Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Produk makanan viral, Latiao, terbukti mengandung bakteri berbahaya. Terkait hal itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) langsung bertindak cepat dengan menarik produk makanan itu dari pasaran.

Melansir Infopublik.id, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengumumkan langkah tegas untuk menarik produk tersebut demi mencegah dampak negatif yang lebih luas pada masyarakat.

Taruna menjelaskan bahwa BPOM telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap 341 sarana distribusi, yang meliputi 214 ritel, 27 distributor, dan 100 warung di sekitar sekolah.

Dari pemeriksaan tersebut, terungkap bahwa 33 sarana atau sekitar 9,68 persen dari total tempat distribusi menjual produk yang diketahui mengandung bakteri. Produk yang dikenal sebagai Latiao ini ditemukan di 20 distributor, 12 ritel, dan 1 warung di sekolah, dengan total mencapai 77.219 buah dalam 95 varian.

Dari produk yang ditemukan, BPOM telah mengambil 750 sampel untuk diuji lebih lanjut. Sebanyak 76.420 produk kemudian diturunkan dari rak display dan diamankan, sementara 49 produk yang sudah kadaluarsa atau tidak memiliki izin edar langsung dimusnahkan.

Taruna juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi produk tersebut dan segera melaporkan jika masih menemukan produk serupa di pasaran.

Taruna Ikrar menjelaskan bahwa produk pangan dibagi menjadi dua kategori, yaitu produk dengan risiko tinggi dan rendah. Pangan risiko tinggi umumnya adalah produk kemasan yang melalui proses sterilisasi, sedangkan pangan risiko rendah adalah produk dengan masa simpan pendek dan lebih sensitif terhadap suhu penyimpanan.

“Produk Latiao awalnya dianggap sebagai pangan risiko rendah, namun setelah pemeriksaan, kami menemukan bahwa produk ini ternyata berisiko tinggi. Oleh karena itu, kami langsung mengambil tindakan tegas untuk menarik produk ini dari pasaran,” ujar Taruna dalam Konferensi Pers Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Jakarta, pada Senin (4/11/2024).

BPOM juga telah memanggil perusahaan importir yang bertanggung jawab untuk memastikan langkah penanganan ini dapat berjalan lancar, sekaligus memberikan peringatan kepada semua pihak terkait tentang pentingnya keamanan produk sebelum sampai ke konsumen.

Selain itu, Taruna menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap produk pangan, terutama yang beredar luas di pasaran. Dalam kasus ini, bakteri bacillus cereus ditemukan dalam produk tersebut, yang diketahui dapat membahayakan sistem saraf dan metabolisme jika dikonsumsi, serta berisiko menyebabkan keracunan jika tidak ditangani dengan baik.

Kepala BPOM menambahkan bahwa dari 73 ribu produk yang terdaftar, hanya 6 ribu yang telah didistribusikan, dan sebagian besar, yakni 4 ribu produk, telah berhasil ditarik dari peredaran.

“Kami akan terus memantau produk yang tersisa dan akan mengambil langkah cepat jika ditemukan potensi bahaya lain yang serupa,” tambahnya.

Sebelumnya, BPOM juga telah melakukan pemeriksaan sarana peredaran (gudang importir dan distributor) terhadap penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB), dengan hasil pemeriksaan sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Tonton:BPOM Menarik dan Memusnakan Cemilan Impor dari China Latio

“Kelompok bakteri ini berpotensi menghasilkan toksin yang menimbulkan gejala sakit perut, pusing, mual, dan muntah, sesuai hasil investigasi di atas,” kata Taruna pada Jumat (1/11/2024).

JAKARTA, investor.id – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia untuk menelusuri kebeneran terkait anggur shine muscat. Hal ini sehubungan dengan kabar ditemukannya residu pestisida yang melebihi tingkat yang diizinkan, yang ditemukan di Thailand.

