Jakarta: Surat roya merupakan dokumen penting yang dibutuhkan saat pinjaman yang dijamin dengan sertifikat tanah telah lunas. Surat ini berfungsi sebagai bukti pelunasan utang, membebaskan tanah dari beban, dan meningkatkan nilai properti.

Ini merupakan proses pencoretan hak tanggungan pada Buku Tanah Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan.Pemilik tanah disarankan untuk segera mengurus penerbitan surat roya setelah melunasi utangnya untuk menghindari masalah hukum dan keuangan di kemudian hari.

Penjelasan Surat Roya

Surat roya merupakan sebuah bukti kepemilikan yang sah bahwa suatu properti telah lunas dari segala bentuk utang, khususnya utang cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dokumen resmi ini diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan menjadi sangat penting karena dapat menunjukkan status kepemilikan properti secara jelas.

Fungsi Surat Roya

Berikut ini adalah beberapa fungsi dari surat roya:

1. Sebagai bukti kepemilikan properti yang sah setelah melunasi cicilan KPR.
2. Memungkinkan pemilik properti untuk menggunakannya sebagai jaminan dalam pinjaman atau transaksi keuangan lainnya.
3. Memberikan kepastian hukum atas kepemilikan properti dan menghindari sengketa di kemudian hari.
4. Memudahkan proses jual beli properti karena pembeli memiliki jaminan kepemilikan yang sah.

Cara mengurus Surat Roya

Mengurus surat roya dapat dilakukan secara online atau langsung ke kantor BPN. Berikut ini adalah langkah-langkah mengurus surat roya secara online:

1. Kunjungi situs web BPN dan pilih menu "Pelayanan".
2. Klik pilihan "Roya".
3. Pilih kantor wilayah dan kantor pertahanan yang terkait dengan properti.
4. Klik "Buat Berkas Baru".
5. Ikuti petunjuk selanjutnya dan lengkapi dokumen yang diperlukan.

Baca juga: Sertifikat Tanah Hilang? Jangan Panik, Begini Cara Mudah Mengurusnya

Setelah semua dokumen lengkap, pemohon dapat mengajukan permohonan surat roya secara langsung ke kantor BPN. Berikut ini adalah dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan surat roya:

1. Formulir permohonan roya yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon.
2. Surat kuasa jika dikuasakan.
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP/SIM).
4. Fotokopi sertifikat tanah.
5. Fotokopi bukti pelunasan KPR.
6. Proses penerbitan surat roya biasanya membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja. Setelah diterbitkan, surat roya akan dikirimkan ke alamat pemohon melalui pos atau dapat diambil langsung di kantor BPN.

Dengan memiliki surat roya, pemilik properti dapat merasa tenang karena status kepemilikan properti mereka jelas dan terjamin. Dokumen ini sangat penting untuk menghindari masalah hukum dan memastikan transaksi keuangan terkait properti berjalan lancar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta: Surat Kepemilikan Tanah merupakan dokumen penting yang menjadikan sejarah tanah dicatat secara formal, meskipun tidak lagi memenuhi syarat utama dalam proses sertifikasi tanah modern.

Berikut beberapa hal yang harus kamu ketahui mengenai Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dikutip dari beberapa sumber.

Penjelasan Surat Kepemilikan Tanah

Surat Kepemilikan Tanah (SKT), atau yang sering juga dikenal dengan surat keterangan riwayat tanah, merupakan sebuah dokumen tertulis yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanah.

Surat Kepemilikan Tanah ini merupakan alat bukti tertulis yang menunjukan hak kepemilikan atas sebidang tanah yang dikuasai oleh seorang atau badan hukum. Dokumen ini biasanya menegaskan riwayat tanah yang telah dibeli sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses pendaftaran tanah.
Surat ini dapat kamu gunakan sebagai bukti kepemilikan tanah, terutama dalam situasi di mana sertifikat tanah belum diterbitkan atau hilang. Selain itu Surat ini juga dapat kamu gunakan sebagai salah satu syarat dalam proses pendaftaran tanah.

Baca juga: Jenis-Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Selain Sertifikat

Surat ini juga dapat kamu gunakan sebagai alat bukti. Meskipun tidak lagi memenuhi syarat utama, SKT masih dapat digunakan sebagai alat bukti kepemilikan tanah, terutama bagi masyarakat pedesaan yang masih banyak menggunakan dokumen ini.

