REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polusi udara masih menjadi ancaman nyata bagi Indonesia dan sektor transportasi disebut menjadi salah satu biang keladi. Deputi bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) Rachmat Kaimuddin mengatakan bahan bakar minyak (BBM) berkualitas rendah yang ada di Indonesia berkontribusi besar atas buruknya kualitas udara, terutama di kota-kota besar di Indonesia, terutama Jakarta.

Rachmat menyebut mayoritas BBM di Indonesia memiliki kandungan sulfur yang begitu tinggi. Padahal, ucap Rachmat, negara-negara lain telah menerapkan Euro 4 yang menjadi standar emisi dengan ketentuan bahan bakar mengandung sulfur maksimal 50 part per million (ppm).

"Dalam data batas sulfur bensin maksimum di berbagai negara pada 2023, Indonesia termasuk salah satu yang jelek," ujar Rachmat saat diskusi bertajuk "Tekan Emisi, Perbaiki Kualitas Udara: Kebijakan Baru Subsidi BBM" di Ashley Wahid Hasyim, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Indonesia sebenarnya telah mewajibkan produksi motor untuk memenuhi standar Euro 3 dari 2013 dan mobil dengan standar Euro 4 dari 2018. Namun realitanya, hanya ada tiga jenis BBM PT Pertamina (Persro) yang masuk standar Euro 4 di Indonesia yakni Pertamax Green, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex.

"Sayangnya, kita tidak menyediakan secara masif dan hampir semua BBM kita ini kualitasnya lebih buruk dari standar euro 4," ucap Rachmat.

Sementara BBM produksi Pertamina lainnya memiliki kandungan sulfur di atas standar Euro 4. Sebut saja jenis Pertalite yang mencapai 500 ppm, Pertamax sebesar 400 ppm, Dexlite dengan 1.200 ppm, hingga Biosolar yang mencapai 2.500 ppm.

Di tempat yang sama, Peneliti Senior Institute of Essential Service Reform (IESR) Julius Christian Adiatma mengatakan peningkatan kualitas BBM jadi jalan pintas dalam mengatasi persoalan polusi udara. Julius mengatakan rata-rata kontribusi kendaraan terhadap polusi udara di kota besar mencapai 30-40 persen atau tertinggi dari sektor lain.

Pemerintah, lanjut Julius, bisa mengurangi kebutuhan mobilitas yang berdampak terhadap konsumsi BBM melalui integrasi tata kota dengan sistem transportasi. Hal ini akan memangkas jarak antara hunian dan tempat kerja.

Julius melanjutkan, pemerintah pun bisa mendorong masyarakat beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan yakni kendaraan listrik. Persoalannya, ucap Julius, kedua strategi tersebut memerlukan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama.

"Oleh karena itu, peningkatan kualitas BBM jadi salah satu cara paling efektif dalam mengurangi polusi udara," ujar Julius.

Pemerintah diminta lebih....

Andry menyebut ada tiga skenario yang dapat diambil pemerintah dalam upaya menurunkan polusi udara dengan meningkatkan kualitas BBM. Pertama, menaikkan anggaran subsidi menuju BBM kualitas standar Euro 4.

Konsekuensi, pemerintah harus memiliki dana besar dalam menopang biaya produksi BBM standar Euro 4. Skenario kedua dengan menaikkan harga jual BBM ramah lingkungan kepada masyarakat dengan risiko melonjaknya inflasi secara signifikan.

"Skenario ketiga, pembatasan BBM bersubsidi untuk sebagian kendaraan dan alihkan anggaran subsidinya untuk membiayai peningkatan kualitas BBM," ucap Andry.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan pemerintah perlu melakukan terobosan dalam mengejar ketertinggalan. Di saat negara-negara lain tak lagi menggunakan BBM sulfur tinggi, Indonesia justru masih asik menikmati.

"Negara maju stok BBM kotornya melimpah dan mereka tidak lagi gunakan itu. Lalu, pilihannya ditempatkan BBM sulfur tinggi itu ke negara-negara lain, salah satunya Indonesia," kata Ahmad.