Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap sejumlah kebijakan strategis untuk industri yang akan dilakukan dengan cepat dan menjadi fokus dalam 100 hari pertama kerja usai pelantikan pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kebijakan pertama yang diusulkan kepada Prabowo yakni terkait pengesahan kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri yang sebelumnya telah disetujui pada pemerintahan Joko Widodo.

"Untuk pertama kali dokumen yang saya tandatangani sebagai menteri kemarin yaitu mengusulkan kembali kepada Pak Presiden berkaitan dengan penetapan regulasi RPP gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri," kata Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (22/10/2024).

Agus menerangkan bahwa surat usulan RPP Gas Bumi tersebut juga telah dikirimkan kepada Prabowo agar dapat berkenan mengesahkannya. Pasalnya, beleid tersebut dinilai sangat menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.

Tak hanya itu, di RPP Gas Bumi juga akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Dalam hal ini dia juga menyebutkan terkait keberlanjutan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah US$6 - US$6,5 per MMbtu.

"Kalau RPP tadi disetujui dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo, itu akan jadi game changer, itu saya kira program HGBT tidak diperlukan lagi, karena semuanya sudah diatur secara rigid di RPP tersebut, itu sudah menjamin," jelasnya.

Bahkan, dia mengatakan, dengan beleid itu juga tidak hanya tujuh subsektor industri yang mendapatkan HGBT sebagaimana saat ini diterapkan untuk industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet.

"Kemenperin pada dasarnya pembina seluruh sektor manufaktur, jadi no one left behind," tuturnya.

Di sisi lain, Agus juga kembali mengusulkan terkait revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Pengaturan Impor. Beleid yang merelaksasi sejumlah komoditas itu belakangan dinilai menjadi biang kerok penurunan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur nasional.

Dia menegaskan bahwa Kemenperin tidak antiimpor. Namun, justru memastikan bahwa impor berkaitan dengan bahan baku dan barang antara dipermudah untuk kebutuhan produksi.

"Long away kita juga harus mengupayakan agar bahan baku bisa diproduksi dalam negeri, produk antara itu juga bisa kita dapatkan atau dipoduksi industri dalam negeri sendiri sehingga kita tidak tergantung dari supply dan impor yang kita bisa menyentuh supply chain bagi kebutuhan dunia dari Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, Agus juga tengah mendorong pemindahan pelabuhan impor ke wilayah timur Indonesia. Adapun, terdapat delapan komoditas yang akan menjadi sasaran kebijakan ini yaitu tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, alas kaki, katup, dan obat tradisional.

"Ini yang akan kami fokus untuk kebijakan pemerintah kabinet merah putih untuk menetapkan entry point di timur Indonesia, di Sorong, Belitung, dan Kupang," jelasnya.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan terbaru terkait penerima harga gas murah untuk industri alias harga gas bumi tertentu (HGBT).

Kepmen baru ini adalah perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 yang mengatur tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Ada 12 perusahaan yang dicabut statusnya sebagai industri penerima harga gas murah dan ada tambahan 5 perusahaan penerima harga gas murah berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024, perubahan dari Kepmen ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 yang mengatur tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri yang berlaku mulai 9 Oktober 2024.

"Ada sembilan perusahaan yang dicabut berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian, namun ada beberapa tambahan perusahaan [menjadi 12 perusahaan]," kata Dadan kepada KONTAN, Senin (14/10).

Dadan menjabarkan 12 perusahaan yang statusnya dicabut antara lain:

1. PT Pupuk Kalimantan Timur, yang sudah mendapatkan penetapan harga gas untuk produk PSO dan Non PSO dan tidak lagi mendapatkan HGBT sejak 1 Januari 2024,
2. PT Indo Bharayat Rayon yang sejak Kepmen 91/2023 tidak mendapatkan volume HGBT pada tahun 2024
3. PT Sulindafin
4. PT Arbe Styrindo

5. Perubahan nama dari PT Mitsubishi Chemic Indonesia menjadi PT Merak Chemical Indonesia

6. PT Daya Satya Abrasives

7. PT Asia Citra Pratama

8. PT Toyogiri Iron Steel

9. PT Gordaprima Steelworks

10. PT Ispat Panca Putera

11. PT Intan Havea Industry

12. PT Shamrock Manufacturing Corpora

"Sedangkan untuk PT Nippon Shokubai Indonesia masih menerima HGBT," ujar Dadan.

