REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kegiatan kunjungan Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta Ridwan Kamil di Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (6/9/2024) malam, sempat diwarnai keributan. Sejumlah orang beratribut ormas tiba-tiba datang dan meluapkan ketidaksukaan pada acara Bamus Betawi yang dihadiri Ridwan Kamil itu.

Mereka menilai acara yang mengangkat tema Gerakan Membangun (Gerbang) Betawi itu tidak menghargai masyarakat asli Betawi yang tinggal di sekitar Bamus Betawi.

"Saya mendukung acara ini, tapi kenapa masyarakat sekitar tidak dihargai. Kami sudah lama tinggal di sini," kata salah satu pria yang meluapkan emosinya itu kepada panitia kegiatan tersebut.

Ketua Forum Betawi Rempug (FBR) Rawa Bunga Abah Latief menjelaskan peristiwa tersebut hanya masalah kesalahpahaman komunikasi antara panitia acara dengan masyarakat setempat. Ia menegaskan bahwa situasi sudah diselesaikan dengan damai.

"Memang kami mendukung RK (Ridwan Kamil), tapi kami tidak dilibatkan dalam acara ini. Ini hanya kesalahpahaman saja, dan semuanya sudah berdamai," ujar Abah Latief.

Sementara itu, Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung menjelaskan pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi.

"Jadi, tadi sebenarnya bukan enggak ada koordinasi. Kita udah anggap keluarga gitu dan melihat situasinya. Akhirnya kita saling membuka persoalan, oh itu ada titik temu ya terus kita langsung memaafkan," katanya.

Dalam kesempatan ini, Ridwan Kamil menegaskan tetap mempertahankan identitas Jakarta, apalagi identitas yang penuh dengan kearifan lokal seperti budaya Betawi.

"Jangan sampai (tujuan menjadikan Jakarta) kota global tercapai, tetapi meninggalkan identitas wilayah yang penuh dengan kearifan lokal, yaitu budaya Betawi," kata Ridwan Kamil.

Dia menuturkan, kehadirannya di tengah masyarakat Betawi untuk menyerap aspirasi dan belanja masalah. Tujuannya agar visi dan misi pasangan Ridwan Kamil-Suswono fokus pada penyelesaian persoalan masyarakat Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Musyawarah (Bamus) Betawi 1982 menyebut lima nama yang dinilai cocok menjadi calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2024.

"Nama-nama yang diusulkan di antaranya Marullah Matali, Lutfi Hakim, Zainuddin, Dailami Firdaus dan Moh. Ihsan," ungkap Ketua Umum Bamus Betawi 1982 Zainuddin dikutip dari Antara, Senin (8/7/2024).

Marullah Matali diketahui tengah menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata.

Sementara itu, Lutfi Hakim dan Moch Ihsan kini masing-masing menjabat sebagai Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) dan Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi).

Adapun Dailami Firdaus merupakan Anggota DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta. Terakhir, Zainuddin adalah dirinya sendiri.

"Nama-nama tersebut akan diusulkan kepada para pimpinan partai politik," kata Zainuddin.

Usulan nama-nama ini lahir dari hasil konsolidasi Bamus Betawi 1982 dengan para sesepuh dan tokoh adat, dalam rangka menyongsong Pilkada 2024.

Mereka menekankan bahwa usulan tersebut semestinya dipandang demi keberlanjutan peradaban Betawi yang telah turun-temurun sejak 3.000 tahun lalu.

Zainuddin menuturkan, suku Betawi yang merupakan salah satu suku asli Nusantara dengan jumlah sekitar 7 juta jiwa, kini berada pada urutan keenam dari 1.340 suku di Indonesia.

"Di Jakarta sendiri, suku Betawi menempati urutan kedua, dengan jumlah sekitar 3 juta jiwa atau 27 persen dari total populasi ibu kota," kata dia.

Di dalam sistem demokrasi Indonesia, suara suku Betawi memiliki peran yang sangat menentukan, dalam pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Hal ini menjadi semakin relevan, setelah disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang menegaskan kedudukan suku Betawi sebagai Putra Asli Daerah, dan menempatkan budaya Betawi sebagai prioritas, bersama suku-suku lain yang tinggal di Jakarta," paparnya.

Dengan kedudukan tersebut, tambah Zainuddin, suku Betawi kini memiliki hak untuk mendapat ruang, dan pelibatan langsung dalam spektrum politik dan pemerintahan.

"Semangat Vox Betawi Vox Dei, No Betawi No Party (Betawi Adalah Suara Tuhan, Tanpa Betawi Tidak Ada Pesta 'Demokrasi') menjadi seruan utama," katanya.

Melalui usulan ini, suku Betawi berharap dapat berperan lebih, dalam menentukan arah masa depan Jakarta, serta memastikan budaya dan nilai-nilai Betawi tetap terjaga, dan dihormati dalam setiap aspek kehidupan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Musyawarah (Bamus) Betawi 1982 menyebut lima nama yang dinilai cocok menjadi calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2024.

"Nama-nama yang diusulkan di antaranya Marullah Matali, Lutfi Hakim, Zainuddin, Dailami Firdaus dan Moh. Ihsan," ungkap Ketua Umum Bamus Betawi 1982 Zainuddin dikutip dari Antara, Senin (8/7/2024).

Marullah Matali diketahui tengah menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata.

Sementara itu, Lutfi Hakim dan Moch Ihsan kini masing-masing menjabat sebagai Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) dan Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi).

Adapun Dailami Firdaus merupakan Anggota DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta. Terakhir, Zainuddin adalah dirinya sendiri.

"Nama-nama tersebut akan diusulkan kepada para pimpinan partai politik," kata Zainuddin.

Usulan nama-nama ini lahir dari hasil konsolidasi Bamus Betawi 1982 dengan para sesepuh dan tokoh adat, dalam rangka menyongsong Pilkada 2024.

Mereka menekankan bahwa usulan tersebut semestinya dipandang demi keberlanjutan peradaban Betawi yang telah turun-temurun sejak 3.000 tahun lalu.

Zainuddin menuturkan, suku Betawi yang merupakan salah satu suku asli Nusantara dengan jumlah sekitar 7 juta jiwa, kini berada pada urutan keenam dari 1.340 suku di Indonesia.

"Di Jakarta sendiri, suku Betawi menempati urutan kedua, dengan jumlah sekitar 3 juta jiwa atau 27 persen dari total populasi ibu kota," kata dia.

Di dalam sistem demokrasi Indonesia, suara suku Betawi memiliki peran yang sangat menentukan, dalam pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Hal ini menjadi semakin relevan, setelah disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang menegaskan kedudukan suku Betawi sebagai Putra Asli Daerah, dan menempatkan budaya Betawi sebagai prioritas, bersama suku-suku lain yang tinggal di Jakarta," paparnya.

Dengan kedudukan tersebut, tambah Zainuddin, suku Betawi kini memiliki hak untuk mendapat ruang, dan pelibatan langsung dalam spektrum politik dan pemerintahan.

"Semangat Vox Betawi Vox Dei, No Betawi No Party (Betawi Adalah Suara Tuhan, Tanpa Betawi Tidak Ada Pesta 'Demokrasi') menjadi seruan utama," katanya.

Melalui usulan ini, suku Betawi berharap dapat berperan lebih, dalam menentukan arah masa depan Jakarta, serta memastikan budaya dan nilai-nilai Betawi tetap terjaga, dan dihormati dalam setiap aspek kehidupan.