JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rangka mewujudkan Program Tiga Juta Rumah per tahun yang digagas oleh Presiden Prabowo, Pemerintah tengah menyiapkan kemudahan perizinan dan dukungan insentif pajak.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat malam (8/11/2024).

Maruarar mengatakan dirinya akan meminta kepada Menteri Keuangan untuk menghapus PPN dan PPh bagi pembangunan rumah untuk rakyat kecil atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, ia juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

"Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah dapat membawa banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya,” ujar pria yang akrab disapa Ara itu.

Dalam kesempatan yang sama, Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR.

Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan,” jelasnya.

Dikatakan, pihaknya akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estate bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Kementerian PKP.

“Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” tambah Menteri Tito.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) memaparkan berbagai solusi untuk memacu realisasi program Tiga Juta Rumah di Indonesia di depan ratusan pengembang.

Beragam solusi dari permasalahan pemenuhan rumah rakyat, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, hingga usulan mengenai relaksasi pajak properti untuk meringankan harga produksi properti, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat menjadi bahasan dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat.

Dalam paparannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.

Selain itu, kata Maruarar, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa,” ujar Maruarar di Menara 1 BTN, Jakarta (8/11/2024) malam

Bahkan, tahun depan, dirinya memastikan banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Oleh karena itu, dirinya meminta para pengembang untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR.

Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan,”

Nanti, pihaknya akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estate bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Presiden dan harus dilaksanakan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait

“Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” tutur Tito.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Secara khusus, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melanjutkan, pihaknya aktif berdiskusi dengan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu terkait program tersebut

Merespon pernyataan tersebut, Nixon mengatakan bahwa pengurangan biaya dapat mencapai total 21% untuk Rumah MBR dan MBT yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat sinergi dengan organisasi masyarakat (ormas). Penguatan dilakukan melalui forum pembahasan isu strategis, oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kemendagri.

“Forum ini juga menjadi sarana untuk memperoleh masukan terkait perubahan-perubahan dalam bidang Organisasi Kemasyarakatan," kata Plh. Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Abdul Gafur, dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 8 November 2024.

Hal tersebut diungkap Gafur mewakili Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan PUM Kemendagri RI/Pj. Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. Kegiatan ini dihadiri sekitar 100 peserta, yang terdiri atas pimpinan dan staf lingkup Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, pimpinan dan staf lingkup Ditjen Politik dan PUM, dan juga perwakilan ormas.
Bertajuk “Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Organisasi Kemasyarakatan,” kegiatan digelar di Hotel Asyana Sentul, Kabupaten Bogor. Gafur mengatakan forum ini melibatkan sekretariat Tim Terpadu beserta beberapa Ormas seperti Seknas FITRA, Yayasan Indonesia Cerah, dan Yayasan Fahmina, dengan tujuan memperkuat kemampuan Ormas untuk bertransformasi dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Berbagai narasumber turut dihadirkan dalam acara ini untuk memberikan perspektif dari berbagai bidang, di antaranya Edang Kendana, seorang Widyaiswara Ahli Madya dari BPSDM Kemendagri, yang membawakan materi tentang “Pengukuran dan Peningkatan Kapasitas SDM.”

Selain itu, hadir juga perwakilan dari Yayasan Indonesia Cerah, Seknas FITRA, Yayasan Fahmina, Julia dari Program Yayasan The Habibie Center yang membahas “Peta Jalan Transisi Energi di Indonesia,” serta Yayasan Bani Abdurahman Wahid.

Abdul Gofur mengatakan melalui diskusi dan pandangan yang diperoleh dari forum ini, Ditjen Politik dan PUM berharap dapat mengembangkan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mendukung peran Ormas dalam membangun masyarakat yang inklusif dan tangguh.

“Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sinergi yang efektif antara pemerintah dan Ormas di Indonesia," ujar Abdul Gofur.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

BOGOR, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri untuk mencari keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (Paman Birin).

Ia dilaporkan melarikan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 6 Oktober 2024.

