akan mendapat keuntungan sebagai pengendali pasar yang lebih dominan terhadap Bitcoin, memanfaatkan posisinya untuk mengawasi pergerakan pasar yang terkait dengan aset digital wahid ini dan mencegah fluktuasi besar yang berisiko.

Sebagai pemegang Bitcoin yang kuat, AS dapat mempengaruhi harga pasar Bitcoin dan menggunakannya sebagai alat diplomatik untuk menjaga stabilitas finansial serta mempertahankan pengaruhnya dalam pasar internasional.

Negara Lain Bisa Ikut AS Timbun Bitcoin

Jika Amerika Serikat menimbun 1 juta BTC dan menyimpannya selama minimal 20 tahun dengan kebijakan hanya boleh menjual ketika berada dalam keadaan defisit, skenario ini bisa menjadi strategi yang kuat untuk memperkuat ketahanan ekonomi AS dan memperpanjang dominasi dolar AS dalam jangka panjang.

Pertama, strategi penimbunan ini dapat menciptakan kelangkaan Bitcoin di pasar global, karena 1 juta BTC setara dengan sekitar 5 persen dari total suplai maksimum Bitcoin yang ada.

Dengan Bitcoin yang langka, nilainya akan cenderung meningkat seiring waktu, sehingga cadangan yang dimiliki AS juga akan mengalami apresiasi besar dalam nilai dolar. Ini memberi AS cadangan aset digital bernilai tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai hedge atau pelindung nilai terhadap inflasi dan ketidakstabilan ekonomi global.

Kedua, rencana penjualan BTC hanya saat AS mengalami defisit dapat memperkuat stabilitas fiskal AS. Ketika menghadapi kondisi defisit anggaran yang kritis, AS dapat menjual sebagian dari cadangan Bitcoin untuk menutupi kekurangan dan mencegah penurunan kepercayaan terhadap dolar.

Ini seperti “dana darurat” yang hanya diakses saat benar-benar diperlukan, yang membantu menjaga keseimbangan fiskal tanpa harus terlalu bergantung pada pinjaman luar negeri atau mencetak uang berlebih.

Ketiga, penyimpanan BTC selama minimal 20 tahun juga dapat memberi AS posisi yang kuat dalam diplomasi keuangan global.

Dengan memiliki cadangan Bitcoin yang signifikan, AS dapat memperkuat pengaruhnya dalam ekonomi digital dan mengembangkan regulasi yang sesuai untuk memastikan stabilitas pasar kripto.

Ini bisa membuat banyak negara lain mengikuti langkah AS atau memilih dolar sebagai mata uang internasional untuk transaksi berbasis Bitcoin, yang memperkuat status dolar sebagai mata uang cadangan global di era ekonomi digital.

Skenario AS timbun Bitcoin  ini dapat meningkatkan daya saing ekonomi AS, mempertahankan kekuatan dolar, dan menciptakan ketahanan finansial yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa depan.

Belum lagi dalam hal persaingan bisnis penambangan BTC, di mana AS mencoba mendominasi Tiongkok. Di sisi lain, Rusia mencoba mengejar ketertinggalan mereka, setelah pada 1 November 2024, Putin mengizinkan bisnis penambangan kripto di negeri itu dan memungkinkan dipadukan dengan BRICS.

AS Timbun Bitcoin, Negara Lain Bisa Bergantung?

Jika Amerika Serikat menimbun 1 juta BTC dan menyimpannya dalam jangka panjang, ada beberapa implikasi signifikan yang mungkin akan dirasakan oleh negara-negara lain, terutama dalam hal stabilitas ekonomi dan geopolitik global.

Pertama, negara-negara lain yang lebih lambat mengadopsi Bitcoin atau aset digital dapat menghadapi ketergantungan yang lebih besar pada dominasi ekonomi AS. Dengan menguasai cadangan Bitcoin yang sangat besar, AS akan memiliki kekuatan pengaruh yang lebih besar terhadap pasar Bitcoin global.

Negara-negara yang belum mengakumulasi Bitcoin atau yang mengandalkan dolar dalam cadangan mereka akan semakin rentan terhadap keputusan ekonomi AS terkait Bitcoin, baik dalam hal kebijakan penjualan atau penggunaannya sebagai alat stabilisasi fiskal.

