Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. KetuaAsosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan ritel modern atau modern trade (MT) mendapatkan alokasi dana dari pembayaran utang rafaksi minyak goreng sebesar Rp189 miliar.

Menurut Roy angka ini jauh di bawah nilai utang yang diklaim pihaknya kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) yaitu senilai Rp 344 miliar.

"Kalau dari Aprindo itu Rp 344 miliar, yang cair Rp189 miliar, untuk MT, sisanya General Trade (GT)," ungkap Roy saat ditemui Kontan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (13/08).

Dengan nilai yang tidak sesuai seperti yang diajukan, Roy bilang Aprindo dan para anggota masih mempertanyakan bagaimana perhitungan nilai rafaksi tersebut.

"Tapi kita masih minta data itu (rafaksi) karena anggota mempertanyakan ke Aprindo sebenarnya dasar perhitungannya gimana, yang kami harapkan keterbukaan dan transparansi dalam hal ini ke Kemendag Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) ya," tambahnya.

Ia menambahkan saat ini rafaksi sudah mulai dibayarkan. Namun lebih dulu kepada produsen bukan kepada peritel.

"Nah masalah baru yang muncul adalah, masalah data dan perhitungan. Jadi belum semua produsen memberikan informasi bahwa itu (rafaksi) sudah dibayarkan. Data dan perhitungan kita masih minta karena di produsen juga membagi yang mata ritel modern dan GT (general trade) masih berantakan, susah baginya," jelasnya.

Karena terrkendala data inilah,Roy mengatakan pencairan rafaksi kepada ritel modern juga terhambat. "Sudah mulai (dicairkan ke ritel modern), tapi gak serentak ya. Kita mau meeting minggu depan untuk konsolidasi sudah berapa yang menerima siapa yang belum," ungkapnya.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan catatan Kontan,pembayaran utang rafaksi ini tadinya akan disesuaikan dengan hasil verifikasi PT Sucofindo sebagai surveyor yang ditunjuk pemerintah yaitu sebesar Rp 474,80 miliar. Nilai tersebut berbeda dari total nilai yang diajukan oleh 54 pelaku usaha yakni sebesar Rp 812,72 miliar.

Kepala Divisi PerusahaanBadan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)Achmad Maulizal Sutawijaya mengatakan pembayaran utang rafaksi dimulai padaJuni 2024, dan nilainya sesuai yang diarahkan Kemendag, yaitu Rp 474 miliar.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey mengungkapkan bahwa pertumbuhan industri ritel diperkirakan akan mengalami stagnasi pada sisa semester tahun ini.

"Pada semester pertama, pertumbuhannya sekitar 4,8 hingga 4,9 persen. Namun, untuk semester kedua, kami memperkirakan stagnasi, bahkan potensi penurunan," ungkap Roy kepada Kontan, Rabu (13/8).

Stagnasi ini, menurut Roy, akan lebih terasa jika dibandingkan dengan pertumbuhan year on year (YoY).

"Penurunan bisa lebih signifikan jika ketersediaan pangan dan kestabilan harga tidak tercapai di akhir tahun ini," tambahnya.

Roy menjelaskan bahwa saat ini peritel sedang menahan ekspansi karena daya beli masyarakat menurun akibat banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan fluktuasi harga barang pokok.

"Kita sangat merasakan daya beli seluruh sektor, termasuk ritel. Penyebabnya, satu PHK. Kemudian, harga berfluktuasi sehingga banyak masyarakat berjaga-jaga," kata dia.

Ia mencontohkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang mengalami PHK massal.

"Hampir 30 ribu yang PHK. Lalu, yang tidak ter-PHK, kan melihat itu, kemudian melihat harga fluktuasi dan sebagainya, akhirnya juga menahan belanja," kata Roy.

Faktor lain yang memengaruhi daya beli adalah tidak naiknya gaji pada golongan masyarakat kelas menengah sesuai dengan inflasi dan fluktuasi harga.

"Kelompok menengah juga sekarang menahan belanja karena gajinya tidak naik sama dengan inflasi, dengan fluktuasi harga. Kenaikan (gaji)-nya harusnya inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, pada kenyataannya (naik) di PNS, kalau swasta? Itu kurang dari pada itu, rata-rata naiknya hanya 3-4 persen," jelasnya.

Untuk mendorong daya beli, Roy mengusulkan beberapa stimulus dari pemerintah.

"Pemerintah harus melanjutkan program BLT dan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat kelas bawah," ujarnya.

Untuk kelompok menengah, Roy menyarankan pemberian insentif listrik karena pendapatan mereka tertekan oleh kenaikan harga barang.

Sedangkan untuk kelompok atas, perlu kepastian terkait ekonomi dan transisi untuk menjaga keberlanjutan.