Bisnis.com, JAKARTA – Kerja sama investasi Indonesia – Hungaria pada sektor infrastruktur yakni pengadaan sistem bayar tol nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) belum jadi prioritas untuk diimplementasikan pada awal jabatan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pemerintahan saat ini masih akan fokus pada rencana swasembada pangan untuk mendukung visi misi Prabowo – Gibran yang disebut sebagai Asta Cita.

"Belum [bahas MLFF], karena urusan kami masih ke pangan, MLFF nextnya. Karena kami sesuaikan semua dengan Asta Cita-nya Pak Prabowo," jelas Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Untuk itu, Dody menyebut bahwa pihaknya akan terlebih dahulu membangun sarana infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, hingga ketahanan energi pada periode pertama Presiden Prabowo memimpin.

Meskipun demikian, Dody memastikan bahwa proyek MLFF bakal tetap diimplementasikan. Terlebih, Indonesia sendiri telah sepakat untuk mengadopsi sistem MLFF yang merupakan program investasi Hungaria dengan nilai lebih dari Rp4 triliun.

"Kami bereskan dulu soal ketahanan pangan, energi, dan air. Karena masih ada proyek strategis yang lain seperti giant sea wall, itu harus kami dalami karena dapat arahan itu harus mulai didetailkan. [Tetapi untuk MLFF] tetap, kita kan sudah signing, tenang," tegasnya.

Untuk diketahui, Indonesia – Hungaria telah sepakat untuk dapat mengimplementasikan sistem MLFF pada Maret 2021. Kala itu, kerja sama investasi ini diteken di bawah kepemimpinan Presiden ke-7 RI yakni Joko Widodo.

Dalam perjalanannya, MLFF sendiri telah melalui tahap desain dan pengembangan selama 3 tahun lamanya dan ditargetkan untuk dapat mulai beroperasi pada Kuartal III/2024.

Akan tetapi, hal itu belum dapat terealisasi lantaran pemerintah Indonesia masih meminta sejumlah penyesuaian sistem pada Badan Usaha Pelaksana (BUP) yakni PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).

Direktur Utama RITS, Atilla Keszeg menyebut pihaknya menargetkan agar implementasi MLFF dapat dilakukan pada kuartal I/2025. Dia memastikan bahwa sistem pengembangan MLFF sudah jauh lebih siap dibandingkan pada saat pertama dilakukan uji coba di jalan tol pada Desember 2023.

“Kami sedang memikirkan dan merencanakan untuk mewujudkannya implementasi MLFF di kuartal pertama tahun 2025. Pada akhirnya, kami siap untuk berkolaborasi dengan siapa pun dan siap untuk berkolaborasi untuk melayani masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Adapun hingga saat ini, pengembangan dan penyesuaian sistem MLFF disebut telah menelan biaya mencapai lebih dari Rp2 triliun.

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) dari PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) alias TASPEN. Nilainya setara satu bulan gaji.

Penyerahan manfaat program tersebut diberikan diberikan kepada Jokowi secara langsung oleh Direktur Operasional TASPEN Ariyandi, Direktur Keuangan Rena Latsmi Puri, serta Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora kepada Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah, pada Rabu (6/11).

Jokowi mengapresiasi TASPEN atas layanan yang diterimanya tersebut.

"Saya menyampaikan apresiasi atas pelayanan jemput bola yang diberikan oleh TASPEN. Layanannya cepat, terima kasih TASPEN atas komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis.

Nilai manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) yang didapatkan Jokowi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978.

Dalam Pasal 6 ayat 2 aturan tersebut, Jokowi disebut berhak menerima uang pensiun setara 100 persen gaji pokok terakhir.

Sebagai informasi, gaji Jokowi terakhir saat turun dari kursi presiden adalah Rp30,2 juta. Dengan demikian, jumlah tersebut yang akan didapatkan Jokowi sebagai uang pensiun seumur hidup.

