JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pengawasan Standarisasi Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Muhammad Taufiq, menyatakan, para pelaku usaha yang melanggar aturan sertifikasi wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) bisa dikenai sanksi administrasi hingga pidana.

Ketentuan tersebut merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan sejumlah aturan lainnya.

Taufiq menjelaskan, sanksi untuk pelanggaran wajib SNI diberlakukan secara berjenjang.

"Jika terjadi pelanggaran, yang paling tinggi (sanksinya) adalah pidana. Namun secara berjenjang kita juga memberikan sanksi administratif," ujarnya usai menghadiri sosialisasi 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang pemberlakuan standardisasi industri secara wajib yang digelar di Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Lebih lanjut, Taufiq menambahkan, sanksi administratif dimulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha, yang dapat mencakup penarikan dan pemusnahan produk.

"Jadi kurang lebih sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha jika melakukan pelanggaran," jelasnya.

Dalam pelaksanaan aturan wajib SNI untuk produk industri, Kemenperin menggandeng Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang bertugas melakukan sertifikasi dan memastikan produk-produk industri yang beredar di pasar memenuhi standar yang berlaku.

Selain itu, terdapat juga Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) dan Laboratorium Pengujian yang akan menguji produk-produk yang telah mendapatkan SNI wajib.

Taufiq menegaskan bahwa Kemenperin akan mengawasi LPK, LS Pro, dan Laboratorium Pengujian sebagai entitas dalam ekosistem SNI.

Sanksi juga akan diterapkan jika ketiga pihak tersebut melanggar aturan dalam proses sertifikasi wajib SNI.

"Jadi sanksi terhadap LPK pun juga ada berupa sanksi administrasi baik itu teguran, maupun administratif sampai juga nanti pencabutan dan masuk ke dalam daftar hitam," tegas Taufiq.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar 16 Permenperin tentang kewajiban pemberlakuan SNI untuk berbagai produk industri segera diterapkan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin, Andi Rizaldi, dalam sosialisasi yang sama.

"Bapak Menperin memberikan arahan bahwa peluncuran Peraturan Menperin ini harus segera dilaksanakan, harus segera diselesaikan, sesuai dengan target dari Peraturan Menperin Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standarisasi Industri," ungkap Andi.

Ia menambahkan bahwa dalam Permenperin tersebut dijelaskan bahwa target waktu paling lambat dua tahun untuk penerapan 16 Permenperin tentang kewajiban pemberlakuan SNI harus diberlakukan.

Adapun 16 Permenperin yang dimaksud telah diluncurkan oleh Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita pada Senin (14/10/2024).

Beberapa Permenperin tersebut antara lain, Permenperin Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Katup Tabung LPG Secara Wajib, Permenperin Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemadam Api Portabel Secara Wajib, serta Permenperin Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas Secara Wajib.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pengawasan Standarisasi Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Muhammad Taufiq, menyatakan, para pelaku usaha yang melanggar aturan sertifikasi wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) bisa dikenai sanksi administrasi hingga pidana.

Ketentuan tersebut merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan sejumlah aturan lainnya.

Taufiq menjelaskan, sanksi untuk pelanggaran wajib SNI diberlakukan secara berjenjang.

"Jika terjadi pelanggaran, yang paling tinggi (sanksinya) adalah pidana. Namun secara berjenjang kita juga memberikan sanksi administratif," ujarnya usai menghadiri sosialisasi 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang pemberlakuan standardisasi industri secara wajib yang digelar di Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Lebih lanjut, Taufiq menambahkan, sanksi administratif dimulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha, yang dapat mencakup penarikan dan pemusnahan produk.

"Jadi kurang lebih sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha jika melakukan pelanggaran," jelasnya.

Dalam pelaksanaan aturan wajib SNI untuk produk industri, Kemenperin menggandeng Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang bertugas melakukan sertifikasi dan memastikan produk-produk industri yang beredar di pasar memenuhi standar yang berlaku.

Selain itu, terdapat juga Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) dan Laboratorium Pengujian yang akan menguji produk-produk yang telah mendapatkan SNI wajib.

Taufiq menegaskan bahwa Kemenperin akan mengawasi LPK, LS Pro, dan Laboratorium Pengujian sebagai entitas dalam ekosistem SNI.

