Jakarta -

Salah satu raksasa otomotif asal Jepang, Nissan, akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 9.000 karyawan di seluruh dunia. Langkah PHK massal ini dimaksudkan untuk mengurangi produksi global imbas sepinya penjualan mobil perusahaan di China dan Amerika Serikat.

Melansir Reuters, Sabtu (9/11/2024), jumlah pemangkasan ini kurang lebih setara 6,7% dari total karyawan perusahaan di seluruh dunia yang mencapai 133.580 orang. Melalui pemangkasan itu Nissan dapat menurunkan kapasitas produksi global perusahaan hingga 20%.

Di luar itu pemangkasan ini menjadi lebih penting untuk dilakukan Nissan guna mengurangi beban biaya sebesar US$ 2,6 miliar atau Rp 40,74 triliun (kurs Rp 15.672/dolar AS) pada tahun fiskal 2024 ini di tengah kemerosotan penjualan di China dan AS tersebut.

Lebih lanjut, Nissan juga memangkas prospek laba tahunannya sebesar 70% menjadi 150 miliar yen atau US$ 975 juta (Rp 15,28 triliun). Ini merupakan kedua kalinya mereka menurunkan perkiraan tersebut tahun ini.

Kondisi ini terjadi lantaran penjualan Nissan mengalami penurunan yang cukup drastis di Negeri Tirai Bambu imbas dominasi produsen mobil listrik BYD dan brand lokal lainnya di kawasan itu.

Namun masalah yang lebih serius bagi Nissan mungkin terjadi di AS, di mana mereka tidak memiliki produk mobil hybrid yang mampu bersaing di pasar Negeri Paman Sam itu. Kondisi ini berbeda dengan rival perusahaan asal Jepang, Toyota yang berhasil menerima lonjakan permintaan mobil hybrid.

"Nissan salah mengartikan permintaan mobil hybrid di Amerika Serikat. Kami tidak memperkirakan HEV (Hybrid Electric Vehicle) akan meningkat secepat ini," kata CEO Makoto Uchida dalam konferensi pers.

"Kami mulai memahami tren ini menjelang akhir tahun fiskal lalu," jelasnya seraya menambahkan bagaimana perusahaan gagal dalam membuat beberapa perubahan pada model inti kendaraan hibrida miliknya sehingga tertinggal di pasar AS.

(hns/hns)

Reporter: Adi Wikanto, Arif Ferdianto | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex dinyatakan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga Semarang. Lalu, bagaimana nasib investor saham yang mengoleksi saham SRIl?

Putusan pailit Sritex tercantum dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Sritex pailit karena masalah utang.

Dilansir dari Kompas.com, pemohon dari perkara ini adalah PT Indo Bharta Rayon. Sementara, perkara tersebut mengadili para termohon yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Para termohon tersebut dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada para pemohon berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022. "Menyatakan bahwa para termohon (termasuk Sritex) pailit dengan segala akibat hukumnya," bunyi petitum perkara tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Merujuk Laporan Keuangan Konsolidasi Interim 30 Juni 2024, total utang Sritex mencapai US$ 1,597 miliar atau sekitar Rp 25 triliun (kurs Rp 15.600). Jika dirinci, utang jumbo yang ditanggung Sritex ini meliputi utang jangka pendek sebesar US$ 131,41 juta, dan utang jangka panjang US$ 1,46 miliar.

Untuk utang jangka panjang, porsi terbesar adalah utang bank yang mencapai US$ 809,99 juta, lalu disusul utang obligasi sebesar US$ 375 juta.

Di sisi lain, aset perusahaan juga mengalami penurunan. Per 30 Juni 2024, perusahaan mencatatkan aset US$ 617,33 juta, menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni US$ 648,98 juta.

Dengan demikian, jumlah aset perusahaan di Sukoharjo, Jawa Tengah ini jauh di bawah kewajiban yang ditanggung Sritex.

Nasib investor saham SRIL

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan, pihaknya telah melakukan beberapa upaya perlindungan investor ritel PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, salah satunya dilakukan melalui pengenaan notasi khusus dan penempatan pada papan pemantauan khusus apabila perusahaan tercatat memenuhi kriteria-kriteria tertentu.

