Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Produk makanan viral, Latiao, terbukti mengandung bakteri berbahaya. Terkait hal itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) langsung bertindak cepat dengan menarik produk makanan itu dari pasaran.

Melansir Infopublik.id, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengumumkan langkah tegas untuk menarik produk tersebut demi mencegah dampak negatif yang lebih luas pada masyarakat.

Taruna menjelaskan bahwa BPOM telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap 341 sarana distribusi, yang meliputi 214 ritel, 27 distributor, dan 100 warung di sekitar sekolah.

Dari pemeriksaan tersebut, terungkap bahwa 33 sarana atau sekitar 9,68 persen dari total tempat distribusi menjual produk yang diketahui mengandung bakteri. Produk yang dikenal sebagai Latiao ini ditemukan di 20 distributor, 12 ritel, dan 1 warung di sekolah, dengan total mencapai 77.219 buah dalam 95 varian.

Dari produk yang ditemukan, BPOM telah mengambil 750 sampel untuk diuji lebih lanjut. Sebanyak 76.420 produk kemudian diturunkan dari rak display dan diamankan, sementara 49 produk yang sudah kadaluarsa atau tidak memiliki izin edar langsung dimusnahkan.

Taruna juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi produk tersebut dan segera melaporkan jika masih menemukan produk serupa di pasaran.

Taruna Ikrar menjelaskan bahwa produk pangan dibagi menjadi dua kategori, yaitu produk dengan risiko tinggi dan rendah. Pangan risiko tinggi umumnya adalah produk kemasan yang melalui proses sterilisasi, sedangkan pangan risiko rendah adalah produk dengan masa simpan pendek dan lebih sensitif terhadap suhu penyimpanan.

“Produk Latiao awalnya dianggap sebagai pangan risiko rendah, namun setelah pemeriksaan, kami menemukan bahwa produk ini ternyata berisiko tinggi. Oleh karena itu, kami langsung mengambil tindakan tegas untuk menarik produk ini dari pasaran,” ujar Taruna dalam Konferensi Pers Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Jakarta, pada Senin (4/11/2024).

BPOM juga telah memanggil perusahaan importir yang bertanggung jawab untuk memastikan langkah penanganan ini dapat berjalan lancar, sekaligus memberikan peringatan kepada semua pihak terkait tentang pentingnya keamanan produk sebelum sampai ke konsumen.

Selain itu, Taruna menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap produk pangan, terutama yang beredar luas di pasaran. Dalam kasus ini, bakteri bacillus cereus ditemukan dalam produk tersebut, yang diketahui dapat membahayakan sistem saraf dan metabolisme jika dikonsumsi, serta berisiko menyebabkan keracunan jika tidak ditangani dengan baik.

Kepala BPOM menambahkan bahwa dari 73 ribu produk yang terdaftar, hanya 6 ribu yang telah didistribusikan, dan sebagian besar, yakni 4 ribu produk, telah berhasil ditarik dari peredaran.

“Kami akan terus memantau produk yang tersisa dan akan mengambil langkah cepat jika ditemukan potensi bahaya lain yang serupa,” tambahnya.

Sebelumnya, BPOM juga telah melakukan pemeriksaan sarana peredaran (gudang importir dan distributor) terhadap penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB), dengan hasil pemeriksaan sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Tonton:BPOM Menarik dan Memusnakan Cemilan Impor dari China Latio

“Kelompok bakteri ini berpotensi menghasilkan toksin yang menimbulkan gejala sakit perut, pusing, mual, dan muntah, sesuai hasil investigasi di atas,” kata Taruna pada Jumat (1/11/2024).

Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) didorong mengawal polemik pengawet roti, yang dianggap tak sesuai. Badan pengawas itu mesti memanggil stakeholder atau pihak terkait, guna meminta penjelasan.

"BPOM harus memanggil stakeholder dan membuat regulasi terkait untuk segera diumumkan," kata pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah saat dikonfirmasi, Sabtu, 27 Juli 2024.

Hal tersebut diungkap Trubus, dalam menyikapi isu pengawet yang menimpa dua merek roti, yakni Aoka dan Okko. Hasil uji BPOM menunjukkan roti Aoka relatif aman, sementara Okko ditemukan senyawa natrium dehidroasetat.

Menurut Trubus, BPOM sebagai kepanjangan tangan pemerintah harus bertindak cepat. Terutama, merespons fenomena terkait informasi kepada masyarakat.
Bila informasi tersebut terindikasi hoaks, BPOM mesti menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sehingga, dapat berkoordinasi untuk mencegah hoaks tersebar luas.

"BPOM dan perusahaan harus secara pro aktif mengumumkan dan menyebarkan kepada masyarakat. BPOM harus bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk menghapus informasi hoaks tersebut. Lalu, mengusut hoaks itu ke Bareskrim polri," tegas dia.

(ADN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menyambut baik terbitnya revisi peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang label pangan olahan yang mewajibkan pemasangan label peringatan bahaya Bisfenol A (BPA). Organisasi nirlaba yang peduli terhadap hak-hak konsumen tersebut menganggap, pelabelan BPA sebagai langkah nyata pemerintah dalam melindungi kesehatan konsumen.

"Kami mendukung penuh terbitnya regulasi BPOM terkait pelabelan bahaya BPA pada galon air minum bermerek bahan polikarbonat. Ini sejalan dengan misi kami meningkatkan kesadaran konsumen terhadap keamanan dan mutu produk yang mereka konsumsi sehari-hari, termasuk galon air minum," kata Ketua KKI Dr David Tobing dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Pada 1 April 2024, BPOM mengesahkan penambahan dua pasal pada peraturan Label Pangan Olahan, yakni kewajiban pencantuman label cara penyimpanan air minum kemasan (Pasal 48a) dan kewajiban pencantuman label peringatan risiko BPA pada semua galon air minum yang menggunakan kemasan plastik polikarbonat.

Pasal 61A dalam peraturan tersebut menyebutkan, "Air minum dalam kemasan yang menggunakan kemasan plastik polikarbonat wajib mencantumkan tulisan 'dalam kondisi tertentu, kemasan polikarbonat dapat melepaskan BPA pada air minum dalam kemasan' pada label."

Menurut David, pemerintah wajib segera mensosialisasikan regulasi baru tersebut ke masyarakat luas. Menurut dia, pemerintah tak boleh puas sekadar mengeluarkan regulasi saja. "Tujuannya agar konsumen memahami risiko BPA pada galon air minum bermerek dengan bahan polikarbonat dan dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan," kata David.

Dia menyebut, KKI menganggap, BPOM sebagai otoritas tertinggi keamanan dan mutu pangan perlu menggelar edukasi masif terkait kewajiban pemasangan label BPA. Kampanye tersebut bisa menggunakan beragam media komunikasi, termasuk media sosial, televisi, radio, dan media cetak, agar pesan terkait bahaya BPA dapat menjangkau masyarakat luas.

"Kami juga mendorong BPOM untuk bekerja sama dengan asosiasi industri dan pihak terkait lainnya guna memastikan bahwa konsumen dapat dengan mudah mengenali mana galon air minum bermerek yang berisiko mengandung BPA dan tidak. Kerja sama ini penting agar informasi dapat tersampaikan dengan baik," ujar David.