Bisnis.com, JAKARTA - MPR meyakini bahwa politik uang yang marak terjadi bisa menghambat laju pembangunan keberlanjutan (SDGs) dan membuat biaya politik semakin tinggi di Indonesia.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebut bahwa penggunaan politik uang membuat biaya politik belakangan ini jadi semakin tinggi di Indonesia.

Bahkan, menurut pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut, tidak sedikit kepala daerah, anggota legislatif dan eksekutif yang terlibat kasus korupsi hanya untuk mengembalikan biaya politik yang sangat besar.

"Korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar tercapainya berbagai program SDGs. Sebagaimana kajian Economic and Social Council Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahwa korupsi yang terjadi di dunia telah menggerogoti 5% dari produk domestik bruto global," tuturnya di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Menurutnya, tantangan Indonesia mencapai SDGs masih sangat banyak, salah satunya tergambar pada angka kemiskinan yang mencapai 9,03% berdasarkan data BPS per Maret 2024 atau setara dengan 25,22 juta jiwa.

Pada periode yang sama, kata Bamsoet, angka ketimpangan yang dicapai adalah 0,379 atau masuk dalam klasifikasi moderat.

"Kondisi itu membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di setiap provinsinya juga ikut mengalami ketimpangan," katanya.