Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912 F. Ghulam Naja menegaskan bahwa dalam upaya penyehatan keuangan perusahaan, Direksi AJB Bumiputera 1912 harus tetap fokus mengimplementasikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah disusun.

Sebelumnya, RPK AJB Bumiputera 1912 telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 1 Juli 2024, sehingga seluruh pemangku kepentingan di internal perusahaan perlu menjaga konsistensi dalam menjalankannya tanpa terpengaruh oleh intervensi dari pihak eksternal.

"Untuk menjaga keberlangsungan [going concern] perusahaan, direksi sepatutnya lebih fokus dalam menjalankan RPK yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, parameter implementasi dapat lebih terukur. Dibutuhkan kesolidan, keterbukaan, dan energi positif dari seluruh jajaran agar proses penyehatan keuangan AJB Bumiputera 1912 berjalan dengan baik,” kata Ghulam dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (24/10/2024).

Dia juga menekankan bahwa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam upaya ini, terutama dari para peserta Rapat Umum Anggota (RUA), yang merupakan organ tertinggi di AJB Bumiputera 1912. Dalam pandangannya, direksi juga perlu membuat skema keuangan yang optimal untuk memastikan penyelesaian hak-hak karyawan.

"Direksi AJB Bumiputera diminta salah satunya memastikan membuat skema terbaik untuk digunakan sebagai salah satu sumber keuangan dalam penyelesaian hak-hak karyawan serta memastikan eksistensi karyawan tetap bekerja di AJB Bumiputera 1912," katanya.

Ghulam juga mengomentari situasi yang terjadi di pengadilan terkait masalah keuangan perusahaan. Menurutnya, proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya tidak diperlukan, mengingat proses yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah sesuai dengan ketentuan hukum. Dia berharap peserta RUA dapat mempertimbangkan kepentingan karyawan dalam kebijakan strategis yang diambil, sehingga proyeksi yang lebih realistis bisa dihasilkan dan seluruh kewajiban perusahaan dapat diselesaikan secara proporsional dan berkeadilan,.

Dalam konteks penyehatan keuangan AJB Bumiputera 1912 yang sedang berada di bawah pengawasan khusus OJK, Ghulam menggarisbawahi tanggung jawab besar yang dimiliki oleh peserta RUA.

"Mereka harus memastikan bahwa kewajiban perusahaan terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang polis, karyawan, dan pihak terkait lainnya, dapat diselesaikan secara sistematis dan terencana melalui implementasi RPK yang dijalankan Direksi, tentunya dengan pengawasan dari Dewan Komisaris," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang mediasi antara Serikat Pekerja AJB Bumiputera 1912 dan Peserta Rapat Umum Anggota (RUA) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sengketa tersebut berawal dari gugatan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan oleh Peserta RUA.

Berdasarkan perkara Nomor 911/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel, Peserta RUA asuransi Bumiputera melayangkan gugatan terhadap Serikat Pekerja NIBA Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 selaku Tergugat 1, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau Bank BNI selaku Tergugat 2, serta AJB Bumiputera 1912 sebagai turut tergugat.

Gugatan tersebut mempermasalahkan eksekusi dana yang berada di rekening AJB Bumiputera 1912, yang sebelumnya dilakukan berdasarkan keputusan PN Jakarta Pusat.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912, Irwan Nuryanto, mengatakan eksekusi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Perjanjian Bersama (PB-2023) yang disepakati antara manajemen Asuransi Bumiputera dan serikat pekerja pada 14 Agustus 2023. Perjanjian tersebut bertujuan untuk menyelesaikan pembayaran hak-hak karyawan yang belum dibayarkan sejak 2018.

"PB-2023 dimaksud merupakan produk konsensus antara Pengurus SP NIBA AJB Bumiputera 1912 dengan Direksi AJB Bumiputera 1912 guna menyelesaikan permasalahan pembayaran hak karyawan yang belum dibayarkan sejak 2018 dan terdaftar di PN Jakarta Pusat," kata Irwan dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (24/10/2024).

Karena ketidakpatuhan Direksi terhadap jadwal pembayaran, Serikat Pekerja mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melindungi kepentingan dan hak karyawan. Ketua PN Jakarta Pusat kemudian memerintahkan eksekusi terhadap dana yang ada di rekening AJB Bumiputera 1912.

"Atas proses eksekusi dana milik AJB Bumiputera 1912 yang tersimpan dalam rekening atas nama AJB Bumiputera 1912, Ketua PN Jakarta Pusat telah melaksanakan yang mana dana dimaksud hanya sebagian digunakan untuk memenuhi pembayaran hak-hak karyawan AJB Bumiputera 1912 yang belum dibayarkan sejak tahun 2018 hingga bulan Agustus 2023 dan nilainya sesuai permohonan dari Pemohon, sehingga selebihnya dikembalikan ke AJB Bumiputera 1912 dengan cara membuka blokir atas rekening dimaksud," paparnya.

Namun, lanjut Irwan, peserta RUA yang diwakili oleh Muhammad Idaham dan beberapa pihak lainnya, menganggap bahwa dana yang dieksekusi bukan milik karyawan dan meminta agar dana tersebut dikembalikan. Menanggapi hal ini, Irwan menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

"Proses yang ditempuh Ketua PN Jakarta Pusat telah sesuai dan dana dalam rekening AJB Bumiputera 1912 merupakan milik AJB Bumiputera 1912 yang penggunaan salah satunya untuk memenuhi kewajiban Perusahaan terhadap karyawan," katanya.

Irwan menyebut seharusnya Peserta RUA justru lebih berkonsentrasi bagaimana mencari skema terbaik untuk menyelesaikan sisa kewajiban AJB Bumiputera 1912 terhadap karyawan AJB Bumiputera 1912 yang masih banyak dan belum jelas skema dan sumbernya. Lebih lanjut, Irwan mengatakan, situasi keuangan AJB Bumiputera 1912 yang sedang tidak sehat membutuhkan perhatian yang serius, bukan sekadar mempermasalahkan hal-hal yang sudah diatur dengan baik oleh pengadilan.

"Kami berharap agar Peserta RUA bisa berperan aktif dalam mencari sumber dana dan solusi konkret untuk menyelesaikan masalah pembayaran hak-hak karyawan secara menyeluruh dan berkeadilan," tutupnya.