Sementara itu, Kementerian ESDM menambah 5 perusahaan penerima harga gas murah antara lain:

1. PT Merak Chemical Indonesia

2. PT KCC Glass Indonesia

3. PT Rumah Keramik Indonesia

4. PT Rainbow Tubulars manufactures, dan

5. PT Indonesia Nippon Steel pipe.

Tercatat, dua perusahaan di antaranya berada di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yaitu PT KCC Glass Indonesia dan PT Rumah Keramik Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Agus Cahyono Adi menjelaskan, perubahan ini terjadi berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian terkait pengguna gas bumi tertentu.

Keputusan tersebut mengatur dua hal utama, pertama, pencabutan status sembilan industri yang sebelumnya terdaftar sebagai pengguna gas bumi tertentu. Ini berarti industri-industri tersebut tidak lagi memenuhi kriteria atau mendapatkan manfaat dari kebijakan harga gas bumi tertentu.

Kedua, penambahan empat industri baru sebagai pengguna gas bumi tertentu, yang berarti mulai sekarang, industri tersebut berhak menerima gas bumi dengan harga yang telah diatur khusus untuk sektor industri.

Adapun, keputusan ini merujuk pada dua regulasi utama yaitu Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2022, yang mengatur tata cara penetapan pengguna dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Ketiga, Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022, yang memberikan pedoman dalam menetapkan dan mengevaluasi pengguna serta harga gas bumi tertentu di sektor industri dan penyediaan listrik untuk kepentingan umum.

"Dengan demikian, keputusan ini merupakan penyesuaian untuk memastikan distribusi gas bumi lebih tepat sasaran, mengikuti evaluasi, dan perubahan kebutuhan di sektor industri," kata Agus dalam keterangan resmi, Jumat (11/10).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan menambah empat perusahaan industri baru yang berhak mendapat harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah untuk industri.

Adapun, empat perusahaan itu adalah PT Indonesia Nippon Steel Pipe, PT Rumah Keramik Indonesia, PT KCC Glass Indonesia, dan Rainbow Tubulars Manufactures.

Khusus PT KCC Glass Indonesia, Bahlil mengatakan bahwa memberikan HGBT merupakan komitmen awal pemerintah. Sebab, perusahaan tersebut telah berinvestasi dengan mambangun pabrik kaca di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah tahun ini. Proyek yang menelan investasi sekitar Rp12 triliun ini diproyeksikan akan menjadi perusahaan kaca terbesar se-Asia Tenggara.

"Memang sejak awal sudah dilakukan negosiasi sejak mereka [PT KCC Glass Indonesia] masuk dan komitmen pemerintah untuk memberikan HGBT, untuk gas," jelas Bahlil di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Tambahan industri penerima HGBT tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Dalam beleid itu pemerintah juga mencabut status status sembilan perusahaan industri yang sebelumnya terdaftar sebagai pengguna gas bumi tertentu. Artinya, industri-industri tersebut tidak lagi memenuhi kriteria atau mendapatkan manfaat dari kebijakan harga gas bumi tertentu.

Bahlil pun berpendapat sembilan perusahaan yang dicabut itu dinilai sudah mapan. Menurutnya, mapan itu dalam artian perusahaan sudah memiliki feasibility study (FS) mantap.

Perusahaan tersebut juga dinilai sudah menciptakan nilai tambah dan memiliki daya ungkit ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah mengalihkan hak atas HGBT kepada perusahaan yang perekonomiannya belum profit.

"Boleh dong negara memberikan HGBT kepada yang belum FS-nya bagus," ucap Bahlil.

Berikut daftar empat perusahaan baru yang berhak mendapat harga gas bumi tertentu (HGBT):

1. PT Indonesia Nippon Steel Pipe

PT Indonesia Nippon Steel Pipe mendapat pasokan gas bumi dari wilayah Jawa bagian barat (JBB) dan Lampung melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk alias PGN.

Sumber pasokan gas perusahaan berasal dari Medco E&P Grissik Ltd - Wilayah Kerja (WK) Corridor atau pasokan untuk seluruh pengguna gas bumi tertentu melalui PGN di wilayah JBB dan Lampung.

Adapun, harga gas bumi yang diterima perusahaan senilai US$5,44 per millions of British thermal units (MMBtu). Sementara harga penyesuaiannya senilai US$4,5 per MMBTU.