Surat ini juga memiliki dasar hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Contoh Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah

Berikut ini contoh Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dapat menjadi referensi untuk kamu. Dalam surat ini biasanya mencakup beberapa hal seperti:

Nomor…………………………………………

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama………………………
Tempat Tanggal Lahir……………………….
Pekerjaan…………………………………….
Alamat………………………………………….

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai dan mengusahakan sebidang tanah yang terletak di:

Kelurahan/ Desa…………………….
Kecamatan……………………………
Kabupaten/Kota………………………..
Luas Tanah:................................................

Bidang tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara bertabrakan dengan tanah milik………………..
Sebelah Selatan bertabrakan dengan tanah milik…………………
Sebelah Timur bertabrakan dengan tanah milik…………………
Sebelah Barat bertabrakan dengan tanah milik……………….

Saya memperoleh dan menguasai bidang tanah tersebut sejak tahun ……….. hingga saat ini, dan saya mencoba melakukannya dengan baik secara terus menerus. Tanah ini tidak dijadikan jaminan hutang dan tidak dalam keadaan dengan pihak manapun.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab. Apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia diminta oleh pihak yang berwenang.

Saksi-Saksi
Nama:................................... Tanda Tangan……………………..

Nama:............................... Tanda Tangan……………………………

Naman……………………. Tanda Tangan…………………………..

Dibuat di:............................ ……………………Tanggal………………………………

Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan Pemilik Tanah

Nama Pemilik Tanah

Surat pernyataan kepemilikan tanah merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan tanah sebelum sertifikat diterbitkan. Pembuatan surat ini harus dilakukan dengan benar untuk menghindari kesalahan dan memastikan validitasnya. (Ridini Batmaro)

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta -

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan aduan soal ganti rugi lahan jalan tol yang tidak dibayarkan. Dia didatangi seorang perempuan yang mengeluhkan soal ganti rugi lahan jalan tol di Samarinda-Balikpapan, Kalimantan Timur.

Jokowi mengunggah momen menerima aduan tersebut lewat akun Instagram resmi @jokowi. Dilihat Minggu (27/10/2024), perempuan itu terlihat mencegat mobil Jokowi untuk menyampaikan aduannya.

Dari dalam mobilnya, Jokowi mendengarkan aduan tersebut. Katanya, perempuan itu telah 5 kali berusaha menemuinya.

"Saya dengar Ibu ini sudah 5 kali berusaha datang dari Samarinda untuk bertemu saya, mengadukan nasib tanahnya yang dijual untuk proyek tol Samarinda yang hingga hari ini belum menerima ganti rugi," tulis Jokowi dalam keterangan unggahannya.

Meski sudah purnatugas sebagai Presiden, Jokowi menyatakan dirinya akan tetap membuka ruang untuk mendengar keluhan dari warga.

"Meski jabatan dan tanggung jawab sebagai Presiden sudah selesai, saya tetap membuka ruang dan waktu untuk mendengar keluhan masyarakat. Hati saya untuk bangsa ini, untuk Indonesia," katanya.

Dalam video yang diunggah itu, nampak perempuan paruh baya tersebut bercerita soal keluhannya langsung kepada Jokowi. Dia mengaku belum mendapatkan ganti rugi lahan.

Perempuan itu bercerita dirinya merasa dibohongi soal penjualan lahan untuk jalan tol. Dia menyinggung soal sertifikat tanah yang digabungkan menjadi satu unit.

"Lahan tol itu, Pak, sampai sekarang belum dibayar, dibohongi itu saya," tutur perempuan itu penuh haru di depan Jokowi.

"Itu orang tiga punya, Pak, dijadikan satu. Maksud saya dipisahin, Pak. Ndak mau mereka pisahin, Pak. Dijadikan satu, Pak, kan namanya kita ipar, Pak. Sama saudara lain dipisahin," lanjutnya.

Jokowi pun mengaku akan menindaklanjuti keluhan tersebut. Keluhannya itu didapatkan Jokowi pada hari Sabtu, dia bilang hari Senin dirinya akan mencoba menghubungi pihak terkait.

"Ini hari apa toh, Sabtu. Senin aja, hari Senin saya kontaknya, saya data dulu," jawab Jokowi.

(hal/rrd)

Jakarta -

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan aduan soal ganti rugi lahan jalan tol yang tidak dibayarkan. Dia didatangi seorang perempuan yang mengeluhkan soal ganti rugi lahan jalan tol di Samarinda-Balikpapan, Kalimantan Timur.

