Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Ariadi menjelaskan proses perencanaan pembangunan telah dimulai dan saat ini sudah masuk tahap konsultasi publik.

Pembangunan SPAM Regional Pulau Lombok melalui skema KPBU ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan memperkuat infrastruktur dasar di wilayah NTB, khususnya Pulau Lombok.

Menurut Sekda, proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang terus meningkat, terutama di kawasan yang mengalami pertumbuhan penduduk dan pariwisata.

“Melalui skema KPBU ini kita wujudkan kehadiran air bersih maka berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat, masyarakat yang derajat kesehatannya meningkat merupakan modalitas kita untuk menyongsong NTB emas 2025,” jelas Gita dikutip dari siaran pers, Rabu (6/11/2024).

Gita juga menjelaskan, KPBU menjadi solusi dari keterbatasan fiskal yang dihadapi NTB, konsultasi publik yang akan dilaksanakan tersebut menjadi wadah untuk memahami skema kerja KPBU.

Selain dari konsultasi publik, Pemprov NTB juga menguatkan dengan melakukan studi banding ke daerah yang sudah berhasil melaksanakan KPBU dengan baik.

“Konsultasi publik menjadi sesuatu yang penting untuk kita mendapatkan pencerahan pencerdasan untuk memahami, dan nampaknya sudah ada daerah-daerah yang sudah berhasil melaksanakan KPBU,” ujar Gita.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik mencatat, persentase rumah tangga terhadap layanan air bersih di NTB rata - rata sudah di atas 96%. Seperti di Kabupaten Lombok Barat 93,94%, Lombok Tengah 93,26%, Lombok Timur 97,11%, Sumbawa 96,42%, Dompu 98,93%, Bima 99,11%, Sumbawa Barat 96,38%, Lombok Utara 91,15%, Kota Mataram 99,58%, Kota Bima 98,83%.

Dari data tersebut terlihat ada sekitar 4% masyarakat yang belum memiliki akses air layak minum, sehingga pembangunan dengan skema KPBU diharapkan bisa mengatasi masalah tersebut.

Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk transaksi di lingkungan setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Penggunaan KKPD dimulai setelah Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) bersama PT. Bank NTB Syariah yang dilakukan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin bersama dengan Direktur Utama PT Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo.

Penerapan KKPD menandai era baru dalam transaksi di birokrasi, OPD yang sudah menerapkan tidak lagi melakukan belanja dengan transaksi tunai. KKPD juga bertujuan untuk mempercepat pembayaran Pemda ke mitra atau rekanan, terutama rekanan UMKM.

Ada dua OPD yang mulai menggunakan KKPD yakni Badan Pengelolaan dan Aset Keuangan Daerah (BPKAD) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kedua OPD ini, sebagai pilot project dalam penerapan KKPD di lingkungan Pemprov NTB.

Plt Kepala BPKAD Provinsi NTB Ervan Anwar menjelaskan penerapan KKPD merupakan langkah awal dalam rangka reformasi birokrasi terutama dalam tata kelola keuangan daerah di era digital. "Kami berharap dengan KKPD ini ke depannya dapat mencegah terjadinya korupsi serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola keuangan di pemerintahan," jelas Ervan dikutip dari siaran pers, Senin (4/11/2024).

Ervan juga menyebut Pemprov NTB mendukung penuh dan sangat mengapresiasi KKPD ini nantinya untuk diterapkan di seluruh OPD. Di tahun 2025 nanti direncanakan seluruh OPD lingkup Pemprov NTB akan menerapkannya secara bersama-sama.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo Kukuh menerangkan bahwa pada tahun lalu Bank NTB Syariah berinisiasi mengembangkan produk untuk bisa melayani pemerintah daerah.

"Harapannya bisa memberikan kemudahan untuk pemerintah daerah dan masyarakat NTB. Bank NTB Syariah saat ini merupakan salah satu, bank daerah dengan kinerja yang cukup baik. Bahkan, pertumbuhan enam tahun terakhir sejak konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS), berada di atas rata-rata bank daerah lainnya secara nasional," jelas Kukuh.

Bisnis.com, DENPASAR - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menawarkan proyek Solar VP dan WindPower Plant kepada investor asing melalui promosi investasi dan perdagangan.

Proyek Solar PV dipromosikan di Tokyo, Jepang, dan Proyek Wind Power Plant di Oslo, Norwegia. Proyek Solar PV juga dipromosikan dalam acara Trade, Tourism, and Investment (TTI) yang akan berlangsung di Amsterdam, Belanda pada tanggal 27 hingga 29 Mei 2024.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah dari kegiatan promosi investasi menunjukkan beberapa perhatian dari calon investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dua isu utama yang menjadi perhatian adalah kelayakan finansial dari proyek investasi serta kualitas dan kontinuitas produk yang ditawarkan.