Selanjutnya, biaya transportasi US$2 per MMBTU termasuk PPN. Lalu, harga gas bumi tertentu di plant gate US$8,04 per MMBtu. Adapun, volume gas buminya mencapai 0,210 billion British thermal unit per day (BBtud).

2. PT Rumah Keramik Indonesia

PT Rumah Keramik Indonesia mendapat pasokan gas bumi di wilayah Jawa Tengah melalui PGN. Adapun, sumber pasokan gas bumi berasal dari PT Pertamina EP Cepu-WK Cepu.

Harga gas bumi yang diterima PT Rumah Keramik Indonesia senilai US$6,7 per MMBtu, sementara harga penyesuaian mencapai US$6,1 per MMBtu. Lalu, biaya transportasi US$1,94 per MMBtu termasuk PPN. Kemudian, harga gas bumi tertentu di plant gate US$6,5 per MMBtu. Sedangkan volume gas buminya mencapai 1,35 BBtud.

3. PT KCC Glass Indonesia

PT KCC Glass Indonesia memperoleh pasokan gas dari wilayah Jawa Tengah melalui PGN.Sumber pasokannya berasal dari PT Pertamina EP Cepu-WK Cepu.

Harga gas bumi untuk PT KCC Gass Indonesia dipatok senilai US$6,7 per MMBtu, sedangkan harga penyesuaian adalah senilai US$4,65 per MMBtu.

Selanjutnya, biaya transportasi mencapai US$1,36 per MMBtu, termasuk PPN. Kemudian, harga gas bumi tertentu di plant gate mencapai US$6 per MMBtu. Adapun volume gas buminya mencapai 8 BBtud.

4. Rainbow Tubulars Manufactures

Rainbow Tubulars Manufactures dapat menggunakan gas di wilayah Kepulauan Riau melalui PGN. Adapun, sumber pasokan gas bumi berasal dari Medco E&P Grissik Ltd-WK Corridor atau pasokan untuk seluruh pengguna gas bumi tertentu melalui PGN di wilayah Kepulauan Riau.

Harga gas bumi yang diperoleh Rainbow Tubulars Manufactures mencapai US$5,44 per MMbtu, sementara harga penyesuaian adalah senilai US$4,16 per MMBtu.

Lalu, tarif penyaluran mencapai US$1,85 per MMBtu termasuk PPN. Sedangkan, harga gas bumi tertentu di plant gate mencapai US$6,01 per MMBtu. Adapun, volume gas buminya mencapai 0,152 BBtud.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menambah empat perusahaan industri baru yang berhak mendapat harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah untuk industri.

Tambahan industri penerima HGBT tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, perubahan tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi dari menteri perindustrian terkait pengguna gas bumi tertentu.

Dia mengatakan, sejak aturan teranyar ditetapkan pada 9 Oktober 2024 empat perusahan baru tadi berhak menerima gas bumi dengan harga murah.

"Penambahan empat industri baru sebagai pengguna gas bumi tertentu, yang berarti mulai sekarang, industri tersebut berhak menerima gas bumi dengan harga yang telah diatur khusus untuk sektor industri," kata Agus melalui keterangan resminya, dikutip pada Sabtu (12/10/2024).

Di sisi lain, aturan terbaru itu mencabut status sembilan perusahaan industri yang sebelumnya terdaftar sebagai pengguna gas bumi tertentu. Artinya, industri-industri tersebut tidak lagi memenuhi kriteria atau mendapatkan manfaat dari kebijakan harga gas bumi tertentu.

Salah satu industri yang mendapat harga gas murah adalah PT KCC Glass Indonesia, produsen kaca asal Korea Selatan yang resmi beroperasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah pada Oktober 2024. Proyek yang menelan investasi sekitar Rp12 triliun ini diproyeksikan akan menjadi perusahaan kaca terbesar se-Asia Tenggara.

Berikut daftar empat perusahaan baru yang berhak mendapat harga gas bumi tertentu (HGBT):

1. PT Indonesia Nippon Steel Pipe

PT Indonesia Nippon Steel Pipe mendapat pasokan gas bumi dari wilayah Jawa bagian barat (JBB) dan Lampung melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk alias PGN.

Sumber pasokan gas perusahaan berasal dari Medco E&P Grissik Ltd - Wilayah Kerja (WK) Corridor atau pasokan untuk seluruh pengguna gas bumi tertentu melalui PGN di wilayah JBB dan Lampung.

