JAKARTA, KOMPAS.com – Isuzu mengungkapkan bahwa penerapan standar emisi Euro 4 saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait distribusi bahan bakar solar yang belum sepenuhnya kompatibel dengan mesin Euro 4.

Untuk mengatasi masalah ini, Isuzu meluncurkan program pemberian filter model baru secara gratis kepada pelaku usaha di beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan solar berkualitas.

Kepala Wilayah Sumatera dan Kalimantan Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Danu Kusuma Putra, mengatakan bahwa persoalan penggunaan solar eceran yang tidak sesuai standar ini dialami oleh hampir semua merek truk yang beroperasi di kedua pulau tersebut, terutama truk Euro 4.

Foto: Isuzu Isuzu meluncurkan program pemberian filter model baru secara gratis kepada pelaku usaha di beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan solar berkualitas.

Antrean panjang di SPBU dan kelangkaan solar memaksa banyak pengemudi untuk membeli solar secara eceran di pinggir jalan.

"Ini jelas merugikan pelaku usaha," kata Danu dalam keterangan resmi, Rabu (6/11/2024).

"Pengusaha kecil kesulitan mendapatkan BBM yang tepat dan terpaksa membeli solar eceran. Masalahnya, kami tidak bisa memastikan kualitas solar eceran tersebut," katanya.

Menurut Danu, meskipun truk Isuzu dapat mengonsumsi bahan bakar solar jenis B30 hingga B40, penggunaan solar eceran yang kualitasnya tidak diketahui tetap dapat menimbulkan masalah pada mesin.

KOMPAS.com/FATHAN RADITYASANI Bus isi solar

Saat ini, Pertamina memiliki tiga varian solar, yaitu Bio Solar, Dexlite, dan Pertamina Dex. Dari ketiga varian tersebut, Dexlite dan Pertamina Dex adalah yang paling cocok untuk mesin Euro 4.

Namun, masalah distribusi solar di luar Pulau Jawa masih belum merata.

Oleh karena itu, Danu menekankan pentingnya keselarasan antara penyediaan bahan bakar dan penerapan teknologi mesin, karena tanpa keselarasan tersebut, upaya penerapan teknologi emisi yang lebih ramah lingkungan akan sia-sia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkap 6 kilang milik PT Pertamina (Persero) dinilai telah mampu memproduksi BBM rendah sulfur 50 ppm atau standar Euro 4 untuk solar dan bensin.

Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi, Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakan pemerintah tengah mendorong Pertamina untuk menghadirkan produk BBM dengan kualitas lebih baik yang mengandung sulfur lebih rendah dibandingkan produk konvensional.

"Ada beberapa grup ya, beberapa grup kilang, intinya ada 6 kilang, kalau enggak salah dari Pertamina, nanti bisa ditanya ke Pertamina sendiri, 6 kilang, tapi ada 2 jenis BBM, berarti ada 12 kombinasi," kata Rachmat di Kantor Kemenko Marves, Kamis (12/9/2024).

Adapun, 6 kilang Pertamina yang dinilai sudah mampu memproduksi BBM rendah sulfur untuk solar dan bensin yaitu Refinery Unit (RU) II Dumai, RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU V Balongan, dan TPPI Tuban.

Untuk solar, ketersediaan solar sulfur 50 ppm (biosolar subsidi dan non-subsidi) akan tersedia pada triwulan III atau triwulan IV tahun ini yang diproduksi lewat RU IV Cilacap, RU V Balikpapan, dan RU VI Balongan.

Sedangkan, untuk bensin, Rachmat menuturkan bahwa kilang Pertamina baru akan memproduksi BBM rendah sulfur pada triwulan I 2025 oleh RU II Dumai, RU V Balikpapan, RU IV Cilacap.

"Ini sedikit penjelasan saya juga, timing. Jadi ini untuk membuat BBM, itu tentunya kilangnya, perlu diperbaiki secara bertahap. Misalnya, grup ini, solar dulu, grup ini, bensin dulu, dan sebagainya. Tapi total itu di 2028, harusnya bisa semua," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa lewat kebijakan ini pemerintah memiliki fokus tujuan untuk mendorong kebijakan baru untuk penyediaan BBM berkualitas dan penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran.

Adapun, peningkatan kualitas BBM rendah sulfur atau standar Euro 4 ini akan dilakukan per daerah hingga skala nasional pada 2028.

"Jadi, poin kita sebenarnya, kalau sudah ada yang bisa, enggak apa-apa, kita nunggu sampai 100%. Kalau ada yang bisa, kita kerjain saja. Karena ini penting. Kebetulan, yang grup 1 itu Jakarta. Jadi, kenapa kita dorong ini di percepat," tuturnya.