Jokowi mengunggah momen menerima aduan tersebut lewat akun Instagram resmi @jokowi. Dilihat Minggu (27/10/2024), perempuan itu terlihat mencegat mobil Jokowi untuk menyampaikan aduannya.

Dari dalam mobilnya, Jokowi mendengarkan aduan tersebut. Katanya, perempuan itu telah 5 kali berusaha menemuinya.

"Saya dengar Ibu ini sudah 5 kali berusaha datang dari Samarinda untuk bertemu saya, mengadukan nasib tanahnya yang dijual untuk proyek tol Samarinda yang hingga hari ini belum menerima ganti rugi," tulis Jokowi dalam keterangan unggahannya.

Meski sudah purnatugas sebagai Presiden, Jokowi menyatakan dirinya akan tetap membuka ruang untuk mendengar keluhan dari warga.

"Meski jabatan dan tanggung jawab sebagai Presiden sudah selesai, saya tetap membuka ruang dan waktu untuk mendengar keluhan masyarakat. Hati saya untuk bangsa ini, untuk Indonesia," katanya.

Dalam video yang diunggah itu, nampak perempuan paruh baya tersebut bercerita soal keluhannya langsung kepada Jokowi. Dia mengaku belum mendapatkan ganti rugi lahan.

Perempuan itu bercerita dirinya merasa dibohongi soal penjualan lahan untuk jalan tol. Dia menyinggung soal sertifikat tanah yang digabungkan menjadi satu unit.

"Lahan tol itu, Pak, sampai sekarang belum dibayar, dibohongi itu saya," tutur perempuan itu penuh haru di depan Jokowi.

"Itu orang tiga punya, Pak, dijadikan satu. Maksud saya dipisahin, Pak. Ndak mau mereka pisahin, Pak. Dijadikan satu, Pak, kan namanya kita ipar, Pak. Sama saudara lain dipisahin," lanjutnya.

Jokowi pun mengaku akan menindaklanjuti keluhan tersebut. Keluhannya itu didapatkan Jokowi pada hari Sabtu, dia bilang hari Senin dirinya akan mencoba menghubungi pihak terkait.

"Ini hari apa toh, Sabtu. Senin aja, hari Senin saya kontaknya, saya data dulu," jawab Jokowi.

(hal/rrd)

Jakarta: Kuitansi jual beli tanah adalah sebuah dokumen tertulis yang digunakan sebagai bukti sah dari transaksi pembelian atau penjualan sebidang tanah. Kuitansi sangat penting untuk kamu miliki jika melakukan transaksi jual beli tanah dengan tujuan agar tanah yang sudah kamu miliki dapat dilindungi oleh pihak hukum.

Hal penting yang harus ada di kuitansi jual beli tanah

Kuitansi jual beli tanah berfungsi sebagai bukti pembayaran. Berikut beberapa hal penting yang harus ada di kuitansi jual beli tanah.

Baca juga: Contoh Surat Jual Beli Tanah dan Cara Membuatnya

1. Nama pembeli dan penjual yang lengkap sesuai dengan identitas resmi (KTP) hal ini bertujuan untuk memastikan keabsahan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.
2. Nominal Uang harus kamu cantumkan secara jelas, baik dalam bentuk angka maupun huruf. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman atau menyampaikan terkait jumlah yang diberikan
3. Tujuan pembayaran, sertakan tujuan pembayaran dalam kuitansi tersebut, misalnya uang muka atau pelunasan pembelian tanah.
4. Tanggal dan tempat transaksi, yang berguna sebagai referensi waktu dan tempat jika diperlukan di kemudian hari.
5. Tanda tangan dan bahan, kuitansi harus ditandatangani oleh kedua pihak dalam hal ini penjual dan pembeli, dan dilengkapi dengan materai untuk menambah kekuatan hukum dokumen tersebut.
6. Nomor kuitansi, harus disertakan untuk memudahkan pencatatan dan pengarsipan
7. Deskripsi tanah, Sertakan deskripsi singkat mengenai tanah yang diperjualbelikan, termasuk lokasi, luas, dan batas-batas jika perlu. Hal ini membantu identifikasi objek transaksi dengan lebih jelas.

Contoh kuitansi jual beli tanah 2024 terbaru yang sah

Berikut adalah contoh kuitansi jual beli tanah terbaru yang sah untuk tahun 2024 yang dapat jadi referensi buat kamu.

Nomor kuitansi……………………………………………………………………………

Tanggal………………………………………………………………………………………
Tempat………………………………………………………………………………………

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penjual…………………………………………………………………………………

Alamat Penjual………………………………………………………………………………..

