Bisnis.com, JAKARTA - PT Balai Pustaka (Persero) ternyata sempat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 50% karyawannya pada Maret 2024.

Direktur Utama Balai Pustaka Achmad Fachrodji mengatakan Perseroan memangkas jumlah karyawan yang berkaitan dengan percetakan. Untuk memenuhi hak-hak pekerjanya, Balai Pustaka mendapat bantuan dari Danareksa.

“Kemarin untuk mengurangi karyawan yang terkait percetakan kan harus dikurangi, itu dibantu Danareksa,” ungkap Achmad dalam konferensi pers, dikutip Kamis (25/7/2024).

Meski sempat memangkas jumlah karyawannya, Achmad optimistis Menteri BUMN Erick Thohir tidak akan menutup perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan, percetakan, dan multimedia itu. Dia meyakini, Balai Pustaka akan terus melejit kedepannya seiring adanya sejumlah proyek yang digarap seperti percetakan buku dan film.

Mengenai PHK yang dilakukan Balai Pustaka, Achmad menyebut bahwa efisiensi telah dilakukan pada Maret 2024 di mana sekitar 50% dari total karyawan Balai Pustaka dirumahkan.

“Hanya sedikit, 60 orang yang di layoff, 50% lah [dari total karyawan],” ujarnya.

Adapun Perseroan telah menyelesaikan kewajibannya melalui golden shake. Pesangon yang diberikan, kata dia, mencapai tiga kali lipat dari masa jabatan karyawan.

Balai Pustaka tahun ini akan memasuki usia 107 tahun. Melansir laman resminya, Perseroan didirikan pada 22 September 1917 sebagai kelanjutan Commisie voor Inlandsche Scool en volklechtuur yang dibentuk 14 September 1908.

Kala itu, berbagai buku dan majalah diterbitkan dalam berbagai bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Madura, Batak, Aceh, Bugis, dan Makassar, dan ditulis dalam bahasa Melayu, Latin, Jawa, maupun Arab. Balai Pustaka juga terbit dalam bahasa Melayu.

Setidaknya, sebanyak 2.800 Taman Baca Rakyat telah didirikan oleh Balai Pustaka sebelum Indonesia merdeka.

Pada 1963, Balai Pustaka kemudian berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) Balai Pustaka dengan tetap berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Selanjutnya di 1985, PN Balai Pustaka bertransformasi menjadi Perusahaan Umum (Perum) Balai Pustaka. Pada 2022, PT Balai Pustaka resmi menjadi anggota Holding PT Danareksa (Persero).

Hal ini sesuai PP No. 7/2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 143/KMK.06/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)

---------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PT Balai Pustaka telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 65 karyawan. Sebagai perusahaan pelat merah, Balai Pustaka telah melalui perjalanan panjang.

Dikutip dari laman resminya, Kamis (25/7/2024), Balai Pustaka resmi berdiri pada 22 September 1917 sebagai kelanjutan Commisie voor Inlandsche Scool en Volklechtuur (Komisi Bacaan Rakyat) yang dibentuk 14 September 1908. Dengan demikian, Balai Pustaka telah berumur 107 tahun pada tahun ini, atau seabad lebih.

Terdapat beberapa momen penting dalam perjalanan Balai Pustaka hingga sejauh ini. Pada 14 September 1908, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mendirikan Commisie voor de Inlandsche School en Volkslectuur (Komisi Bacaan Rakyat). Komisi ini bertugas memilih bacaan yang sesuai dan layak untuk kaum pribumi.

Lalu, pada 13 Oktober 1910 terbit keputusan pendirian perpustakaan untuk menyebarkan buku-buku kepada masyarakat. Perpustakaan tersebut diberi nama Taman Poestaka. Selain melalui perpustakaan, penyebaran karya Komisi dilakukan dengan penjualan yang dikelola Depot van Leermiddelen dan truk-truk kecil sebagai toko buku berjalan hingga ke desa-desa di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.

Komisi Bacaan Rakyat bertransformasi menjadi Balai Poestaka karena dianggap sukses pada 22 September 1917. Tidak hanya mengumpulkan, tetapi juga mencetak dan menerbitkan bahan bacaan. "DA Rinkes dipercaya sebagai pimpinan pertama Balai Pustaka. Tanggal ini diperingati sebagai hari lahir Balai Pustaka. Buku-buku yang diterbitkan Balai Pustaka beraneka ragam topik dan bahasa," bunyi keterangan di laman tersebut.