BPOM telah mengambil sampel anggur shine muecat di beberapa wilayah khususnya titik masuk buah anggur shine muscat tersebut. 

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, pengambilan sampel dilakukan di wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bandar Lampung, Makassar, Pontianak, dan Medan.

BPOM menguji sampel dari wilayah Jabodetabek, Bandung, dan Bandar Lampung di laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) BPOM. Dengan menggunakan parameter uji residu pestisida Chlorpyrifos menggunakan metode Gas Chromatography Tandem Mass Spectrometry (GC-MSIMS) (LOO 0.02 ug/kg/LOQ 0.07 ug/kg) menunjukkan hasil tidak terdeteksi adanya residu pestisida Chlorpyrifos.

Untuk menjaga konsumsi pangan tetap aman, BPOM Mengimbau masyarakat agar mengenali dan memilih pangan yang aman dan bermutu. 

“Memperhatikan dan menerapkan cara penyimpanan pangan sesuai standar keamanan pangan, yaitu dengan menjaga penyimpanan pangan pada suhu tertentu, memisahkan pangan berdasarkan jenisnya, serta  menjaga   kebersihan  tempat  penyimpanan  pangan  untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang,” tutur Taruna dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/11/2024).

Dia pun mengingatkan, untuk buah-buahan yang biasa dikonsumsi tanpa dikupas, disarankan untuk dicuci terlebih dahulu dengan air bersih mengalir.  Kemudian, untuk kehati-hatian terhadap residu pestisida tertentu disarankan dilanjutkan dengan mengupas kulit buahnya. 

Pencucian yang bersih dan pengupasan kulit buah dapat mengurangi risiko paparan residu/cemaran lain yang masih tertinggal di permukaan buah. 

BPOM juga mengingatkan pelaku usaha termasuk importir, distributor, dan pengecer untuk selalu mematuhi peraturan/standar keamanan pangan yang telah ditetapkan serta menjaga dan memastikan agar pangan yang diedarkan aman untuk dikonsumsi masyarakat.

“Pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan dan standar akan kami tindak tegas sesuai peraturan yang berlaku,” imbuh Taruna.

Dikatakan Taruna, BPOM akan terus memperkuat koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka pengawasan pangan yang beredar di masyarakat, melalui pendekatan pentahelix yaitu melibatkan perguruan tinggi (akademisi), pelaku usaha, komunitas masyarakat, kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dan media.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menyusul kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melarang peredaran Latiao.

Jajanan asal China, Latiao memang telah jadi viral dan populer di Indonesia belakangan ini. Jajajan asal China itu banyak dijual online di marketplace.

Masyarakat pun diimbau untuk tidak mengonsumsi produk pangan olahan tersebut, terutama setelah adanya laporan kejadian luar biasa keracunan pangan yang diduga akibat konsumsi produk Latiao.

Sebelumnya dilaporkan adanya kasus kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan yang diduga disebabkan konsumsi produk pangan olahan Latiao. Kasus KLB tersebut setidaknya dilaporkan di Lampung, Sukabumi, Wonosobo, Tangerang Selatan, Bandung Barat, Pamekasan, dan Riau.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, di Jakarta, Jumat (1/11/2024), mengatakan, sebagai langkah cepat dan tanggap terhadap laporan KLB keracunan pangan tersebut, BPOM telah mengambil sampel produk Latiao dan menguji di laboratorium.

Dari hasil pengujian ditemukan adanya indikasi kontaminasi bakteri pada produk tersebut.

”Berdasarkan hasil pengujian terhadap produk yang diduga menyebabkan KLB keracunan pangan, kami (BPOM) menemukan adanya indikasi kontaminasi bakteri Bacillus cereus pada produk Latiao,” ujarnya.

Taruna mengatakan, bakteri Bacillus cereus bisa menghasilkan toksin atau racun yang menyebabkan gejala keracunan pada manusia. Gejala tersebut, antara lain, sakit perut, pusing, mual, dan muntah. Gejala ini pun sesuai dengan kondisi yang dilaporkan masyarakat yang terdampak KLB keracunan pangan.