“Untuk menarik minat investor lebih lanjut, dukungan dari pemerintah daerah sangat penting. Penyediaan lahan yang memadai, proses perizinan yang mudah, serta berbagai insentif menjadi faktor pendorong yang menarik bagi investor untuk berinvestasi di NTB,” jelas Berry dikutip dari keterangan resminya, Rabu (30/10/2024).

Bank Indonesia juga terus memperluas ekspor, Bank Indonesia telah berhasil melepas komoditas home decor anyaman rotan ke Jerman sebanyak dua kontainer pada September 2024. Selain itu, pada November 2024, akan dilakukan ekspor Kemiri sebagai hasil dari berbagai upaya bersama, termasuk fasilitasi perizinan ekspor, business matching, serta pengiriman sampel dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Lebih lanjut, perekonomian NTB pada kuartal II/2024 tercatat tumbuh terakselerasi sebesar 11,06% (YoY), yang merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal I/2024 sebesar 4,57% (YoY). Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh investasi yang tetap positif, tumbuh sebesar 2,32% (YoY), dan ekspor yang mengalami lonjakan hingga 967,96% (YoY) berkat optimalisasi kuota ekspor tembaga serta dampak dasar dari pembatasan ekspor tambang pada kuartal II/2023.

“Bank Indonesia Provinsi NTB akan terus berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui promosi investasi dan perdagangan serta ekspor produk unggulan sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa, dan kemudian berdampak pada penyerapan tenaga kerja,” ujar Berry.

Bisnis.com, DENPASAR - PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga kembali menambah lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penambahan titik BBM Satu Harga di Sumbawa termasuk dalam 40 titik baru BBM satu harga di sejumlah daerah yang meliputi Klaster Maluku – Papua 14 titik, Klaster Sulawesi – Nusa Tenggara 12 titik, Klaster Kalimantan 7 titik dan Klaster Sumatera 7 titik. Peresmian dilakukan secara serentak di empat lokasi di antaranya Ternate untuk klaster Maluku Papua, Padang untuk klaster Sumatera, Kubu Raya untuk klaster Kalimantan dan Banggai Kepulauan untuk klaster Sulawesi & Nusa Tenggara pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengatakan, sejak tahun 2017 hingga September 2024, Pertamina Patra Niaga telah mengoperasikan 542 lembaga penyalur BBM satu harga yang tersebar di Sumatera sebanyak 84 titik, Kalimantan 108 titik, Sulawesi 58 titik, Nusa Tenggara 98 titik, Maluku 78 titik dan Papua 111 titik, serta Jawa dan Bali sebanyak 5 titik.

Hingga akhir tahun 2024, ditargetkan sebanyak 573 titik lembaga penyalur BBM satu harga dioperasikan oleh Pertamina Patra Niaga. "Kami berkomitmen hingga akhir tahun 2024, target 71 titik BBM Satu Harga pada 2024 ini dapat terselesaikan tepat waktu," ucap Riva.

Riva menambahkan, Program BBM satu harga merupakan komitmen dan bukti nyata kehadiran Pertamina dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Peresmian 40 lembaga penyalur BBM satu harga ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan Pertamina dalam memastikan accessibility, affordability dan acceptability energi bagi seluruh masyarakat Indonesia," sebut Riva dalam peresmian lembaga penyalur BBM satu harga, di Fuel Terminal Ternate, Maluku Utara dikutip dari siaran pers, Rabu (30/10/2024).

Melalui BBM satu harga, Pertamina Patra Niaga berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok Indonesia.

“Kami juga berterima kasih atas dukungan Kementerian ESDM, BPH Migas, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait yang telah berkolaborasi dalam mewujudkan dan memastikan penyaluran BBM satu harga berjalan dengan lancar sehingga multiplier effect bagi masyarakat atas kehadiran energi ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Riva.

Terpisah Area Manager Communination, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyampaikan sejak tahun 2017 awal pelaksanaan program hingga bulan Oktober 2024, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus sudah meresmikan dan mengoperasikan sebanyak 25 SPBU BBM 1 Harga di wilayah NTB. Hal ini disambut baik oleh pemerintah dan masyarakat karena harga bahan bakar yang mereka dapatkan tidak akan lagi berbeda. Pelayanan juga akan lebih baik karena antrean akan berkurang di SPBU yang sudah ada sebelumnya.

