Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 183 tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Beleid tersebut diundangkan pada 5 November 2024.

Pasal 1 Perpres tersebut menyebutkan, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup. BPLH dipimpin oleh kepala.

"BPLH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden," tulis Pasal 2 ayat (1) dikutip Rabu (6/11).

Dalam melaksanakan tugas, BPLH menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebljakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Lalu, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusalan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Kemudian pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPLH.

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPLH. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPLH dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPLH.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyebut pemerintah Prabowo-Gibran akan komitmen mengurangi emisi karbon dan akan tancap gas meningkatkan perdagangan karbon di Indonesia.

Asal tahu saja, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mau membentuk badan khusus yakni, Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK). Roro juga mengatakan bahwa akan ada diskusi lebih lanjut dengan Menteri Perdagangan terkait perdagangan karbon ini.

"Ini salah satu yang agak menarik, yang nanti insya Allah saya ingin berkomunikasi juga dengan Pak Menteri mengenai perdagangan karbon. Ini menarik juga karena kita punya komitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 32%" kata Esti di Kementerian Perdagangan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

"Di tahun 2030 kita punya nationally determined contribution di Indonesia. Siapa tahu ini merupakan sesuatu hal yang patut kita sinergikan ke depannya," sambungnya.

Diketahui, Nationally Determined Contribution (NDC) merupakan komitmen yang ditetapkan secara nasional yang dibuat oleh negara-negara pihak yang meratifikasi Persetujuan Paris (Paris Agreement) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai tujuan iklim global.

Roro juga menerangkan bahwa pada dasarnya pemerintah mempunyai semangat untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo selalu menekankan mengenai peningkatan pertumbuhan ekonomi 8%.

"Saat itu juga ada bonus demografi yang saat ini kita hadapi bersama, sekitar 68% hingga 70% dari total penduduk Republik Indonesia itu dari kalangan produktif. Jadi mudah-mudahan itu sendiri bisa menjadi fondasi dari setiap kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam negeri," tutupnya.