Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menyelesaikan pembangunan 559 stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS) di daerah kahar. Tersisa 71 BTS lagi yang belum dibangun.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha Bakti Yulis Widyo Marfiah mengaku penyelesaian pembangunan 630 BTS di lokasi kahar memiliki tantangan yang utamanya karena keamanan dan kondisi geografis di daerah kahar.

“Terkait dengan update dari kondisi lokasi kahar [pembangunan] 630 [BTS], alhamdulillah tim infrastruktur di Bakti telah menyelesaikan dan sisanya kurang lebih 71 lokasi. Jadi yang 559 [BTS] lokasi itu alhamdulillah sudah selesai penyediaannya,” kata Yulis dalam acara Bisnis Indonesia Forum bertajuk Pemerataan Internet di Daerah 3T pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Dengan demikian, Yulis menuturkan bahwa sebanyak 71 lokasi masih belum selesai. Namun, lanjut dia, Bakti menyatakan ketika material on site, pihaknya meminta pendampingan keamanan, baik melalui TNI maupun Polri.

“Terkait dengan yang belum ada material on site, kita coba untuk merelokasi, terutama kita juga koordinasi dengan industri, dalam hal ini operator seluler,” ungkapnya.

Yulis menyampaikan bahwa Kemenkominfo melalui Bakti mencatat sebanyak 4.998 lokasi BTS 4G telah on air. Sedangkan targetnya adalah 5.618 lokasi BTS 4G.

Sepakat, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan bahwa kendala dari pembangunan BTS di daerah kahar adalah masalah keamanan. Imbasnya, masih ada sejumlah proyek yang belum diselesaikan Bakti.

“Karena kendala dari kahar, karena keamanan. Mungkin perlu komunikasi dengan Bupati,” katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis, secara keseluruhan terdapat 6.677 titik BTS di Indonesia. Di mana, BTS 4G merupakan jaringan yang mendominasi. Perinciannya, terdapat 1.682 titik BTS USO dan 4.995 titik BTS 4G.

Kemudian, untuk BTS USO 4G dan 2G yang tersebar di 1.682 titik, antara lain Indosat sebanyak 164 titik, Telkomsel sebanyak 1.158 titik, serta XL Axiata sebanyak 360 titik.

Sementara itu, untuk BTS 4G yakni Telkomsel 4.870 titik dan XL Axiata sebanyak 125 titik. Adapun, untuk BTS 2G only hanya tersisa 3 unit yang merupakan bagian dari BTS USO.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan tingkat pengguna internet di daerah tertinggal mencapai 82,6% pada 2024 atau sebanyak 8,1 juta pengguna.

Adapun, data ini berasal dari hasil survei Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal dan profil pasar ISP di Indonesia hasil kerja sama APJII dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo.

“Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, 82,6% penduduk di daerah tertinggal telah terhubung dengan internet,” kata Sekretaris Umum Zulfadly Syam di Gedung Cyber, Selasa (17/9/2024).

Adapun, dari angka 82,6% tersebut Zulfadly menyampikan bahwa total masyarakat daerah tertinggal yang terhubung dengan internet sebanyak 8.114.273 pengguna.

Angka ini, mengacu kepada data yang dikeluarkan pemerintah bahwa total penduduk yang berada di daerah tertinggal sebanyak 9.823.575 jiwa.

“Pada tahun 2024, diperkirakan 82,6% penduduk daerah tertinggal, sekitar 8.114.273 pengguna dari total 9.823.575 jiwa, telah memiliki akses internet. Angka ini mencakup Kabupaten Nunukan dan Kepulauan Talaud,” ujarnya.

Di sisi lain, Zulfadly menuturkan bahwa masih terdapat 17,4% masyarakat di daerah tertinggal yang belum memiliki akses internet.

Maka dari itu, Zulfadly menyampaikan hal tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi pihaknya dan juga pemerintah.

“Namun demikian, masih ada 17,4% masyarakat yang belum memiliki akses internet, dan ini merupakan tantangan besar yang harus kita atasi bersama,” ucap Zulfadly.

Zulfadly pun mencatat, terdapat 3 alasan tertinggi masyarakat daerah tertinggal memakai internet. Pertama, karena ingin mengakses sosial media, mengakses informasi berita, dan mengakses konten hiburan.

Perlu diketahui, APJII dan BAKTI Kominfo meluncurkan hasil survei Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal dan profil pasar ISP di Indonesia.

Survei ini bertujuan untuk memperoleh wawasan mendalam tentang tantangan dan peluang pengembangan infrastruktur internet di daerah tertinggal, serta memberikan gambaran mengenai kondisi dan kebutuhan penyedia layanan internet (ISP) di pasar Indonesia.

Survei ini melibatkan 1.950 responden dari 64 kabupaten di daerah tertinggal, serta 322 ISP.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo berupaya keras untuk memangkas kesenjangan digital di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dan memberdayakan masyarakat sekitar dengan infrastruktur internet yang dihadirkan.