“Kami akan berkoordinasi juga dengan KPK dan kepolisian untuk menelusuri keberadaan beliau,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (7/11/2024).

Bima mengakui bahwa Kemendagri telah menerima informasi mengenai pelarian Paman Birin.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di komisi antirasuah.

“Tentunya kita dorong semua aparatur untuk menghormati proses hukum karena status beliau kan juga masih definitif, ya, tentu harus menghormati status hukum,” ujar Bima Arya.

Sebelumnya, Tim Biro Hukum KPK menyatakan bahwa Paman Birin melarikan diri setelah operasi tangkap tangan pada 6 Oktober.

Keberadaan Paman Birin tidak dapat ditemukan meskipun penyidik telah mencarinya di beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyiannya.

Di sisi lain, Paman Birin juga tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai gubernur, seperti Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Selatan dan Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kalimantan Selatan

"Sampai persidangan ini berlangsung, termohon masih melakukan pencarian terhadap diri pemohon. Kondisi ini jelas-jelas menunjukkan bahwa pemohon selaku tersangka melarikan atau kabur,” ungkap anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah, dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa hari lalu.

Perkara Paman Birin terungkap melalui OTT KPK pada 6 Oktober.

Dalam operasi tersebut, tim penyelidik dan penyidik mengamankan sejumlah anak buahnya.

Selain Paman Birin, KPK juga telah menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka, yaitu:

1. Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan, Ahmad Solhan
2. Kepala Bidang Cipta Karya Kalimantan Selatan, Yulianti Erlinah
3. Pengurus Rumah Tahfidz Darussalam, Ahmad
4. Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, berinisial Agustya Febry Andrean
5. Sugeng Wahyudi (swasta)
6. Andi Susanto (swasta)

INFO BISNIS - Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung berhasil membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk menunjang ekonomi desanya. Caranya dengan mengolah sampah desa yang berasal dari pasar dan rumah tangga.

Menurut Kepala Desa Hanura Rio Remota, BUMDesa mengelola sampah pasar desa dan rumah tangga sehingga berhasil memberi keuntungan hingga Rp94 juta per tahun. Pemerintah desa juga membangun pusat jajanan di desa, tempat penyewaan usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengelola jasa parkir, menarik retribusi dari warung, loket pembayaran BUMDes yang keseluruhannya diperkirakan menghasilkan keuntungan hingga Rp24 juta per tahun. Karena prestasi tersebut, Rio dan 20 kepala desa yang lain terpilih untuk belajar ke Ciina pada 2023.

Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mohammad Noval menilai, Desa Hanura layak menjadi teladan bagi desa-desa lain di seluruh Indonesia.

Desa ini pernah menjadi juara lomba desa nasional untuk regional I dan bisa mempertahankan prestasi tersebut hingga kini. “Walaupun kepala desanya berganti, mereka tetap bisa mempertahankan prestasinya di 2024,” kata Noval, Senin, 4 November 2024.

Noval menambahkan, aparatur desa ini mendapatkan pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) pada 2023. Sebagai hasilnya, mereka menerapkan materi-materi pelatihan tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. (*)

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pengembangan kapasitas, kapabilitas, dan integritas ASN di Indonesia agar dirancang dengan efektif. Hal ini sesuai dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam melahirkan negara yang kuat.

"Pak Prabowo pernah menyampaikan suatu negara yang kuat dan mampu berdiri di atas 300 tahun harus memiliki tiga syarat utama," ujar Tito saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024, Jumat, 1 November 2024.

Tito menyebut pengembangan SDM menjadi satu dari tiga syarat yang disinggung Prabowo. Ia menekankan ASN harus dipastikan mampu mewakili administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.
"Selain peningkatan SDM, digitalisasi sistem pemerintah kini menjadi sangat penting," jelasnya.
Tito membeberkan dua syarat lainnya. Ia menegaskan negara harus memiliki kekuatan militer yang kuat agar bisa menjaga negara itu dari gangguan eksternal luar negeri.