Selanjutnya, pada tahun 1942 atau periode pendudukan Jepang, Balai Pustaka diubah namanya menjadi Gunseikanbu Kokumin Tosyokyoku (Biro Pustaka Rakyat, Pemerintah Militer Jepang). Balai Pustaka pada periode ini memiliki peran penting dalam proses transformasi penerjemahan Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia.

Di tahun 1963, Balai Pustaka berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) Balai Pustaka dengan tetap berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu, pada tahun 1975, Balai Pustaka berhasil memproduksi buku sebanyak 1 juta eksemplar.

Status perusahaan berubah lagi pada tahun 1985. PN Balai Pustaka berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Balai Pustaka.

Pada tahun 1990, Balai Pustaka menjadi penerbit buku-buku pelajaran sekolah sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0689/M/1990 tentang Hak Penerbitan Buku Pelajaran dan Buku Bacaan, baik SD, SMP, maupun SMA seluruh Indonesia.

Kemudian, di tahun 2013 Balai Pustaka meluncurkan Balai Pustaka eBookstore. Proses transformasi digitalisasi atau multi media mulai dilakukan.

"Konten pendidikan dan sastra budaya mulai dikemas dalam bentuk e-book, animasi, layar lebar, e-library," bunyi keterangan tersebut.

Singkatnya, pada tahun 2022, PT Balai Pustaka resmi menjadi anggota holding PT Danareksa (Persero). Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa.

Kemudian, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 143/KMK.06/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) dengan pengalihan seluruh saham seri B milik Negara RI pada Perseroan kepada PT Danareksa (Persero) untuk dijadikan sebagai tambahan penyertaan modal Negara RI pada PT Danareksa (Persero) sebanyak 99% kepemilikan saham dan 1 lembar saham seri A Dwiwarna kepemilikan pemerintah Republik Indonesia.

Direktur Utama Balai Pustaka Achmad Fachrodji mengatakan, perusahaan melakukan PHK terhadap 65 karyawan. Langkah tersebut diambil sejalan dengan perubahan bisnis perusahaan.

"Balai Pustaka telah diarahkan oleh Menteri BUMN dan Induk Holding Danareksa sebagai Intellectual Property Licensing Company. Berarti harus mengurangi kegiatan percetakannya," katanya.

Dia menerangkan, jumlah karyawan percetakan sebelumnya cukup besar. Dia mengatakan, hal itu membuat biaya perusahaan tinggi. Sementara, Intellectual Property Licensing Company merupakan industri kreatif. Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan restrukturisasi pada Sumber Daya Manusia (SDM). "Sebelum ini karyawan yang terkait percetakan jumlahnya cukup besar sehingga fix costnya tinggi. Padahal IP Licensing Company lebih bersifat sebagai creative industry, sehingga diperlukan restrukturisasi SDM," katanya.

Lihat juga Video 'Elon Musk Menang Sengketa Pesangon Eks Pegawai Twitter':

[Gambas:Video 20detik]

PT Balai Pustaka telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 65 karyawan. Langkah tersebut diambil sejalan dengan perubahan bisnis perusahaan.

"Balai Pustaka telah diarahkan oleh Menteri BUMN dan Induk Holding Danareksa sebagai Intellectual Property Licensing Company. Berarti harus mengurangi kegiatan percetakannya," kata Direktur Utama Balai Pustaka Achmad Fachrodji kepada detikcom, Kamis (25/7/2024)

Dia menerangkan, jumlah karyawan percetakan sebelumnya cukup besar. Dia mengatakan, hal itu membuat biaya perusahaan tinggi.

Sementara, Intellectual Property Licensing Company merupakan industri kreatif. Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan restrukturisasi pada Sumber Daya Manusia (SDM).

"Sebelum ini karyawan yang terkait percetakan jumlahnya cukup besar sehingga fix costnya tinggi. Padahal IP Licensing Company lebih bersifat sebagai creative industry, sehingga diperlukan restrukturisasi SDM," katanya.

Dengan adanya pengurangan karyawan tersebut, jumlah karyawan saat ini menjadi 15 orang. Namun, jumlah itu belum termasuk alih daya atau outsourcing.

"Sementara tidak lebih dari 15. Belum termasuk outsourcing," ungkapnya.