Jakarta: Pemilik tanah yang ingin mengalihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain dapat melakukan balik nama sertifikat tanah. Balik nama sertifikat tanah merupakan proses perubahan kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan dari penjual ke pembeli.

Proses balik nama sertifikat tanah secara online hanya dapat dilakukan untuk sertifikat tanah yang diterbitkan setelah 2012. Jika sertifikat tanah yang akan dibalik nama diterbitkan sebelum 2012, pemilik tanah harus melakukannya secara manual di kantor BPN.

Cara balik nama sertifikat tanah secara online

Untuk melakukan balik nama sertifikat tanah secara online, pemilik tanah dapat mengikuti langkah-langkah berikut.

1. Mengisi Formulir Permohonan Balik Nama Sertifikat Tanah

Pemilik tanah dapat mengunduh formulir permohonan balik nama sertifikat tanah dari situs resmi BPN atau melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Formulir tersebut harus diisi dengan lengkap dan benar, serta ditandatangani oleh pemilik tanah dan pembeli tanah.

Baca juga: Cara dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah Hibah dari Orang Tua ke Anak

2. Melampirkan dokumen pendukung

Selain formulir permohonan, pemilik tanah juga harus melampirkan beberapa dokumen pendukung, antara lain.

1. Sertifikat tanah asli
2. Akta Jual Beli (AJB) atau Akta Hibah
3. Surat Keterangan Waris (SKW) jika pemilik tanah telah meninggal dunia
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah dan pembeli tanah
5. Membayar Biaya Balik Nama
6. Setelah formulir permohonan dan dokumen pendukung lengkap, pemilik tanah harus membayar biaya balik nama sertifikat tanah. Biaya balik nama sertifikat tanah bervariasi tergantung dari luas tanah dan lokasi tanah.

3. Mengajukan permohonan secara online

Setelah semua persyaratan lengkap, pemilik tanah dapat mengajukan permohonan balik nama sertifikat tanah secara online melalui aplikasi Sentuh Tanahku atau situs resmi BPN. Pemilik tanah akan diminta untuk mengunggah formulir permohonan dan dokumen pendukung yang telah disiapkan sebelumnya.

4. Proses verifikasi dan validasi

BPN akan melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang telah diajukan oleh pemilik tanah. Jika dokumen lengkap dan benar, BPN akan memproses permohonan balik nama sertifikat tanah.

5. Penerbitan sertifikat tanah baru

Setelah proses verifikasi dan validasi selesai, BPN akan menerbitkan sertifikat tanah baru atas nama pemilik tanah baru. Sertifikat tanah baru tersebut dapat diambil di kantor BPN setelah proses balik nama selesai.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Proses balik nama sertifikat tanah di Indonesia memerlukan beberapa tahapan dan biaya yang harus dipenuhi oleh pemilik baru. Biaya-biaya tersebut mencakup berbagai aspek administrasi dan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut ini adalah rincian mengenai biaya balik nama sertifikat tanah yang perlu Anda ketahui.

1.Biaya PPAT

Biaya PPAT adalah biaya untuk proses pembuatan AJB. Menurut Pasal 32 ayat (1) PP 24/2016, uang jasa atau honorarium PPAT atau PPAT Sementara, termasuk biaya saksi tidak boleh melebihi 1% dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta.

2. Biaya PPh bagi Penjua
l
PPh yang bersifat final tersebut adalah sebesar 2,5 persen dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan selain pengalihan hak atas tanah atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan.

Untuk tanah atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diberikan pajak sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak.

Lalu, 0 persen atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah.

3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Merupakan pajak yang harus dibayar oleh pembeli atas perolehan hak tanah dan bangunan. Besarannya adalah 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Sebagai contoh, jika NPOP adalah Rp500 juta dan NJOPTKP adalah Rp60 juta, maka BPHTB yang harus dibayar adalah 5% dari (Rp500 juta - Rp60 juta) yaitu Rp22 juta.

4. Biaya mengurus di BPN

Untuk mengurus balik nama di BPN biaya dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan.

Rumus untuk menghitung biaya tersebut yaitu:

[nilai tanah (per m2) x luas tanah (m2)] / 1000 + biaya pendaftaran.

Di laman resmi BPN (https://www.atrbpn.go.id/cari-layanan) Anda bisa melakukan simulasi biaya mengurus balik nama di BPN. Misalnya, nilai tanah per m2 adalah Rp1 juta, dengan luas 100 m2, maka Anda perlu membayar biaya sebesar Rp150 ribu.

