Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 183 tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Beleid tersebut diundangkan pada 5 November 2024.

Pasal 1 Perpres tersebut menyebutkan, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup. BPLH dipimpin oleh kepala.

"BPLH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden," tulis Pasal 2 ayat (1) dikutip Rabu (6/11).

Dalam melaksanakan tugas, BPLH menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebljakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Lalu, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusalan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Kemudian pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPLH.

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPLH. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPLH dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPLH.

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Hashim Djojohadikusumo sebagai utusan khusus menghadiri perundingan mengenai iklim yakni Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP29 UNFCCC). Perundingan itu akan diselenggarakan di Baku, Azerbaijan pada 11-22 November.

"Saya telah ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai utusan khusus beliau, utusan khusus Presiden untuk Indonesia pada konferensi COP 29 ini," kata Hashim di Kementerian Kehutanan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Hari ini, dirinya telah mengadakan rapat persiapan untuk persiapan perundingan tersebut. Menteri yang hadir antara lain, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

"Saya kira semakin mateng, kita bikin masak-masak, dan saya optimis, tujuan dari Pemerintah Indonesia akan tercapai," terangnya.

Hashim mengatakan surat utusan itu baru ditandatangani Prabowo hari ini. "Saya dengar surat penunjukan saya hari ini ditandatangani pak Prabowo. (Akan dilantik?) Nggak ada, saya bekerja aja nggak usah upacaralah," lanjutnya.

Kemudian, terkait perdagangan karbon, Hashim mengatakan juga akan dipromosikan di dunia internasional. Menurutnya pendapatan negara dari perdagangan karbon berpotensi sangat besar.

"Dari 2018-2020 sudah dihitung, kita bisa dapat suatu menawarkan kepda dunia, kurang lebih 577 juta ton karbon dioksida. Untuk itu 3 tahun, sedang dihitung sekarang 2021-2023 kurang lebih 600 juta ton. Jadi ini nanti ditawarkan oleh Pak Menteri kepada dunia internasional. Kontribusi nilai lumayan US$ 10 per ton. Saya sampaikan potensi penerimaan negara tambahan di luar APBN Rp 190 triliun," terangnya.

Sementara, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan adapun tugas utama Indonesia menghadiri perundingan itu untuk membahas bagaimana konsen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.

"Kemudian juga upaya-upaya kita kemudian memacu peningkatan semua sektor di dalam penurunan emisi gas rumah kaca, salah satunya dari karbon trading juga sedang kita bangun. Arahan Pak Hashim dan Bu Dirjen kemudian akan menjajaki beberapa negara potensial contributor untuk bicara hal ini, itu misi-misi yang kita bawa di antaranya," terangnya.

Selain itu, dalam perundingan tersebut juga akan menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam menekan kenaikan suhu pada 1,5 derajat celcius. Hanif mengatakan dokumen terkait komitmen Indonesia itu tertuang dalam dokumen iklim Second Nationally Determined Contribution (NDC).

"Second NDC telah maju ke Pak Presiden, nanti akan mendapatkan arahan dari pak Presiden untuk kemudian kami submit ke UNFCC. Jadi ini adalah komitmen kita 2030-2035," pungkasnya.

Sebagai informasi, COP adalah konferensi yang diselenggarakan oleh United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Konferensi itu mempertemukan negara-negara dari seluruh dunia untuk membahas isu-isu perubahan iklim dan mencari solusi bersama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. (ada/ara)