"Hal ini diharapkan bisa membentuk kesadaran awal bagi investor atas potensi adanya permasalahan pada perusahaan tercatat," kata dia dalam jawaban tertulis, dikutip Jumat (25/10/2024).

Sedangkan pada perusahaan tercatat yang mengalami suspensi, baik karena sanksi maupun suspensi karena penyebab lainnya, maka upaya perlindungan investor ritel dilakukan melalui beberapa hal.

Nyoman merinci, hal tersebut ditempuh dengan menyampaikan reminder delisting kepada perusahaan tercatat yang telah dilakukan suspensi atas efeknya selama enam bulan, menyampaikan undangan hearing, dan permintaan penjelasan mengenai upaya perbaikan penyebab suspensi serta rencana bisnis ke depan.

Selanjutnya, Nyoman bilang, perusahaan tercatat wajib menyampaikan update progress rencana perbaikan tersebut setiap bulan Juni dan Desember. Tak hanya itu, Bursa juga akan melakukan pengumuman potensial delisting setiap enam bulan, yang di dalamnya mencantumkan informasi mengenai masa suspensi, susunan manajemen dan pemegang saham terakhir, serta kontak yang bisa dihubungi.

"Dalam melakukan pemantauan terhadap SRIL, Bursa telah melakukan pengumuman potensi delisting setiap enam bulan," imbuh dia.

Tonton:Gagal Tangkap Putin, Ini Langkah yang Diambil ICC untuk Mongolia

Adapun, berdasarkan POJK 3/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan SE OJK No. 13/SEOJK.04/2023 tentang Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka sebagai Akibat Dibatalkannya Pencatatan Efek oleh Bursa Efek karena Kondisi atau Peristiwa yang Signifikan Berpengaruh Negatif terhadap Kelangsungan Usaha disebutkan, apabila delisting dilakukan atas perusahaan terbuka karena kondisi yang berpengaruh pada kelangsungan usaha, maka perusahaan terbuka wajib mengubah status menjadi perusahaan tertutup.

"Dan diwajibkan melakukan buyback atas saham publik dengan ketentuan dan harga sebagaimana diatur dalam POJK 3/2021 dan SE OJK tersebut," terang Nyoman.

Adapun, Sritex juga dinyatakan telah memenuhi kriteria untuk dihapus dari bursa efek atau delisting karena telah menjalani suspensi selama 42 bulan.

BEI telah melakukan penghentian sementara perdagangan efek SRIL di seluruh pasar sejak 18 Mei 2021 hingga sampai saat ini. "Karena adanya penundaan pembayaran pokok dan bunga MTN Sritex Tahap III Tahun 2018 ke-6," ujar Nyoman.

Sehubungan dengan pemberitaan mengenai putusan pailit SRIL, Bursa telah menyampaikan permintaan penjelasan dan reminder kepada SRIL untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik mengenai tindak lanjut dan rencana perseroan. "Termasuk upaya SRIL untuk mempertahankan going concern-nya," tutup dia.

Nissan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 9.000 pekerja dan mengurangi kapasitas produksi global sebesar 20 persen.

Perusahaan juga memangkas proyeksi laba tahun ini sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi di pasar China dan Amerika Serikat (AS).

Produsen mobil terbesar di Jepang ini merevisi perkiraan laba operasi tahunan menjadi turun 70 persen ke 150 miliar yen (US$975 juta) atau senilai Rp15,3 triliun (asumsi kurs 15.740 per dolar AS), setelah sebelumnya menurunkan proyeksi 17 persen pada tahun ini.

Pada kuartal kedua tahun fiskal yang berlangsung dari Juli hingga September, laba operasi perusahaan anjlok hingga 85 persen menjadi 32,9 miliar yen, jauh di bawah perkiraan konsensus LSEG yang berada di angka 66,8 miliar yen.

"Nissan akan merestrukturisasi bisnis agar lebih ramping dan tangguh, serta mengatur ulang manajemen agar dapat merespons perubahan lingkungan bisnis dengan cepat dan fleksibel," ujar CEO Nissan Makoto Uchida dalam pernyataan resmi yang dikutip Reuters, Kamis (7/11).

"Langkah pemulihan ini tidak berarti bahwa perusahaan sedang menyusut," tambahnya.

Penjualan global Nissan merosot 3,8 persen menjadi 1,59 juta unit untuk semester pertama tahun fiskal ini, yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan penjualan 14,3 persen di China.

