Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) memutuskan untuk merelokasiBase Transceiver Station(BTS) di wilayah kahar, imbas tidak adanya jaminan keselamatan para pekerja.

Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar mengatakan bahwa membangun BTS memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama di wilayah kahar yang penuh dengan risiko keselamatan pekerja.

“Dengan berat hati kami memohon maaf karena berencana untuk merelokasi BTS di wilayah kahar karena tidak ada jaminan keselamatan. Dari 623 BTS di wilayah kahar, 140 BTS sudah selesai terbangun,” kata Fadhilah dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

Fadhilah menjelaskan bahwa membangun BTS berbeda dengan akses internet. Untuk membangun BTS, lanjut dia, memerlukan lahan.

Di sisi lain, Fadhilah menerangkan bahwa akses internet tidak memerlukan lahan, melainkan membutuhkan konfirmasi wilayah yang dibangun tidak ada akses internet, tidak ada fixed broadband, dan harus dialiri listrik.

Lebih lanjut, Fadhilah meminta dukungan pemerintah daerah untuk membantu Bakti dalam pengajuan lokasi pembangunan yang valid. Meski adanya relokasi, Fadhilah meminta agar semua kantor utama harus terpasang aliran listrik.

Apalagi, tahun ini BAKTI akan membangun 20.000 titik akses internet di layanan publik menggunakan RTGS (Remote Terminal Ground Segment) SATRIA-1. Adanya RTGS ini dapat mewujudkan digitalisasi dalam memberikan pelayanan publik yang efisien dan efektif.

Sementara itu, Bakti juga telah menggandeng pemerintah daerah (pemda) dari 30 kabupaten di Indonesia dalam penandatanganan dokumen pinjam pakai lahan BTS Bakti yang belum terselesaikan.

Kerja sama dengan 30 kabupaten yang dimaksud antara lain Kabupaten Paniai, Deiyai, Pulau Taliabu, Seram Bagian Barat, Melawi, Nunukan, Lamandau, Nias Barat, Kaimana, Boven Digoel, Tambrauw, Sorong, Halmahera Barat, Pulau Morotai, Kupang, Flores Timur, Timor Tengah Utara, Alor, Buru, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Puncak Jaya, Sorong Selatan, Jayawijaya, Raja Ampat, Seram Bagian Timur, Manokwari, Maluku Tengah, Donggala, dan Buol.

Seperti diketahui, Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun telekomunikasi dari pinggiran.

Fadhilah menjelaskan bahwa pembangunan BTS merupakan salah satu pilar utama dalam program pemerataan infrastruktur telekomunikasi. Tercatat, Bakti telah membangun 1.682 BTS 4G USO dan 4.995 BTS 4G dari target 5.618 site.