Hal ini bisa memperkuat ketergantungan mereka pada dolar AS, mengurangi fleksibilitas kebijakan ekonomi mereka sendiri.

Kedua, negara-negara yang memiliki rencana untuk mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran atau cadangan, seperti El Salvador, mungkin mengalami tekanan lebih besar akibat kenaikan harga Bitcoin.

Jika Bitcoin menjadi semakin langka akibat aksi AS timbun BTC, negara-negara ini akan menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk mengakumulasi atau mempertahankan cadangan Bitcoin.

Hal ini dapat menciptakan kendala ekonomi, terutama bagi negara berkembang yang ingin beralih ke mata uang digital tetapi tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk bersaing dengan pembelian AS.

Ketiga, implikasi geopolitik mungkin lebih terlihat dengan meningkatnya kekuatan diplomasi ekonomi AS. Dengan cadangan Bitcoin yang besar, AS dapat menawarkan bantuan atau pinjaman kepada negara lain menggunakan dolar atau bahkan Bitcoin, tetapi dengan persyaratan yang mungkin memprioritaskan kepentingan AS.

Jika kelak AS timbun Bitcoin, ini bisa memberi AS keunggulan dalam membentuk aliansi atau kemitraan strategis yang berbasis ekonomi digital, yang dapat membatasi kebijakan ekonomi independen bagi negara-negara yang menerima bantuan.

Bagi negara-negara pesaing, seperti Tiongkok atau Rusia, ini mungkin akan memperburuk persaingan ekonomi dan mendorong mereka mencari alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada dolar, seperti dengan mengembangkan mata uang digital nasional atau meningkatkan aliansi perdagangan antar sesama negara non-AS, misalnya dalam BRICS. Pun mantan petinggi Bank Sentral Tingkok sendiri pernah berkata agar Negeri Tirai Bambu itu segera mengambil langkah strategis, karena AS punya rencana besar soal kripto.

Tiongkok Panik! Tidak Ingin Tertinggal oleh AS dalam Industri Kripto

Rencana penimbunan Bitcoin oleh AS dapat menguatkan posisi ekonomi dan geopolitiknya, sementara negara lain mungkin akan mengalami dampak ketergantungan yang lebih besar, kenaikan biaya akumulasi Bitcoin, dan tekanan untuk beradaptasi dengan ekonomi digital yang semakin didominasi oleh AS.

Ditambah kemenangan Trump yang didukung oleh Elon Musk, juga menyiratkan skenario menarik lainnya, di mana Trump bisa saja menjadi menteri di departemen baru, yang digaungkan olehnya di media sosial, yakni Department of Government Efficiency (D.O.G.E.)yang kelak akan mengurus rencana AS timbun Bitcoin sebanyak 1 juta. [ps]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang cermat, adil, serta menjamin Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (8/11/2024), Yusril menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo akan melanjutkan pembahasan RUU tersebut yang telah diajukan ke DPR, tanpa niatan untuk menariknya kembali.

"Sehingga harus dirumuskan dengan cermat agar menjamin keadilan, kepastian hukum, dan HAM," ujar Yusril.

Yusril menjelaskan, RUU Perampasan Aset merupakan hal baru dalam peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan, perampasan aset harus dipisahkan dari penyitaan bukti yang dituangkan dalam putusan pengadilan.

"Selama ini kita hanya mengenal penyitaan dalam proses penyidikan dan perampasan atas harta benda/barang bukti yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Perampasan ini di luar kategori itu," tambahnya.

Lebih lanjut, Yusril menyatakan, pendalaman terhadap RUU tersebut akan dilakukan saat dibahas dengan DPR.

"Publik dan para pakar dapat menyumbangkan pikiran dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR," ucap dia.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi dan memulihkan kerugian negara.

"Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, memperkuat sistem hukum, memulihkan kerugian negara, sekaligus mematuhi standar internasional," kata Tessa dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (29/10/2024).

Tessa menambahkan bahwa RUU ini juga akan memungkinkan negara untuk menyita hasil kejahatan, termasuk aset-aset yang disembunyikan di luar negeri.

Ia menjelaskan bahwa pelaku korupsi sering kali menyembunyikan atau mentransfer aset mereka agar tidak bisa dijangkau oleh otoritas hukum.

Perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture) akan menjadi alat yang kuat untuk memulihkan kekayaan negara.