"25 titik SPBU BBM 1 Harga wilayah NTB tersebar di 6 kabupaten, yakni Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa dan Kab. Sumbawa Barat. Suplai BBM untuk SPBU di Lopok, Kabupaten Sumbawa berasal dari Fuel Terminal Badas dengan menggunakan mobil tangki. Kami berharap dengan harga BBM yang sama dengan di kota besar, harga bahan pokok dapat ditekan sehingga keadilan energi dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali yang di pelosok," ujar Ahad.

Bisnis.com, DENPASAR - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB memusnahkan sebanyak 8.307 lembar uang palsu.

Uang yang dimusnahkan merupakan temuan Rupiah tidak asli dari tahun 2005-2023 tercatat sebanyak 8.307 lembar. Sementara hingga September 2024, temuan Rupiah tidak asli mencapai 2.537 lembar, di mana 73% atau 1.842 lembar diantaranya merupakan barang bukti hasil pengungkapan uang palsu oleh pihak kepolisian.

Sedangkan 27% atau 682 lembar merupakan hasil permintaan klarifikasi dari perbankan dan hanya 13 lembar yang ditemukan dari kegiatan layanan masyarakat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap menjelaskan kondisi tersebut menunjukkan beberapa hal, yang pertama awareness masyarakat yang semakin baik dalam melakukan pengecekan dan memperlakukan Rupiah.

Kedua pengelolaan operasional cash handling yang semakin govern oleh perbankan sebagai lembaga keuangan yang terdepan dalam melayani kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dan. Ketiga Koordinasi dan kolaborasi yang intensif dalam upaya memberantas tindak pemalsuan Rupiah oleh aparat penegak hukum.

”Salah satu bentuk koordinasi yang telah dilakukan BI NTB, yakni dengan melaksanakan pemusnahan Rupiah tidak asli sebagai langkah strategis dalam upaya penanganan Rupiah tidak asli. Terlebih lagi sebagaimana catatan pihak Polda NTB terdapat 8.307 lembar fisik Rupiah tidak asli yang ditatausahakan dan berpotensi bertambah sehingga aspek pengelolaan dan penyimpanan oleh pihak Polda NTB memiliki tantangan dan faktor risiko tersendiri,” jelas Berry dari keterangan resminya, Selasa (29/10/2024).

Sementara itu, Wakil Direktur Reskrimsus Polda NTB AKBP. Wendi Arianto, menjelaskan sebanyak 8.307 lembar uang Rupiah yang tidak asli tersebut merupakan hasil temuan dari proses pengolahan uang dan klarifikasi masyarakat di Kantor Perwakilan BI NTB selama 18 tahun dan bukan merupakan barang bukti kasus tindak pidana.

Rupiah tidak asli tersebut, terdiri dari pecahan Rp100.000, sampai pecahan, Rp2.000, dan akan dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan uang Rupiah tidak asli ini dilaksanakan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Mataram kelas I A, nomor: 2513/KPN.PN.W25-U1/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, perihal pemusnahan uang Rupiah tidak asli.

“Kegiatan ini juga merupakan wujud pelaksanaan amanat pengelolaan uang Rupiah yang dimandatkan kepada Bank Indonesia dan berkoordinasi dengan POLDA NTB, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang,” ujar Wendi Arianto.

Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong perusahaan menerapkan sistem upah berbasis produktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan penerapan upah yang lebih adil.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 yang mengubah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, mewajibkan perusahaan untuk menyusun struktur dan skala upah berdasarkan produktivitas. Metode penyusunan struktur dan skala upah diserahkan kepada perusahaan, dengan pilihan mulai dari metode sederhana hingga metode yang lebih kompleks.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi menjelaskan pengupahan berbasis produktivitas sangat penting sebagai solusi untuk menciptakan keadilan bagi pekerja yang telah lama bekerja di perusahaan. Karena itu, pihaknya terus melakukan pembinaan dan mendorong perusahaan agar menerapkan dan menyusun struktur dan skala upah sehingga mampu menerapkan sistem pengupahan yang berbasis produktivitas.

Aryadi menekankan bahwa sistem pengupahan yang selama ini fokus pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sering kali tidak adil bagi pekerja berpengalaman yang memiliki kompetensi dan etos kerja tinggi. Sesuai Pasal 26 PP Nomor 51 Tahun 2023, formula perhitungan Upah Minimum mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk α). Setiap daerah memiliki kondisi ekonomi dan sosial yang berbeda, sehingga parameter penentuan upah tidak bisa disamakan antara daerah yang berpenduduk banyak dengan daerah yang kecil atau terpencil.

“Selama ini masih banyak perusahaan yang menjadikan UMP dan UMK sebagai standar gaji/upah. Padahal, UMP-UMK hanya berlaku untuk pekerja baru,” tuturnya.