Sanksi juga akan diterapkan jika ketiga pihak tersebut melanggar aturan dalam proses sertifikasi wajib SNI.

"Jadi sanksi terhadap LPK pun juga ada berupa sanksi administrasi baik itu teguran, maupun administratif sampai juga nanti pencabutan dan masuk ke dalam daftar hitam," tegas Taufiq.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar 16 Permenperin tentang kewajiban pemberlakuan SNI untuk berbagai produk industri segera diterapkan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin, Andi Rizaldi, dalam sosialisasi yang sama.

"Bapak Menperin memberikan arahan bahwa peluncuran Peraturan Menperin ini harus segera dilaksanakan, harus segera diselesaikan, sesuai dengan target dari Peraturan Menperin Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standarisasi Industri," ungkap Andi.

Ia menambahkan bahwa dalam Permenperin tersebut dijelaskan bahwa target waktu paling lambat dua tahun untuk penerapan 16 Permenperin tentang kewajiban pemberlakuan SNI harus diberlakukan.

Adapun 16 Permenperin yang dimaksud telah diluncurkan oleh Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita pada Senin (14/10/2024).

Beberapa Permenperin tersebut antara lain, Permenperin Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Katup Tabung LPG Secara Wajib, Permenperin Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemadam Api Portabel Secara Wajib, serta Permenperin Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas Secara Wajib.

Bisnis.com, PURWAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meluncurkan 16 aturan baru penerapan SNI wajib berbagai produk industri beberapa di antaranya yaitu kompor gas, kawat baja beton pratekan, katup tabung LPG, hingga kompor gas.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan aturan tersebut mengatur proses penilaian kesesuaian yang mencakup audit dan pengujian yang sesuai dan benar.

“Saat ini, kita telah memiliki lebih dari 5.300 Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang industri, yang mencakup berbagai sektor industri dan jenis produk,” kata Agus secara daring, Senin (24/10/2024).

Dari total penerapan SNI, sebanyak 130 SNI telah diberlakukan secara wajib oleh Kemenperin, terutama pada produk-produk yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan.

Dia menerangkan, tujuannya tak lain untuk memberikan kepastian dan jaminan kualitas kepada konsumen atas produk yang dihasilkan oleh industri, sehingga dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri di pasar domestik dan global.

“Hal ini merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh industri akan memenuhi standar yang ditetapkan,” jelasnya.

Adapun, 16 aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) yang juga mengatur proses sertifikasi dan persetujuan penggunaan tanda SNI dilakukan melalui SIINas, sehingga akan efesien, transparan, dan mendorong pemenuhan regulasi.

Untuk mendukung implementasi 16 peraturan tersebut, Kemenperin telah menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), terdiri dari 20 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 28 Laboratorium Penguji yang siap melakukan sertifikasi dan pengujian produk.

LPK-LPK ini berperan penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar yang berlaku, serta memberikan jaminan kualitas kepada konsumen.

Di sisi lain, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi menyampaikan, ke-16 Permenperin baru itu untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik,sprayergendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

“Hingga saat ini telah diharmonisasi sebanyak 44 rancangan Permenperin, dengan rincian 16 Permenperin telah diterbitkan dan 28 rancangan Permenperin dalam proses penerbitan,” jelas Andi.

Sementara itu, terdapat 24 rancangan Permenperin lainnya masih dalam proses pembahasan denganstakeholderyang mengacu kepada pengaturan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022.

Sebagai informasi, lewat beleid SNI wajib baru tersebut terdapat kebijakan tambahan yakni kewajiban bagi produsen di luar negeri untuk memiliki Perwakilan Resmi di Indonesia, yang akan bertanggung jawab penuh terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen di luar negeri.

Tak hanya itu, produk yang diimpor juga harus masuk terlebih dahulu ke gudang perwakilan resmi yang berlokasi sama dengan lokasi perwakilan resmi. Pengaturan ini bertujuan agar dapat memudahkan proses pengawasan sebelum produk beredar di Indonesia.

“Hal ini dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan standardisasi industri oleh seluruhstakeholder. Pengaturan baru yang lain adalah pada proses sertifikasi standardisasi produk industri yang dilaksanakan dalam dua tahap,” pungkasnya.