Sebelumnya, SVP Business Development Pertamina Wisnu Medan Santoso mengatakan pihaknya memahami target pemerintah untuk melakukan pembaruan atau upgrade BBM ke standar Euro 4.

"Melalui investasi pertamina di RDMP balikpapan kami sudah invest sekitar US$5 miliar itu akan bisa produksi BBM kualitas EURO5. Tapi memang untuk meningkatkan kilang lain juga investasinya cukup lumayan ada sekitar hampir US$2 miliar," tuturnya, dalam kesempatan terpisah.

Dalam hal ini, Wisnu juga mengungkap pihaknya tengah menunggu pemerintah terkait revisi Perpres terkait penyaluran BBM. Dengan demikian, Pertamina selaku BUMN bisa mendapatkan kompensasii terkait penambahan ongkos produksi.

Pakar kesehatan masyarakat (epidemiolog) meminta pemerintah segera memacu ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang sesuai batas emisi Euro 4 untuk menekan paparan polusi udara.

Saat ini BBM bensin dari Pertamina yang menganut Euro 4 hanya Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95. Sedangkan Pertamax dan BBM subsidi Pertalite tak sesuai Euro 4 sebab spesifikasinya mengacu ke Euro 2.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia Budi Haryanto menjelaskan peralihan lebih banyak ke BBM jenis Euro 4 bisa menekan polusi udara 45-55 persen. Hal itu dinilai dari penurunan kandungan partikel udara PM2,5.

"Setiap peningkatan 10 kubik PM 2,5 maka berhubungan dengan peningkatan pneumonia. Kalau dibiarkan polusi udara meningkat tanpa ada upaya yang cepat, kalau kita serang dulu kualitas bahan bakar jadi Euro 4 maka ketika diterapkan katakan 45-55 persen polusi udara tertangani," kata dia dalam webinar, Rabu (11/9).

Pneumonia, peradangan paru-paru karena infeksi di saluran pernapasan bawah, merupakan salah satu penyakit yang disebabkan polusi udara dan tergolong salah satu penyebab kematian terbesar di dunia.

Budi menilai jika pemerintah segera memperbanyak pilihan jenis BBM Euro 4 maka polutan Nitrogen Oxide (NOx) dan PM2,5 menurun sehingga berpotensi menurunkan penyakit berkaitan polusi udara dan ujungnya mengurangi biaya masyarakat untuk pengobatan.

"Kalau pemerintah memberikan dengan Euro 4, banyak yang didapatkan baik dari sisi pengobatan dan polusi udara," tururnya.

Ia beserta tim peneliti sudah melakukan studi terkait penerapan BBM Euro 4 ini. Jika BBM Euro 4 diterapkan ke 10 persen populasi kendaraan pada 2024, maka di tahun 2025 akan terjadi penurunan polusi sebanyak 20 persen sekaligus berdampak pada penurunan Pneumonia sebanyak 8,4 persen.

Kemudian jika dengan skema penerapan bertahap, misalnya 60 persen pada 2026 dan 100 persen pada 2028, maka akan ada penurunan polusi udara sebanyak 32 persen di akhir 2028.

Mobil bensin Euro 4

Sebagai perbandingan, sejumlah negara di Eropa, Amerika dan Asia sudah menerapkan teknologi Euro 4 pada kendaraan bermotor, termasuk Thailand, India dan Malaysia pada 2014, Vietnam pada 2017, China pada 2012.

Di Indonesia sendiri pemerintah sudah mewajibkan kendaraan bermesin bensin Euro 4 sejak 2018. Namun pilihan BBM bensinnya masih terbatas dan harganya mahal.

Peraturan terhadap implementasi Euro 4 di Indonesia tertuang di Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 20/Setjen/Kum.1/3/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O.

Implementasi Euro 4 dalam aturan tersebut diberlakukan mulai September 2018 untuk bensin, sementara untuk yang diesel diberlakukan April 2022.

Kendati sejumlah produsen sudah siap dengan regulasi itu, implementasi Euro 4 masih terkendala ketersediaan bahan bakar pendukung yang masih terbatas.

Di Indonesia BBM bensin dengan spesifikasi sesuai Euro 4 di antaranya Pertamax Turbo RON 98, yang dijual dengan harga Rp14.475 per liter. Pertamax Turbo punya kandungan sulfur maksimal 50 ppm.

Pertalite tak sesuai Euro 4 karena menggunakan RON 90 dan sulfur maksimal 500 ppm. Pertamax sebenarnya memenuhi syarat dengan RON 92 tetapi kadar sulfurnya tidak sebab maksimal 500 ppm.