Terakhir, adanya intelligence dan polisi yang kuat. Hal ini untuk menjaga keamanan ketertiban dalam negeri agara tetap stabil.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(LDS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa dua wakil menterinya, yakni Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk sudah memiliki tugas masing-masing.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja perdana antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi II DPR RI, Kamis (31/10/2024).

“Ada dua wamen, saya sudah bagi tugas. Untuk Ibu Ribka urusan kepapuaan silakan ditangani, karena beliau sudah jago,” ujar Tito dalam paparannya di ruang rapat, Kamis.

Tito pun mempersilakan Ribka untuk rutin berkunjung dan mengecek ke Papua setidaknya satu bulan sekali, agar sekaligus bisa bertemu dengan keluarga.

“Dan beliau kalau sebulan sekali cek Papua maksudnya silakan sekalian Ibu pulang kampung ke Papua. Karena kalau yang bukan orang Papua datang ke sana 5,5 jam sampai di situ, satu hari pulang lagi,” kata Tito.

Sementara untuk Bima Arya, Tito memberikan tugas sebagai koordinator pengawas terkait data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil). Hal ini untuk memastikan persoalan mengenai data kependudukan dan pencatatan sipil bisa berjalan maksimal, di tengah upaya digitalisasi sistem pemerintahan.

“Karena Dirjen Dukcapil sekarang jadi Pj Gubernur Jakarta, saya minta untuk beliau menjadi koordinator pengawas kedukcapilan yang sekarang lagi diberi tugas besar untuk menjadi platform utama digitalisasi pemerintahan,” kata Tito.

Selain itu, lanjut Tito, Bima Arya juga ditugaskan menjadi koordinator untuk Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan. Salah satu tugas yang dijalankan di antaranya adalah memantau permasalahan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

“Kemudian Pak Bima Arya saya juga tugaskan menjadi koordinator Ditjen Politik dan Pemerintahan. Di antaranya yang penting sekali yang sekarang dalam jangka pendek itu adalah masalah Pilkada monitoring desk Pilkada,” kata Tito.

Eks Kapolri itu menambahkan bahwa Bima Arya juga diminta untuk menjadi perwakilan Kemendagri dalam proses pengkajian rencana revisi Undang-Undang (UU) terkait politik dan pemilu.

“Ini tugasnya Pak Bima Arya karena beliau punya passion di situ PhD-nya di bidang itu dan juga ketua asosiasinya. Jadi beliau akademik sekaligus praktis,” ucap Tito.

Di samping itu, Bima Arya juga akan sekaligus menjadi juru bicara Kemendagri, guna membantu tugas pusat penerangan (Puspen) dalam penyampaian informasi kepada publik.

“Kemudian beliau saya tugaskan juga, karena kami enggak memiliki Puspen, kita tidak memiliki juru bicara. Saya bilang Pak Bima Arya kan punya passion di bidang itu, jadi jubir untuk Puspen Kemendagri,” pungkas Tito.

Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap harga rata-rata nasional Minyakita naik 7,6% di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi Rp 16.900 per liter.

"Gap harga riil dan rata rata nasional 7,6%. Kalau harga rata rata nasional saat ini Rp 16.900/liter di mana HET (Minyakita) Rp 15.700/liter," kata Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Bambang Wisnubroto dalam rapat inflasi daerah dikutip dari YouTube Kemendagri RI, Senin (28/10/2024).

Bambang mengatakan kenaikan ini menjadi perhatian Kemendag, terutama pada daerah-daerah di wilayah Indonesia Timur.

"Ini menjadi atensi kami, kami memberikan perhatian khusus pada wilayah Nusa Tenggara dan Maluku-Papua yang gapnya di atas 10% (di atas HET) , Nusa Tenggara 11,5%, Maluku-Papua 13,4%. Ini menjadi atensi kami," terangnya.

Bambang juga mengungkap, terdapat 30 daerah yang mengalami kenaikan harga Minyakita menjadi Rp 18.000-20.000/liter.

