Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 masih terus membayarkan membayarkan klaim tertunda dengan mekanisme penurunan nilai manfaat (PNM). Adapun per akhir September 2024, klaim dibayarkan mencapai senilai Rp337,4 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan klaim tersebut telah dibayarkan kepada 91.403 peserta.

“Berdasarkan laporan pelaksanaan perubahan RPK [rencana penyehatan keuangan] sampai dengan akhir September 2024 AJB Bumiputera telah melakukan pembayaran klaim kepada 91.403 peserta dengan nominal sebesar Rp337,4 miliar,” kata Ogi dalam jawaban tertulisnya pada Senin (4/11/2024).

Ogi merinci pembayaran klaim tersebut terdiri dari asuransi perorangan sebesar Rp256,04 miliar untuk 84.096 peserta dan asuransi kumpulan sebesar Rp81,3 miliar untuk 7.307 peserta.

Pembayaran klaim tersebut pun masih jauh dari target dalam RPK yang telah dinyatakan tidak keberatan oleh OJK pada Juli 2024. Di dalam rencana penyehatan tersebut AJB Bumiputera ditargetkan membayarkan klaim sebanyak Rp2,8 triliun.

Sebelumnya, Ogi pun menekankan regulator meminta AJB Bumiputera untuk mengambil langkah-langkah ekstra untuk mencapai target dan komitmen mengambil tindakan sesuai dengan RPK yang telah disiapkan.

Ogi juga menyinggung soal penyelesaian hak karyawan AJB Bumiputera supaya dilakukan sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan.

Dia memastikan OJK akan memantau penyelesaian tersebut dengan mengacu pada skema penyehatan keuangan secara menyeluruh, sebagaimana tercantum dalam revisi RPK AJB Bumiputera yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan.

“OJK menilai bahwa keberhasilan penyehatan daripada AJB Bumiputera ini sangat bergantung pada organ manajemen dan seluruh karyawan AJB Bumiputera terutama dalam menjalan rencana penyehatan keuangan yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan OJK,” tandas Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912 F. Ghulam Naja menegaskan bahwa dalam upaya penyehatan keuangan perusahaan, Direksi AJB Bumiputera 1912 harus tetap fokus mengimplementasikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah disusun.

Sebelumnya, RPK AJB Bumiputera 1912 telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 1 Juli 2024, sehingga seluruh pemangku kepentingan di internal perusahaan perlu menjaga konsistensi dalam menjalankannya tanpa terpengaruh oleh intervensi dari pihak eksternal.

"Untuk menjaga keberlangsungan [going concern] perusahaan, direksi sepatutnya lebih fokus dalam menjalankan RPK yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, parameter implementasi dapat lebih terukur. Dibutuhkan kesolidan, keterbukaan, dan energi positif dari seluruh jajaran agar proses penyehatan keuangan AJB Bumiputera 1912 berjalan dengan baik,” kata Ghulam dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (24/10/2024).

Dia juga menekankan bahwa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam upaya ini, terutama dari para peserta Rapat Umum Anggota (RUA), yang merupakan organ tertinggi di AJB Bumiputera 1912. Dalam pandangannya, direksi juga perlu membuat skema keuangan yang optimal untuk memastikan penyelesaian hak-hak karyawan.

"Direksi AJB Bumiputera diminta salah satunya memastikan membuat skema terbaik untuk digunakan sebagai salah satu sumber keuangan dalam penyelesaian hak-hak karyawan serta memastikan eksistensi karyawan tetap bekerja di AJB Bumiputera 1912," katanya.

Ghulam juga mengomentari situasi yang terjadi di pengadilan terkait masalah keuangan perusahaan. Menurutnya, proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya tidak diperlukan, mengingat proses yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah sesuai dengan ketentuan hukum. Dia berharap peserta RUA dapat mempertimbangkan kepentingan karyawan dalam kebijakan strategis yang diambil, sehingga proyeksi yang lebih realistis bisa dihasilkan dan seluruh kewajiban perusahaan dapat diselesaikan secara proporsional dan berkeadilan,.

Dalam konteks penyehatan keuangan AJB Bumiputera 1912 yang sedang berada di bawah pengawasan khusus OJK, Ghulam menggarisbawahi tanggung jawab besar yang dimiliki oleh peserta RUA.

