JAKARTA, investor.id–Pelaku industri dari sektor oleokimia berbasis sawit mengapresiasi langkah pemerintah yang memperpanjang kebijakan insentif gas murah (Harga Gas Bumi Tertentu/HGBT). Perpanjangan kebijakan itu akan memperkuat daya saing produk oleokimia berbasis sawit asal Indonesia di pasar global.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) Norman Wibowo merespons positif langkah pemerintah yang meneruskan kebijakan harga gas murah bagi tujuh sektor industri, termasuk industri oleokimia berbasis sawit. Pasalnya, kebijakan hilirisasi industri sawit membutuhkan faktor penunjang seperti gas murah agar dapat berkompetisi dan melakukan penetrasi produk ke negara lain.

Apolin memastikan, keberlanjutan gas murah akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, terutama dalam konteks peningkatan volume dan nilai ekspor di sektor oleokimia berbasis sawit. “Kebijakan HGBT memang perlu diperpanjang sebagai strategi penguatan daya saing industri di pasar global. Melalui HGBT, kami meyakini hilirisasi sawit akan semakin bertumbuh dan mampu memberikan tambahan devisa bagi negara,” ujar Norman dalam keterangan yang dikutip Jumat (12/07/2024).

Menurut Norman, perusahaan oleokimia berbasis sawit anggota Apolin sangat membutuhkan dukungan kebijakan HGBT karena komponen gas begitu diperlukan sebagai bahan baku penolong dalam dua jalur industri itu. Jalur pertama dengan produk fatty acid, komponen gas diperlukan 20-23%. Jalur kedua dengan produk fatty alcohol, komponen gas dibutuhkan 40-43%. Saat ini, dari 13 anggota Apolin, baru sembilan perusahaan yang mendapatkan fasilitas gas murah. “Kami berharap ke depan semua anggota kami bisa mendapatkan fasilitas itu,” jelas dia.

Ekspor Meningkat

Apolin berpandangan, perpanjangan kebijakan gas murah akan berdampak positif bagi efisiensi biaya produksi, sehingga perusahaan oleokimia bisa fokus ke perluasan kapasitas produksi dan/atau investasi dalam rangka memenuhi permintaan global yang tumbuh 15-17% per tahun.

Sejak HGBT dijalankan pada 2020, terjadi kenaikan volume ekspor oleokimia berbasis sawit, dari 3,87 juta ton pada 2020, lalu 4,19 juta ton di 2021, dan 4,26 juta ton pada 2022. Seiring kenaikan volume, nilai ekspor oleokimia juga bertambah tiap tahunnya. Pada 2020, nilai ekspor oleokimia berbasis sawit sebesar US$ 2,63 miliar, naik menjadi US$ 4,41 miliar pada 2021 dan US$ 5,4 miliar di 2022.

Data Apolin juga menunjukkan, dari segi realisasi pajak dan investasi juga terjadi pertumbuhan dalam tiga tahun terakhir. Realisasi pajak dari sektor oleokimia berbasis sawit mencapai Rp 1,25 triliun pada 2020, naik menjadi Rp 2,2 triliun di 2021 dan Rp 2,9 triliun pada 2022. Realisasi investasi sebesar Rp 1,34 triliun pada 2020, lalu tumbuh menjadi Rp 1,76 triliun di 2021 dan Rp 2,3 triliun pada 2022.

Berkaitan penugasan pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) untuk membuat infrastruktur regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), jelas Norman, Apolin berharap LNG dapat masuk ke dalam skema kebijakan gas murah sebagai alternatif selain gas alam yang sumbernya relatif terbatas.

Kepastian LNG masuk skema kebijakan gas murah kini masih menunggu regulasi pemerintah. “Kami berharap pembangunan infrastruktur regasifikasi LNG ini akan memperkuat dan mengintegrasikan pemanfaatan infrastruktur gas pipa maupun beyond pipeline bagi pemenuhan kebutuhan domestik. Terkait rencana LNG masuk skema HGBT, kami menunggu kebijakan pemerintah,” jelas dia.

Tumbuhkan Industri

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui perpanjangan program HGBT dalam rapat terbatas pada 8 Juli 2024. Selain itu, akan dilakukan kajian lebih mendalam dalam rangka penambahan sektor-sektor penerima HGBT di luar tujuh sektor industri yang kini sudah menerima.

Usai rapat, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, keputusan itu merupakan penantian besar bagi pelaku industri dan Kementerian Perindustrian dalam upaya pemenuhan kebutuhan gas bagi industri dengan harga bersaing US$ 6 per MMBTU. “Kebijakan HGBT merupakan upaya transformasi dari keuntungan komparatif menjadi keuntungan kompetitif nasional, terbukti bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan industri maupun ekonomi keseluruhan,” papar Menteri Agus.

Agus menyampaikan, total dampak positif HGBT terhadap sektor industri di 2020-2023 sebesar Rp 147,11 triliun. Rinciannya, peningkatan ekspor Rp 88,12 triliun, peningkatan penerimaan pajak Rp 8,98 triliun, peningkatan investasi Rp 36,67 triliun, serta penurunan subsidi pupuk Rp 13,3 triliun. Adapun tujuh kelompok industri penerima insentif HGBT adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet. Usulan perluasan penerima HGBT masih dalam pembahasan.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo telah menyetujui perpanjangan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dalam Rapat Terbatas pada 8 Juli 2024. Selain itu, akan dilakukan kajian lebih mendalam untuk menambah sektor penerima HGBT di luar tujuh sektor industri yang sudah ada.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan keputusan ini sebagai penantian besar bagi pelaku industri. HGBT terbukti bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan industri dan ekonomi.

Agus mengatakan HGBT telah meningkatkan ekspor sebesar Rp 88,12 triliun, penerimaan pajak Rp 8,98 triliun, investasi Rp 36,67 triliun, dan mengurangi subsidi pupuk Rp 13,3 triliun.

Tujuh kelompok industri yang menerima HGBT adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet. Usulan perluasan sektor penerima masih dalam pembahasan.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) Norman Wibowo mengapresiasi langkah pemerintah ini.

"Kebijakan HGBT perlu diperpanjang untuk menguatkan daya saing industri di pasar global dan mendukung hilirisasi sawit," ujarnya dalam siaran pers seperti dikutip Jumat (12/7).

Norman menyatakan bahwa dari 13 anggota Apolin, baru sembilan perusahaan yang mendapatkan fasilitas gas murah. Perpanjangan kebijakan gas murah akan meningkatkan efisiensi biaya produksi dan mendukung perluasan kapasitas produksi serta investasi untuk memenuhi permintaan global yang tumbuh 15%-17% per tahun.

Norman juga berharap pembangunan infrastruktur regasifikasi LNG oleh PT Pertamina (persero) akan masuk dalam skema kebijakan gas murah sebagai alternatif gas alam. Namun, kepastian ini masih menunggu regulasi dari pemerintah.

Sejak diberlakukan pada 2020, volume ekspor oleokimia meningkat dari 3,87 juta ton pada 2020 menjadi 4,26 juta ton pada 2022.

Nilai ekspor juga meningkat dari US$ 2,63 miliar pada 2020 menjadi US$ 5,4 miliar pada 2022. Pajak dan investasi di sektor oleokimia juga menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam tiga tahun terakhir.