Jakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya meningkatkan efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Upaya ini merupakan langkah strategis guna mewujudkan tata kelola BMD yang berkualitas.

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan BMD merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

"Untuk itu, perlu kesamaan persepsi dan langkah terintegrasi secara menyeluruh dari unsur-unsur yang terlibat dalam pengelolaan BMD," kata Maurits dalam keterangannya, Rabu, 31 Juli 2024.
Maurits mengatakan penjualan barang milik negara atau daerah berupa kendaraan perorangan dinas dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui lelang kepada pejabat negara, mantan pejabat negara, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI-Polri, Pimpinan DPRD atau mantan Pimpinan DPRD. Maurits menyampaikan penjualan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan Penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa lelang.

"Oleh karena hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah," tutur Maurits.

Baca juga: Kemendagri Dorong Kabupaten Kotabaru Segera Bentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah

Ia menjelaskan bagi pimpinan DPRD, mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa lelang dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan. Sementara, bagi mantan pimpinan DPRD, pengajuan permohonan Penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa lelang dilakukan paling lama satu tahun sejak berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

Maurits juga menjelaskan prinsip umum penjualan kendaraan perorangan dinas. Pertama, sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah oleh pimpinan DPRD.

"Kedua, telah menggunakan kendaraan perorangan dinas secara terus menerus selama menjalani masa jabatan sebagai pimpinan DPRD. Tidak boleh dikombinasi dengan tunjangan transportasi," jelas Maurits.

(AGA)