"Mereka harus memastikan bahwa kewajiban perusahaan terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang polis, karyawan, dan pihak terkait lainnya, dapat diselesaikan secara sistematis dan terencana melalui implementasi RPK yang dijalankan Direksi, tentunya dengan pengawasan dari Dewan Komisaris," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang mediasi antara Serikat Pekerja AJB Bumiputera 1912 dan Peserta Rapat Umum Anggota (RUA) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sengketa tersebut berawal dari gugatan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan oleh Peserta RUA.

Berdasarkan perkara Nomor 911/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel, Peserta RUA asuransi Bumiputera melayangkan gugatan terhadap Serikat Pekerja NIBA Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 selaku Tergugat 1, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau Bank BNI selaku Tergugat 2, serta AJB Bumiputera 1912 sebagai turut tergugat.

Gugatan tersebut mempermasalahkan eksekusi dana yang berada di rekening AJB Bumiputera 1912, yang sebelumnya dilakukan berdasarkan keputusan PN Jakarta Pusat.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912, Irwan Nuryanto, mengatakan eksekusi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Perjanjian Bersama (PB-2023) yang disepakati antara manajemen Asuransi Bumiputera dan serikat pekerja pada 14 Agustus 2023. Perjanjian tersebut bertujuan untuk menyelesaikan pembayaran hak-hak karyawan yang belum dibayarkan sejak 2018.

"PB-2023 dimaksud merupakan produk konsensus antara Pengurus SP NIBA AJB Bumiputera 1912 dengan Direksi AJB Bumiputera 1912 guna menyelesaikan permasalahan pembayaran hak karyawan yang belum dibayarkan sejak 2018 dan terdaftar di PN Jakarta Pusat," kata Irwan dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (24/10/2024).

Karena ketidakpatuhan Direksi terhadap jadwal pembayaran, Serikat Pekerja mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melindungi kepentingan dan hak karyawan. Ketua PN Jakarta Pusat kemudian memerintahkan eksekusi terhadap dana yang ada di rekening AJB Bumiputera 1912.

"Atas proses eksekusi dana milik AJB Bumiputera 1912 yang tersimpan dalam rekening atas nama AJB Bumiputera 1912, Ketua PN Jakarta Pusat telah melaksanakan yang mana dana dimaksud hanya sebagian digunakan untuk memenuhi pembayaran hak-hak karyawan AJB Bumiputera 1912 yang belum dibayarkan sejak tahun 2018 hingga bulan Agustus 2023 dan nilainya sesuai permohonan dari Pemohon, sehingga selebihnya dikembalikan ke AJB Bumiputera 1912 dengan cara membuka blokir atas rekening dimaksud," paparnya.

Namun, lanjut Irwan, peserta RUA yang diwakili oleh Muhammad Idaham dan beberapa pihak lainnya, menganggap bahwa dana yang dieksekusi bukan milik karyawan dan meminta agar dana tersebut dikembalikan. Menanggapi hal ini, Irwan menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

"Proses yang ditempuh Ketua PN Jakarta Pusat telah sesuai dan dana dalam rekening AJB Bumiputera 1912 merupakan milik AJB Bumiputera 1912 yang penggunaan salah satunya untuk memenuhi kewajiban Perusahaan terhadap karyawan," katanya.

Irwan menyebut seharusnya Peserta RUA justru lebih berkonsentrasi bagaimana mencari skema terbaik untuk menyelesaikan sisa kewajiban AJB Bumiputera 1912 terhadap karyawan AJB Bumiputera 1912 yang masih banyak dan belum jelas skema dan sumbernya. Lebih lanjut, Irwan mengatakan, situasi keuangan AJB Bumiputera 1912 yang sedang tidak sehat membutuhkan perhatian yang serius, bukan sekadar mempermasalahkan hal-hal yang sudah diatur dengan baik oleh pengadilan.

"Kami berharap agar Peserta RUA bisa berperan aktif dalam mencari sumber dana dan solusi konkret untuk menyelesaikan masalah pembayaran hak-hak karyawan secara menyeluruh dan berkeadilan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera membalikkan laba menjadi rugi sebanyak Rp683,24 miliar per 31 Desember 2023. Pada periode yang sama tahun sebelumnya perusahaan asuransi tertua di Indonesia tersebut mencatatkan laba sebanyak Rp705 miliar.

