JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menegaskan, politik uang saat kampanye dilarang agar Pilkada Jakarta 2024 lebih berkelas dan berkualitas.

"Ya pokoknya enggak boleh ada (politik uang). Kami ingin Pilkada Jakarta berkelas, berkualitas, dan jadi teladan, jadi pertaruhan," ujar Ridwan Kamil (RK) saat ditemui usai pengundian nomor urut di Kantor KPU Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

RK mengatakan, perundungan sesama kandidat juga tidak etis dilakukan dalam masa kampanye.

"Tidak boleh bully mem-bully, menjelekan pasangan calon yang lain, apalagi money politics, haram hukumnya," ujar dia.

Menurut dia, Pilkada Jakarta harus menjadi contoh nasional sebagai pilkada yang teladan tanpa ada hal-hal yang meresahkan.

"Mari berkonsestasi dengan cara-cara yang damai, mari berkontestasi dengan cara-cara penuh dengan keceriaan," tutur dia.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu menegaskan, ia bersama pasangannya Suswono, tidak akan berkampanye dengan konten-konten yang merendahkan pasangan nomor urut lainnya.

RK juga meyakini, warga Jakarta cerdas sehingga dapat memilih pemimpin yang akan memberikan solusi relevan usai Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota.

"Teriring salam kepada seluruh pasangan calon. Mudah-mudahan diberi keberkahan keselamatan, sampai nanti akhirnya kita bertemu dengan takdir di tanggal 27 November 2024," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono, menegaskan larangan politik uang di Pilkada Jakarta 2024.

Ridwan Kamil berpesan agar kampanye menjadi ajang untuk berlomba meraih kebaikan, bukannya perpecahan.

"Saya titip kepada seluruh pendukung partai pasangan nomor 1 yang kami hormati, untuk menaati apa yang kami sampaikan dan tidak boleh ada money politik dalam kampanye," ujar RK usai pengundian nomor urut di Kantor KPU Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Mantan Gubernur Jawa Barat itu menegaskan, ia dan Suswono tidak akan berkampanye dengan konten-konten yang merendahkan pasangan nomor urut lainnya.

"Tidak boleh ada satupun konten-konten yang menjelekkan pasangan yang lain," ujar dia.

Menurut dia, Pilkada Jakarta harus menjadi contoh nasional sebagai pilkada yang teladan tanpa ada hal-hal yang meresahkan.

"Mari berkonsestasi dengan cara-cara yang damai, mari berkontestasi dengan cara-cara penuh dengan keceriaan," tutur dia.

RK yakin, warga Jakarta cerdas dan pintar sehingga dapat memilih pemimpin yang akan memberikan solusi relevan usai Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota.

"Teriring salam kepada seluruh pasangan calon. Mudah-mudahan diberi keberkahan keselamatan, sampai nanti akhirnya kita bertemu dengan takdir di tanggal 27 November 2024," imbuh dia.

Untuk diketahui, RK-Suswono alias Rido diusung gabungan Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan nomor urut 1 untuk Pilkada 2024.

Pendukung Rido menyuarakan kalimat kemenangan "satu putaran, satu putaran" setelah pasangan yang mereka dukung mendapatkan nomor urut 1 di Pilkada Jakarta 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - MPR meyakini bahwa politik uang yang marak terjadi bisa menghambat laju pembangunan keberlanjutan (SDGs) dan membuat biaya politik semakin tinggi di Indonesia.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebut bahwa penggunaan politik uang membuat biaya politik belakangan ini jadi semakin tinggi di Indonesia.

Bahkan, menurut pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut, tidak sedikit kepala daerah, anggota legislatif dan eksekutif yang terlibat kasus korupsi hanya untuk mengembalikan biaya politik yang sangat besar.

"Korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar tercapainya berbagai program SDGs. Sebagaimana kajian Economic and Social Council Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahwa korupsi yang terjadi di dunia telah menggerogoti 5% dari produk domestik bruto global," tuturnya di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Menurutnya, tantangan Indonesia mencapai SDGs masih sangat banyak, salah satunya tergambar pada angka kemiskinan yang mencapai 9,03% berdasarkan data BPS per Maret 2024 atau setara dengan 25,22 juta jiwa.

Pada periode yang sama, kata Bamsoet, angka ketimpangan yang dicapai adalah 0,379 atau masuk dalam klasifikasi moderat.