Kepala Divisi Pengadaan BAKTI Kominfo Gumala Warman mengatakan upaya memangkas kesenjangan digital di daerah rural dilakukan melalui pembangunan infrastruktur seperti BTS 4G, jaringan serat optik, dan satelit.

Bakti telah membangun infrastruktur base transceiver station (BTS) di 1.665 lokasi menggunakan kontribusi Universal Service Obligation (USO), serta di 4.995 lokasi menggunakan bauran pembiayaan. Keseluruhan pemancar sinyal tersebut dibangun di daerah 3T.

Bakti, kata Gumala, juga membangun dan menyediakan layanan internet berbasis serat optik, satelit dan radio link yang terdapat di 18.697 titik layanan publik di seluruh Indonesia.

“Kemudian, jaringan fiber optik juga sepanjang 12.229 km yang dinamakan Palapa Ring merupakan proyek telekomunikasi pemerintah pertama yang menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha,” kata Gumala Warman dalam literasi digital Empowern3T, Embrace the Digital age Lead the Change di Auditorium Universitas Pattimura, Selasa (17/2024).

Untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau serat optik dan radio link, Bakti mengoptimalkan Satelit High Throughput Satellite (HTS) Satria yang dinamakan Satria 1 dengan kapasitas sebesar 150 Gbps.

Satria, kata Gumala, telah diluncurkan pada 19 Juni 2023 dan beroperasi pada 2 Januari 2024.

Dalam pemaparannya, Gumala mengungkapkan masih banyaknya kendala atau tantangan dibalik masifnya pembangunan akses telekomunikasi di daerah 3T.

Kondisi geografis, kata Gumala menjadi kendala utama dalam mengembangkan akses telekomunikasi. Sebab, daerah 3T seringkali memiliki medan yang berat, seperti pegunungan, hutan belantara, pulau-pulau kecil terpencil.

“Kondisi ini membuat pembangunan telekomunikasi menjadi lebih sulit dan mahal. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan SDM juga menjadi penghambat banyak daerah 3T yang belum memiliki akses listrik dan jalan yang memadai,” ucap Gumala.

Perbesar

Selain membangun infrastruktur telekomunikasi, BAKTI Kemenkominfo juga memiliki tujuan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar melek digital.

Melalui program literasi digital Empowern3T, Embrace the Digital age Lead the Change, Bakti berupaya untuk turut terlibat dalam memberdayakan masyarakat, tidak hanya membangun infrastruktur telekomunikasi.

“Maka kami menyambut baik kegiatan ini dan yakin bahwa akan banyak manfaat yang bisa dipetik untuk bekal mendapat manfaat dari ruang digital. Terima kasih pada para mitra, penyelenggara, panitia, harian Bisnis Indonesia, dan juga Universitas Pattimura,” tutup Gumala.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada eks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Elvanno Hatorangan.

Elvanno Hatorangan dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum turut serta dalam dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 yang dikelola Bakti Kemenkominfo.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Elvanno Hatorangan dengan pidana penjara selama enam tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Elvanno dinilai telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain pidana penjara, Elvanno Hatorangan juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider empat bulan kurungan. PPK Bakti Kemenkominfo itu juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 2,4 miliar subsider tiga tahun kurungan.

Atas putusan ini, Elvanno dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI sama-sama menyatakan pikir-pikir. Kedua pihak memiliki waktu tujuh hari untuk menyatakan sikap atas putusan tersebut.

Dalam perkara ini, Elvanno Hatorangan didakwa turut serta telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,32 triliun.

Elvanno selaku Pejabat Pembuat Komitmen diduga telah memanipulasi kajian untuk proyek BTS 4G seolah-olah dapat diselesaikan 100 persen apabila diberikan waktu perpanjangan. Namun, setelah waktu perpanjangan itu diberikan, nyatanya pekerjaan proyek strategis nasional ini tidak juga selesai.

Dalam kasus ini, Kejagung telah membawa belasan orang menjadi terdakwa dan diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mereka adalah eks Dirut Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif; eks Menkominfo Johnny G Plate; eks Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak.

Kemudian, eks Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto; eks Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan eks Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Berikutnya, eks Kepala Hudev UI, Moh. Amar Khoerul Umam; Direktur Utama (Dirut) PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki, dan Direktur Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama.

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi, dan seorang swasta bernama Sadikin Rusli yang menjadi terdakwa juga telah diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) memutuskan untuk merelokasiBase Transceiver Station(BTS) di wilayah kahar, imbas tidak adanya jaminan keselamatan para pekerja.

Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar mengatakan bahwa membangun BTS memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama di wilayah kahar yang penuh dengan risiko keselamatan pekerja.

“Dengan berat hati kami memohon maaf karena berencana untuk merelokasi BTS di wilayah kahar karena tidak ada jaminan keselamatan. Dari 623 BTS di wilayah kahar, 140 BTS sudah selesai terbangun,” kata Fadhilah dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

Fadhilah menjelaskan bahwa membangun BTS berbeda dengan akses internet. Untuk membangun BTS, lanjut dia, memerlukan lahan.