Dikutip dari laporan keuangan perusahaan per 31 Desember 2023, pada Jumat (30/8/2024) AJB Bumiputera mencatatkan pendapatan premi sebanyak Rp750 miliar. Angka tersebut turun 36,06% year-on-year (YoY) dari sebelumnya Rp1,17 triliun. Hasil investasi juga menurun sebanyak 83,33% menjadi Rp132 miliar dari sebelumnya Rp786,8 miliar pada 31 Desember 2022.

Hal tersebut mempengaruhi jumlah pendapatan perusahaan yang turun 54,02% menjadi Rp1,04 triliun. Pada Desember 2022, jumlah pendapatan AJB Bumiputera mencapai sebanyak Rp2,2 triliun.

Jumlah beban klaim dan manfaat mencapai sebanyak Rp996 miliar, yang mana naik 50,9% YoY dari sebelumnya Rp660 miliar. Jumlah beban asuransi juga mengalami peningkatan sebanyak 42,3% menjadi Rp1,03 triliun dari sebelumnya Rp729 miliar.

Beban usaha disisi lain mengalami penurunan 17,29% YoY sebanyak Rp684 miliar dari sebelumnya Rp827 miliar. Jumlah beban secara total mencapai sebanyak Rp1,72 triliun yang mana naik 10,66% yoy dari sebelumnya Rp1,55 triliun.

Di sisi lain, tingkat kesehatan finansial perseroan dilihat dari Risk Based Capital (RBC) masih minus 724%. Angka tersebut jauh dari ambang batas yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencapai 120%.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa proses penyehatan Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 saat ini masih berjalan. Sebelumnya, OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas perubahan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) AJB Bumiputera pada 1 Juli 2024.

"OJK saat ini masih melakukan monitoring pelaksanaan perubahan RPK berdasarkan laporan berkala dan pertemuan dengan manajemen," kata Ogi dalam keterangannya dikutip pada Minggu (17/8/2024).

Dari hasil pertemuan OJK dengan manajemen pada Jumat (2/8/2024), Ogi mengatakan bahwa AJB Bumiputera saat ini telah melaksanakan perubahan RPK.Di sisi lain, Ogi juga melaporkan AJB Bumiputera masih melakukan pembayaran klaim kepada pemegang polis.

Sampai dengan akhir Juli 2024, AJB Bumiputera telah membayarkan klaim sebesar Rp241,05 miliar untuk 79.743 polis asuransi perorangan.

Adapun, salah satu opsi dalam revisi penyehatan keuangan perusahaan RPK AJB Bumiputera 1912 adalah perubahan badan hukum dari usaha bersama ke demutualisasi. Rencana tersebut merupakan usulan manajemen yang telah disetujui Rapat Umum Anggota (RUA) melalui sidang luar biasa.

Ogi sebelumnya menyebut perubahan badan hukum tersebut telah diatur dalam anggaran dasar AJB Bumiputera 1912.

"Selain sesuai dengan ketentuan perundangan, pilihan opsi demutualisasi dilakukan AJB Bumiputera dengan berupaya seoptimal mungkin terlebih dahulu menyehatkan perusahaan dengan skema penyehatan dalam bentuk usaha bersama [mutual]," kata Ogi dalam jawaban tertulisnya, dikutip pada Rabu (10/7/2024).

Ogi menjelaskan salah satu keunggulan dari demutualisasi adalah kemungkinan penyehatan yang tidak hanya didasarkan kepada kemampuan pemegang polis yang telah ada selaku pemilik perusahaan setara pemegang saham, tetapi opsi demutualisasi memungkinkan adanya tambahan modal dari investor strategis.

Sementara salah satu skema penyehatan dalam bentuk mutual adalah dengan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) yang harus ditanggung oleh seluruh pemegang polis.

"Selanjutnya dalam RPK revisi yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan OJK, dalam bentuk mutual penyehatan dilakukan melalui konversi aset tetap menjadi lebih likuid serta melakukan beberapa efisiensi pengelolaan," katanya.

Satgas Baru untuk Jalankan Rencana Penyehatan Keuangan

Dalam kesempatan terpisah, AJB Bumiputera 1912 juga melaporkan pihaknya telah membentuk satuan kerja atau gugus tugas untuk menjalankan revisi RPK yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu.

Gugus tugas dibentuk untuk melakukan percepatan langkah penyehatan. Harapannya, sesuai dengan RPK, AJB Bumiputera 1912 bisa kembali sehat pada 2023.

