Bisnis.com, JAKARTA -- PT Asuransi Asei Indonesia mencatat terdapat sejumlah tantangan yang membutuhkan terobosan terkait implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur pembagian risiko dalam asuransi kredit. Dalam regulasi yang dikeluarkan pada tahun lalu itu, bank ataupun kreditur lainnya diminta menanggung risiko paling sedikit 25%.

Eko Sulistyo Raharjo, Kepala Divisi Klaim & Subrogasi PT Asuransi Asei Indonesia, mengungkapkan bahwa penerapan POJK 20/2023 masih membutuhkan waktu untuk sosialisasi yang lebih luas. Menurutnya, banyak bank belum sepenuhnya siap untuk berbagi risiko dengan perusahaan asuransi.

"Mekanisme risk sharing, di mana bank harus menanggung setidaknya 25% dari risiko kredit, merupakan hal baru yang memerlukan penyesuaian dalam operasional dan strategi manajemen risiko. Beberapa bank merasa beban tambahan ini dapat mempengaruhi profitabilitas mereka, terutama jika kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) meningkat," ujar Eko kepada Bisnis pada Kamis (15/8/2024).

Eko juga menyoroti pentingnya akses terhadap data kredit dan debitur yang diasuransikan. Integrasi data antara bank dan perusahaan asuransi sering kali menjadi tantangan. "Perbankan harus memastikan bahwa data yang diberikan akurat dan terkini, sementara perusahaan asuransi membutuhkan akses untuk melakukan penilaian risiko yang lebih mendalam," tambahnya.

Selain itu, Eko mencatat bahwa POJK 20/2023 dapat menyebabkan peningkatan premi asuransi kredit, yang mungkin memberatkan nasabah perbankan. Bank diharapkan dapat menyesuaikan produk mereka dan memberikan edukasi kepada nasabah mengenai perubahan ini, guna menjaga daya tarik produk kredit yang diasuransikan.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa pengajuan klaim berdasarkan aturan baru ini hanya dapat dilakukan jika kredit benar-benar macet, bukan hanya dalam status NPL. "Bank harus memastikan bahwa prosedur mereka untuk mengajukan klaim sesuai dengan ketentuan ini, yang bisa memerlukan perubahan dalam proses internal mereka," katanya.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, Eko menyatakan bahwa industri asuransi tetap mengapresiasi langkah OJK dalam menerbitkan POJK 20 Tahun 2023. "Regulasi ini memberikan peta jalan bagi industri untuk memperkuat lini produk asuransi kredit, meskipun implementasinya di tingkat perbankan memerlukan penyesuaian yang signifikan dan kolaborasi yang lebih erat antara bank dan perusahaan asuransi," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Asuransi Asei Indonesia mencatat terdapat sejumlah tantangan yang membutuhkan terobosan terkait implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur pembagian risiko dalam asuransi kredit. Dalam regulasi yang dikeluarkan pada tahun lalu itu, bank ataupun kreditur lainnya diminta menanggung risiko paling sedikit 25%.

Eko Sulistyo Raharjo, Kepala Divisi Klaim & Subrogasi PT Asuransi Asei Indonesia, mengungkapkan bahwa penerapan POJK 20/2023 masih membutuhkan waktu untuk sosialisasi yang lebih luas. Menurutnya, banyak bank belum sepenuhnya siap untuk berbagi risiko dengan perusahaan asuransi.

"Mekanisme risk sharing, di mana bank harus menanggung setidaknya 25% dari risiko kredit, merupakan hal baru yang memerlukan penyesuaian dalam operasional dan strategi manajemen risiko. Beberapa bank merasa beban tambahan ini dapat mempengaruhi profitabilitas mereka, terutama jika kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) meningkat," ujar Eko kepada Bisnis pada Kamis (15/8/2024).

Eko juga menyoroti pentingnya akses terhadap data kredit dan debitur yang diasuransikan. Integrasi data antara bank dan perusahaan asuransi sering kali menjadi tantangan. "Perbankan harus memastikan bahwa data yang diberikan akurat dan terkini, sementara perusahaan asuransi membutuhkan akses untuk melakukan penilaian risiko yang lebih mendalam," tambahnya.

Selain itu, Eko mencatat bahwa POJK 20/2023 dapat menyebabkan peningkatan premi asuransi kredit, yang mungkin memberatkan nasabah perbankan. Bank diharapkan dapat menyesuaikan produk mereka dan memberikan edukasi kepada nasabah mengenai perubahan ini, guna menjaga daya tarik produk kredit yang diasuransikan.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa pengajuan klaim berdasarkan aturan baru ini hanya dapat dilakukan jika kredit benar-benar macet, bukan hanya dalam status NPL. "Bank harus memastikan bahwa prosedur mereka untuk mengajukan klaim sesuai dengan ketentuan ini, yang bisa memerlukan perubahan dalam proses internal mereka," katanya.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, Eko menyatakan bahwa industri asuransi tetap mengapresiasi langkah OJK dalam menerbitkan POJK 20 Tahun 2023. "Regulasi ini memberikan peta jalan bagi industri untuk memperkuat lini produk asuransi kredit, meskipun implementasinya di tingkat perbankan memerlukan penyesuaian yang signifikan dan kolaborasi yang lebih erat antara bank dan perusahaan asuransi," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Asuransi Asei Indonesia melaporkan pendapatan premi dari sektor properti sebesar Rp19 miliar hingga semester I/2024, mengalami peningkatan sebesar 179% secara tahunan.

Kepala Divisi Transformasi dan Inisiatif Strategi Asuransi Asei, Wahyudin Rahman, menjelaskan lonjakan ini terutama disebabkan oleh keberhasilan perseroan dalam menjamin aset dari BUMN yang dimenangkan melalui tender.

“Asei Indonesia menargetkan pendapatan premi asuransi properti di akhir 2024 bisa mencapai Rp50 miliar,” kata Wahyudin kepada Bisnis pada Senin (29/07/2024).

Ia menambahkan pihaknya akan terus berupaya mendekati pasar pembiayaan rumah dari perbankan rekanan dan aset dari berbagai klien melalui cross selling serta melakukan sinergi dengan BUMN.

Wahyudin menyebutkan pertumbuhan asuransi properti didorong oleh sektor properti komersial dan usaha, termasuk aset industri, sedangkan sektor properti hunian hanya berkontribusi sekitar 30-40%. Meskipun demikian, Asei melihat pembangunan properti hunian sebagai peluang industri asuransi, terutama melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dalam program FLPP, suku bunga flat 5% sudah termasuk dalam premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit. "Tentunya ini merupakan prospek cerah yang harus dimanfaatkan, baik melalui program FLPP/Tapera atau melalui kerjasama bancassurance," ujar Wahyudin.

Berdasarkan data dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), pada Januari-Maret 2024, premi asuransi properti mencapai Rp9,59 triliun, naik 51% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp6,35 triliun. Sementara itu, jumlah klaim yang dibayarkan pada periode tersebut turun 10,2% dari Rp1,85 triliun menjadi Rp1,66 triliun.

Sepanjang 2023, premi asuransi properti menjadi yang terbesar dalam pangsa pasar premi asuransi umum, mengungguli lini usaha kredit dan kendaraan bermotor dengan nilai Rp26,48 triliun.