Di pasar AS, penjualan turun hampir 3 persen, mencapai sekitar 449 ribu kendaraan. Kedua pasar ini menyumbang hampir setengah dari volume penjualan global Nissan.

Uchida juga menyebutkan bahwa model utama Nissan di AS tidak terjual sebaik yang diperkirakan, dan Nissan juga belum memiliki lini produk hybrid dan plug-in hybrid yang memadai untuk memenuhi permintaan yang meningkat pesat.

Seperti banyak produsen otomotif asing lainnya, Nissan menghadapi tekanan dari para pesaing lokal di China, terutama di segmen kendaraan listrik yang sedang booming.

Honda Motor, pesaing terbesar kedua di Jepang, melaporkan penurunan mengejutkan sebesar 15 persen pada laba operasi kuartal kedua mereka, sebagian besar disebabkan oleh penurunan tajam dalam penjualan di China.

Saham Nissan ditutup naik 2,2 persen menjelang laporan laba, sementara pasar saham yang lebih luas turun 0,25 persen.

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -TOKYO. Saham Nissan Motor merosot hingga 10% di perdagangan Tokyo pada Jumat (8/11).

Sehari setelah perusahaan otomotif Jepang tersebut mengumumkan rencana untuk memangkas 9.000 karyawan dan mengurangi kapasitas produksi sebesar 20% akibat lemahnya penjualan di pasar China dan Amerika Serikat (AS).

Harga saham ini mencatatkan penurunan harian terbesar sejak Agustus lalu dan terakhir diperdagangkan turun 6,5% pada 383,5 yen, sedikit di atas posisi terendah dalam empat tahun terakhir.

Sebagai produsen mobil terbesar ketiga di Jepang, Nissan pada Kamis (7/11) lalu juga menurunkan proyeksi laba operasional tahunannya sebesar 70% dan bahkan mencabut perkiraan laba bersihnya karena restrukturisasi yang diperkirakan akan memangkas biaya hingga 400 miliar yen (sekitar $2,61 miliar) untuk tahun fiskal yang berakhir pada Maret mendatang.

Seperti banyak produsen mobil global lainnya, Nissan menghadapi tantangan berat di China di mana perusahaan domestik seperti BYD meraih pangsa pasar dengan kendaraan listrik (EV) yang terjangkau serta hibrida bensin-listrik yang dilengkapi dengan perangkat lunak canggih.

Di AS, Nissan juga menghadapi kesulitan karena ketiadaan varian hybrid di saat permintaan untuk kendaraan jenis ini tengah melonjak.

CEO Nissan Makoto Uchida menyatakan bahwa pihaknya tidak mengantisipasi lonjakan popularitas kendaraan hybrid di AS dan bahwa permintaan untuk model andalan mereka yang telah diperbarui tidak sekuat yang diharapkan.

Restrukturisasi yang dilakukan Nissan ini merupakan upaya terbaru dalam rangka membangkitkan bisnis mereka, yang tidak sepenuhnya pulih sejak mantan Ketua Carlos Ghosn tersingkir pada 2018 dan hubungan dengan mitra aliansinya, Renault, berkurang.

Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Yoji Muto menolak memberikan komentar kepada wartawan mengenai kemungkinan dukungan pemerintah terhadap Nissan.

Analis dari Tokai Tokyo Intelligence Laboratory, Seiji Sugiura menilai, sebagian besar masalah hybrid Nissan di AS disebabkan oleh manajemen yang hanya berfokus pada penjualan model EV baru dan model konvensional berbahan bakar bensin.

"Perusahaan telah merilis rencana jangka menengahnya musim semi ini, namun pada akhirnya rencana itu tidak memiliki arti apa-apa. Saya rasa pemahaman mereka terhadap situasi ini benar-benar keliru," kata Sugiura.

Dalam rencana jangka menengah yang diumumkan Nissan pada Maret lalu, perusahaan berencana meluncurkan 30 model baru dalam tiga tahun ke depan.

Selanjutnya, meningkatkan penjualan global sebesar 1 juta unit, mencapai margin laba operasi di atas 6% pada akhir tahun fiskal 2027, dan memberikan total pengembalian bagi pemegang saham lebih dari 30%.