"Implementasi revisi RPK terus berproses dengan baik dan percepatan tahapan RPK terlaksana, dibentuk satuan kerja RPK yaitu gugus tugas," kata Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Hery Darmawansyah kepada Bisnis, Rabu (31/7/2024).

Hery menerangkan bahwa progress menjalankan RPK dilakukan evaluasi setiap pekannya. Terbaru, AJB Bumiputera 1912 masih melanjutkan pembayaran klaim tertunda atas persetujuan PNM.

Bisnis.com, JAKARTA — Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 telah menerbitkan laporan keuangan per Juli 2024, di antaranya menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan mencapai Rp752,7 miliar, yang mencakup premi asuransi maupun sumber pendapatan lainnya.

Berdasarkan laporan keuangan AJB Bumiputera per 31 Juli 2024, dikutip dari laman resminya pada Sabtu (18/8/2024), pendapatan tersebut meningkat 7,76% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari sebelumnya Rp698,49 miliar.

Meskipun pendapatan naik, penerimaan premi AJB Bumiputera per Juli 2024 senilai Rp307,1 miliar rupanya berkurang dari periode yang sama tahun lalu, yakni turun 35,8% (YoY) dari Rp478,6 miliar.

Di sisi lain, klaim asuransi Bumiputera per Juli 2024 mencapai Rp1,86 triliun. Melonjak hingga 64,7% (YoY) dari sebelumnya Rp1,13 triliun.

AJB Bumiputera 1912 mencatatkan jumlah beban sebanyak Rp1,39 triliun, yang mana meningkat 87,64% (YoY) apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp745,37 miliar pada Juli 2023.

AJB Bumiputera pun masih mencatatkan kerugian setelah pajak sebanyak Rp645 miliar pada Juli 2024. Kerugian yang dialami lebih banyak dibandingkan Rp46,88 miliar pada Juli 2023.

Dari sisi jumlah ekuitas, perusahaan masih mencatatkan minus sebanyak Rp3,49 triliun pada Juli 2024. Sementara itu pada Juli tahun lalu, AJB Bumiputera 1912 mencatatkan ekuitas minus Rp3,16 triliun. Sementara itu, jumlah liabilitas yang ditanggung perseroan mencapai Rp13,63 triliun. Liabilitas yang ditanggung juga lebih banyak dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp13,69 triliun.

Dari sisi aset, perusahaan mencatatkan aset sebanyak Rp10,13 triliun. Jumlah aset menurun 3,71% yoy apabila dibandingkan dengan Rp10,53 triliun pada Juli 2023.

Aset tersebut terdiri dari jumlah investasi yang mencapai sebanyak Rp6,35 triliun. Sementara itu, jumlah bukan investasi mencapai sebanyak Rp3,77 triliun pada Juli 2024. Aset investasi paling banyak adalah bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk investasi sebanyak Rp4,42 triliun. Kemudian Surat Berharga Negara (SBN) sebanyak Rp550 miliar.

Sementara untuk aset bukan investasi paling banyak adalah bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan sebanyak Rp2,62 triliun. Kemudian tagihan hasil investasi sebanyak Rp551,7 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah desakan pembayaran klaim yang makin kuat dari para pemegang polisnya, Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 justru mencatatkan kenaikan perolehan premi bulanan sepanjang semester I/2024. Namun, aset perusahaan kian terkikis.

Bertahun-tahun sudah masalah asuransi Bumiputera terjadi dan membebani para pemegang polis, sebagian di antara mereka tidak kunjung menerima klaim jatuh tempo, dan sebagian harus merelakan pengurangan jumlah klaim demi bisa mendapatkan rupiah—karena adanya program penurunan nilai manfaat (PNM).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mellakukan penurunan nilai manfaat jumlah outstanding klaim AJB Bumiputera (AJBB). Penurunan dilakukan berdasarkan revisi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) AJBB. Rencananya klaim akan diselesaikan secara bertahap hingga 2027.

“Setiap pemegang polis yang memiliki klaim agar segera menghubungi AJBB untuk penyelesaian klaim jatuh tempo yang rencananya akan diselesaikan secara bertahap hingga 2027,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam keterangannya, Sabtu (13/7/2024).