Adapun, harga gas bumi yang diterima perusahaan senilai US$5,44 per millions of British thermal units (MMBtu). Sementara harga penyesuaiannya senilai US$4,5 per MMBTU.

Selanjutnya, biaya transportasi US$2 per MMBTU termasuk PPN. Lalu, harga gas bumi tertentu di plant gate US$8,04 per MMBtu. Adapun, volume gas buminya mencapai 0,210 billion British thermal unit per day (BBtud).

2. PT Rumah Keramik Indonesia

PT Rumah Keramik Indonesia mendapat pasokan gas bumi di wilayah Jawa Tengah melalui PGN. Adapun, sumber pasokan gas bumi berasal dari PT Pertamina EP Cepu-WK Cepu.

Harga gas bumi yang diterima PT Rumah Keramik Indonesia senilai US$6,7 per MMBtu, sementara harga penyesuaian mencapai US$6,1 per MMBtu. Lalu, biaya transportasi US$1,94 per MMBtu termasuk PPN. Kemudian, harga gas bumi tertentu di plant gate US$6,5 per MMBtu. Sedangkan volume gas buminya mencapai 1,35 BBtud.

3. PT KCC Glass Indonesia

PT KCC Glass Indonesia memperoleh pasokan gas dari wilayah Jawa Tengah melalui PGN.Sumber pasokannya berasal dari PT Pertamina EP Cepu-WK Cepu.

Harga gas bumi untuk PT KCC Gass Indonesia dipatok senilai US$6,7 per MMBtu, sedangkan harga penyesuaian adalah senilai US$4,65 per MMBtu.

Selanjutnya, biaya transportasi mencapai US$1,36 per MMBtu, termasuk PPN. Kemudian, harga gas bumi tertentu di plant gate mencapai US$6 per MMBtu. Adapun volume gas buminya mencapai 8 BBtud.

4. Rainbow Tubulars Manufactures

Rainbow Tubulars Manufactures dapat menggunakan gas di wilayah Kepulauan Riau melalui PGN. Adapun, sumber pasokan gas bumi berasal dari Medco E&P Grissik Ltd-WK Corridor atau pasokan untuk seluruh pengguna gas bumi tertentu melalui PGN di wilayah Kepulauan Riau.

Harga gas bumi yang diperoleh Rainbow Tubulars Manufactures mencapai US$5,44 per MMbtu, sementara harga penyesuaian adalah senilai US$4,16 per MMBtu.

Lalu, tarif penyaluran mencapai US$1,85 per MMBtu termasuk PPN. Sedangkan, harga gas bumi tertentu di plant gate mencapai US$6,01 per MMBtu. Adapun, volume gas buminya mencapai 0,152 BBtud.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) optimistis kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) bakal berlanjut di era pemerintahan presiden terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan bahwa optimisme tersebut dirinya dapat setelah melakukan berkomunikasi dengan pemerintah terkait perpanjangan kebijakan harga gas murah industri itu.

"Kita terus berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, sudah ada indikasi baik lah HGBT mudah-mudahan akan dilanjutkan," kata Rahmad di Subang dikutip, Kamis (19/9/2024).

Rahmad yakin kebijakan HGBT dilanjutkan seiring visi misi presiden terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto yang mengedepankan permasalahan ketahanan pangan.

Jika kebijakan HGBT dilanjutkan, Rahmad menyebut, petani tak perlu khawatir lagi tentang harga pupuk karena HGBT bakal membuat harga pupuk terjaga.

“Ada pemerintah baru yang akan nanti dilantik tanggal 20 Oktober. Kami meyakini dengan visi Pak Prabowo terhadap ketahanan pangan, insyaallah HGBT akan terus dilanjutkan sehingga tidak ada kekhawatiran petani atas harga pupuk yang akan naik," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memutuskan untuk melanjutkan kebijakan HGBT selepas 2024.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melanjutkan program harga gas murah industri US$ 6 per million British thermal unit (MMBtu) bagi tujuh sektor industri. Ketujuh sektor yang dimaksud, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

“Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektorexistingsekarang tujuh sektor, sedangkan yang lain nanti dikaji,” kata Airlangga di Istana Negara, Senin (8/7/2024).