"Alhasil, rampasan tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Hal ini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan keuangan negara serta mendukung program-program sosial lainnya," ujarnya.

Tessa juga menekankan bahwa negara-negara yang memiliki undang-undang kuat dalam hal perampasan aset hasil kejahatan cenderung dipandang lebih kredibel dan memiliki kepercayaan lebih besar dalam hubungan internasional, baik dari segi ekonomi maupun hukum.

"Hal tersebut juga dapat memperkuat hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara-negara yang memiliki kerangka hukum serupa," ujarnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemui Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Kamis, (7/11/2024).

Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango bertandang ke kantor Yusril didampingi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Johanis Tanak.

Nawawi menyampaikan, kedatangannya bersama pimpinan KPK lainnya untuk bersilaturahmi sekaligus mengucapkan selamat atas dilantiknya Yusril sebagai menko di kabinet Prabowo.

Dalam pertemuan itu, pimpinan KPK mendiskusikan beberapa isu. Salah satunya RUU Perampasan Aset yang pembahasannya terus tertunda di DPR sejak periode lalu.

KPK dan Yusril juga membahas masalah penegakan hukum, hingga keluhan warga negara asing soal pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di Indonesia yang berbelit-belit.

Menanggapi RUU Perampasan Aset, Menko Yusril mengatakan, pemerintah sudah menyampaikan surat presiden kepada DPR dan menunggu kapan pembahasan RUU akan dilaksanakan.

"Kalau sudah disampaikan maka pemerintah tidak akan menarik," kata Menko Yusril.

Yusril mengatakan, sebagai Menteri Koordinator, ia akan mengoordinasikan dengan Menteri Hukum terkait beberapa isu dalam RUU Perampasan Aset.

Demikian juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan perubahan atau penggantian, khususnya untuk penegakan hukum.

"Kemenko yang mengoordinir Kementerian Hukum merupakan rumah untuk menggodok undang-undang. Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Terkait lamanya permohonan KITAS yang dikeluhkan WNA, Menko Yusril beralasan, proses pemberian izin untuk pekerja asing di Indonesia harus mendapat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari Kementerian Tenaga Kerja atau izin kerja.

Setelah mendapat RPTKA, Disnaker mengeluarkan notifikasi untuk diproses mendapat visa bekerja dari Imigrasi, baru bisa masuk ke Indonesia untuk mengurus visa.

Menko Yusril berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk percepatan layanan.

"Jika perlu adanya pelayanan satu pintu, dan lebih ditingkatkan layanan digital atau online. Agar masyarakat dapat dilayani secara cepat tepat akurat dan dapat menumbuhkan perekonomian bangsa," ucap dia.

Bogor -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sumber tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyebut tanah yang akan dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah yakni dari sitaan koruptor hingga eks obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Dari mana tanahnya? Sitaan dari koruptor. Setuju nggak kita, tanah koruptor itu untuk rakyat Indonesia terutama rakyat kecil? Setuju nggak aset BLBI yang ada di KPK dan di tempat lain itu juga diberikan kepada rakyat Indonesia?" kata Ara dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ara mengatakan untuk tanah yang berasal dari koruptor terdapat 1.000 hektare (Ha) di Banten yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung ke Kementerian PKP. Lalu, ada tanah dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid seluas 151 Ha di Mojokerto dan 6,7 Ha di Tangerang.

Adapula tanah dari Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari seluas 1,4 Ha di Palangkaraya.

"Jadi ada tanah dari koruptor, konglomerat, KPK, tanah dari DJKN masa kurang. Ada tanah dari Pak Nusron, ini ada juga Wakil Kepala KSP Qodari, udah kebanyakan duit dia jadi konsultan kasih tanahnya," tegas Ara.

Selain itu, Ara menyebut sebanyak 6 konglomerat di Indonesia telah berkomitmen untuk menyumbangkan tanahnya guna mendukung program 3 juta rumah Prabowo.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ucap Ara.

Ia mengaku sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan. "Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," ucapnya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

(aid/hns)

Sumber: Kompas.com | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi gugatan keberatan perampasan aset yang diajukan sejumlah anggota keluarga terpidana kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, Rafael Alun Tisambodo.Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut, istri mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek berikut ibu dan saudaranya bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang.