Menurut Permen LHK Nomor 20 Tahun 2017, BBM yang masuk dalam Euro 4 yaitu memiliki RON minimal 91, bebas timbal dan kandungan sulfurnya maksimum 50 ppm.

PT Pertamina (Persero) membutuhkan tambahan investasi setidaknya US$ 2 miliar atau setara dengan Rp 30 triliun untuk memperbanyak kilang yang mampu memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dengan standar EURO4. Bahan bakar tersebut memiliki kandungan sulfur rendah sehingga lebih minim emisi.

Senior Vice President (SVP) of Business Development PT Pertamina (Persero), Wisnu Medan Santoso, mengaku tidak mudah untuk merealisaikan peningkatan kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang ada di Indonesia menjadi rendah sulfur.

Maka dari itu, Pertamina saat ini masih menunggu pemerintah menyelesaikan revisis Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Pertamina sebagai BUMN harusnya mendapatkan kompensasi dari pemerintah akan penambahan biaya produksi yang akan diemban oleh perusahaan bila melakukan peningkatan kualitas BBM.

"Kami sedang menunggu pemerintah adanya revisi perpres terkait penyaluran BBM karena kami sebagai BUMN harus mendapatkan kompensasi terkait penambahan cost tadi. Memang ujungnya berujung pada siapa yang harus membayar," ujar Wisnu dalam acara Energizing Tomorrow: Menjawab Tantangan Transformasi Energi Menuju Net Zero Emission, Jakarta, Selasa (10/9).

BBM Standar Euro 5

Wisnu mengatakan, Pertamina juga telah investasi US$5 miliar atau Rp 30 triliun untuk Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang memproduksi BBM kualitas Euro 5. Proyek tersebut ditargetkan rampung 2025.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Kilang Balikpapan akan bisa memproduksi BBM Euro 5 setelah proyek ekspansi Refinery Development Master Plan atau RDMP selesai. “Kita mula-mula nyicil sediakan Euro 5, di September 2025,” kata Arifin saat ditemui Katadata.co.id dalam kunjungan kerja di Kalimantan Timur pada Minggu (11/8).

Arifin menyebut, September 2025 merupakan waktu proyek RDMP Kilang Balikpapan nantinya akan beroperasi penuh, dan bisa menghasilkan BBM dengan kualitas Euro 5. Sedangkan untuk penentuan harga BBM ini akan mengacu pada formula yang sudah ada.

“Nanti kami akan ikuti indeks harga minyak mentah atau crude. Jadi mudah-mudahan harga minyak mentah tidak naik,” ujarnya.

Kementerian ESDM menyatakan, salah satu tujuan utama dari proyek RDMP ini adalah meningkatkan kapasitas pengolahan kilang dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tengah mempersiapkan peluncuran bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur melalui standar Euro 5 untuk BBM jenis gasoline atau bensin dan Euro 4 untuk diesel.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan peluncuran BBM rendah sulfur tersebut masih dalam tahap pembasan dan akan diluncurkan secara bertahap oleh Pertamina.

"[BBM baru] rendah sulfur juga sudah mulai bertahap akan diluncurkan, karena Pertamina mengubah sedikit dengan kilang minyak nya untuk meluncurkan itu," kata Luhut kepada wartawan di JCC Senayan, Jumat (6/9/2024).

Luhut menilai urgensi BBM baru rendah sulfur ini penting untuk meningkatkan kualitas bahan bakar dan karbon yang dihasilkan sehingga berimplikasi pada pengurangan polusi udara dan emisi gas buang kendaraan.

"Kita harus mendukung ini karena ini kepentingan ramai-ramai, karena kalo tidak rendah sulfur itu akan membuat penyakit-penyakit kepada anak cucu kita," terangnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menerangkan bahwa 99% BBM yang disediakan Pertamina belum memenuhi standar sulfur Euro 4.

Setidaknya baru tiga produk dari Pertamina yang memenuhi, yaitu Pertadex 53, Pertamax Green 95, dan Pertamax Tubo 98. Sementara itu, distribusi ketiga produk tersebut di pasar masih rendah.

"Unfortunately, hampir semua BBM kita, yang kita sediakan, itu kualitasnya lebih buruk daripada standar Euro 4. Jadi, Pertalite harusnya Euro 4 itu 91 oktan dan 50 sulfur. Kemudian, kalau Solar oktannya 51, sulfurnya 50 juga. Pertalite itu 500, saat ini standarnya, solar lebih dahsyat lagi," kata Rachmad, Senin (5/8/2024).