5. Biaya Lain-Lain

Selain biaya-biaya utama di atas, ada juga biaya lain yang mungkin timbul selama proses balik nama sertifikat tanah, seperti biaya transportasi, fotokopi dokumen, dan lain-lain. Meskipun relatif kecil, biaya-biaya ini tetap perlu diperhitungkan dalam anggaran.

Balik nama sertifikat tanah memerlukan beberapa tahapan dan biaya yang harus dipenuhi. Biaya tersebut mencakup pembuatan AJB, BPHTB, PPh dan biaya administrasi di BPN.

Memahami rincian biaya ini penting agar Anda dapat mempersiapkan anggaran dengan baik dan memastikan proses balik nama sertifikat tanah berjalan lancar. Pastikan semua dokumen dan persyaratan telah lengkap untuk menghindari kendala yang tidak diinginkan selama proses berlangsung.

Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Balik nama sertifikat tanah adalah prosedur pemindahan kepemilikan hak atas tanah, dari pihak penjual kepada pihak pembeli tanah yang baru.

Sertifikat tanah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti kepemilikan seseorang atas suatu lahan atau sebidang tanah beserta bangunannya. Sertifikat tanah juga menjadi landasan untuk berbagai transaksi tanah, seperti jual beli, sewa, atau gadai.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan balik nama sertifikat tanah di Indonesia:

1. Membuat PPJB

PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli adalah kesepakatan awal antara calon penjual dengan calon pembeli yang telah bersepakat untuk dilakukannya transaksi jual beli tanah. PPJB biasanya digunakan jika tanah yang menjadi objek jual beli belum dapat dialihkan segera karena alasan tertentu, misalnya karena menunggu proses pemecahan sertifikat, masih dalam agunan dan lain-lain.

Oleh karena itu, jika Anda membeli atau menjual tanah yang masih memerlukan proses pemecahan sertifikat, tanah tersebut masih diagunkan, atau ada alasan lain yang menyebabkan hak atas tanah belum dapat dialihkan segera, Anda dapat menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terlebih dahulu sebelum membuat Akta Jual Beli (AJB).

2. Proses di PPAT

Langkah pertama adalah mendatangi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat Akta Jual Beli (AJB). PPAT akan memeriksa keaslian dokumen-dokumen yang Anda bawa dan memastikan bahwa transaksi jual beli telah memenuhi persyaratan hukum. Setelah semua dokumen diverifikasi, PPAT akan membuat AJB yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

3. Membayar PPh bagi penjual

Menurut Pasal 1 ayat (1) PP 34/2016 diterangkan bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan serta perubahannya, terutang pajak penghasilan (“PPh”) yang bersifat final.

Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pihak yang mengalihkan hak tersebut melalui penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, warisan, atau metode lain yang disepakati antara kedua belah pihak.

4. Membayar BPHTB bagi Pembeli

Setelah AJB dibuat, pembeli harus membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Besarnya BPHTB adalah 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Bukti pembayaran BPHTB ini nantinya akan digunakan untuk proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurut Pasal 1 angka 37 UU 1/2022 adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak ini dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Salah satu objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah yang meliputi pemindahan atau peralihan hak karena jual beli.

5. Mengajukan Permohonan Balik Nama ke BPN
​​​​​​​
Setelah AJB dan bukti pembayaran BPHTB selesai, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan balik nama sertifikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berikut adalah langkah-langkahnya:

• Mengisi Formulir Permohonan: Anda akan diminta untuk mengisi formulir permohonan balik nama di kantor BPN.
• Menyerahkan Dokumen: Serahkan semua dokumen yang telah disiapkan, termasuk AJB, bukti pembayaran BPHTB, dan sertifikat tanah asli.
• Pembayaran Biaya Administrasi: Anda perlu membayar biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Syarat-syarat balik nama:

• Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai.
• Surat kuasa apabila dikuasakan pada pihak lain.
• Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum.
• Sertifikat asli.
• Bukti Peralihan Hak berupa Akta Jual Beli, Akta Hibah, Surat Wasiat
• Surat Keterangan Waris, Akta Tukar Menukar, Akta Pembagian Hak Bersama, Risalah Lelang, Akta Wasiat Notariat (Asli).
• Bukti pelunasan.
• Izin pemindahan hak.
• Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan, SSPD, BHTB, SSP, PPH.

Pastikan semua dokumen yang dibutuhkan telah lengkap dan sah sebelum memulai proses ini. Jika merasa kesulitan, Anda dapat meminta bantuan dari notaris atau konsultan hukum yang berpengalaman dalam mengurus balik nama sertifikat tanah. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat memastikan bahwa proses balik nama sertifikat tanah berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024