Menurut Ogi, OJK telah memberikan pernyataan tidak keberatan atas revisi RPK tersebut pada 1 Juli lalu, yang menyatakan bahwa AJBB masih memilih penyehatan dalam bentuk usaha bersama (mutual). “Dalam RPK revisi yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan OJK, dalam bentuk mutual penyehatan (AJBB) dilakukan melalui konversi aset tetap menjadi lebih likuid serta melakukan beberapa efisiensi pengelolaan,” ujarnya.

Selain kedua upaya tersebut, dokumen revisi tersebut juga memuat dua program utama lainnya. Yakni penyelesaian outstanding klaim kepada pemegang polis dan perolehan premi asuransi.

“Skema penyehatan tersebut akan dimonitor oleh OJK dan apabila pada batas waktu yang ditentukan dinilai tidak mampu menjalankannya maka AJBB yang telah diberikan waktu panjang untuk menyehatkan dalam bentuk mutual harus menentukan opsi lain yang diatur dalam peraturan perundangan termasuk anggaran dasarnya,” kata Ogi.

Ia menyampaikan bahwa opsi lain tersebut adalah rencana perubahan badan hukum dari usaha bersama atau demutualisasi setelah berupaya seoptimal mungkin terlebih dahulu menyehatkan perusahaan dalam bentuk usaha bersama menurut ketentuan perundangan. Salah satu keunggulan dari demutualisasi, lanjutnya, adalah upaya penyehatan yang tidak hanya didasarkan kepada kemampuan pemegang polis yang telah ada selaku pemilik perusahaan, atau setara dengan pemegang saham, tapi juga memungkinkan adanya tambahan modal dari investor lain.

Terkait saham AJBB, Ogi menyampaikan bahwa jumlah penempatan investasi perseroan pada saham yang tercatat di bursa masih sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2018 Tentang Kesehatan Keuangann Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama (POJK 1/2018). Berdasarkan laporan keuangan perusahaan per 31 Mei lalu, total penempatan investasi pada saham yang tercatat di bursa efek sebesar Rp 92,58 miliar, atau 1,38 persen dari total investasi sebesar Rp 6,69 triliun.

“Dalam Pasal 11 POJK tersebut diatur pembatasan Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10 persen dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40 persen dari jumlah investasi,” kata Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan salah satu opsi dalam revisi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera adalah perubahan badan hukum dari usaha bersama ke demutualisasi. Rencana ini merupakan usulan manajemen yang telah disetujui dalam Rapat Umum Anggota (RUA) melalui sidang luar biasa.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, menyebut perubahan badan hukum tersebut telah diatur dalam anggaran dasar AJB Bumiputera 1912. "Selain sesuai dengan ketentuan perundangan, pilihan opsi demutualisasi dilakukan AJB Bumiputera dengan berupaya seoptimal mungkin terlebih dahulu menyehatkan perusahaan dengan skema penyehatan dalam bentuk usaha bersama [mutual]," kata Ogi dalam jawaban tertulisnya, Rabu (10/7/2024).

Ogi menjelaskan salah satu keunggulan dari demutualisasi adalah kemungkinan penyehatan yang tidak hanya didasarkan kepada kemampuan pemegang polis yang telah ada selaku pemilik perusahaan setara pemegang saham, tetapi juga memungkinkan adanya tambahan modal dari investor strategis. Sementara salah satu skema penyehatan dalam bentuk mutual adalah dengan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) yang harus ditanggung oleh seluruh pemegang polis.

"Selanjutnya dalam RPK revisi yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan OJK, penyehatan dalam bentuk mutual dilakukan melalui konversi aset tetap menjadi lebih likuid serta melakukan beberapa efisiensi pengelolaan," tambah Ogi.

Ogi memastikan skema penyehatan tersebut akan dimonitor oleh OJK. Jika pada batas waktu yang ditentukan AJB Bumiputera tidak mampu menjalankannya, perusahaan yang telah diberikan waktu panjang untuk menyehatkan dalam bentuk mutual harus menentukan opsi lain yang diatur dalam peraturan perundangan, termasuk anggaran dasarnya.

Sebelumnya, OJK telah memberikan pernyataan tidak keberatan atas revisi RPK pada 1 Juli 2024. Melalui revisi RPK tersebut, AJB Bumiputera memilih penyehatan dalam bentuk usaha bersama. Revisi RPK ini memuat empat program utama: konversi aset tetap menjadi aset likuid, efisiensi operasional melalui restrukturisasi organisasi dan rasionalisasi SDM, penyelesaian outstanding klaim kepada pemegang polis, dan perolehan premi asuransi.

