TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengirim 77 auditor untuk mengawal akuntabilitas dan tata kelola Pekan Olahraga Nasional (PON) di Aceh dan Sumatera Utara yang berlangsung pada 9-20 September 2024. Fokus utama para auditor adalah memonitorgame timesepanjang penyelenggaraan PON.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Polhukam PMK), Iwan Taufiq, mengatakan, auditor dari BPKP Pusat berjumlah 14 orang. Sementara sisanya, berasal dari BPKP Aceh 41 orang dan Sumatera Utara 22 orang.

Iwan berharap penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024 dapat meraih empat sukses yakni sukses prestasi, penyelenggaraan, ekonomi, dan sukses administrasi.

“Satu lagi tambahan yaitu sukses pemanfaatan aset pasca-PON," paparnya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 10 September 2024.

Sebelumnya, pada seremonial pembukaan 9 September lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya PON sebagai ajang untuk melahirkan lebih banyak atlet terbaik bangsa, pemecah rekor dunia, calon peraih medali emas di Asian Games, Sea Games, bahkan Olimpiade. Ia mengajak semua peserta agar menjadikan PON tidak sekadar kompetisi, tapi juga ajang mempererat tali persaudaraan.

“Oleh sebab itu saya titip betul pegang teguh sportivitas danfair play. Mari kita semua merayakan pekan olahraga nasional ini dengan semangat kebersamaan, dengan semangat sportivitas dan kegembiraan untuk mengukir prestasi yang membanggakan negeri,” pesan Jokowi

Penyelenggaraan PON XXI, khusus di Aceh saja, menelan biaya hingga Rp 811 miliar. Presiden Jokowi meresmikan 18 venue baru di Aceh yang dibangun khusus untuk perhelatan olahraga nasional empat tahunan tersebut.

Sebagai informasi, penyelenggaraan PON XXI di Aceh 6.287 atlet dan 3.158 official. Sementara di Sumatera Utara diikuti 6.618 atlet dan 3.320 official.