Jakarta -

Badai bencana kembali menyerang industri otomotif dunia. Kali ini, raksasa mobil asal Jepang, Nissan mengumumkan akan melakukan pemutusan kerja besar-besaran dan memangkas upah petinggi perusahaan.

Disitat dari Reuters dan NY Times, Jumat (8/11), Nissan akan melakukan PHK terhadap 9 ribu karyawannya. Angka tersebut mencapai 6,7 persen dari total pegawai mereka di seluruh dunia (133.580 orang).

Bukan hanya itu, Nissan juga mengurangi 20 persen kapasitas produksinya di pabrik dan memangkas separuh penghasilan Makoto Uchida selaku chief executive officer (CEO) perusahaan!

Presiden dan Chief Executive Officer Nissan Makoto Uchida Foto: Nissan

Menurut laporan terbaru yang diumumkan Kamis (7/11), kondisi tersebut dipicu penjualan global yang menurun drastis, utamanya di Amerika Utara, China dan Jepang. Bahkan, keuntungan mereka turun 90 persen selama periode April hingga September 2024.

Seperti pabrikan lain, termasuk Ford Motor di Amerika Serikat dan Volkswagen di Jerman, Nissan telah berjuang untuk mengimbangi preferensi konsumen yang berubah dengan cepat di beberapa pasar mobil di dunia.

Di China, kemunculan jenama seperti BYD menggantikan banyak produsen mobil tradisional seperti Volkswagen dan Ford yang sudah lama mendominasi kawasan setempat. Karuan saja, BYD mampu menghadirkan mobil murah dengan teknologi canggih.

"Kami tidak dapat menyangkal bahwa rencana penjualan kami terlalu berlebihan mengingat perubahan pasar yang begitu cepat. Ini menunjukkan ketidakmampuan kami memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu," kata Uchida.

Pabrik Nissan. Foto: Doc. Nissan.

Kondisi tersebut tentu menjadi beban berat untuk Uchida dan timnya. Dia menegaskan, sejumlah petinggi perusahaan juga akan mendapat potongan gaji sukarela selama Oktober 2024.

Nissan untuk sementara waktu akan memanfaatkan kemitraan untuk menjalankan roda bisnisnya, termasuk dengan Honda dan sejumlah nama lainnya.

(sfn/sfn)

Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono-Anung akan mengeluarkan modal Rp300 miliar sebagai solusi menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tinggi.

Pramono mengatakan bahwa PHK di Jakarta cukup tinggi pada 2024 sehingga perlu memerlukan terobosan. Adapun, menurutnya UMKM menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan selama masa pandemi Covid-19 dan memiliki potensi besar sebagai penopang ekonomi, khususnya bagi perempuan

“Maka kami akan mengeluarkan modal 300 miliar untuk menstimulasi itu agar PHK yang terjadi di Jakarta dan juga pengangguran bisa punya kesempatan untuk berusaha,” ujar Pramono usai menghadiri Dialog Publik Calon Gubernur bersama Kadin di daerah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Selain itu, pasangan nomor urut tiga tersebut juga mengklaim ingin membuat balai latihan kerja agar para UMKM tersebut terdidik dan dapat menjalankan usaha dengan baik.

Untuk mengatasi permasalahan PHK tersebut menurutnya juga membutuhkan proses, sehingga ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan.

“Sehingga dengan demikian memang untuk menyelesaikan persoalan ini gak bisa simsalabim semuanya selesai. Harus ada tahapan yang harus dilakukan,” tutur Pramono.

Sebelumnya, dalam diskusi bersama dengan Kadin, Pramono mengungkapkan bahwa apa yang dibahas berkaitan dengan hal-hal yang konkrit dan nyata, mengenai apa yang akan mereka lakukan jika menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di Jakarta.

“Hal-hal yang menyangkut UMKM, permodalan, housing, kemudian juga transportasi, kesehatan, hunian. Maka saya bersyukur tadi digali cukup dalam, termasuk beberapa hal yang pertanyaannya diluar dugaan tetapi karena saya substansi relatif memahami. Sehingga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti secara clear dan jelas,” terang Pramono.

Bisnis.com, BANDUNG—Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menunggu petunjuk pemerintah pusat mengenai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2025.