Berdasarkan revisi RPK, jumlah outstanding klaim AJB Bumiputera telah dilakukan penurunan nilai manfaat. Setiap pemegang polis yang memiliki klaim diimbau segera menghubungi AJB Bumiputera untuk penyelesaian klaim jatuh tempo yang rencananya akan diselesaikan secara bertahap hingga 2027.

Bisnis.com, JAKARTA — Dokumen rencana penyehatan keuangan (RPK) Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 memuat rencana lama yang kini mendapatkan pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni demutualisasi atau perubahan bentuk perusahaan dari asuransi mutual.

AJB Bumiputera 1912 merupakan perusahaan berbentuk usaha bersama atau asuransi mutual, yakni semua orang yang membeli polis asuransi otomatis menjadi pemilik perusahaan, seperti pemegang saham. Artinya, demutualisasi adalah mengubah bentuk perusahaan sehingga status pemegang saham tidak lagi dipegang langsung oleh pemegang polis AJB Bumiputera.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan pernyataan tidak keberatan atas revisi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Adapun surat pernyataan tidak keberatan OJK atas RPK tersebut disampaikan OJK melalui surat Nomor S-20/D.05/2024 tertanggal 1 Juli 2024 kepada peserta Rapat Umum Anggota (RUA), Dewan Komisaris dan Direksi AJB Bumiputera 1912 yang diterima pada tanggal 1 Juli 2024

Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Hery Darmawansyah menyebut regulator juga meminta perseroan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan RPK tersebut secara bulanan.

“Serta beberapa langkah agar RPK dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik,” kata Hery dalam keterangan resminya dikutip pada Kamis (4/7/2024).

Hery menambahkan pernyataan tidak keberatan atas RPK AJB Bumiputera 1912 dikeluarkan setelah OJK melakukan hasil analisis dan penelahaan terhadap revisi yang diajukan manajemen Proposal penyehatan itu disebut telah memuat hal-hal yang menyebabkan AJB Bumiputera 1912 dapat sehat dengan adanya percepatan pembayaran klaim kepada nasabah dengan proyeksi hasil konversi aset tetap menjadi aset likuid.

Rencananya, 50% dari hasil konversi ini digunakan untuk membayar klaim secara prorata proporsional bagi pemegang polis yang telah menyetujui Penurunan Nilai Manfaat (PNM), dan melakukan efisiensi biaya operasional untuk lebih fokus pada usaha yang dapat memberikan nilai tambah kepada AJB Bumiputera 1912.

Kemudian, revisi RPK telah memuat komitmen RUA, Direksi, Dewan Komisaris untuk melaksanakan seluruh upaya dalam revisi RPK dengan sebaik-baiknya dan bersedia untuk dievaluasi secara berkala, termasuk untuk dilakukan Penilaian Kembali Pihak Utama, serta untuk mengkaji opsi demutualisasi atau likuidasi AJB Bumiputera 1912.

Hery mengatakan manajemen menilai pernyataan tidak keberatan OJK atas revisi RPK AJB Bumiputera 1912 merupakan babak lanjutan dalam rangkaian penyehatan keuangan AJB Bumiputera 1912. RPK AJB Bumiputera 1912 memuat serangkaian program yang disusun AJB Bumiputera 1912 dengan mengedepankan prinsip-prinsip usaha bersama.

Manajemen AJB Bumiputera 1912 pun menyambut baik dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya dalam upaya penyehatan keuangan perusahaan agar kembali sehat dan dapat terus berusaha.

“Komitmen yang tertuang dalam revisi Rencana Penyehatan Keuangan AJB Bumiputera 1912 akan dijunjung setinggi-tingginya dan terus bekerja dengan terukur, terstruktur dan sistematis,” ungkapnya.

Di sisi lain, OJK selaku pengawas akan mengevaluasi secara berkala atas pelaksanaan revisi RPK. Harapannya program dalam revisi RPK tersebut dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan serta untuk melaksanakan seluruh komitmen sebagaimana tertuang dalam revisi RPK AJB Bumiputera 1912. OJK juga berharap agar seluruh pemangku kepentingan pemegang polis, manajemen, tenaga pemasar, dan serikat pekerja]dapat mendukung pelaksanaan revisi RPK AJB Bumiputera 1912 sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan perusahaan.