"Kondisi itu membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di setiap provinsinya juga ikut mengalami ketimpangan," katanya.

Bantul: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), membentuk relawan pengawas partisipatif untuk mendukung pengawasan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati atau Pilkada 2024. Pengawasan partisipatif dari masyarakat dianggap perlu untuk mencegah pelanggaran, termasuk politik uang.

"Hal ini juga dilatarbelakangi dari tidak berimbangnya antara jumlah pengawas dengan wilayah yang harus dilakukan pengawasan. Oleh karena itu diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan," kata Koordinator divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Bantul, Dewi Nurhasanah, pada Senin, 15 Juli 2024.

Ia mengatakan pembentukan relawan pengawas partisipatif ini dilakukan Panwaslu di 17 kecamatan. Panwaslu kecamatan tersebut bekerja sama dengan pengawas kelurahan atau desa.
Para pengawas dari unsur relawan itu akan berbasis dusun. Keberadaan mereka diharapkan setiap dusun mempunyai 1 (satu) relawan pengawas partisipatif, sehingga targetnya dapat terbentuk 933 relawan pengawas partisipatif se-Kabupaten Bantul.

"Relawan ini sifatnya sukarela dan bekerja tanpa pamrih untuk membantu pengawasan di wilayah masing-masing. Nantinya relawan ini akan membantu sosialisasi tentang pengawasan partisipatif serta menginformasikan kepada panwaslucam atau pengawas kalurahan apabila ada potensi pelanggaran pemilihan," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu Kulon Progo Temukan Potensi Pemilih Ganda

Sementara, Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, mengatakan pihaknya juga tengah gencar melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif di masyarakat. Hal ini disebut menjadi implementasi dari Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

"Sosialisasi pengawasan partisipatif ini dilaksanakan melalui media tatap muka dengan mendatangi pertemuan tingkat RT dan tingkat dusun. Titik tekan sosialisasi pada pentingnya masyarakat terlibat dalam pengawasan dan pencegahan praktik politik uang," kata dia.

Selain itu, ia mengatakan, mengingat saat ini pada tahapan coklit, masyarakat diingatkan juga untuk mengawal hak pilih masing-masing keluarga. Masyarakat diingatkan agar tidak ada pemilih yang tercecer. Apabila ada warga yang meninggal maka dipastikan untuk tidak masuk dalam data pemilih.

"Kami mengimbau apabila ada remaja yang sudah masuk pemilih pemula untuk dipastikan masuk dalam data pemilih yang dipegang oleh pantarlih," jelasnya.

(MEL)

Jakarta: Survei Indikator Politik Indonesia menilai tingkat kesadaran masyarakat Jawa Tengah (Jateng) dalam pelaksanaan Pilkada 2024 masih kurang. Hal ini disebut bisa jadi pintu masuk transaksional.

"Hasilnya, 52,4 persen warga Jateng tidak mengetahui pelaksanaan pilkada November mendatang. Sehingga belum memiliki jagoan yang diandalkan," sebut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi,dalam rilis Indikator Politik Indonesia 'Siapa Kuat di Jawa Tengah? Dinamika Elektoral Jelang Pilkada', Minggu, 7 Juli 2024.

Selanjutnya, sebanyak16,2 persen pemilih memanfaatkan beberapa bulan atau lebih sebelum masa kampanye resmi. Kemudian, 30,1 persen pemilih memanfaatkan waktu kampanye resmi; 38,8 persen pemilih memanfaatkan beberapa hari sebelum pemilihan; dan13,8 persen pemillih memanfaatkan saat berada di kotak suara.

Dari hasi survei, Burhanuddin menyebut pemilih loyalis cenderung semakin sendikit. Sedangkan, kata dia, dari survei itu menunjukkan rentan dengan politik uang, karena masyarakat banyak yang belum menentukan pilihan.
"Dua hal yang terakhir ini bisa kita sebut sebagai pemilih transaksional. Ada korelasinya antara mereka yang menetapkan di ujung (waktu) dengan tingkat toleransi terhadap politik uang," jelas dia.

Survei digelar pada 10 sampai 17 Juni 2024, melibatkan 800 responden berusia di atas 17 tahun. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling, margin of error diperkirakan sekitar 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

(Insan Suardi)





(LDS)