Diberitakan sebelumnya, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) menargetkan onstream dan operational acceptance (OA) proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan bisa dikejar pada September 2025. Kilang ini nantinya akan memproduksi BBM jenis gasoline atau bensin dengan standar Euro 5.

Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, perseroannya tengah mengejar mechanical completion untuk unit Residual Fluid Catlytic Cracking (RFCC) dan gasoline block pada sisa tahun ini.

Rencananya, kata Taufik, mechanical completion untuk RFCC rampung pada Oktober 2024. Adapun, mechanical completion untuk gasoline block yang akan memproduksi bensin standar Euro 5 ditargetkan selesai pada Januari 2025.

"Untuk produksi gasoline yang Euro 5 Januari kuartal I [2025], secara kontrak nanti operation acceptance nanti sampai September 2025, kira-kira,” kata Taufik saat ditemui di Grha Pertamina, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menegaskan penyesuaian bahan bakar minyak (BBM) jenis euro 4 akan menyasar BBM bersubsidi secara bertahap mulai dari solar hingga bensin.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin mengatakan penerapan BBM euro 4 ini akan dilakukan secara bertahap.

Di Indonesia terdapat beberapa kilang yaitu solar dan bensin. BBM euro 4 ini nantinya akan menjadi BBM bersubsidi.

“[Euro 4] subsidi juga, karena masyarakat paling banyak pakai subsidi. Paling siap itu solar untuk Jakarta dan sekitarnya jadi euro 4, atau paling tidak sulfurnya sesuai 50 ppm,” kata Rachmat di Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Meski akan menyasar BBM subsidi, Rachmat mengklaim pihaknya tidak akan menambah beban subsidi secara total. Dia menyebut akan membuat golongan mampu tidak menjadi pemakai BBM subsidi.

Adapun, data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan sebanyak 60% dari masyarakat mampu mengkonsumsi 90% solar subsidi.

Kemudian masyarakat mampu juga menghabiskan 80% dari bensin subsidi.

Seperti yang diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji kemungkinan penerapan secara bertahap BBM standar Euro 4 untuk produk Biosolar 48 subsidi dalam waktu dekat.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, rencananya uji coba itu bakal dilakukan lebih dahulu untuk wilayah Jawa Barat bagian utara dan Jakarta.

Di sisi lain, uji coba yang direncanakan pada 17 Agustus mendatang batal dilakukan. Kemenko Marves mengatakan pihaknya memerlukan waktu untuk pelaksanaan secara teknis.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi menargetkan regulasi terkait penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan spesifikasi standar Euro 4 dapat rampung pada 1 September 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin mengatakan, pihaknya menargetkan regulasi pendukung penggunaan BBM Euro 4 rampung sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai.

“Jadi intinya sebelum masa pemerintahan berakhir adalah perangkat regulasi selesai termasuk penugasannya,” kata Rachmat di Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, penugasan yang dimaksud adalah kepada PT Pertamina (Persero). Pertamina nantinya harus ditugaskan untuk melaksanakan penyediaan BBM. Nantinya di Pertamina akan ada teknis tersendiri seperti perubahan kilang dan distribusi BBM.

Adapun, regulasi yang dimaksud adalah penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait mekanisme pada BBM jenis Pertalite. Menurut Rachmat, saat ini Permen yang sudah ada masih mengatur mekanisme terkait solar.

“Ada Permen yang harus dibuat, kemudian harus diatur turunannya, kebanyakan [regulasi] ada di ESDM. Kita sih rencananya 1 September finalisasi regulasi,” kata dia.

Meski demikian, untuk pelaksanaan teknisnya, Rachmat mengaku masih harus melihat kesiapan Pertamina sebagai pelaksana.

Terkait dengan pelaksanaan uji coba pada 17 Agustus mendatang, Rachmat mengaku pihaknya membutuhkan waktu lebih panjang untuk pelaksanaan teknis.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) siap untuk memasok bahan bakar minyak (BBM) jenis diesel dengan spesifikasi Euro 4 terkait dengan rencana uji coba produk anyar solar Pertamina pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Rencananya, Pertamina bakal memperkenalkan produk solar anyar ke pasar dengan uji coba di tiga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta.

“Nanti kita support [Pertamina] Patra Niaga yang untuk 17 Agustus itu, kalau tidak salah akan ditunjuk tiga SPBU dulu di Jakarta, kita ambil dari Kilang Balongan,” kata Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman saat ditemui di Grha Pertamina, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Implementasi standar Euro 4 di Indonesia belum sepenuhnya berjalan. Padahal aturan tentang implementasi Euro 4 telah ditetapkan.