Airlangga menyampaikan, pemerintah bakal memberikan izin dan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk membuat infrastruktur gas. Salah satunya untuk regasifikasiliquefied natural gas(LNG) atau gas alam cair.

Selain itu, pemerintah akan mengizinkan kawasan industri untuk membuat regasifikasi LNG agar dapat melakukan pengadaan LNG dari luar negeri.

Lebih lanjut, terkait dengan pemberian HGBT diluar tujuh sektor yang sudah diberikan, Airlangga menuturkan bahwa pemerintah masih melakukan kajian akan hal tersebut.

“Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih 7,” ujar Airlangga.

JAKARTA, investor.id–Pelaku industri dari sektor oleokimia berbasis sawit mengapresiasi langkah pemerintah yang memperpanjang kebijakan insentif gas murah (Harga Gas Bumi Tertentu/HGBT). Perpanjangan kebijakan itu akan memperkuat daya saing produk oleokimia berbasis sawit asal Indonesia di pasar global.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) Norman Wibowo merespons positif langkah pemerintah yang meneruskan kebijakan harga gas murah bagi tujuh sektor industri, termasuk industri oleokimia berbasis sawit. Pasalnya, kebijakan hilirisasi industri sawit membutuhkan faktor penunjang seperti gas murah agar dapat berkompetisi dan melakukan penetrasi produk ke negara lain.

Apolin memastikan, keberlanjutan gas murah akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, terutama dalam konteks peningkatan volume dan nilai ekspor di sektor oleokimia berbasis sawit. “Kebijakan HGBT memang perlu diperpanjang sebagai strategi penguatan daya saing industri di pasar global. Melalui HGBT, kami meyakini hilirisasi sawit akan semakin bertumbuh dan mampu memberikan tambahan devisa bagi negara,” ujar Norman dalam keterangan yang dikutip Jumat (12/07/2024).

Menurut Norman, perusahaan oleokimia berbasis sawit anggota Apolin sangat membutuhkan dukungan kebijakan HGBT karena komponen gas begitu diperlukan sebagai bahan baku penolong dalam dua jalur industri itu. Jalur pertama dengan produk fatty acid, komponen gas diperlukan 20-23%. Jalur kedua dengan produk fatty alcohol, komponen gas dibutuhkan 40-43%. Saat ini, dari 13 anggota Apolin, baru sembilan perusahaan yang mendapatkan fasilitas gas murah. “Kami berharap ke depan semua anggota kami bisa mendapatkan fasilitas itu,” jelas dia.

Ekspor Meningkat

Apolin berpandangan, perpanjangan kebijakan gas murah akan berdampak positif bagi efisiensi biaya produksi, sehingga perusahaan oleokimia bisa fokus ke perluasan kapasitas produksi dan/atau investasi dalam rangka memenuhi permintaan global yang tumbuh 15-17% per tahun.

Sejak HGBT dijalankan pada 2020, terjadi kenaikan volume ekspor oleokimia berbasis sawit, dari 3,87 juta ton pada 2020, lalu 4,19 juta ton di 2021, dan 4,26 juta ton pada 2022. Seiring kenaikan volume, nilai ekspor oleokimia juga bertambah tiap tahunnya. Pada 2020, nilai ekspor oleokimia berbasis sawit sebesar US$ 2,63 miliar, naik menjadi US$ 4,41 miliar pada 2021 dan US$ 5,4 miliar di 2022.

Data Apolin juga menunjukkan, dari segi realisasi pajak dan investasi juga terjadi pertumbuhan dalam tiga tahun terakhir. Realisasi pajak dari sektor oleokimia berbasis sawit mencapai Rp 1,25 triliun pada 2020, naik menjadi Rp 2,2 triliun di 2021 dan Rp 2,9 triliun pada 2022. Realisasi investasi sebesar Rp 1,34 triliun pada 2020, lalu tumbuh menjadi Rp 1,76 triliun di 2021 dan Rp 2,3 triliun pada 2022.

Berkaitan penugasan pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) untuk membuat infrastruktur regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), jelas Norman, Apolin berharap LNG dapat masuk ke dalam skema kebijakan gas murah sebagai alternatif selain gas alam yang sumbernya relatif terbatas.

Kepastian LNG masuk skema kebijakan gas murah kini masih menunggu regulasi pemerintah. “Kami berharap pembangunan infrastruktur regasifikasi LNG ini akan memperkuat dan mengintegrasikan pemanfaatan infrastruktur gas pipa maupun beyond pipeline bagi pemenuhan kebutuhan domestik. Terkait rencana LNG masuk skema HGBT, kami menunggu kebijakan pemerintah,” jelas dia.