No. KTP Penjual……………………………………………………………………………….

Dengan ini menyatakan telah menerima pembayaran tunai sebesar Rp……………………Terbilang…………………………………………………………

Dari:

Nama Pembeli……………………, Alamat Pembeli,...................... No KTP Pembeli…………..

Sebagai pembayaran untuk sebidang tanah yang terletak di:

Alamat Tanah……………………………………………………………………………

Luas Tanah……………………………………………………………………………..

Nomor Sertifikat Tanah………………………………………………………………….

Dengan total harga Rp………………….Terbilang……………………………………….

Tanda Tangan Penjual Tanda Tangan Pembeli

Materai 10.000

(Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta: Apakah kamu pernah mendengar istilah persil tanah? Masih sedikit orang yang mengetahui apa itu persil tanah. Berikut beberapa hal yang wajib kamu ketahui mengenai persil tanah dikutip dari beberapa sumber.

Apa yang dimaksud dengan persil tanah?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persil merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan atau perumahan. Istilah ini sering ditemukan dalam berbagai dokumen resmi terkait pertanahan.

Pada umumnya persil tanah ini sering digunakan sebagai lahan untuk perkebunan, atau juga untuk perumahan. Persil tanah ini memiliki fungsi penting dalam pengelolaan lahan dan pertanahan.

Baca juga: Jenis-Jenis Sertifikat Tanah dan Rumah

Data persil tanah digunakan oleh otoritas pajak properti untuk menilai dan mengenakan pajak properti yang sesuai. Nilai properti, luas tanah, dan jenis penggunaan tanah menjadi dasar perhitungan pajak properti.

Fungsi dan penggunaan persil

Persil tanah memiliki fungsi yang penting dalam dunia pertanahan. Fungsi utamanya adalah sebagai unit dasar identifikasi dan pengelolaan properti nyata. Persil juga berfungsi sebagai dasar pembagian tanah dalam sistem pertanahan Belanda. Dalam praktiknya, persil tanah digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain:

1. Sebagai dasar penerbitan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanah.
2. Sebagai dasar pencatatan atau tata arsip pemetaan tanah dalam buku dan peta tanah di kantor kelurahan atau desa.
3. Sebagai dasar penghitungan pajak bumi.
4. Sebagai dasar jual beli atau transaksi tanah.

Dimana letak nomor persil di sertifikat tanah?

Biasanya letak nomor persil di sertifikat tanah akan berada di bagian pojok kanan bawah sertifikat. Nomor sertifikat ini biasanya berfungsinya untuk identifikasi dan referensi untuk bidang tanah yang bersangkutan.

Nomor persil tanah biasanya terdiri dari 14 digit, yang mencakup informasi penting seperti kode provinsi, kode kabupaten atau kota, nomor bidang tanah, dan penggunaan tanah.
Dasar hukum persil tanah yaitu pemberlakuan nomor persil sebagai pemberitahuan bidang tanah didasarkan pada peraturan hukum, seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 1 tahun 2021.

Setiap bidang tanah yang telah menetapkan batas-batas tanah wajib diberikan nomor pemberitahuan.

Contoh persil tanah

Berikut adalah contoh persil tanah yang terdapat pada sebuah sertifikat tanah:

Nomor Buku C: 1234
Kohir: ABCD
Persil: 5678
Kelas Tanah: Sawah

Dalam contoh di atas, persil tanah yang dimaksud adalah sebidang tanah yang terdaftar dalam buku C dengan nomor 1234, kohir ABCD, dan nomor persil 5678. Tanah tersebut termasuk dalam kelas tanah sawah. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta: Sering kali terjadi sengketa seputar kepemilikan tanah yang berujung pada gugatan sertifikat tanah. Dalam konteks ini, penting untuk memahami syarat dan tata cara pengajuan gugatan tersebut guna memperoleh hasil yang optimal.

Syarat gugat sertifikat tanah

Kamu ingin gugat atau membatalkan sertifikat tanah, ada beberapa syarat yang harus kamu ketahui yaitu:

1. Syarat dokumen mencakup

Identitas dan kewarganegaraan berupa fotokopi identitas, dan surat bukti kewarganegaraan (perorangan), atau fotokopi surat pendirian (bagi badan hukum)

Surat bukti hak milik yang mencakup fotokopi surat Keputusan atau sertifikat terkait dengan hak milik tanah

2. Alasan melakukan gugat atau pembatalan sertifikat tanah

Cacat hukum administratif yang dapat berupa kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan undang-undang, kesalahan subjek hak, objek hak, jenis kah dll.