Aryadi menyebutkan bahwa berdasarkan data WLKP Online, jumlah perusahaan di NTB sebanyak 27.983, dan yang sudah menerapkan hanya 375 perusahaan. Harapannya, makin banyak perusahaan yang menerapkan upah berbasis produktivitas sehingga bisa mensejahterakan pekerja dengan upah yang layak, berkeadilan, dan berkelanjutan karena akan berdampak pada hubungan industrial yang harmonis.

Menurutnya hubungan industrial yang baik harus didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik bagi pekerja maupun perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan memiliki kewajiban untuk mematuhi norma ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah, sementara pekerja diharapkan dapat memberikan kontribusi produktif bagi perusahaan.

“Kami harus terus bergerak menuju pengupahan berbasis produktivitas. Perusahaan tidak mungkin membayar upah tinggi jika pekerjanya tidak produktif. Begitu juga sebaliknya, pekerja yang produktif tentu berhak mendapatkan upah yang sesuai dengan kontribusi yang mereka berikan,” ujar Aryadi.

Bisnis.com, DENPASAR - Tingginya angkatan kerja baru setiap tahun di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja membuat Pemprov NTB melakukan berbagai upaya agar angkatan kerja tersebut tidak menjadi pengangguran baru.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah angkatan kerja di NTB mencapai 3,01 juta jiwa, dengan pertumbuhan angkatan kerja baru berkisar antara 163.000 hingga 200.000 orang setiap tahunnya. Jika tidak ada upaya serius untuk menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru ini, risiko peningkatan pengangguran akan semakin besar. Tingkat pengangguran terbuka di NTB hingga Agustus 2024 sejumlah 2,80%

Salah satu upaya yang ditempuh oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yakni dengan memberikan pelatihan dan kesempatan magang bagi angkatan kerja baru. Bekerja sama dengan asosiasi dunia usaha dan dunia industri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) Provinsi NTB, Pemprov NTB menitipkan ratusan peserta magang di berbagai perusahaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, I Gede Putu Aryadi menjelaskan pada periode Mei hingga Oktober 2024, 211 peserta dari berbagai Kabupaten dan Kota di NTB mendapat kesempatan magang. Semua peserta dinyatakan berhasil menyelesaikan program pemagangan.

"Bahkan, 50% peserta telah diterima bekerja di berbagai industri, seperti Grand Legi, Puri Indah, CV. JB Retail, Alfamart, Kenza Hospital, Astra, Idoop Hotel, dan JNE. Sementara itu, sisanya masih menjalani proses rekrutmen lanjutan. Kami berharap 100% alumni magang terserap di industri swasta," jelas Aryadi, Selasa (21/10/2024).

Aryadi juga mendorong sektor swasta agar, selain memanfaatkan pemagangan dari pemerintah, perusahaan melaksanakan program pemagangan secara mandiri, sehingga lebih banyak angkatan kerja yang dapat terserap.

Ia menekankan pentingnya pemagangan sebagai solusi efektif dalam menjawab kebutuhan dunia kerja di tengah percepatan transformasi digital. Menurutnya, dalam beberapa sektor tertentu, rekrutmen langsung dari lembaga pelatihan ke perusahaan sering kali kurang efisien, karena masih ada kesenjangan antara keterampilan yang diperoleh dengan kebutuhan dunia industri.

"Pemagangan memungkinkan peserta mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja, sehingga calon pekerja dapat memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang tersedia di perusahaan. Ini juga memperkuat etos dan disiplin kerja, serta kemampuan beradaptasi dengan budaya dan ritme kerja di perusahaan," ujar Aryadi.

Disnakertrans Provinsi NTB saat ini sedang menyelenggarakan Pelatihan Daerah (Pelatda) bagi peserta magang Jepang.

Pelatda ini merupakan program kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan IM Japan, yang digelar oleh Disnakertrans NTB serta DPD Ikapeksi NTB. Sebanyak 48 peserta sedang mengikuti pelatihan dasar sebagai persiapan pemagangan di Jepang.

Ketua FKJP NTB, Naktika Sari Dewi, mengatakan sebanyak 41 perusahaan terlibat aktif dalam memberikan tempat dan fasilitas pelatihan bagi peserta. Mereka juga berperan penting dalam proses pengembangan keterampilan dan penilaian kompetensi peserta, sehingga peserta dapat langsung terjun ke lapangan dan merasakan pengalaman kerja nyata di dunia industri.

"Dari 211 peserta, 50% telah diterima bekerja di berbagai industri, sementara sisanya masih menjalani proses seleksi lanjutan. Harapannya, seluruh peserta pada akhirnya akan berhasil terserap dan memperoleh pekerjaan, sehingga target 100% penempatan kerja dapat tercapai," jelas Naktika.