Gaji Jokowi tersebut enam kali lebih besar dari gaji tertinggi pegawai negeri sipil (PNS), yaitu sekitar Rp5 juta.

Lebih lanjut, TASPEN membayarkan uang pensiun tersebut mulai 1 November 2024. Uang pensiun disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri TASPEN.

Corporate Secretary TASPEN Henra menyebut pemberian manfaat pensiun kepada Jokowi adalah bentuk penghargaan atas dedikasi dan kepemimpinannya selama menjabat sebagai kepala negara.

"Kami berharap dana pensiun ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Bapak Joko Widodo dalam menjalani masa pensiun dengan nyaman dan tenang. TASPEN berkomitmen untuk memastikan para pensiunan, terutama tokoh-tokoh yang telah berjasa bagi bangsa, mendapatkan layanan terbaik yang menunjang kesejahteraan mereka di masa purnabakti," tuturnya.

Selain manfaat pensiun bulanan, Henra mengatakan seluruh peserta program pensiun TASPEN mendapat beberapa manfaat lainnya seperti Pensiun ke-13, Tunjangan Hari Raya (THR), hingga Program Pensiun Terusan, Pensiun untuk Janda dan Yatim Piatu, serta Uang Duka Wafat jika peserta meninggal dunia.

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan, progres pembangunan landasan pacu (runway) Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) telah tembus lebih dari 70%. Proyek tersebut ditargetkan rampung Februari 2025.

Progres tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra. Saat ini, masih ada pekerjaan pelapisan aspal yang perlu dirampungkan.

"Kita lagi pembangunan (landasan pacu), kita selesaikanmudah-mudahan Februari (2025) selesai," kata Rachman, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Rachman menjelaskan, landasan pacu bandara ini butuh hingga enam lapis aspal. Sedangkan saat ini, lapisan aspalnya baru mencapai empat lapis.

"Sekitar 70% lah (progres landasan pacu).Karena kita masih ada dua lapis lagi aspalyang sedang kita tuntaskan supaya nanti selesai semuanya. Jadi ada 6 lapis aspaldi sana," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya pembangunan Bandara IKN sendiri ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024, dengan runway sepanjang 3000 meter dan luas bangunan terminal 7.350 meter².

Pada Oktober lalu, Menteri Perhubungan yang saat itu masih dijabat oleh Budi Karya Sumadi sempat melaporkan progres pembangunan landasan pacu IKN jelang pendaratan Presiden 2014-2025 Joko Widodo (Jokowi) menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing Business Jet (BBJ) 737-800.

"Alhamdulillah, jika cuaca bagus bisa mempercepat proses pengerjaan landasan pacu. Saat ini, panjang runway sudah mencapai 2.200 meter x 45 meter dan sedang dikerjakan proses penebalan landasan oleh teman-teman Kementerian PUPR," beber Budi Karya, dikutip dari unggahan lewat akun Instagram pribadinya @budikaryas, Senin (7/10/2024).

Sedangkan untuk bangunan bandaranya sendiri, PT Hutama Karya (Persero) melaporkan, progres pembangunan fasilitas di sisi darat Bandara IKN telah mencapai 83,31%.

"Fasilitas sisi daratBandaraIKNyang digarap HK secara keseluruhan mencapai 83,314%," kata EVP Sekretaris Hutama Karya Adjib Al Hakim, kepada detikcom, ditulis Kamis (10/10).

Adjib menjelaskan, saat ini sisa pekerjaan yang tengah dikebut penyelesaiannya meliputi tahap finishing pada gedung VIP, Tower Air Traffic Controller (ATC), dan bangunan penunjang lainnya.

"Proyek pembangunan fasilitas sisi daratBandaraIKNditargetkan selesai pada Desember 2024," ujarnya.

Adapun Hutama Karya sendiri mengerjakan pembangunan fasilitas sisi darat diantaranya pekerjaan infrastruktur (drainase, pedestrian, jalan akses, dan embung), Terminal VVIP dan Terminal VIP yang mengusung desain Perisai Suku Dayak (Talawang) seluas 7.350 m2, Menara Pengawas dan Kantor Administrasi Airnav.