Gabungan Industri Otomotif Indonesia (Gaikindo) mengungkap dari sisi industri, standarisasi implementasi Euro 4 telah dilakukan sejak tahun 2018 lalu.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara menerangkan peraturan terhadap implementasi Euro 4 tertuang Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 20/Setjen/Kum.1/3/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O.

"Peraturan mengenai implementasi Euro 4 itu sudah dikeluarkan oleh KLHK. Dan itu diberlakukan mulai September 2018 untuk bensin, sementar untuk yang diesel (solar) Euro 4-nya diberlakukan mulai April 2022," ungkap Gaikindo saat dihubungi Kontan, Jumat (9/8).

Mengikuti perturan tersebut, Kukuh bilang Gaikindo dan anggota-anggotanya telah memproduksi kendaraan dengan standar Euro 4 yang berlaku.

"Kalau Gaikindo, anggota-anggotanya sudah siap dan mengimplementasikan semenjak pemberlakuannya baik yang bensin maupun diesel. Semenjak 2018 bulan September untuk bensin, semua kendaraan yang diproduksi setelah September 2018 maupun yang diperjualbelikan di September 2018 sudah memenuhi persyaratan dan spesifikasi Euro 4. Kalau diesel juga sama, mulainya di April 2022. Jadi kita sudah comply dengan standar Euro 4," jelasnya.

Meski dari sisi industri telah siap, hingga saat ini penerapan Euro 4 di Indonesia belum juga ditetapkan dengan pasti. Salah satu kendalanya adalah karena ketersediaan bahan bakar pendukung yang masih sedikit.

"Selama ini bahan bakar untuk Euro 4 ini tidak tersedia secara menyeluruh. Padahal Gaikindo waktu itu pernah mengatakan, kalau mau diterapkan bahan bakarnya harus tersedia di seluruh Indonesia. Mobil kan gak buat di Jakarta saja. Mobil kan kemana-mana kan. Ternyata kemudian bahan bakar Euro 4 masih sangat terbatas," ungkap dia.

Keterlambatan implementasi Euro 4 ini menurut Kukuh berdampak pada banyak hal. Yang pertama adalah standar udara di Indonesia yang buruk karena emisi yang dihasilkan kendaraan bermotornya masih tinggi.

"Akibatnya, kalau ingat di tahun lalu tepatnya di Agustus 2023, Jakarta diklaim sebagai kota yang terpolusi, dengan emisi gas buangnya jelek. Karena mobilnya sudah bagus, tapi bahan bakarnya gak ada, sulfurnya masih tinggi," ungkap dia.

Dari sisi industri, perbedaan standar Indonesia dengan standar negara-negara tujuan ekspor juga membuat perusahaan mobil harus memiliki 2 lini produksi.

"Kalau kita ekspor, kita harus memenuhi persyaratan tujuan negara ekspor kita itu. Kalau dia Euro 5 kita buatkan, kalau dia Euro 6, kita buatkan juga. Kita sudah punya teknologinya, kita punya spesifikasinya, gak masalah. Tapi memang akan lebih efisien kalau kita sudah ikut Euro 5 atau Euro 6," jelas Kukuh.

Ia juga menambahkan, teknologi otomotif yang sesuai standar baik Euro 4, Euro 5 maupun Euro 6 jika tidak didukung oleh ketersediaan bahan bakar berkualitas sama, juga akan berdampak pada kerusakan mesin mobil.

"Tapi kalo bahan bakarnya gak tersedia, itu juga akan jadi masalah tersendiri. Kalau mobilnya sudah standar Euro 6, bahan bakarnya tidak sesuai, cepat rusak mesinnya," katanya.

"Dari sisi emisinya, tidak akan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Padahal kan targetnya net zero emmision di tahun 2060, artinya harus dilakukan secara bertahap dari sekarang," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menyebutkan terdapat beberapa tantangan dalam penerapan bahan bakar minyak (BBM) dengan spesifikasi standar Euro 4.

Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan dan Petrokimia, Deputi Koordinator Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Herry Permana menyebutkan, setidaknya terdapat tiga tantangan penerapan BBM standar Euro 4 di Indonesia.

“Pertama, ketersediaan BBM setara Euro 4 yang masih terbatas,” kata Herry dalam acara Multi-Stakeholder Consultation Meeting Persiapan Pasokan BBM untuk Euro 4, Jumat (9/7/2024).

Herry menjelaskan, saat ini, BBM setara Euro 4 masih tersedia melalui Pertamax Turbo terbatas di kota besar. Pertamina pun sedang menyiapkan kilang dengan program Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) yang akan menghasilkan BBM setara Euro 4 atau bahkan Euro 5.