Tumbuhkan Industri

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui perpanjangan program HGBT dalam rapat terbatas pada 8 Juli 2024. Selain itu, akan dilakukan kajian lebih mendalam dalam rangka penambahan sektor-sektor penerima HGBT di luar tujuh sektor industri yang kini sudah menerima.

Usai rapat, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, keputusan itu merupakan penantian besar bagi pelaku industri dan Kementerian Perindustrian dalam upaya pemenuhan kebutuhan gas bagi industri dengan harga bersaing US$ 6 per MMBTU. “Kebijakan HGBT merupakan upaya transformasi dari keuntungan komparatif menjadi keuntungan kompetitif nasional, terbukti bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan industri maupun ekonomi keseluruhan,” papar Menteri Agus.

Agus menyampaikan, total dampak positif HGBT terhadap sektor industri di 2020-2023 sebesar Rp 147,11 triliun. Rinciannya, peningkatan ekspor Rp 88,12 triliun, peningkatan penerimaan pajak Rp 8,98 triliun, peningkatan investasi Rp 36,67 triliun, serta penurunan subsidi pupuk Rp 13,3 triliun. Adapun tujuh kelompok industri penerima insentif HGBT adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet. Usulan perluasan penerima HGBT masih dalam pembahasan.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Sebagian praktisi dan pemerhati gas meminta pemerintah untuk cermat dalam menerapkan aturan kewajiban pasok atau domestic market obligation(DMO) gas sebesar 60% untuk industri dalam negeri.

Alasannya, kebijakan DMO yang dibarengi dengan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT), mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna bakal menjadi sentimen negatif bagi investasi hulu hingga midstream gas.

“Menjadi masalah besar jika diatur dalam skema HGBT. Harga khusus untuk tujuh jenis industri ini juga menimbulkan masalah bagi industri lainnya dan tuntutan HGBT yang rendah menjadi tidak menarik,” kata praktisi minyak dan gas bumi (migas) Hadi Ismoyo saat dihubungi, Selasa (9/7/2024).

Menurut Hadi, kebijakan HGBT itu tidak menarik untuk kepentingan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Konsekuensinya, investasi eksplorasi lapangan gas menjadi tidak optimal untuk jangka panjang.

Malahan, dia menyarankan pemerintah untuk mencabut aturan HGBT apabila ingin menetapkan DMO gas 60% untuk industri domestik.

“Jika kebijakan itu dipaksakan, dengan sendirinya ekosistem di bisnis hulu tidak menarik lagi. Sedangkan di negera-negara lain, saat ini mereka terus berbenah untuk menarik banyak investor,” kata dia.

Senada, Ekonom Energi sekaligus pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menyarankan pemerintah untuk melepas kebijakan HGBT jika ingin menerapkan aturan soal DMO gas pada KKKS.

Pri mengkhawatirkan kebijakan itu justru bakal mengoreksi rencana investasi hulu migas dalam jangka panjang.

“Itu akan memberikan sinyal yang tidak kondusif untuk investasi, baik di hulu untuk eksplorasi produksi maupun di midstream untuk pengembangan infrastruktur gas domestik,” kata Pri saat dihubungi.

Di sisi lain, kata Pri, pemerintah mestinya mendorong investasi lebih intensif pada pembangunan infrastruktur gas domestik. Dengan demikian, harga gas bisa lebih terjangkau untuk pasar domestik saat infrastruktur lebih merata di sejumlah wilayah kerja (WK) migas.

“Dengan cara itu lah mestinya pemerintah menciptakan kondisi harga gas yang sehat, bukan dengan melakukan intervensi melalui pengaturan harga dan menetapkan nominalnya secara langsung,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan kebijakan HGBT yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur sampai dengan di titik serah dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal membuka keran impor gas untuk memastikan keberlanjutan pasokan bagi industri manufaktur dalam negeri.

Aturan itu turut diarahkan untuk meningkatkan persaingan harga yang lebih terbuka bagi kontraktor hulu migas, di mana lebih dari separuh lapangan produksi saat ini dipegang oleh afiliasi usaha PT Pertamina (Persero).