3. Langkah-langkah menggugat

Melalui instansi agraria

Pertama, ajukan permohonan pembatalan kepada pihak Agraria dan tata ruang atau BPN melalui kantor pertanahan yang relevan. Kedua, lampirkan dokumen yang diperlukan seperti dokumen identitas, surat Keputusan, serta dokumen lain yang relevan.

Baca juga: Begini Cara Cek Sertifikat Tanah Online

Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pertama, batas untuk mengajukan gugatan kepada pihak PTUN paling lambat 90 hari setelah diterima atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Kedua, jika masa waktu 90 hari telah habis maka kamu harus melakukan gugatan melalui jalur pengadilan negeri.

4. Proses pembatalan

Wewenang Administratif, pembatalan sertifikat tanah adalah Tindakan administratif yang merupakan kewenangan instansi yang menerbitkan atau pengadilan tata usaha Negara, bukan pengadilan negeri

Putusan Mahkamah Agung RI No. 383K/Sip/1971, pembatalan surat bukti hak milik harus dimintakan oleh pihak yang dimenangkan pengadilan kepada instansi agraria berdasarkan putusan pengadilan yang diperoleh.

Tata cara gugat sertifikat tanah

Tata cara gugat sertifikat tanah dapat kamu lakukan melalui kantor pertanahan dan juga PTUN
1. Meminta pembatalan kepada kantor Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN)

· Ajukan permohonan,

· Lampirkan dokumen yang dibutuhkan

1. Fotocopy identitas pemohon (KTP atau akta pendiri bagi badan hukum)

2. Fotocopy sertifikat tanah yang ingin digugat

3. Dokumen pendukung yang relevan

4. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pengajuan gugatan, jika permohonan yang kamu lakukan kepada Menteri tidak diterima, maka kamu dapat melakukan laporan kepada PTUN

Batas waktu, Gugatan harus diajukan dalam waktu 90 hari sejak diterimanya keputusan terkait dari instansi pemerintah, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dokumen yang Diperlukan, serupa dengan permohonan kepada Menteri, sertakan dokumen identitas, bukti kepemilikan, dan dokumen lain yang mendukung gugatan kamu (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta: Surat pemecah sertifikat tanah merupakan salah satu dokumen penting yang harus kamu serahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Surat ini digunakan untuk meminta pemisahan atau penggabungan bidang tanah yang tercantum dalam sertifikat tanah.

Surat ini dapat kamu gunakan dengan tujuan untuk membagi satu bidang tanah menjadi beberapa bagian dengan masing-masing memiliki sertifikat yang berbeda. Berikut contoh surat pemecah sertifikat tanah untuk kamu dikutip dari beberapa sumber.

Persyaratan pengajuan pemecahan sertifikat tanah

Untuk mengajukan pemecahan sertifikat tanah, kamu atau pemohon harus memenuhi persyaratan berikut.

1. Asli sertifikat hak milik (HM), hak guna bangunan (HGB), atau hak pakai (HP)
2. Surat pernyataan pemisahan dan penggabungan
3. Surat ukur atau gambar situasi
4. Fotokopi KTP

Prosedur pengajuan pemecahan sertifikat tanah

Setelah mengumpulkan persyaratan, kamu bisa mengikuti prosedur pengajuan pemecahan sertifikat tanah yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Mengisi formulir permohonan pemecahan sertifikat tanah

Formulir ini dapat diperoleh dari instansi terkait atau diunduh dari internet. Formulir permohonan harus diisi dengan lengkap dan ditandatangani di atas meterai.

Baca juga: Cara, Syarat dan Biaya Pecah Sertifikat Tanah

2. Melengkapi persyaratan pengajuan

Persyaratan pengajuan pemecahan sertifikat tanah meliputi sertifikat tanah asli, surat pernyataan pemisahan dan penggabungan, surat ukur atau gambar situasi, dan fotokopi KTP.

3. Mengajukan permohonan ke instansi terkait

Permohonan pemecahan sertifikat tanah dapat diajukan melalui kantor BPN setempat.
Pemeriksaan berkas permohonan. Instansi terkait akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan. Jika terdapat berkas yang kurang atau tidak sesuai, pemohon akan diminta untuk melengkapinya.

4. Proses pemecahan sertifikat tanah

Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan sah, instansi terkait akan memproses pemecahan sertifikat tanah. Proses ini meliputi pengukuran ulang bidang tanah, pembuatan surat ukur baru, dan penerbitan sertifikat tanah baru.