Selanjutnya ada Gedung Administrasi dan Operasional, Gedung PKP-PK, Fasilitas Meteorologi, Bangunan Genset/MPH, Rumah Pompa dan GWT, Kargo,Sewage Treatment Plant(STP), Bangunan TPS Terpadu, Fasilitas Peribadatan, Rumah Dinas tipe 36, 70 dan 120, serta Pos Pemeriksaan Sisi Udara.

Simak juga video: Progres Pembangunan IKN Tembus 87 Persen, Berikut Daftarnya

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Jakarta -

Pemerintah berencana menyetop ekspor sejumlah komoditas mentah seperti konsentrat tembaga. Sebelumnya pelonggaran ekspor diperpanjang sampai 31 Desember 2024, dan mulai disetop mulai 1 Januari 2025.

Dampak dari larangan ekspor itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap akan ada kehilangan penerimaan negara dari bea keluar (BK) ekspor konsentrat tembaga. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani mengatakan sampai saat ini nilai BK ekspor tersebut telah mencapai Rp 10 triliun.

"Dampak kebijakan itu di 2025, kemungkinan tidak mendapatkan BK tembaga lagi. Paling tidak kita catat 2024 sampai saat ini BK tembaga bisa mencapai hampir Rp 10 triliun, dan akan kemungkinan lebih dari Rp 10 triliun," ungkap dia dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Kemudian, Askolani mengatakan jika kebijakan itu diterapkan maka penerimaan dari bea keluar hanya fokus dari Crude Palm Oil (CPO) yang dalam setahun mencapai Rp 5 triliun.

"Tentunya akan melihat ketentuan di ESDM yang akan mengatur. Rencananya di awal Januari 2025 sudah tidak diizinkan lagi ekspor konsentrat tembaga sejalan dengan hilirisasi," ucapnya.

Meski akan kehilangan Rp 10 triliun per tahun dari penyetopan ekspor konsentrat tembaga, Askolani mengatakan hilirisasi komoditas itu akan menambah nilai investasi Indonesia dengan hadirnya smelter. Selain itu hilirisasi juga akan menambah penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Kehilangan BK tembaga dampaknya positif dari aspek lainnya yang lebih luas. Hilirisasi akan menambahkan investasi, tentunya dengan membangun smelter akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menyebabkan PPN dan PPh dari perusahaan. Ketiga, kebijakan itu akan menambah tenaga kerja, kemudian itu yang kita pantau dan kita akan laksanakan di 2025,"pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah memperpanjang izin ekspor lima komoditas mentah seperti, konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda (anoda slime). Kelima komoditas itu diperbolehkan untuk diekspor sampai 31 Desember 2024, tetapi akan dilarang mulai 1 Januari 2025.

Kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso mengatakan tujuan relaksasi ekspor pertambangan yang dilakukan pemerintah agar tercipta industri pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri yang dapat mengekspor produk pertambangan bernilai tambah.

"Relaksasi kebijakan dan pengaturan ekspor atas beberapa komoditas produk pertambangan, seperti konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian berusaha di dalam negeri, menciptakan iklim usaha yang baik, dan meningkatkan ekspor atas produk yang bernilai tambah," ungkap dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/6/2024).

Saksikan juga video: Tony Wenas Optimistis Freeport Jadi Tambang Tembaga Terbesar Dunia

[Gambas:Video 20detik]

(ada/ara)

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menerima uang pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) dari PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) alias Taspen.

Pembayaran manfaat dilakukan mulai 1 November 2024,yang akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri TASPEN.

Jokowi pun mengapresiasi atas pelayanan Taspen tersebut.

"Saya menyampaikan apresiasi atas pelayanan jemput bola yang diberikan oleh TASPEN. Layanannya cepat, terima kasih TASPEN atas komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik," kata Jokowi dalam keterangan tertulis.