"30 daerah menjadi prioritas intervensi. Mohon bantuan dinas perdagangan segera melakukan intervensi. Harga minyakita (30 daerah) di atas Rp 18.000 per liter mulai dari Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Simeulue," terangnya.

(ada/ara)

Bima Arya Sugiarto resmi dilantik jadi Wamendagri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10). Bima akan bekerja sama dengan Tito Karnavian selaku Mendagri dan Ribka Haluk sebagai Wamendagri II.

Eks Wali Kota Bogor ini mengatakan, dirinya sudah mendapat arahan dari Prabowo dan Tito terkait tugasnya ke depan.

"Hari ini mulai berikhtiar untuk membantu Mendagri Pak Tito Karnavian menjalankan tugas, amanah dari Bapak Presiden Prabowo mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani, memastikan bahwa seluruh rangkaian Pilkada berjalan dengan baik," ucap Bima.

Selain itu, Prabowo ingin pegawai birokrasi netral termasuk ASN tidak memihak. ASN harus tetap fokus melayani masyarakat.

"Pak Tito Mendagri sudah memberikan arahan ada pembagian tugas yang jelas antara saya dan Ibu Ribka," ucap Bima.

Politikus PAN ini menyebut, Ribka Haluk akan banyak fokus untuk memberikan atensi kepada persoalan dan tantangan di Papua.

"Sementara saya fokus politik dan pemerintahan umum serta masalah kependudukan yang sangat memerlukan banyak energi dan konsentrasi kita. Jadi mohon doa restu dan siap langsung gerak, besok kita koordinasi dengan Kemendagri," tutup dia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Teguh Setyabudi menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta serta Anwar Harun Damanik menjadi Penjabat Gubernur Papua Tengah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (18/10).

Mendagri melantik Teguh Setyabudi menggantikan Heru Budi Hartono. Pelantikan Teguh ini berdasarkan Keppres No 125P tanggal 16 Oktober 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pj Gubernur DKI Jakarta.

Sementara Anwar Harun dilantik sebagai Pj Gubernur Papua Tengah menggantikan Ribka Haluk.

Jakarta -

Pemerintah Provinsi Jakarta telah mengajukan sekitar 92 ribu NIK ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka memulai program penertiban NIK warga Jakarta. Program ini bertujuan untuk

Hal tersebut dijelaskan oleh Pemprov DKI Jakarta pada akun sosial media X, pada Kamis (15/2). Penataan kependudukan sesuai dengan domisili ini sudah berlangsung sejak Maret 2024.Tujuan dari pembekuan/penonaktifan KTP DKI Jakarta adalah untuk penataan kependudukan.

"Alamat pemilik KTP harus sesuai dengan domisili Kepala Keluarga (KK) jika ingin menumpang alamat, agar NIK-nya tidak tidak bermasalah/ terkendala," kata Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin, dilansir dari akun resmi Dukcapil Jakarta.

Bagaimana cara mengecek NIK KTP dibekukan atau tidak? Dikutip dari situs Dukcapil Kemendagri, berikut merupakan langkah-langkahnya.

Cara Cek NIK KTP Dibekukan atau Tidak

Warga DKI Jakarta tak perlu repot-repot datang ke kantor Disdukcapil, kini bisa mengecek status NIK KTP secara online dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Buka situs resmi Dukcapil DKI Jakarta di https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id.

2. Pilih menu "Cek Pembekuan Warga".

3. Masukkan NIK di kolom yang tersedia.

4. Isi captcha yang tertera.

5. Klik tombol "Cari Data Pembekuan."

Jika NIK tidak terdampak, akan muncul pesan "NIK tidak terdaftar dalam Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Sesuai Domisili."

Sebaliknya, jika terdampak, akan muncul pesan "NIK (nomor NIK) a.n (nama pemilik) terdaftar dalam Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Sesuai Domisili."