Tantangan kedua adalah harga BBM setara Euro 4 dianggap lebih mahal. Herry menjelaskan jika disparitas atau perbedaan harga Euro 4 dan BBM existing dinilai terlalu besar sehingga diperlukan ruang fiskal dalam pembiayaan penyediaan BBM Euro 4. Penentuan harga BBM perlu juga mempertimbangkan aspek daya beli masyarakat dan inflasi.

Tantangan selanjutnya, kata Herry, yaitu kesadaran masyarakat terkait lingkungan. Harga masih menjadi pertimbangan utama konsumen dalam membeli bahan bakar, belum memperhatikan aspek lingkungan.

“Komunikasi kepada masyarakat penting untuk membangun kesadaran lingkungan,” kata dia.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji kemungkinan penerapan secara bertahap bahan bakar minyak (BBM) standar Euro 4 untuk produk Biosolar 48 subsidi dalam waktu dekat.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, rencananya uji coba itu bakal dilakukan lebih dahulu untuk wilayah Jawa Barat bagian utara dan Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gas buang kendaraan menjadi kontributor terbesar atas buruknya kualitas udara Indonesia, terutama Jakarta. Rendahnya kualitas bahan bakar mesin (BBM) yang mayoritas di bawah standar Euro 4 pun berdampak besar terhadap peningkatan polusi udara.

"Saat ini, sebagian besar kota-kota besar di seluruh dunia terpapar polusi udara akibat dari emisi gas buang kendaraan bermotor maupun pabrik industri," ujar Pendiri PT Ace Jaya Energy (AJE) Ruddy Soerjanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Ruddy mengatakan rendahnya kualitas udara berakibat buruk bagi kesehatan masyarakat. Ruddy mengatakan polusi udara menjadi salah satu penyebab utama berbagai penyakit pernapasan dan kardiovaskular, serta memperburuk kualitas hidup warga kota.

Untuk menekan tingginya polusi udara akibat gas buang kendaraan, Ruddy menyampaikan perusahaan baru saja meluncurkan produk terbarunya, AceBlue sekaligus pengiriman perdana ekspor sebanyak 36 ribu liter ke Jepang. Ruddy mengatakan AceBlue merupakan Diesel Exhaust Fluid (DEF) untuk mengurangi emisi nitrogen oksida (NOx) dari gas buang kendaraan dan mesin diesel.

"AceBlue merupakan cairan yang digunakan bersama teknologi Selective Catalytic Reduction (SCR) untuk mengubah NOx menjadi nitrogen dan air yang tidak berbahaya. Produk ini membantu mengurangi emisi NOx hingga 90 persen, menurunkan tingkat polusi udara, dan meningkatkan kualitas udara," ucap Ruddy.

Ruddy menjelaskan terdapat tiga varian produk yang meliputi AceBlue 32 untuk kendaraan bermesin diesel dengan SCR, AceBlue 40 untuk armada laut atau mesin diesel berkapasitas besar, dan AceBlue 50 untuk pabrik-pabrik yang mengeluarkan emisi gas buang dari pembakaran.

"AceBlue menjadi komitmen kami untuk aktif berperan mengurangi emisi gas buang berbahaya dari mesin diesel sekaligus membantu program pemerintah yang telah melakukan banyak hal dalam mengatasi masalah ini," ujar Ruddy.

Ruddy mengatakan AceBlue membidik operator kendaraan komersial, industri transportasi dan logistik, pengguna kendaraan pribadi diesel, sektor pertambangan, PLTU dan industri berat, perkapalan, dan pengguna individu dengan kendaraan diesel modern (standar emisi Euro 4, Euro 5, dan Euro 6). Ruddy menyampaikan perusahaan ingin membantu operator kendaraan darat bermesin diesel (mobil, bus, kereta api), industri logistik, industri manufaktur lainnya serta pengguna individu untuk memenuhi regulasi emisi yang ketat dan

menjaga lingkungan tetap bersih.

"Puluhan tahun sebagai pengusaha, saya fokus meningkatkan nilai perusahaan. Namun, kali ini saya fokus ingin berbisnis sekaligus berkontribusi dalam perbaikan kondisi lingkungan yang berkelanjutan demi masa depan lingkungan lebih baik. Kami mungkin bukan yang pertama di Indonesia, tapi kami yakin bahwa kami yang terbaik dan terbesar," kata Ruddy.