5. Pengambilan sertifikat tanah baru

Setelah sertifikat tanah baru selesai dibuat, pemohon dapat mengambilnya di instansi terkait.

Contoh surat pemecahan sertifikat tanah

Didalam surat ini berisi beberapa hal seperti berikut ini:

Kepada Yth,…………………………

Dengan hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama……….

Umur…………..

Pekerjaan………..

No KTP…………….

Alamat……………

No telepon/Hp………..

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri/ bertindak sebagai kuasa dari

Nama…………..

Pekerjaan…………….

Alamat…………….

No Tlp/Hp………..

Berdasarkan surat kuasa tertanggal……………………….

Nomor……………..

Dengan ini mengajukan permohonan pemecahan sertifikat hak milik atas tanah No.................., yang terletak di Jalan............., RT........, RW........, Kecamatan........., Kelurahan........, Kota Administrasi ......... menjadi beberapa bidang dengan luas masing-masing sesuai dengan surat ukur terlampir.Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini disertakan:

Asli Sertifikat Hak Milik (HM) No.
Surat Pernyataan Pemisahan dan Penggabungan
Surat Ukur / Gambar Kondisi No:
Fotokopi KTP Pemohon
Fotokopi Akta Jual Beli (jika ada)
Demikian surat permohonan ini saya buat untuk dapat dibenarkan sebagaimana mestinya.

Jakarta………………

Hormat saya

Nama Pemohon

Tanda Tangan

Surat di atas adalah format umum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Pastikan semua informasi yang diperlukan dicantumkan dan dokumen pendukung dilampirkan sesuai ketentuan dari Kantor Pertanahan setempat. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta: Pemilik tanah yang ingin mengalihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain dapat melakukan balik nama sertifikat tanah. Balik nama sertifikat tanah merupakan proses perubahan kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan dari penjual ke pembeli.

Proses balik nama sertifikat tanah secara online hanya dapat dilakukan untuk sertifikat tanah yang diterbitkan setelah 2012. Jika sertifikat tanah yang akan dibalik nama diterbitkan sebelum 2012, pemilik tanah harus melakukannya secara manual di kantor BPN.

Cara balik nama sertifikat tanah secara online

Untuk melakukan balik nama sertifikat tanah secara online, pemilik tanah dapat mengikuti langkah-langkah berikut.

1. Mengisi Formulir Permohonan Balik Nama Sertifikat Tanah

Pemilik tanah dapat mengunduh formulir permohonan balik nama sertifikat tanah dari situs resmi BPN atau melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Formulir tersebut harus diisi dengan lengkap dan benar, serta ditandatangani oleh pemilik tanah dan pembeli tanah.

Baca juga: Cara dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah Hibah dari Orang Tua ke Anak

2. Melampirkan dokumen pendukung

Selain formulir permohonan, pemilik tanah juga harus melampirkan beberapa dokumen pendukung, antara lain.

1. Sertifikat tanah asli
2. Akta Jual Beli (AJB) atau Akta Hibah
3. Surat Keterangan Waris (SKW) jika pemilik tanah telah meninggal dunia
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah dan pembeli tanah
5. Membayar Biaya Balik Nama
6. Setelah formulir permohonan dan dokumen pendukung lengkap, pemilik tanah harus membayar biaya balik nama sertifikat tanah. Biaya balik nama sertifikat tanah bervariasi tergantung dari luas tanah dan lokasi tanah.

3. Mengajukan permohonan secara online

Setelah semua persyaratan lengkap, pemilik tanah dapat mengajukan permohonan balik nama sertifikat tanah secara online melalui aplikasi Sentuh Tanahku atau situs resmi BPN. Pemilik tanah akan diminta untuk mengunggah formulir permohonan dan dokumen pendukung yang telah disiapkan sebelumnya.

4. Proses verifikasi dan validasi

BPN akan melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang telah diajukan oleh pemilik tanah. Jika dokumen lengkap dan benar, BPN akan memproses permohonan balik nama sertifikat tanah.

5. Penerbitan sertifikat tanah baru

Setelah proses verifikasi dan validasi selesai, BPN akan menerbitkan sertifikat tanah baru atas nama pemilik tanah baru. Sertifikat tanah baru tersebut dapat diambil di kantor BPN setelah proses balik nama selesai.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta: Sertifikat tanah merupakan dokumen krusial yang berfungsi melindungi kepemilikan tanah dari sengketa dan klaim ilegal. Pengurusan atau balik nama sertifikat tanah dapat dilakukan di kantor pertanahan setempat.