Naktika juga mengungkapkan bahwa peserta yang berhasil menyelesaikan program ini telah menerima sertifikat pelatihan dari perusahaan, yang menjadi modal penting bagi mereka untuk bersaing di dunia kerja. Sertifikat ini mencerminkan kemampuan dan pengalaman yang sesuai dengan standar industri.

IDXChannel - Politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah, resmi dilantik menjadi Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (21/10/2024).Dirinya masuk ke dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Adapun Fahri Hamzah bukanlah sosok baru dalam dunia politik Tanah Air. Dia merupakan seorang politikus asal Nusa Tenggara Barat yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014–2019.

Berikut profil lengkapnya.

Fahri Hamzah lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia pada 10 November 1971. Masa pendidikan dasar hingga menengah dia dihabiskan di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa, Nusa Tenggara Timur (NTB).

Setelah lulus SMA, ia sempat menempuh pendidikan tinggi di Mataram. Namun, kuliahnya tidak diselesaikan. Pada 2002, dirinya kembali kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI).

Di UI kegiatan aktivisnya mulai berkembang, Fahri Hamzah menjadi ketua umum Forum Studi Islam di fakultasnya.

Dia juga tercatat pernah menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa universitas periode 1996–1997. Kemudian ia juga turut membidani kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang.

Sebagai aktivis, Fahri Hamzah ikut serta mengorganisasi gerakan-gerakan melawan rezim Orde Baru.

Setelahnya, dia aktif terjun ke dunia politik praktis melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2004 dan terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil NTB.

Kariernya terus meningkat, dan Fahri Hamzah selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS dalam tiga pemilu berturut-turut. Ia kemudian terpilih ke komisi III yang membidangi hukum dan menjadi wakil ketua sampai terpilih kembali dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2009.

Pada 15 November 2011, dia dipindahkan ke komisi IV yang membidangi BUMN dan perdagangan, sekaligus ke Badan Kehormatan DPR menggantikan Ansory Siregar.

Selanjutnya di Pemilu 2014, ia terpilih kembali sebagai anggota DPR dan diangkat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Namun pada 4 April 2016, Fahri yang menjabat Wakil Ketua DPR RI dipecat oleh PKS. Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Al Jufri memintanya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR.

Fahri Hamzah kemudian berpindah ke Partai Gelora dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum.

Pada Selasa (15/10/2024), Fahri Hamzah dipanggil Prabowo Subianto untuk membantu mengelola bidang perumahan dan disahkan menjadi Wakil Menteri Perumahan pada pelantikan Senin (21/10/2024).

(NIA DEVIYANA)

Sejumlah maskapai mengurangi frekuensi atau jadwal penerbangan menuju Bandara Internasional Lombok (BIL), Nusa Tenggara Barat (NTB), lantaran sepi peminat. Adapun, rute yang minim peminat di antaranya penerbangan dari Batam dan Semarang menuju Lombok maupun sebaliknya.

"Kami sudah berusaha menghadirkan rute baru ini. Tidak mungkin Dishub (kerja) sendiri," kata Kepala Dinas Perhubungan NTB Lalu Moh Faozal di Mataram, Senin (21/10/2024).

Faozal menuturkan frekuensi penerbangan Lombok-Semarang dan sebaliknya sudah dikurangi sebanyak tiga kali. Sedangkan, jadwal penerbangan rute Lombok-Batam dan sebaliknya berkurang dua kali dalam sepekan. Menurutnya, jadwal penerbangan rute Jakarta-Lombok dan sebaliknya tak ada pengurangan.

"(Jadwal penerbangan) Batam itu di hari Kamis dan Sabtu, Semarang Rabu, Kamis, dan Sabtu, Makassar tiga kali juga," imbuh mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB tersebut.

Faozal memahami alasan maskapai tidak bisa memaksakan pembukaan rute penerbangan menuju Lombok karena terkait profit yang ingin didapat oleh masing-masing maskapai. Dia menyebut maskapai yang melayani penerbangan menuju Lombok ingin mendapatkan bantuan promosi.

Ia mengungkapkan penerbangan rute Lombok-Batam dan sebaliknya awalnya dibuka dengan harapan bisa menggaet penumpang dari kalangan pekerja migran Indonesia (PMI). "Karena sasaran kemarin mengejar PMI yang ke Batam itu awalnya, tetapi kok semakin ke sini memang harus dievaluasi lagi," ujar Faozal.

Di sisi lain, Faozal menuturkan maskapai Garuda Indonesia yang melayani penerbangan dari Jakarta menuju Lombok kini menggunakan pesawat dengan kapasitas lebih besar. Maskapai itu, dia berujar, mengganti pesawat dari jenis boeing 737 berkapasitas 185 penumpang menjadi air bus berkapasitas 420 penumpang.

