Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. atau Bank Jatim (BJTM) kini menjadi pemegang saham pengendali (PSP) PT Bank NTB Syariah (Bank NTB Syariah). Selain BJTM, PSP Bank NTB Syariah adalah Pemerintah Provinsi NTB.

Ini sejalan dengan transaksi penyertaan modal perseroan kepada Bank NTB Syariah dalam skema kelompok usaha bank (KUB) yang telah efektif.

Berdasarkan keterbukaan informasi, manajemen BJTM mengungkapkan pada 15 Agustus 2024, Bank Jatim telah melakukan pelimpahan penyertaan modal kepada Bank NTB Syariah senilai Rp100 miliar.

Tercatat, penyertaan modal perseroan kepada Bank NTB Syariah sebanyak 3.921.568 saham seri A dengan harga Rp25.500 per saham yang terdiri dari setoran modal sebesar Rp10.000 per saham dan Agio saham Rp15.500 per saham, sehingga jumlah penyertaan sebesar Rp99,98 miliar.

“Sehingga, dengan transaksi penyertaan modal perseroan kepada Bank NTB Syariah sebesar Rp100 miliar memiliki selisih sebesar Rp16.000, maka atas kelebihan tersebut untuk dimasukkan ke dalam Agio Saham Bank NTB Syariah,” lapor manajemen yang dikutip Selasa (15/10/2024).

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui perubahan komposisi kepemilikan saham Bank NTB Syariah pada 9 Oktober 2024.

Hal ini mengakibatkan adanya penambahan pemegang saham pengendali baru dengan penambahan modal disetor Bank NTB Syariah sebesar Rp39,22 miliar dari perseroan dengan jumlah lembar saham sebanyak 3,92 juta lembar saham.

Sebagai informasi, pembentukan KUB merupakan aksi korporasi bagi bank pembangunan daerah (BPD) yang belum memenuhi batas modal minimal Rp3 triliun hingga akhir 2024.

Melalui skema ini, BPD menginduk ke bank bumum atau BPD lain yang memenuhi ketentuan atau disebut sebagai bank anchor.

Dengan demikian, komposisi kepemilikan Bank NTB Syariah setelah pengefektifan penambahan modal sebagai berikut:

*Pemegang Saham Pengendali

IDXChannel - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) resmi menjadi pemegang saham pengendali (PSP) PT BPD NTB Syariah (Bank NTB Syariah). Meski porsi kepemilikannya di bawah 5 persen, BJTM menjadi PSP bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB)

BJTM telah melakukan pelimpahan penyertaan modal Rp100 miliar ke Bank NTB Syariah pada 15 Agustus 2024. Dengan investasi tersebut, BJTM mengakuisisi 3,9 juta saham Bank NTB Syariah di harga Rp25.500, setara 4,09 persen dari total saham yang diterbitkan.

"Tanggal 9 Oktober 2024 telah disetujui oleh OJK atas perubahan kepemilikan saham Bank BTN Syariah yang mengakibatkan penambahan pemegang saham pengendali," kata Corporate Secretary BJTM, Wioga Adhiarma Aji lewat surat kepada BEI dikutip Selasa (15/10/2024).

Dengan masuknya Bank Jatim, maka pemegang saham Bank NTB Syariah bertambah menjadi 12 entitas yang seluruhnya terdilusi. BJTM masuk sebagai pemegang saham terbesar nomor 10 di atas Pemerintah Kota Mataram (2,83 persen) dan Pemerintah Kota Bima (1,57 persen).

Meski hanya memiliki 4,09 persen saham, Bank Jatim menjadi PSP baru bersama Pemerintah Provinsi NTB yang mempunyai saham terbesar dengan porsi 43,7 persen di Bank NTB Syariah. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari skema Kelompok Usaha Bank (KUB) di mana Bank Jatim menjadi bank induk sementara Bank NTB Syariah menjadi anggota pertama KUB.

Dengan skema ini, Bank Jatim tidak hanya memberikan setoran modal untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum yang dipersyaratkan OJK sebesar Rp3 triliun. BJTM juga akan memberikan bantuan teknis mulai dari pengembangan SDM, peningkatan IT, hingga perluasan produk dan pasar bagi anggota dalam KUB.

Selain Bank NTB Syariah, Bank Jatim juga membidik PT BPD Banten Tbk (BEKS) atau Bank Banten dan PT BPD Lampung (Bank Lampung) masuk dalam KUB. BPD milik Pemprov Jawa Timur itu telah mengalokasikan dana Rp160 miliar dengan rincian Rp10 miliar untuk masuk dalam Bank Banten dan Rp150 miliar untuk Bank Lampung.

(Rahmat Fiansyah)