Pemutihan sertifikat tanah adalah program pemerintah yang memberikan penghapusan atau pengurangan denda atas pelanggaran persyaratan kepemilikan tanah, seperti keterlambatan pengurusan atau balik nama sertifikat.

Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kewajiban hukumnya dalam mengurus sertifikat tanah. Namun, tak semua masyarakat bisa menikmati program ini. Di bawah ini ada beberapa golongan yang bisa mengajukan pemutihan sertifikat tanah.

Golongan masyarakat yang bisa ajukan pemutihan sertifikat tanah

Terdapat sejumlah ketentuan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pemutihan sertifikat tanah. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bidang Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Kepala BPN) No.25 Tahun 2016.

Baca juga: Syarat Pemutihan Sertifikat Tanah

Disebutkan dalam beleid tersebut, ada beberapa golongan masyarakat yang tidak perlu membayar pembuatan sertifikat tanah yakni:

1. Masyarakat tidak mampu
2. Masyarakat yang masuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana
3. Veteran, pensiunan PNS, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, dan suami/ istri/ janda/ duda/ veteran/ pensiunan PNS/ purnawirawan TNI/ purnawirawan Polri
4. Badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk ibadah, pesantren, panti asuhan, panti jompo, cagar budaya, situs atau tempat ziarah
5. Instansi pemerintah dan pemerintah daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit
6. Wakif atau pihak orang yang mewakafkan harta bendanya
7. Masyarakat hukum adat.

Manfaat pemutihan sertifikat tanah

Pemutihan sertifikat tanah memberikan sejumlah manfaat bagi masyarakat, yaitu:

1. Mengurangi beban biaya denda keterlambatan
2. Memudahkan proses pengurusan atau balik nama sertifikat tanah
3. Memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah

Ketentuan pemutihan sertifikat tanah

Ketentuan program pemutihan sertifikat tanah dapat bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Namun, umumnya program ini memiliki batasan waktu tertentu dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon, seperti:

1. Membawa bukti kepemilikan tanah
2. Membayar biaya administrasi
3. Tidak terlibat dalam sengketa tanah
4. Pentingnya Mengurus Sertifikat Tanah

Pemutihan sertifikat tanah merupakan program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban hukumnya dalam mengurus sertifikat tanah.
Dengan memanfaatkan program ini, masyarakat dapat menghemat biaya, memudahkan proses pengurusan, dan memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah mereka.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta: Apakah kamu sudah melakukan pemutihan sertifikat tanah? Pemutihan sertifikat ini bertujuan untuk melegalkan kepemilikan tanah yang belum memiliki sertifikat. Hal ini juga bertujuan untuk memperjelas status hukum kepemilikan tanah kamu.

Sebelum kamu melakukan pemutihan sertifikat kamu sebaiknya kamu mengetahui terlebih dahulu beberapa hal yang wajib kamu ketahui. Dikutip dari beberapa sumber.

Penjelasan pemutihan sertifikat tanah

Pemutihan sertifikat merupakan hal penting yang harus kamu lakukan dengan tujuan agar meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah di Indonesia. Biaya pemutihan biasanya terbilang cukup mahal.

Baca juga: Syarat Pemutihan Sertifikat Tanah

Oleh karena pemerintah menyediakan program seperti PTSL yang bertujuan untuk meringankan beban bagi masyarakat yang kurang mampu. Pemutihan sertifikat tanah ini dapat kamu lakukan jika kamu memenuhi beberapa persyaratan seperti:

1. WNI
2. Memiliki tanah yang belum bersertifikat
3. Tanah tidak dalam kontroversi
4. Tanah tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung atau taman nasional
5. Foto copy KTP dan KK
6. Bukti Kepemilikan Tanah
7. Surat Pernyataan bahwa tanah tidak dalam perdamaian
8. Bukti pembayaran bumi pajak dan banguan (PBB)

Jika semua persyaratan tersebut sudah lengkap maka kamu sudah bisa mengurus surat pemutihan sertifikat tanah.

Biaya pemutihan sertifikat tanah

Biaya pemutihan sertifikat tanah di Indonesia sangat bervariasi tergantung pada program yang kamu ikuti dan status pemohon. Berikut Biaya Pemutihan Sertifikat tanah yang wajib kamu ketahui sebelum mengurus surat pemutihan sertifikat tanah.