Lantas berapa uang pensiun dan Tabungan Hari Tua yang diterima Jokowi?

Besaran yang pensiun dan Tabungan Hari Tua Jokowi diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Wakil Presiden Republik Indonesia.

Mengutip Pasal 6 ayat 2 UU 7/1978, Jokowi berhak menerima uang pensiun setara 100 persen gaji pokok terakhir.

Sebagai informasi gaji Jokowi saat lengser adalah Rp30,2 juta. Dengan begitu, nominal tersebut yang akan didapatkan Jokowi sebagai uang pensiun seumur hidup.

Jumlah tersebut enam kali lebih besar dari gaji tertinggi pegawai negeri sipil (PNS), yakni sekitar Rp5 juta.

Corporate Secretary Taspen Henra mengatakan pemberian manfaat pensiun kepada Jokowi merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kepemimpinannya selama menjabat sebagai kepala negara.

"Kami berharap dana pensiun ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Bapak Joko Widodo dalam menjalani masa pensiun dengan nyaman dan tenang. Taspen berkomitmen untuk memastikan para pensiunan, terutama tokoh-tokoh yang telah berjasa bagi bangsa, mendapatkan layanan terbaik yang menunjang kesejahteraan mereka di masa purnabakti," ujarnya.

Jakarta -

Menteri Pertanian Amran Sulaiman sore kemarin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Amran mengaku dapat beberapa arahan dari Prabowo sebelum orang nomor satu di Indonesia itu melakukan lawatan ke luar negeri beberapa waktu ke depan.

Salah satunya adalah Prabowo meminta 61 bendungan yang sebelumnya sudah dibangun Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bisa segera dioptimalkan kegunaannya untuk melakukan irigasi.

Pekerjaan rumah pemerintah saat ini, kata Amran, adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyambungkan irigasi primer hingga tersier untuk urusan irigasinya.

"Fokus tadi pada irigasi. Bagaimana kita mengoptimalkan bendungan yang 61 agar airnya betul-betul termanfaatkan untuk sawah kita. Ini luar biasa karena ada bendungan kita sudah bangun sebelumnya. Ada 61 unit. Ini tentu kabar baik untuk petani kalau nantinya irigasi primer, sekunder, tersier itu tersambung," tegas Amran usai menemui Prabowo, Kamis (7/11/2024) kemarin.

"Dari bendungan ada namanya irigasi primer, kemudian sekunder, kemudian tersier, ini harus terkoneksi, sehingga airnya termanfaatkan secara optimal," lanjutnya menambahkan.

Selain itu, Prabowo juga menekankan agar proyek optimalisasi lahan rawa yang produktif bisa terus berjalan dengan baik. Kurang lebih, Amran mengatakan, sudah ada 350 ribu hektare lahan yang dioptimalkan.

"Ini bagaimana dioptimalkan dulunya tanam 1 kali, menjadi 2 kali dan 3 kali. Sehingga nanti ada tambahan produksi ke depan. Ini yang kita optimalkan, kita sempurnakan irigasinya, drainasenya, dan seterusnya," sebut Amran.

Dalam catatan detikcom sendiri pemerintahan Presiden Jokowi memang menargetkan pembangunan 61 bendungan selama 10 tahun menjabat.

Namun, hingga Oktober 2024 kemarin, dari total target tersebut, saat ini pembangunan yang sudah terealisasi baru mencapai 53 bendungan, yang mampu mengairi 353 hektare lahan pertanian. Data tersebut pernah dipaparkan Basuki Hadimuljono yang kala itu menjabat sebagai Menteri PUPR.

(hal/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan tentang nasib IKN di tangan Presiden Prabowo.

AHY mengatakan jika Prabowo memiliki fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pusat pemerintahan politik dalam periode empat hingga lima tahun ke depan.

"Beliau menargetkan dalam empat atau lima tahun ke depan itu IKN sebagai pusat pemerintahan politik. Artinya sudah bisa untuk menyelenggarakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif," kata AHY seperti dilansir dari Antaranews.