Co-Founder AJE Lydia Masehi mengatakan pangsa pasar AceBlue cukup seimbang antara pasar domestik dan ekspor masing-masing 50 persen. Lydia menyampaikan besarnya proporsi ekspor tak lepas dari kondisi Indonesia yang belum optimal dalam penerapan standar Euro 4 ke atas.

"Kami terus mengembangkan untuk pasar lokal karena memang secara regulasi transportasi di Indonesia masih menerapkan standar Euro 3, sementara di negara maju yang sangat memperhatikan polusi dan dampaknya sudah menerapkan minimum Euro 5 dan Euro 6," ujar Lydia.

Pasar terbesar ACE....

Oleh karena itu, Lydia mengatakan pasar terbesar ACE adalah negara-negara yang sangat memperhatikan efek polusi terhadap kehidupan warganya, seperti Jepang, Singapura, Amerika Serikat, dan Eropa. Di negara-negara ini, regulasi emisi gas buang yang ketat telah diterapkan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Direktur Operasional AJE Fuad Adi mengatakan AceBlue merupakan hasil karya anak Indonesia yang menggunakan 100 persen bahan baku lokal. Fuad menyampaikan produk kualitas terbaik akan dapat terwujud jika menggunakan standar kualitas produksi tinggi di industri.

"Kami menggunakan bahan baku berkualitas tinggi untuk menghasilkan produk keluaran dengan kualitas spesifikasi tinggi pula yang memenuhi spesifikasi produk yang berlaku internasional," kata Fuad.

Sebelumnya, Deputi bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) Rachmat Kaimuddin mengatakan BBM berkualitas rendah yang ada di Indonesia berkontribusi besar atas buruknya kualitas udara, terutama di kota-kota besar di Indonesia, terutama Jakarta.

Rachmat menyebut mayoritas BBM di Indonesia memiliki kandungan sulfur yang begitu tinggi. Padahal, ucap Rachmat, negara-negara lain telah menerapkan Euro 4 yang menjadi standar emisi dengan ketentuan bahan bakar mengandung sulfur maksimal 50 part per million (ppm).

"Dalam data batas sulfur bensin maksimum di berbagai negara pada 2023, Indonesia termasuk salah satu yang jelek," ujar Rachmat saat diskusi bertajuk "Tekan Emisi, Perbaiki Kualitas Udara: Kebijakan Baru Subsidi BBM" di Ashley Wahid Hasyim, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Indonesia sebenarnya telah mewajibkan produksi motor untuk memenuhi standar Euro 3 dari 2013 dan mobil dengan standar Euro 4 dari 2018. Namun realitanya, hanya ada tiga jenis BBM PT Pertamina (Persero) yang masuk standar Euro 4 di Indonesia yakni Pertamax Green, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex.

"Sayangnya, kita tidak menyediakan secara masif dan hampir semua BBM kita ini kualitasnya lebih buruk dari standar Euro 4," ucap Rachmat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polusi udara masih menjadi ancaman nyata bagi Indonesia dan sektor transportasi disebut menjadi salah satu biang keladi. Deputi bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) Rachmat Kaimuddin mengatakan bahan bakar minyak (BBM) berkualitas rendah yang ada di Indonesia berkontribusi besar atas buruknya kualitas udara, terutama di kota-kota besar di Indonesia, terutama Jakarta.

Rachmat menyebut mayoritas BBM di Indonesia memiliki kandungan sulfur yang begitu tinggi. Padahal, ucap Rachmat, negara-negara lain telah menerapkan Euro 4 yang menjadi standar emisi dengan ketentuan bahan bakar mengandung sulfur maksimal 50 part per million (ppm).

"Dalam data batas sulfur bensin maksimum di berbagai negara pada 2023, Indonesia termasuk salah satu yang jelek," ujar Rachmat saat diskusi bertajuk "Tekan Emisi, Perbaiki Kualitas Udara: Kebijakan Baru Subsidi BBM" di Ashley Wahid Hasyim, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Indonesia sebenarnya telah mewajibkan produksi motor untuk memenuhi standar Euro 3 dari 2013 dan mobil dengan standar Euro 4 dari 2018. Namun realitanya, hanya ada tiga jenis BBM PT Pertamina (Persro) yang masuk standar Euro 4 di Indonesia yakni Pertamax Green, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex.

"Sayangnya, kita tidak menyediakan secara masif dan hampir semua BBM kita ini kualitasnya lebih buruk dari standar euro 4," ucap Rachmat.

Sementara BBM produksi Pertamina lainnya memiliki kandungan sulfur di atas standar Euro 4. Sebut saja jenis Pertalite yang mencapai 500 ppm, Pertamax sebesar 400 ppm, Dexlite dengan 1.200 ppm, hingga Biosolar yang mencapai 2.500 ppm.