Di sisi lain, Fadhilah menerangkan bahwa akses internet tidak memerlukan lahan, melainkan membutuhkan konfirmasi wilayah yang dibangun tidak ada akses internet, tidak ada fixed broadband, dan harus dialiri listrik.

Lebih lanjut, Fadhilah meminta dukungan pemerintah daerah untuk membantu Bakti dalam pengajuan lokasi pembangunan yang valid. Meski adanya relokasi, Fadhilah meminta agar semua kantor utama harus terpasang aliran listrik.

Apalagi, tahun ini BAKTI akan membangun 20.000 titik akses internet di layanan publik menggunakan RTGS (Remote Terminal Ground Segment) SATRIA-1. Adanya RTGS ini dapat mewujudkan digitalisasi dalam memberikan pelayanan publik yang efisien dan efektif.

Sementara itu, Bakti juga telah menggandeng pemerintah daerah (pemda) dari 30 kabupaten di Indonesia dalam penandatanganan dokumen pinjam pakai lahan BTS Bakti yang belum terselesaikan.

Kerja sama dengan 30 kabupaten yang dimaksud antara lain Kabupaten Paniai, Deiyai, Pulau Taliabu, Seram Bagian Barat, Melawi, Nunukan, Lamandau, Nias Barat, Kaimana, Boven Digoel, Tambrauw, Sorong, Halmahera Barat, Pulau Morotai, Kupang, Flores Timur, Timor Tengah Utara, Alor, Buru, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Puncak Jaya, Sorong Selatan, Jayawijaya, Raja Ampat, Seram Bagian Timur, Manokwari, Maluku Tengah, Donggala, dan Buol.

Seperti diketahui, Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun telekomunikasi dari pinggiran.

Fadhilah menjelaskan bahwa pembangunan BTS merupakan salah satu pilar utama dalam program pemerataan infrastruktur telekomunikasi. Tercatat, Bakti telah membangun 1.682 BTS 4G USO dan 4.995 BTS 4G dari target 5.618 site.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menguatkan vonis dan hukuman terdakwa korupsi Johnny Gerard Plate (JGP). Dalam putusan kasasinya, Senin (8/7/2024), majelis hakim agung menolak upaya hukum terakhir ajuan mantan menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) tersebut terkait dengan kasus korupsi pembangunan BTS 4G Bakti Kemenkominfo.

Dengan putusan tersebut, politikus Partai Nasdem itu tetap dipidana 15 tahun penjara. "Tolak kasasi terdakwa dan JPU (Jaksa Penuntut Umum)," begitu putusan kasasi MA yang disalin Republika.co.id dari laman resmi Kepaniteraan MA, Selasa (9/7/2024).

Bahkan dalam putusan kasasi tersebut, hakim MA malah memperbaiki putusan peradilan sebelumnya terkait aset sitaan dari Johnny Plate. "Dengan perbaikan sekadar barang bukti, berupa satu mobil Landrover Nomor Polisi B 10 HAN, dirampas untuk negara, dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa," kata putusan tersebut.

Juru Bicara MA Soeharto saat dikonfirmasi Republika.co.id, membenarkan putusan tersebut. Dia menerangkan, dari salinan putusan disebutkan kasasi tersebut diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim Soesilo dengan anggota masing-masing Hakim Sinintha Yuliansih Sibarani, dan Hakim Yanto.

Menurut dia, putusan kasasi tersebut dibacakan dan dipublikasikan pada selasa (9/72024). Dengan putusan kasasi tersebut, kasus korupsi yang menyeret Johnny Plate sudah inkrah dan akan segera dieksekusi.

Kasus korupsi dalam pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo menyeret belasan orang sebagai tersangka dan terdakwa ke pengadilan. Johnny Plate merupakan terdakwa dengan jabatan publik tertinggi sebagai menteri.

Di pengadilan tingkat pertama, majelis hakim PN Tipikor Jakarta memvonis bersalah mantan sekjen DPP Partai Nasdem karena terbukti menerima uang sedikitnya Rp 7,4 miliar terkait pembangunan dan penyediaan 4.200 menara telekomunikasi di seluruh wilayah terpencil di Indonesia. Atas vonis tersebut, majelis hakim tingkat pertama menghukumnya dengan pidana 15 tahun penjara.

Pengadilan tingkat pertama juga menghukum Johnny Plate dengan denda Rp 1 miliar. Johnny Plate sempat melawan putusan tersebut dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Namun majelis hakim tingkat dua tersebut tetap menguatkan putusan PN Tipikor.

Bahkan dalam putusan banding, majelis hakim tinggi menambahkan hukuman denda pengganti kerugian negara sebesar Rp 16,1 miliar dan 10 ribu dolar AS subsider lima bulan kurungan.