Menurut AHY, dalam pertemuan itu Presiden Prabowo secara khusus mengingatkan dirinya bahwa pembangunan IKN harus difokuskan sebagai salah satu prioritas infrastruktur penting bagi berjalannya pemerintahan.

Saat ini pembangunan untuk IKN yang sudah hampir rampung ialah fasilitas eksekutif atau untuk kementerian dan lembaga.

Namun fasilitas untuk legislatif dan yudikatif ke depannya juga akan dilengkapi sehingga dalam waktu empat sampai lima tahun seluruh fasilitas penunjang tersebut bisa selesai dikerjakan.

"Nah yang tidak kalah penting secara paralel dan bersamaan nanti adalah untuk gedung dan fasilitas pendukung kerja legislatif dan juga yudikatif, karena bukan hanya kantornya tapi juga perumahan bagi ASN, bagi pendukung, dan semua yang akan secara aktif mengawaki IKN sebagai ibu kota pemerintahan," ujarnya.

Agar lebih terfokus pembangunannya, AHY mengatakan kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinasinya akan merapikan peta jalan pembangunan infrastruktur di IKN.

"Selebihnya untuk gagasan dan ide-ide yang lain tentu bagus, tetapi ada timeline yang harus dirapikan kembali. Artinya supaya tidak terlepas fokus kita untuk menyelesaikan pusat pemerintahan," AHY menutup pernyataannya.

Terkait penyelesaian pembangunan IKN, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengincar peluang investasi swasta dalam upaya mempercepat proses pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

JAKARTA, investor.id - PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (TASPEN) menyerahkan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) di Kota Surakarta, Rabu (6/11/2024). 

Kegiatan penyerahan hak ini diberikan langsung oleh Direktur Operasional TASPEN, Ariyandi, bersama Direktur Keuangan TASPEN, Rena Latsmi Puri, serta Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Jokowi kepada negara.

Besaran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978. TASPEN membayarkan  manfaat Program Pensiun Presiden RI ke-7 mulai 1 November 2024, yang akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri TASPEN. 

Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo mengatakan, menyampaikan apresiasi atas pelayanan jemput bola yang diberikan oleh TASPEN. "Layanannya cepat, terima kasih TASPEN atas komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik," kata Jokowi dalam keterangan resmi dikutip Jumat (8/11/2024).

Pada kesempatan tersebut, TASPEN juga secara simbolis menyerahkan kartu peserta TASPEN kepada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sebagai tanda kepesertaannya dalam program TASPEN. Jokowi memasuki masa purnatugas sebagai Presiden periode 2019–2024, setelah menjalankan amanah sebagai Kepala Negara selama lima tahun, terhitung sejak 1 November 2019 hingga 31 Oktober 2024. 

Penyerahan kartu ini menegaskan bahwa Joko Widodo kini resmi menjadi bagian dari penerima manfaat dari program pensiun TASPEN, yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan para pensiunan ASN dan Pejabat Negara.

Corporate Secretary TASPEN Henra, menyatakan, pemberian manfaat pensiun kepada Presiden ke-7 Joko Widodo merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kepemimpinan beliau selama menjabat sebagai Kepala Negara.

"Kami berharap dana pensiun ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Bapak Joko Widodo dalam menjalani masa pensiun dengan nyaman dan tenang. TASPEN berkomitmen untuk memastikan para pensiunan, terutama tokoh-tokoh yang telah berjasa bagi bangsa, mendapatkan layanan terbaik yang menunjang kesejahteraan mereka di masa purnabakti," paparnya.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) ( Taspen ) menyerahkan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Surakarta, Rabu (6/11). Penyerahan hak itu diberikan langsung oleh Direktur Operasional Taspen, Ariyandi, bersama Direktur Keuangan Taspen, Rena Latsmi Puri, dan Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Jokowi kepada negara.