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Presiden Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Dalam RPP itu, kawasan industri diperbolehkan untuk mengelola gas bumi bagi kawasan industrinya atau tenant-nya untuk melakukan penyediaan, penyaluran dalam kawasan industri, termasuk melalui importasi,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Nantinya, kawasan industri itu bisa berbentuk konsorsium untuk membangun infrastruktur penunjang. Selanjutnya, kawasan industri itu diberi wewenang untuk melakukan impor gas dengan skema bisnis yang terbuka atau kompetitif mengikuti pasar.

“Tapi batasannya hanya boleh menyervis mendatangkan gas bumi sebagai bahan baku bagi tenant masing-masing dan juga mendatangkan gas bumi untuk memproduksi listrik di kawasan industri,” tuturnya.

Lewat kebijakan itu, dia berharap, industri hulu gas bisa lebih sehat dan kompetitif. Situasi itu bakal membuat pasokan dan harga gas untuk industri nasional bisa lebih berkelanjutan.

“RPP gas bumi utuk kebutuhan dalam negeri ini juga mendorong sektor hulu gas bisa sehat, ada kompetisi, tidak lagi monopoli,” kata dia.

Selain itu, beleid itu turut mengatur ihwal kewajiban pasok dalam negeri (domestic market obligation) atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Adapun, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

“Ini akan ditandatangani dalam waktu dekat,” kata Agus.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi pemanfaatan gas bumi dalam negeri sepanjang 2023 telah menyentuh 3.745 juta kaki kubik per hari (MMscfd) atau 68,2% dari keseluruhan produksi. Sisanya, produksi gas dalam negeri itu dijual untuk pasar ekspor.

Pemanfaatan gas bumi dalam negeri tersebut mayoritas dialokasikan untuk sektor industri sebesar 1.516 MMscfd, sedangkan untuk jaringan gas (jargas) rumah tangga sekitar 16 MMscfd. Saat ini, jargas yang telah terpasang untuk sekitar 900.000 sambungan rumah (SR), dan akan terus diperluas ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Menurut Agus, selama ini kewajiban pasok atau ketersediaan gas untuk industri manufaktur tidak diatur secara tegas.

Konsekuensinya, pasokan gas untuk industri dari lapangan kelolaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak berkelanjutan dan belakangan harga gas justru naik hampir dua kali lipat dari amanat HGBT di level awal US$6 per juta per British Thermal Unit (MMBtu).

“Kalau kita lihat sekarang dalam neraca dari total produksi gas nasional, sekarang yang diperuntukkan atau yang dialokasikan untuk manufaktur dan termasuk pupuk baru 40%, ini terjadi secara alamiah seperti itu belum ada regulasi,” kata Agus.

Di sisi lain, dia menambahkan, pemerintah turut membuka opsi impor gas untuk memenuhi keperluan industri manufaktur domestik. Dia menegaskan, nantinya beleid itu bakal membuka lebar kompetisi harga antara gas produksi di dalam negeri dengan harga impor.

Dia menilai aturan ini terbilang krusial di tengah proyeksi peningkatan kebutuhan gas domestik untuk industri manufaktur. Dia memperkirakan kebutuhan gas untuk industri naik dua kali lipat pada 2030 mendatang jika dibandingkan dengan neraca tahun ini.

“RPP Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri ini juga mendorong sektor hulu gas bisa sehat, ada kompetisi, tidak lagi monopoli,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi pemanfaatan gas bumi dalam negeri sepanjang 2023 telah menyentuh 3.745 juta kaki kubik per hari (MMscfd) atau 68,2% dari keseluruhan produksi. Sisanya, produksi gas dalam negeri itu dijual untuk pasar ekspor.

Pemanfaatan gas bumi dalam negeri tersebut mayoritas dialokasikan untuk sektor industri sebesar 1.516 MMscfd, sedangkan untuk jaringan gas (jargas) rumah tangga sekitar 16 MMscfd. Saat ini, jargas yang telah terpasang untuk sekitar 900.000 sambungan rumah (SR), dan akan terus diperluas ke depan.

Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan potensi penerimaan bagian negara yang hilang dari kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sepanjang 2023 mencapai lebih dari US$1 miliar atau minimal sekitar Rp15,67 triliun (asumsi kurs Rp15.667 per dolar AS).

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan, potensi hilangnya pendapatan negara itu masih hitung-hitungan awal dan perlu rekonsiliasi lanjutan.