Jaksa KPK mengatakan, Rafael telah dinyatakan bersalah dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

“Dalam mewujudkan tindak pidana pencucian uang di atas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak hanya dilakukan oleh terdakwa Rafael Alun Trisambodo bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek,” kata Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Menurut Jaksa KPK, anggota keluarga Rafael lainnya juga turut terlibat dalam pencucian uang Rafael Alun seperti, ibu Rafael, Irene Suheryani Supratman; adik Rafael, Gangsar Sulaksono dan anak Rafael, Christopher Dhyaksadarma.

“Sebagai orang yang ikut atau turut serta melakukan peristiwa pidana, sedangkan terdakwa Rafael Alun Trisambodo bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek,” ujar Jaksa KPK.

Rafael, kata Jaksa, bersama-sama dengan istrinya dan ibunya disebut mencuci aset hasil pidana berupa perhiasan, uang dalam safe deposit box (SDB), hingga pendirian Restoran Bilik Kayu dan Bilik Kopi.

Bahkan, jaksa juga menyebut Rafael menyembunyikan Jeep Wrangler bersama kakaknya yang bernama Markus Seloadji. Markus juga tercatat sebagai Pemohon II yang mengajukan keberatan atas perampasan aset hasil pencucian uang oleh KPK. Sementara, Gangsar tercatat sebagai Pemohon III. Karena mereka terlibat dalam perbuatan itu secara bersama-sama, Markus dan Gangsar dinilai bukan pihak ketiga yang beritikad baik.

“Melainkan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Rafael Alun Trisambodo,” tutur Jaksa KPK.

Sebelumnya, sejumlah saudara Rafael mengajukan keberatan atas penyitaan yang dilakukan KPK. Mereka yang menjadi pemohon adalah Petrus Giri Herniawan (Pemohon I), Markus Seloadji (Pemohon II), Martinus Gangsar (Gangsar Sulaksono) (Pemohon III), serta pemohon dari korporasi yakni CV Sonokeling Cita Rasa.

Pihak CV Sonokeling Cita Rasa tidak terima 1 unit mobil Innova dengan nomor polisi AB 1016 IL dan 1 unit mobil Grand Max dengan nomor polisi AB 8661 PH disita.

Sementara itu, aset yang disita dari Pemohon I hingga Pemohon III terdiri dari uang di SDB RAT sebesar Euro 9.800, 2.098.365 dolar Singapura, dan 937.900 dolar AS; perhiasan di SDB RAT berupa 6 cincin, 2 kalung beserta liontin, 5 pasang anting, dan 1 liontin; serta beberapa properti termasuk rumah di Jalan Wijaya Kebayoran. Selain itu, terdapat rumah di Srengseng, dan ruko di Meruya; 2 unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09; serta 1 unit mobil VW Caravelle Nopol AB 1253 AQ.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jaksa KPK Sebut Istri, Ibu, Saudara, dan Anak Rafael Alun Terlibat Pencucian Uang".

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan wejangan kepada para kepala daerah untuk menjaga kekayaan aset negara . Khususnya menjaga sumber daya alam yang punya potensi untuk kesejahteraan masyarakat.

Pesan ini disampaikan Prabowo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

?Kita diberikan wejangan bahwa kita di masing-masing daerah ini memiliki potensi memiliki kekuatan yang kita harus jaga, kita harus optimalkan menjadi sebuah potensi yang harus kita olah menjadi asetnya nasional ataupun asetnya daerah bahwa ini bangsa yang besar,? kata Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai usai menerima arahan dari Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo juga mengingatkan agar alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus efektif. Sehingga, anggaran bisa menyentuh langsung untuk kepentingan masyarakat.

?Alokasi dana ini dalam konteks APBN atau APBD tentu menjadi poin yang harus kita jaga agar penggunaan dana itu lebih efektif, quality, quality spending dari APBN dan APBD itu harus menyentuh dengan rakyat terukur dan lokasi dan pembiayaan yang lebih bersifat realistis dan lebih terfokus,? ujar Velix menirukan apa yang disampaikan Presiden.

Presiden Prabowo, kata Velix, terus menegaskan agar kekayaan aset negara harus dijaga serta pengelolaan APBN-APBD yang berkualitas. ?Jadi bapak Presiden lebih pada menyentuh bagaimana menjaga kekayaan aset negara kita dan juga mengelola APBN yang lebih berkualitas.?