Taruna menambahkan, gudang importir dan distribusi produk Latiao juga menunjukkan ketidakpatuhan terhadap cara peredaran pangan olahan yang baik (CPer-POB). Untuk itu, langkah koreksi segera dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih luas pada masyarakat.

Produk pangan Latiao merupakan produk pangan olahan yang berbahan dasar tepung. Produk ini memiliki karakteristik tekstur kenyal serta rasa pedas dan gurih. Produk ini sebelumnya terdaftar di BPOM sebagai produk impor yang diproduksi di China.

Taruna mengatakan, masyarakat diminta untuk tidak mengonsumsi produk Latiao terlebih dahulu. Hal itu baik yang dibeli di dalam negeri maupun yang dibeli sebagai oleh-oleh dari luar negeri.

”Dengan pengumuman ini, sebaiknya jangan dimakan atau jangan dikonsumsi. Nanti akan menimbulkan risiko seperti yang terjadi pada tujuh lokasi (KLB keracunan pangan) di Indonesia. Bagi yang sudah membeli atau menyimpan sebaiknya makanan itu dibuang saja daripada sakit dan berisiko,” tuturnya.

Taruna menuturkan, BPOM juga telah mengamankan seluruh produk pangan olahan Latiao dari peredaran. Registrasi dan importasi produk pangan olahan Latiao juga ditangguhkan sementara sampai proses pemeriksaan dan pengujian selesai.

”Karena barang ini dijual secara online, kami meminta kepada pihak terkait, kementerian terkait, untuk men-take down produk yang dijual online,” ucapnya.

Saat ini setidaknya terdapat 73 produk Latiao yang mendapatkan izin edar dari BPOM. Namun, sementara ini empat produk yang terbukti terkontaminasi bakteri Bacillus cereus adalah C&J Candy Joy Latiao, Luvmi Hot Spicy Latiao, KK Boy Latiao, dan Lianggui Latiao.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Elin Herlina mengatakan, pemantauan dan pengujian masih akan terus dilakukan pada seluruh sampel produk Latiao yang beredar di masyarakat. BPOM juga akan terus melaporkan perkembangannya ke masyarakat.

Tonton:BPOM Menarik dan Memusnakan Cemilan Impor dari China Latio

”Kita akan terus memberikan informasi dan perkembangannya,” katanya.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: BPOM Minta Penjual Stop Jual Latiao Usai Jajanan Asal China Itu Diduga Terkontaminasi Bakteri

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memainkan peran vital dalam menjaga mutu, keamanan, dan khasiat obat-obatan yang beredar di Indonesia. Lebih dari sekadar pengawasan, BPOM juga berperan aktif dalam mendorong kemandirian industri farmasi dan memperluas akses masyarakat terhadap obat berkualitas.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, industri, dan masyarakat, Indonesia diharapkan mampu mencapai kemandirian obat dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk melindungi masyarakat, BPOM melakukan pengawasan ketat terhadap mutu, keamanan, dan khasiat obat yang beredar. Lembaga ini juga turut mendukung terciptanya akses luas bagi masyarakat terhadap obat-obatan yang berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal.

Sebagai salah satu strategi untuk mendorong kemandirian dan akses obat bermutu, aman, dan berkhasiat, BPOM menyelenggarakan kegiatan bertajuk intensifikasi asistensi regulatori obat di Medan, Sumatera Utara pada 3 Oktober 2024.

Kepala BPOM Taruna Ikrar, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha farmasi untuk meningkatkan daya saing produk obat nasional, sekaligus mendorong kemandirian dalam produksi dan distribusi obat.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BPPOM untuk memperkuat regulasi di bidang obat dan memastikan penyediaan obat yang berkualitas, aman, dan efektif bagi masyarakat Indonesia,” kata Taruna dalam keterangannya, Minggu (13/10).