Besaran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978. Taspen membayarkan manfaat Program Pensiun ke Jokowi mulai 1 November 2024, yang akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"Saya menyampaikan apresiasi atas pelayanan jemput bola yang diberikan oleh Taspen. Layanannya cepat, terima kasih Taspen atas komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik," kata Jokowi melalui keterangan tertulis dari Taspen, dikutip pada Jumat (8/11/2024).

Pada kesempatan tersebut, Taspen juga secara simbolis menyerahkan kartu peserta Taspen kepada Jokowi sebagai tanda kepesertaannya dalam program Taspen.

Corporate Secretary Taspen, Henra, mengatakan penyerahan kartu ini menegaskan Jokowi kini resmi menjadi bagian dari penerima manfaat dari program pensiun Taspen, yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan para pensiunan ASN dan Pejabat Negara.

"Pemberian manfaat pensiun kepada Presiden Joko Widodo merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kepemimpinan beliau selama menjabat sebagai Kepala Negara. Kami berharap dana pensiun ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Bapak Joko Widodo dalam menjalani masa pensiun dengan nyaman dan tenang," kata Henra.

"Taspen berkomitmen untuk memastikan para pensiunan, terutama tokoh-tokoh yang telah berjasa bagi bangsa, mendapatkan layanan terbaik yang menunjang kesejahteraan mereka di masa purnabakti," tambahnya.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (TASPEN) serahkan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) di Kota Surakarta, Rabu (6/11).

Kegiatan penyerahan hak ini diberikan langsung oleh Direktur Operasional TASPEN, Ariyandi, bersama Direktur Keuangan TASPEN, Rena Latsmi Puri, serta Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara.

Besaran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) tersebut di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978. TASPEN membayarkan manfaat Program Pensiun Presiden RI ke-7 mulai 1 November 2024, yang akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri TASPEN.

“Saya menyampaikan apresiasi atas pelayanan jemput bola yang diberikan oleh TASPEN. Layanannya cepat, terima kasih TASPEN atas komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik,” kata Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, TASPEN juga secara simbolis menyerahkan kartu peserta TASPEN kepada Jokowi sebagai tanda kepesertaannya dalam program TASPEN.

Jokowi memasuki masa purnatugas sebagai Presiden periode 2019–2024, setelah menjalankan amanah sebagai Kepala Negara selama lima tahun, terhitung sejak 1 November 2019 hingga 31 Oktober 2024.

Penyerahan kartu ini menegaskan bahwa Jokowi kini resmi menjadi bagian dari penerima manfaat dari program pensiun TASPEN, yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan para pensiunan ASN dan Pejabat Negara.

Corporate Secretary TASPEN Henra menyatakan, pemberian manfaat pensiun kepada Jokowi merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kepemimpinan selama menjabat sebagai Kepala Negara.

“Kami berharap dana pensiun ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Bapak Joko Widodo dalam menjalani masa pensiun dengan nyaman dan tenang. TASPEN berkomitmen untuk memastikan para pensiunan, terutama tokoh-tokoh yang telah berjasa bagi bangsa, mendapatkan layanan terbaik yang menunjang kesejahteraan mereka di masa purnabakti,” ujar Henra melalui siaran persnya, Kamis (7/11).

Sebagai informasi, seluruh peserta program pensiun TASPEN tidak hanya menerima manfaat pensiun bulanan, namun terdapat beberapa manfaat lainnya seperti Pensiun ke-13, Tunjangan Hari Raya (THR), hingga Program Pensiun Terusan, Pensiun untuk Janda dan Yatim Piatu, serta Uang Duka Wafat jika peserta meninggal dunia.

Sebagai pengelola program jaminan sosial untuk ASN dan Pejabat Negara, TASPEN berupaya menjaga kepercayaan dengan menyediakan layanan yang andal dan proaktif.

PT TASPEN senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) berdasarkan prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran, sesuai arahan Menteri BUMN untuk mewujudkan pengelolaan BUMN yang bersih, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

TASPEN berkomitmen untuk amanah dalam mengelola dana peserta ASN dan pensiunan ASN dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada peserta dan seluruh pemangku kepentingan.