Penggantian kapasitas Garuda tersebut menyebabkan maskapai lainnya yang meminta exstra flight saat MotoGP Mandalika 2024 mengalami penundaan. Misalkan Batik Air yang akhirnya batal menambah jadwal penerbangan ke Lombok.

'Invasi' Ratusan Kerbau di Bandara Lombok, Bahkan Ada Kandangnya!

'Invasi' Ratusan Kerbau di Bandara Lombok, Bahkan Ada Kandangnya!

Bisnis.com, DENPASAR - Ketersediaan pangan di Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat surplus dengan semakin baiknya manajemen pangan di tingkat Kabupaten/Kota

Plh Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Muhammad Suadi menjelaskan 12 komoditas penting tercatat surplus walaupun NTB sempat terjadi cuaca ekstrem. Stok beras tersedia mencapai 80.213 ton, daging sapi 1.800 ton, jagung 49.498 ton, telur ayam sejumlah 3.722 ton, minyak goreng 4.294 ton, gula pasir 3.741 ton, cabai rawit 6.414 ton, bawang merah 3.143 ton.

Rata - rata komoditas tersebut tersedia 2 minggu hingga 21 minggu. Suadi menjelaskan manajemen pengelolaan pangan di tingkat Kabupaten/Kota menjadi kunci menjaga pangan tetap tersedia di tengah musim yang tidak menentu. Manajemen pengelolaan stok pangan dikontrol oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), komoditas strategis tidak bisa lagu langsung dijual ke luar daerah.

"TPID mengatur kebutuhan pangan dalam daerah, berapa ketersediaannya, jika ada surplus baru dikirim ke luar daerah. Kalau kebutuhan dalam daerah belum cukup, komoditas tersebut tidak bisa keluar. Jadi manajemen pengelolaan seperti yang semakin baik di tingkat Kabupaten," jelas Suadi kepada media dikutip, Senin (21/10/2024).

Jika tidak terserap ke luar, kelebihan stok pangan dijadikan cadangan yang digunakan untuk intervensi harga di pasar melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) atau operasi pasar. Suadi menjelaskan dalam operasi pasar TPID memastikan harga komoditas seperti beras, gula, minyak goreng, cabai rawit terjangkau oleh konsumen. Saat ini sudah dilaksanakan 29 kali GPM di seluruh Kabupaten/Kota.

Pemprov NTB juga menyiapkan pangan untuk mendukung program makan siang gratis Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariyadi menjelaskan Tujuh program 100 hari Presiden Prabowo Subianto salah satunya makan bergizi gratis.

"Kami mengarahkan untuk Dinas, sekolah dan yang terkait untuk menyiapkan data, dan lebih lanjut untuk memastikan ke lembaga kementerian untuk mengetahui teknis pelaksanaannya, baik anggaran dan peran pemerintah Daerah" Arahan Sekda NTB," ujar Ariyadi.

Adapun yang kedua programnya pemeriksaan kesehatan gratis, maka Ariyadi memandang perlunya kesiapan rumah sakit, dokter dan teknis serta data yang komprehensif tentang penyakit yang ada di masyarakat, kesiapan ini tentunya untuk mendukung kebijakan nasional.

Bisnis.com, DENPASAR — Mayoritas angkatan kerja di Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerja di sektor informal akibat terbatasnya peluang kerja di sektor formal.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB mencatat, dari 2,3 juta angkatan kerja, 1,6 juta bekerja di sektor informal dan hanya 700.000 yang bekerja di sektor formal. Sedangkan angkatan kerja baru per tahun mencapai 160.000 - 170.000 orang.

Sektor informal yang banyak digeluti yakni buruh, pedagang asongan, sopir angkot hingga tukang ojek. Pekerja sektor informal ini tersebar di perkotaan hingga pedesaan, dan sebagian masih dalam kondisi miskin.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, I Gede Putu Aryadi Angkatan kerja yang ada belum tertampung sepenuhnya, dan pertumbuhan angkatan kerja yang cepat ini tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di daerah. "Keterbatasan lapangan kerja di sektor formal ini membuat banyak warga mencari peluang kerja di luar daerah, bahkan hingga ke luar negeri," jelas Aryadi, Kamis (17/10/2024).

Berdasarkan data BP2MI, saat ini jumlah PMI NTB di luar negeri sebanyak 589.023 orang yang tersebar di 108 negara penempatan dengan 19 negara favorit. Sebanyak 16% dari angkatan kerja adalah PMI.