Disnakertrans Provinsi Jawa Barat memastikan pembahasan ini nantinya akan menunggu terlebih dahulu aturan dari pemerintah pusat, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Kami menunggu surat edaran (SE). Termasuk pengaplikasian dari SE. Cuma putusan MK ini nantinya akan ada pembahasan dengan seluruh kabupaten dan kota, nanti tinggal nunggu SE (dari pemerintah pusat)," ujar Plh Kepala Disnakertrans Jawa Barat Arief Nadjemudin dikutip Rabu (6/11/2024).

Terkait kemungkinan akan menggunakan peraturan lain untuk menentukan upah buruh, Arief memastikan, Pemprov Jabar akan tetap mengikuti semua keputusan pemerintah pusat, termasuk hasil putusan MK mengenai UU Ciptaker.

"Kami menunggu surat edaran dari pusat. Pasti menyesuaikan dengan putusan MK," ucapnya.

Setelah SE keluar, Disnakertrans akan langsung membahas UMP dan UMK bersama dengan unsur terkait lainnya. Artinya, pertemuan dengan serikat buruh turut digelar untuk membahas dan menindaklanjuti arahan pusat.

"Kami menyesuaikan saja dengan aturan nanti dengan Tripartit juga nanti setelah ada surat edaran kita bahas di dewan pengupahan," katanya.

Menurutnya Kemnaker akan segera menerbitkan SE mengenai formulasi penetapan UMP 2025 dalam waktu dekat ini. Sebab, batas akhirnya penetapan UMP 2025 yakni, 21 November 2024 sedangkan UMK pada 30 November 2024.

"Di awal November 2024 ini, jadi masih ada waktu sebelum 21 November 2024, artinya segera dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan," kata Arif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti tingginya angka pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia menyebutkan, pemerintah harus turun tangan dan menyusun regulasi yang kelas untuk menguntungkan semua pihak. Baik pekerja maupun pengusaha.

“(Sebanyak hampir) 60.000 (yang terkena PHK) bukan angka yang sedikit. Ini betul-betul memprihatinkan. Jadi, saya kira yang perlu diperbaiki adalah sistemnya atau regulasinya,” ujar Cucun dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

“Harus jelas dan saling menguntungkan bagi semua pihak. Apalagi, kita di tengah-tengah gelombang badai PHK, harus betul-betul win-win solution,” sambung dia.

Ia menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan perlu berkomunikasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk membuat sistem peringatan dini.

Sehingga, jika terjadi penurunan ekonomi, PHK bisa dihindarkan dengan pembuatan kebijakan tertentu.

“Ini perlu dibarengi dengan pembuatan kebijakan yang efektif. Termasuk, upah minimum provinsi (UMP), harus dirumuskan secara adil untuk meminimalisir PHK,” paparnya.

Ia menuturkan, pemerintah harus menengahi kepentingan pengusaha dan pekerja.

Jangan sampai kebijakan yang dibuat berat sebelah. Sebab persoalan PHK harus dilihat secara jernih dan tidak ada pihak yang dirugikan.

“Tetap perhatikan bagaimana pengusaha maju, buruhnya juga sejahtera. Jadi harus happy semua, ketika pembuat regulasi membuat revisi di saat upah naik ya harus beririsan juga dengan produktivitas tinggi,” imbuhnya.

Diketahui, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli menyebutkan selama tiga bulan terakhir yakni Agustus-Oktober 2024, sebanyak 25.000 pekerja terkena PHK.

Maka, total pekerja yang kehilangan pekerjaan dari awal tahun sampai Oktober 2024 mencapai angka 59.796 orang.

Angka itu didapatkan setelah Yassierli dan jajarannya mengikuti rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan para kepala daerah se Indonesia pada Kamis (31/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa angka pengangguran pada Agustus 2024 mengalami peningkatan sejak Februari 2024 di tengah maraknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menjelaskan, jika dibandingkan dengan angka pengangguran pada Agustus 2023, jumlah pengangguran pada Agustus 2024 memang mengalami penurunan sebesar 390.000 orang. Namun, bila dibandingkan dengan Februari 2024, jumlah pengangguran tercatat meningkat sebesar 270.000 orang.

“Kalau kita bandingkan dengan Februari 2024 ini mengalami peningkatan tipis tapi tentunya perlu kita lihat lagi kedalamannya,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Selasa (5/11/2024).

Dalam paparan yang disampaikan Amalia, jumlah pengangguran pada Agustus 2024 mencapai 7,47 juta orang atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 4,91%.

Jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran pada Agustus 2023 yang tercatat sebesar 7,86 juta orang atau setara TPT 5,32%, terjadi penurunan sebesar 390.000 orang.

Namun, bila jumlah pengangguran tersebut dibandingkan dengan data Februari 2024 yang tercatat sebanyak 7,20 juta orang atau setara TPT 4,82%, maka terlihat adanya peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 270.000 orang.

“Informasi tentang adanya PHK itu kan terjadi sepanjang 2024. Nah, ini tercermin dari peningkatan Agustus TPT 2024 dibanding Februari 2024,” ujarnya.

Lebih lanjut, Amalia menuturkan, konsep pengangguran yang digunakan Indonesia mengacu pada Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO), di mana definisi pengangguran adalah seseorang yang bekerja minimal 1 jam dalam seminggu.

Sementara itu, seseorang dikategorikan bekerja jika bekerja di atas 1-34 jam dalam seminggu. “Jadi konsep pengangguran seperti itu. Kalau dia masih kerja 1-34 jam itu masih masuk dalam kategori pekerja,” tuturnya.

Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), setidaknya sekitar 59.796 orang terkena PHK per 28 Oktober 2024 dengan kasus tertinggi terjadi di Daerah Khusus Jakarta.

“Per 28 Oktober, 59.796 orang [yang di PHK]. [Tertinggi] di Jakarta, bergeser [dari sebelumnya Jawa Tengah],” ungkap Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).

Secara terperinci, total pekerja di Jakarta yang dirumahkan mencapai 14.501 orang, diikuti Jawa Tengah 11.252 orang, dan Banten sebanyak 10.524 orang.

Menurut sektornya, Indah menyebut bahwa kasus PHK mayoritas berasal dari sektor industri pengolahan, aktivitas jasa, dan perdagangan eceran. Kendati begitu, dia tidak menjabarkan lebih jauh mengenai total tenaga kerja yang mengalami PHK di ketiga sektor tersebut.

Dia juga belum dapat memastikan apakah total tenaga kerja yang ter-PHK tahun ini akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dia mengharapkan agar jumlah tenaga kerja yang di PHK tidak naik signifikan.

Jakarta -

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan dikritik pengusaha. Aturan itu disebut menimbulkan keresahan di kalangan Industri.

Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto pengetatan yang diterapkan pemerintah berpotensi menurunkan tingkat produksi. Pada akhirnya hal tersebut bisa menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Ya, idustri kan pada galau dengan PP nomor 28, apalagi terus ada RPMK. Karena ini dapat menurunkan, pasti dapat menurunkan produksi. Kalau produksi turun, berarti jam kerjanya kan turun. Jam kerja karyawan kalau tembakau yang tangan, itu kan borongan sistemnya, lama-lama kan PHK," katanya usai detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Apalagi ada kebijakan yang standarisasi kemasan ini, ya ini mengkuatirkan teman-teman di industri hasil tembakau di Jawa Timur," sambung dia.

Sebagai informasi, beberapa poin diatur dalam regulasi tersebut, misalnya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok.

Adik mengaku sudah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keresahan pelaku industri. Ia menegaskan jika regulasi itu benar diterapkan maka akan berdampak buruk bagi industri, termasuk mengganggu target Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

"Akhirnya pengaruhnya kan perjalanan menuju 8%. Jadi industri hasil tembakau ini bisa menyumbang 1% pertumbuhan," imbuhnya.

Adik berharap ke depannya ada kolaborasi antar stakeholder terkait hingga pengusaha dalam perumusan regulasi soal rokok. Ia juga berharap Prabowo dapat menunda aturan tersebut.

"Ya kita minta moratorium ditunda dulu. Mari kita kaji bersama, pakai riset. Supaya semua ini nggak sepotong-sepotong, tapi semua by riset. Paling tidak pengusaha libatkan diriset, kita bisa mengusulkan metodologinya," tutupnya.

(ily/kil)

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta orang. Realisasi ini lebih rendah 0,39 juta orang dibandingkan periode Agustus 2023.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, penurunan terjadi di tengah jumlah penduduk usia kerja bertambah diikuti dengan peningkatan jumlah angkatan kerja.

"Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja dan menjadi pengangguran jumlahnya 7,47 juta orang," ujar Amalia dalam laporan resmi BPS, Selasa (5/11/2024).