JIka NIK KTP tercantum dalam daftar dibekukan/dinonaktifkan, maka masyarakat bisa langsung melakukan pengaktifan kembali baik secara online maupun secara offline di kantor Disdukcapil.

Cara Pengaktifan Kembali NIK KTP Secara Online

Bagi masyarakat yang NIK KTP-nya dibekukan/dinonaktifkan, pengaktifan kembali bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.

1. Ajukan permohonan melalui loket pelayanan kelurahan.

2. Petugas kelurahan akan memverifikasi kelengkapan berkas dan validasi pengajuan pada aplikasi Data Warga.

3. Jika terjadi perpindahan alamat, petugas kelurahan akan berkoordinasi dengan Suku Dinas Dukcapil Kota/Kabupaten dan melakukan verifikasi lapangan.

4. Setelah validasi, petugas kelurahan mengajukan permohonan pengaktifan kembali NIK kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Cara Pengaktifan Kembali NIK KTP Secara Offline

Bagi masyarakat yang NIK KTP-nya dibekukan/dinonaktifkan, pengaktifan kembali bisa dilakukan dengan mengunjungi kantor Disdukcapil terdekat dan mengikuti langkah-langkah berikut.

1. Warga dapat datang langsung ke loket pelayanan Disdukcapil di kelurahan setempat.

2. Petugas akan menerima, memverifikasi berkas, dan memvalidasi permohonan data warga.

3. Jika pemohon mengajukan pindah alamat, petugas melakukan proses perpindahan setelah berkoordinasi dengan Suku Dinas Kota/Kabupaten untuk permohonan pengaktifan kembali (reaktivasi) NIK KTP.

4. Jika pengaktifan kembali (reaktivasi) NIK KTP warga yang bersangkutan tidak pindah atau di alamat semula, maka dilakukan verifikasi atau survei lapangan dengan menandatangani berita acara.

5. Kemudian, data berhasil dipindahkan. Lalu, pada posko pengaduan, petugas piket akan mengkonfirmasi kepada Ketua RT/RW untuk dilakukan peninjauan lapangan terkait alamat pelapor.

6. Jika data tidak benar, maka segera memindahkan dokumen ke domisili saat ini. Jika data benar, lurah akan membuatkan surat kepada Suku Dinas untuk diaktifkan kembali.

7. Terakhir, pada tahap pengaktifan, Suku Dinas Kota/Kabupaten melakukan proses pengaktifan kembali (reaktivasi) NIK KTP sesuai dengan ketentuan, dan data berhasil diaktifkan.

Simak: Hindari Duplikasi, NIK KTP Bakal Jadi Nomor SIM

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap, pemerintah daerah telah memberikan penyertaan modal daerah sebesar Rp 11,30 triliun kepada badan usaha milik daerah (BUMD). Kemendagri menyebut, sebagian besar ditujukan untuk bank pembangunan daerah (BPD).

Plh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengungkap, penyertaan modal daerah dominasi untuk BPD.

"Terkait dengan anggaran penyertaan modal selama ini oleh pemerintah daerah walaupun sebenarnya dominasinya adalah ada di BPD," katanya dalam acara Peluncuran Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Tahun 2024-2027, Jakarta, Senin (14/10/2024).

"Utamanya pemda pasti kalau memberikan penyertaan pasti utamanya ke bank pembangunan daerah," tambahnya.

Dia mengatakan, penyertaan modal daerah sebesar Rp 11,30 triliun hanya untuk tahun 2024. Penyertaan modal ini berdasarkan data 546 pemerintah daerah.

"Kalau kita lihat besarannya memang sudah Rp 11,30 triliun untuk satu tahun yaitu untuk tahun 2024," katanya.

Dia mengatakan, penyertaan modal daerah ini punya potensi dikelola oleh BPD. "Sebenarnya ini potensi untuk dikelola oleh BPD walaupun memang sebagian besar namun sebagian lain ada pada tentunya perusahaan-perusahaan di luar daripada BPD," katanya.

(acd/rrd)