Dalam kesempatan itu, BPOM juga menyerahkan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) bagi pelaku usaha di bidang distribusi obat, khususnya Pedagang Besar Farmasi (PBF). Salah satunya, PT Millennium Pharmacon International Tbk (MPI) Cabang Pematang Siantar.

MPI mengapresiasinya pelayanan yang diberikan Badan POM dalam proses sertifikasi CDOB yang cepat & informatif. “MPI Cabang Siantar dihadirkan sebagai bentuk pengembangan bisnis usaha PT MPI agar penyaluran produk dapat terdisribusikan dengan merata dan tepat waktu ke sarana kesehatan,” ungkap manajemen MPI.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA, Rita Endang, berharap sertifikasi tersebut dapat meningkatkan daya saing perusahaan sekaligus memperkuat komitmen dalam penyediaan obat yang berkualitas dan terstandar.

Rita juga melakukan kunjungan langsung melihat sarana & prasarana milik PT MPI Tbk Cabang Pematang Siantar yang dipersiapkan sesuai dengan ketentuan CDOB.

Selain penyerahan sertifikat, kegiatan ini juga diisi dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Desk CAPA Asistensi Regulatori Obat. Bimtek yang dilaksanakan sangat memberikan manfaat khusunya dalam mengantisipasi kendala dan proses sertifikasi CDOB menjadi lebih lancar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar berjanji bakal mengontrol harga obat agar tidak terlalu berbeda jauh dengan negara tetangga.

Ikrar mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan agar harga obat di Indonesia dapat ditekan. Pasalnya, harga obat di Tanah Air saat ini mencapai ratusan kali lipat lebih tinggi dibandingkan negara lain.

"Hubungannya dengan harga obat yang mahal. Dalam laporan yang Bapak Presiden terima, dibandingkan dengan harga obat yang beredar di negeri kita, bisa sampai dengan 400% lebih tinggi," kata Ikrar kepada Wartawan usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Tak hanya itu, Ikrar mengatakan bahwa harga obat bisa dikontrol sehingga serupa dengan harga obat generik atau mirip dengan harga obat di negara tetangga misal di Malaysia, Filipina, atau Singapura.

Kendati demikian, Ikrar mengaku dalam hal ini BPOM tidak bisa bekerja sendiri sehingga lembaganya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Tentu tentang instruksi pertama ini kita akan berupaya menjalankan dengan lintas sektor," pungkas Ikrar.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap penyebab mahalnya harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan di Indonesia.

Dia mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan melonjaknya harga alkes dan obat, yaitu tidak efisiennya jalur perdagangan komoditas kesehatan tersebut. Faktor lainnya, yaitu transparansi dan koordinasi tata kelola perdagangan alat kesehatan dan obat-obatan.

“Tata kelolanya juga musti dibikin lebih transparan dan terbuka sehingga tidak ada peningkatan harga yang unreasonable atau unnecessary dalam proses pembelian alkes dan obat-obatan. Itu kan lebih masalah tata kelola dan desain proses pembelian kita itu seperti apa,” ujarnya usai mengikuti rapat internal bersama Presiden Jokowi terkait dengan relaksasi pajak industri kesehatan di Istana Kepresidenan, Selasa (2/7/2024).

Budi melanjutkan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal melakukan komunikasi dengan sejumlah asosiasi, seperti Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab Indonesia) untuk menyamakan koordinasi dalam merealisasi harga alkes dan obat yang lebih murah.

“Kami juga akan ngomong dengan Gakeslab, produsen alat dalam negeri. Kemudian juga asosiasi dari farmasi, baik yang importir maupun produksi dalam negeri, bagaimana kita cari solusi. Saya rasa sih harusnya kalau luar negeri harga obat bisa lebih murah, harusnya kita bisa mengarah ke sana,” pungkas Budi.