"Pada 2024 ini saja, ada lebih dari 21.000 PMI asal NTB yang telah diberangkatkan ke negara penempatan seperti Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Jepang, dan sebagainya. Dari 21.000 tersebut, 14.000 diberangkatkan dari NTB dan sisanya dari luar daerah," ujar Aryadi.

Aryadi menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja NTB dan akses informasi agar mereka dapat mengakses lapangan pekerjaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Disnaker berperan dalam mempersiapkan sektor-sektor terkait untuk memperkuat kemampuan tenaga kerja NTB, terutama dalam bersaing di pasar kerja luar negeri.

Masalah migrasi nonprosedural masih kerap terjadi di daerah-daerah tertentu di NTB. Aryadi mengatakan bahwa masih banyak pekerja migran yang menjadi korban di negara-negara penempatan. Oleh karena itu, Aryadi menekankan pentingnya edukasi migrasi aman yang dilakukan di tingkat desa. Banyak warga yang belum sepenuhnya memahami risiko yang mereka hadapi ketika berangkat sebagai PMI tanpa melalui jalur resmi.

Disnakertrans NTB melakukan sejumlah program edukasi di berbagai desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang migrasi yang aman.

"Penting untuk memastikan akses informasi yang benar terkait proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja. Revisi terhadap UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tengah kami ajukan ke DPR RI untuk memperkuat perlindungan terhadap tenaga kerja dan memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan," ujar Aryadi.

MATARAM, iNews.id – Pasangan cagub-cawagub NTB nomor urut 1, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah dan Ir H W Musyafirin (Rohmi- Firin) berkomitmen untuk mendorong pengembangan sektor perikanan dan kelautan demi mengembalikan kejayaan bahari di daerah ini.

Potensi bahari NTB memang luar biasa. Daerah ini pernah meraih kejayaan sebagai daerah terbesar untuk budidaya dan ekspor mutiara laut selatan (south sea pearl), pernah menjadi eksportir terbesar komiditi Lobster dan udang, serta beragam ikan tangkapan.

Rohmi menilai, jika potensi bahari ini dikelola dengan serius dan tepat, maka akan bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi baru, lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil di NTB.

"Sumber daya bahari kita, perikanan dan kelautan di NTB sangat kaya, namun di saat yang sama kawasan pesisir dan pulau kecil masih menjadi kantung penyumbang angka kemiskinan di NTB. Itu artinya, ada yang harus kita benahi, dan Rohmi Firin, insyaallah akan memperhatikan sektor bahari sebagai prioritas," kata Cagub NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah yang akrab disapa Ummi Rohmi, Jumat (18/ 10/2024).

Rohmi mengatakan, potensi kelautan dan perikanan NTB cukup besar dengan memiliki luas perairan laut hingga 29.159 kilometer persegi dengan panjang garis pantai 2.333 kilometer.

NTB juga dikaruniai dengan keberadaan pulau pulau kecil. Sebagian di antaranya mendunia dengan potensi pariwisatanya seperti tiga Gili di Lombok Utara.

Data pulau-pulau kecil di Provinsi NTB terdapat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau. Dalam keputusan tersebut terdapat 403 pulau kecil di NTB yang tersebar di Lombok Barat sebanyak 126 pulau; Lombok Tengah 44 pulau; Lombok Timur 65 pulau; Kabupaten Sumbawa 23 pulau; Kabupaten Bima 23 pulau; Dompu 58 Pulau; Kabupaten Sumbawa Barat 19 pulau dan Lombok Utara 3 pulau.

"Wilayah laut kita sangat luas dan kita juga punya ratusan pulau kecil, ini berkah sumber daya alam yang semestinya bisa dikelola dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat," kata Ummi Rohmi yang dikenal dengan ikon Jilbab Ijo.

Data Dinas Kelautan dan Perikanan NTB menyebutkan, potensi produksi perikanan tangkap NTB bisa mencapai 185.518 ton per tahun. Potensi tersebut antara lain berasal dari perairan pantai yang bisa mencapai 67.906 ton per tahun dan dari perairan lepas pantai sebesar 61.957 ton per tahun. Sementara khusus dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) saja, potensi perikanan tangkap NTB bisa mencapai 298.576 ton per tahun.

Hal tersebut telah menjadikan NTB selama ini dikenal sangat kaya dengan berbagai jenis ikan tangkap seperti cakalang, tongkol, tuna, cumi-cumi, ikan ekor kuning, ikan hiu botol, udang, dan ikan hias.

Dari sektor budi daya, potensinya pun tak kalah besar. Sektor budi daya laut memiliki potensi areal seluas 72.862 hektare, budi daya air payau dengan potensi areal seluas 27.927 hektare, dan budi daya air tawar dengan potensi seluas 31.758 hektare. 