Komitmen ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir, yang menekankan pentingnya perusahaan BUMN untuk mendorong produktivitas bisnis yang lebih efisien, terus berinovasi, dan berorientasi pada layanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai GolkarBahlil Lahadalia menunjuk Aburizal Bakrie menjadi Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar periode 2024-2029.

Kemudian, Bahlil memercayakan posisi Dewan Pembina Partai Golkar kepada Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK).

“Dewan Etik Partai Golkar, ketua Ir., H. Aburizal Bakrie. Dewan etik, ketua Prof., M. Hatta. Kemudian, mahkamah partai, ketua Freddy Latumahina,” kata Bahlil saat membacakan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta pada Kamis (7/11/2024) sore.

“Saya pasti membacakan ini dan semua orang lagi menunggu, dewan pembina partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita,” ujarnya melanjutkan.

Diketahui, Aburizal Bakrie atau yang akrab disapa Ical sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar era kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Sementara itu, posisi Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar era kepemimpinan Airlangga diduduki oleh Akbar Tandjung.

Dengan ditunjuknya Aburizal Bakrie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar mematahkan rumor bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bakal bergabung ke Golkar dan menempati jabatan tersebut.

Tidak adanya nama Jokowi tersebut juga dikonfirmasi oleh Bahlil usai membacakan struktur kepengurusan DPP Partai Golkar.

"Sampai dengan hari ini, kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden ke-7 yaitu Bapak Presiden Jokowi tidak dalam kepengurusan, baik dewan kehormatan, dewan pembina maupun dalam struktur. Termasuk, Mas Wapres (Gibran),” kata Bahlil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengeklaim banyak kadernya yang memberi aspirasi agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bergabung menjadi kader Partai Pohon Beringin.

"Kalau itu aspirasi banyak," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (7/11/2024).

Menteri ESDM itu mengatakan bahwa Jokowi merupakan tokoh bangsa.

Akan tetapi, menurutnya, tidak semua aspirasi bisa diterima, termasuk menjadikan Jokowi kader Partai Golkar.

Nama Jokowi pun tak ada dalam daftar kepengurusan Partai Golkar yang dibacakan Bahlil hari ini.

"Pak Presiden ini kan Bapak Presiden yang ketujuh ini kan pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Tidak semua aspirasi kan bisa diterima," ucap Bahlil.

Bahlil menekankan bahwa Golkar adalah partai terbuka yang menerima siapa pun yang ingin menjadi bergabung masuk partainya

Bahlil juga mencontohkan dirinya yang merupakan keturunan suku Papua, tetapi kini bisa memimpin Partai Golkar.

"Jadi siapa saja karena Golkar ini kan inklusif. Tidak mengenal suku. Tidak mengenal agama. Tidak mengenal asal dari mana. Selama dia warga negara Indonesia yang sudah berusaha dengan senang hati kalau mau jadi kader Partai Golkar," ujar Bahlil.

Sebagai informasi, isu Jokowi akan merapat ke Golkar sudah lama beredar.

Isu ini santer muncul di awal 2024 dan kembali menguat di tengah-tengah pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XI Golkar, pertengahan Agustus lalu.

Pada Munas XI Golkar, politikus Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan, ada aspirasi untuk menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar tahun 2024-2029.

Aspirasi itu, kata Ali Ngabalin, berkembang dari para pengurus Golkar di tingkat daerah. Saat itu, Jokowi diusulkan menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

"Di forum ini juga ya, iya ini sekarang yang aspirasi sedang terus berkembang dan baik dari daerah-daerah yang ada di forum Munas ini adalah meminta kesediaan Bapak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar untuk 2024-2029," ujar Ngabalin di Jakarta Convention Center, Selasa (20/8/2024) malam.

"Setuju belum setuju, urusan belakang itu," kata dia.