Data BPS mencatat, penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 215,37 juta orang dan angkatan kerja sebanyak 152,11 juta orang. Dari jumlah tersebut yang bekerja sebanyak 144,64 juta orang.


Berdasarkan laporan, proporsi pekerja formal mengalami peningkatan, terutama didorong oleh bertambahnya penduduk yang bekerja sebagai buruh atau karyawan atau pegawai swasta. Sementara itu, proporsi pekerja penuh menurun dan tingkat setengah pengangguran meningkat.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah di Indonesia mencapai 59.796 orang hingga Oktober 2024. Angka tersebut meningkat sekitar 25.000 pekerja dalam tiga bulan terakhir.

“Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja terkenaPHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang dalam tiga bulan terakhir,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, 1 November 2024, seperti dikutip dariAntara.

MelansirKoran Tempoedisi Rabu, 4 September 2024, industri manufaktur, seperti garmen, tekstil, dan alas kaki menjadi sektor bisnis yang paling banyak memberlakukan PHK massal. Lantas, mengapa banyak perusahaan besar melakukan pemecatan terhadap buruh?

Penyebab PHK Massal di Perusahaan Besar

Berikut pendapat para ahli terkait alasan PHK massal sering terjadi di industri manufaktur Indonesia:

1. Ledakan Barang Impor

Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah, Liliek Setiawan memprediksi PHK akan terus berlanjut, karena banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan.

Menurut dia, industri manufaktur tidak mampu menjadi tuan rumah di negara sendiri lantaran serbuan barang impor.

“Segala hal diupayakan melalui efisiensi sampai terakhir tutup usaha,” ucap Liliek, Selasa, 3 September 2024.

2. Belum Ada Kesepakatan Dagang dengan Uni Eropa

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam mengungkapkan bahwa PHK terjadi terutama di perusahaan tekstil dan alas kaki yang berorientasi ekspor ke Eropa.

Menurut dia, belum adanya perjanjian dagang melalui European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, membuat daya saing produk Indonesia melemah.

“Banyak perusahaan yang melakukan efisiensi karena dalam waktu dekat, mereka tidak melihat adanya faktor pengungkit,” ujar Bob.

3. Daya Beli Masyarakat Rendah

Bob juga berpendapat bahwa faktor lain yang menyebabkan sektorindustri manufakturtidak mampu bertahan adalah melemahnya daya beli masyarakat.

Adapun konsumsi rumah tangga sepanjang 2023 hanya tumbuh sebesar 4,82 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 4,94 persen.

4. Pelemahan Produksi dan Minim Permintaan Baru

Economics Director S&P Global Market Intelligence, Paul Smith menyatakan pelemahan produksi dan permintaan baru menjadi dalang PHK massal di sektor manufaktur dalam negeri.

Pelemahan industri manufaktur tersebut tercermin dari penurunan Purchasing Manager’s Index (PMI) di Indonesia hingga 48,9 pada Agustus 2024, dari sebelumnya 49,3 pada Juli lalu.

“Tidak mengejutkan bahwa perusahaan menanggapinya dengan mengurangi karyawan, walaupun banyak yang percaya jika hal ini berlangsung sementara,” kata Paul dalam keterangan resminya, Senin, 2 September 2024.

5. Salah Kelola Kebijakan Pemerintah

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira berpendapat bahwa sebagian besar penurunan performa sektor manufaktur diakibatkan oleh salah kelola kebijakan.

Dia membandingkan, PMI manufaktur Vietnam pada Juli 2024 sebesar 54,7, sedangkan Thailand di angka 52 pada Agustus lalu.

“Ini bukan soal kondisi eksternal, tetapi ketidakmampuan pemerintah dalam mengintervensi kebijakan,” ucap Bhima.

Menurut dia, intervensi oleh pemerintah diperlukan, khususnya untuk menekan laju impor yang melonjak setelah pandemi Covid-19.

Selain itu, pemerintah, lanjut dia, terlalu banyak memberikan insentif kepada industri hilirisasi mineral, padahal serapan tenaga kerjanya lebih kecil dibandingkan manufaktur.

Riani Sanusi Putri, Septhia Ryanthie, Riri Rahayuberkontribusi dalam penulisan artikel ini.