Hilangnya pendapatan negara yang cukup besar itu dibarengi dengan pengembalian sejumlah kontrak volume dan gas ke perjanjian jual beli gas (PJBG) awal sebelum beleid HGBT terbit pertama kali lewat Kepmen ESDM No.89/2020.

“Kalau saya mencatat mungkin jumlahnya di 2023 ini bisa mencapai lebih dari US$1 miliar ada potensi penurunan penerimaan negara atau penyesuaian penerimaan negara,” kata Kurnia saat webinar, Rabu (28/2/2024).

Lewat beleid teranyar Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM/2023, HGBT tidak lagi dipatok US$6 per juta metrik british thermal unit (MMBtu). Sebagian industri saat ini mendapat penyusutan alokasi volume dan harga gas bisa di level tertinggi US$7 per MMBtu.

Secara berturut-turut, Kementerian ESDM telah mencatat pengurangan bagian negara dari program gas murah industri ini mencapai Rp29,39 triliun selama 2021 dan 2022. Bagian negara yang hilang itu turun rata-rata sebesar 46,81% selama dua periode program itu berjalan.

Kendati demikian, Kurnia menerangkan, serapan HGBT sepanjang 2023 telah naik ke level sekitar 96%. Artinya, ada peningkatan penerima insentif gas murah itu yang cukup signifikan dibandingkan penyaluran 2021 dan 2022.

Sepanjang 2021, jumlah penyerahan harian pasokan gas bumi untuk sektor industri sebesar 87,06% dari alokasi saat itu 1.241,01 BBtud, sementara penyaluran gas pada 2022 melorot ke level 81,38% dari alokasi volume sebesar 1.253,81 BBtud.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif angkat bicara terkait dilanjutkannya kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) selepas 2024.

Adapun, program ini diberlakukan kepada tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Arifin mengatakan, tidak hanya tujuh sektor yang mendapatkan HGBT, tetapi juga industri turunan dari tujuh sektor tersebut yang saat ini sedang tumbuh.

“Lanjut [HGBT]. Memang kan industrinya kan ada lagi yang tumbuh-tumbuh, tapi masuk di dalam kelompok tujuh [sektor],” kata Arifin saat ditemui di Komplek Parlemen DPR, Senin (8/7/2024).

Arifin menyampikan, dilanjutkannya program harga gas murah industri ini melalui berbagai pertimbangan. Salah satunya, karena ketujuh sektor industri ini dapat memberikan nilai tambah kepada negara.

“Terutama yang bisa memanfaatkan bahan baku yang kita punya. Bisa kasih nilai tambah,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melanjutkan program harga gas murah industri US$ 6 per million british thermal unit (MMBtu) bagi tujuh sektor industri.

“Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektorexistingsekarang tujuh sektor, sedangkan yang lain nanti dikaji,” kata Airlangga di Istana Negara, Senin (8/7/2024).

Di sisi lain, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah bakal memberikan izin dan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk membangun infrastruktur gas. Salah satunya untuk regasifikasiliquefied natural gas(LNG) atau gas alam cair.

Selain itu, pemerintah akan mengizinkan kawasan industri untuk membuat regasifikasi LNG agar dapat melakukan pengadaan LNG dari luar negeri.

Lebih lanjut, terkait dengan pemberian HGBT diluar tujuh sektor yang sudah diberikan, Airlangga menuturkan bahwa pemerintah masih melakukan kajian akan hal tersebut.

“Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih 7,” ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memutuskan untuk melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) selepas 2024.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melanjutkan program harga gas murah industri US$ 6 per million british thermal unit (MMBtu) bagi tujuh sektor industri. Ketujuh sektor yang dimaksud, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

“Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektor existing sekarang tujuh sektor, sedangkan yang lain nanti dikaji,” kata Airlangga di Istana Negara, Senin (8/7/2024).

Airlangga menyampaikan, pemerintah bakal memberikan izin dan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk membuat infrastruktur gas. Salah satunya untuk regasifikasi liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair.

Selain itu, pemerintah akan mengizinkan kawasan industri untuk membuat regasifikasi LNG agar dapat melakukan pengadaan LNG dari luar negeri.

Lebih lanjut, terkait dengan pemberian HGBT diluar tujuh sektor yang sudah diberikan, Airlangga menuturkan bahwa pemerintah masih melakukan kajian akan hal tersebut.

“Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih 7,” ujar Airlangga.