Jilbab Ijo menegaskan, pemerintah provinsi harus hadir di tengah masyarakat pesisir dan pulau kecil, sehingga jangan sampai ada ironi, di tengah kekayaan bahari terdapat kantung kemiskinan di masyarakat pesisir dan pulau kecil.

"Di saat saya menjabat Wakil Gubernur, masalah kemiskinan di pesisir dan pulau kecil juga menjadi perhatian. Kita mencoba mengelaborasikan percepatan Posyandu Terpadu atau posyandu keluarga di desa dan kelurahan Pesisir, ada juga sentuhan pembinaan untuk UMKM yang terintegrasi dengan desa wisata. Namun itu semua belum cukup, ke depan Rohmi Firin akan lebih mengoptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau kecil," katanya.

Ummi Rohmi menambahkan, saat ini, dari sekitar 1.150 jumlah desa dan kelurahan yang ada di NTB, hanya sekitar 93 desa atau kelurahan yang termasuk dalam kategori desa dan kelurahan pesisir.

Menurutnya, bukanlah hal yang sulit untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di 93 desa dan kelurahan tersebut, asalkan ada good will dari pemimpin.

"APBD kita pasti cukup, tinggal ada good will atau tidak untuk berpihak kepada sektor bahari, perikanan dan kelautan kita, dan Rohmi Firin akan mengeksekusi kebijakan yang pro rakyat," kata Ummi Rohmi.

Cucu Perempuan Pertama Pahlawan Nasional, Maulana Syaikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid ini mengaku merasa sedih jika masih ada ironi kekayaan bahari dan kemiskinan pesisir.

Menurut Ummi Rohmi, data komoditas ekspor NTB yang tercatat di BPS menyebutkan kelompok komoditas ekspor Provinsi NTB yang terbesar adalah Ikan dan Udang yang hampir mencapai 57,63 persen dari total komoditas ekspor NTB.

"Ikan dan udang kita dieskpor ke negara tujuan Amerika Serikat, Singapura, Malaysia dan Taiwan. Nilainya sangat besar, namun mengapa masyarakat pesisir masih banyak yang belum sejahtera? PR inilah yang akan Rohmi Firin selesaikan jika InshaaAllah kami terpilih memimpin NTB," katanya.

Ummi Rohmi mengatakan, selain kolaborasi dengan kabupaten dan kota yang ada di NTB, pengembangan sektor perikanan dan  kelautan juga perlu dikolaborasikan dengan provinsi lain. Utamanya Provinsi yang termasuk dalam kategori Provinsi Kepulauan.

Seperti diketahui, Provinsi NTB termasuk sebagai salah satu dari 8 Provinsi di Indonesia yang dikategorikan sebagai Provinsi Kepulauan, selain Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Delapan provinsi ini sudah membentuk Badan Kerja Sama (BKS Provinsi Kepulauan) yang saat ini terus mendorong agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan oleh DPR.

"Sebagai bagian dari BKS Provinsi Kepulauan tentu NTB juga akan berperan aktif dan terus menjalin komunikasi kerjasama dengan Provinsi lainnya," katanya.

Ummi Rohmi mencontohkan, proyek pemerintah pusat yakni Kampung Lobster di Teluk Jukung, Desa Telong Elong, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur.  Kawasan ekonomi terpadu yang diresmikan KKP pada pertengahan 2022 silam, saat ini terkesan kurang maksimal berjalan. Padahal jika bisa dikelola dengan baik akan luar biasa manfaat ekonominya.

Dia menilai, untuk masalah seperti itulah pemerintah provinsi harus proaktif berkomunikasi dengan Kementerian di tingkat pusat. Dan hal itu akan dilakukan Rohmi Firin.

"Rohmi Firin akan berikhtiar untuk mengembalikan kejayaan bahari NTB, mengentaskan kemiskinan di pesisir dan memaksimalkan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan ekonomi di kawasan pesisir dan pulau kecil," katanya.

Menurut Ummi, sektor bahari menjadi wajah NTB sebagai Provinsi Kepulauan. Jangan ada lagi kaum perempuan yang menderita kemiskinan di saat suaminya melaut. Semua harus diberdayakan. Kaum perempuan pesisir harus dibina untuk memiliki usaha dan bisa mandiri dengan produk-produk lokal mereka.

"Sudah ada beberapa desa dan kelurahan pesisir yang menjadi desa wisata dengan potensi kuliner sea food. Hal seperti ini yang perlu difasilitasi dan dikembangkan ke desa lainnya," kata Ummi Rohmi. 

Hal tersebut selaras dengan visi ke tiga dari delapan visi Rohmi Firin, yakni mempercepat kemajuan ekonomi dan pariwisata berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan di NTB.

Editor: Kastolani Marzuki