1. Biaya umum

Biaya pembuatan sertifikat tanah secara umum dapat mencapai Rp 1 juta. ini mencakup biaya pendaftaran, pengukuran, pemeriksaan, serta biaya petugas. Namun, biaya ini dianggap mahal bagi masyarakat kelas menengah ke bawah sehingga pemerintah menyediakan program pemutihan untuk meringankan beban biaya pemutihan sertifikat ini.

2. Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)

Program yang disediakan oleh pemerintah. Jika kamu melakukan pemutihan melalui program ini maka kamu akan mendapatkan dengan biaya lebih rendah. Biasanya sesuai dengan laporan yang menyebutkan biaya sekitar Rp 150 ribu hingga 500 ribu tergantung lokasi dan aturan setiap tempat.

3. Penghapusan biaya untuk golongan tertentu

Masyarakat yang termasuk dalam kategori tertentu, seperti masyarakat tidak mampu, veteran, pensiunan PNS, dan badan hukum sosial keagamaan, dapat mengajukan permohonan pemutihan tanpa biaya. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menyerahkan sertifikat tanah elektronik berupa Hak Pakai untuk Istana Negara dan Istana Garuda kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, pada Kamis kemarin, di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam acara itu, AHY juga mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara.

“Dengan penyerahan Sertipikat Hak Pakai, maka secara hukum, formal, semua sudah bisa dijelaskan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk pembangunan dan pengembangan berikutnya untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang ada di IKN ini,” ujar Menteri AHY kepada awak media usai kegiatan peresmian seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Sertifikat Hak Pakai dengan pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Sekretariat Negara ini memiliki luas 56,87 hektare atau 568.705 meter persegi. Sertifikat Tanah Elektronik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara ini merupakan yang pertama di Kawasan KIPP.

Peresmian Istana Negara ditandai dengan penekanan tombol sirine yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju yang hadir. AHY berharap Istana Negara akan menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

“Kita harapkan bisa benar-benar menjadi sebuah simbol menuju Indonesia yang semakin maju di abad 21 ini. Kita berharap juga akan terus lahir pemikiran-pemikiran besar sekaligus berbagai langkah strategis untuk membuat Indonesia semakin maju negaranya dan semakin sejahtera rakyatnya,” kata Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Turut mendampingi Menteri AHY, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sekaligus Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat beserta jajaran; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Zulkhoir dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Ade Chandra Wijaya.

Jokowi Sahkan Istana Negara IKN, Serahkan Peresmian Kantor Presiden ke Prabowo

Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur, pada Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi menyerahkan peresmian Istana Garuda atau Kantor Presiden di IKN kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu satu bulan ke depan. Maka pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu,” kata Jokowi di IKN, melalui tayangan langsung video Sekretariat Presiden.

Dalam acara ini hadir anak buah Prabowo, Sekjen Partai Gerindra, yang juga Ketua MPR Ahmad Muzani. Tampak dalam tayangan langsung, terlihat Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi Rosan Roeslani, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Istana Negara dan Istana Garuda di IKN sudah fungsional sejak Juli 2024. Jokowi menggelar dua kali sidang kabinet dalam kurun tiga bulan di calon ibu kota baru. Ia juga menyelenggarakan HUT RI pada 17 Agustus untuk pertama kalinya dalam sejarah di IKN.

Baik Istana Negara maupun Istana Garuda berlokasi di zona 1A Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). yang membedakan Istana Garuda dan Istana Negara IKN adalah fungsinya. Istana Garuda digunakan sebagai kantor presiden dan ibu negara. Istana Garuda berada di belakang Istana Negara IKN.

Anggaran gedung Istana Negara beserta Lapangan Upacara mencapai nilai Rp 1,34 triliun. Sedangkan Istana Garuda atau Kantor Presiden memakan anggaran sebesar Rp 1,56 triliun. Total keduanya Rp 2,90 triliun.

Sebelumnya Jokowi sudah menyerahkan penandatanganan surat keputusan presiden atau Keppres pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN kepada Prabowo Subianto. Eks Gubernur Jakarta ini beberapa kali menegaskan pemindahan ibu kota perlu memperhatikan kesiapan ekosistem.

"Ya, mestinya gitu, (diteken) presiden yang baru, Pak Prabowo," kata Jokowi di IKN, dikutip dari keterangan persnya, Ahad, 6 Oktober 2024. "Semuanya butuh waktu. Pindah rumah saja ruwetnya kayak gitu, ini pindah ibu kota.”

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.