Di tempat yang sama, Peneliti Senior Institute of Essential Service Reform (IESR) Julius Christian Adiatma mengatakan peningkatan kualitas BBM jadi jalan pintas dalam mengatasi persoalan polusi udara. Julius mengatakan rata-rata kontribusi kendaraan terhadap polusi udara di kota besar mencapai 30-40 persen atau tertinggi dari sektor lain.

Pemerintah, lanjut Julius, bisa mengurangi kebutuhan mobilitas yang berdampak terhadap konsumsi BBM melalui integrasi tata kota dengan sistem transportasi. Hal ini akan memangkas jarak antara hunian dan tempat kerja.

Julius melanjutkan, pemerintah pun bisa mendorong masyarakat beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan yakni kendaraan listrik. Persoalannya, ucap Julius, kedua strategi tersebut memerlukan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama.

"Oleh karena itu, peningkatan kualitas BBM jadi salah satu cara paling efektif dalam mengurangi polusi udara," ujar Julius.

Pemerintah diminta lebih....

Andry menyebut ada tiga skenario yang dapat diambil pemerintah dalam upaya menurunkan polusi udara dengan meningkatkan kualitas BBM. Pertama, menaikkan anggaran subsidi menuju BBM kualitas standar Euro 4.

Konsekuensi, pemerintah harus memiliki dana besar dalam menopang biaya produksi BBM standar Euro 4. Skenario kedua dengan menaikkan harga jual BBM ramah lingkungan kepada masyarakat dengan risiko melonjaknya inflasi secara signifikan.

"Skenario ketiga, pembatasan BBM bersubsidi untuk sebagian kendaraan dan alihkan anggaran subsidinya untuk membiayai peningkatan kualitas BBM," ucap Andry.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan pemerintah perlu melakukan terobosan dalam mengejar ketertinggalan. Di saat negara-negara lain tak lagi menggunakan BBM sulfur tinggi, Indonesia justru masih asik menikmati.

"Negara maju stok BBM kotornya melimpah dan mereka tidak lagi gunakan itu. Lalu, pilihannya ditempatkan BBM sulfur tinggi itu ke negara-negara lain, salah satunya Indonesia," kata Ahmad.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkap sederet kepentingan pemerintah untuk mulai menerapkan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur melalui standar Euro 4 yang mematok kadar sulfur 50 ppm.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan, produk BBM rendah sulfur harus didorong guna memperbaiki kualitas BBM dan berimplikasi pada pengurangan polusi udara dari emisi gas buang kendaraan.

"Unfortunately, hampir semua BBM kita, yang kita sediakan, itu kualitasnya lebih buruk daripada standar Euro 4. Jadi, Pertalite harusnya Euro 4 itu 91 oktan dan 50 sulfur. Kemudian, kalau Solar oktannya 51, sulfurnya 50 juga. Pertalite itu 500, saat ini standarnya, solar lebih dahsyat lagi," kata Rachmad, Senin (5/8/2024).

Dalam catatan Rachmad, 99% BBM yang disediakan Pertamina saat ini belum memenuhi standar sulfur Euro 4. Setidaknya baru tiga produk dari Pertamina yang memenuhi, yaitu Pertadex 53, Pertamax Green 95, dan Pertamax Tubo 98. Sementara itu, distribusi ketiga produk tersebut di pasar masih rendah.

Untuk diketahui, emisi kendaraan secara konsisten menjadi sumber utama polusi udara. Dalam hasil analisis yang didapatkan periode 2018-2019 diketahui gas buang kendaraan mendominasi polusi hingga 32-41% pada musim hujan dan meningkat hingga 42-57% pada musim kemarau.

"Jadi dia penyebab polusi, penyebab emisi gas rumah kaca. Harapan saya, mau nggak mau, kita harus ganti dengan lebih baik. Isunya, kalau mau diganti dengan lebih baik, tentunya ada duitnya kan," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah tengah menggodok skema tepat untuk meningkatkan kualitas BBM bersubsidi tanpa membebani anggaran. Dalam hal ini, Rachmad juga memastikan kebutuhan anggaran tak dibebankan pada masyarakat.

"Jadi kita nggak ada rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Jadi BBM bersubsidinya harganya sama, yang kita inginkan sebenarnya adalah kualitasnya secara bertahap bisa naik," ujarnya.

Hal ini juga menanggapi rencana Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mau memberlakukan pembatasan subsidi BBM pada 17 Agustus 2024.

Sebab, subsidi BBM saat ini tidak tepat sasaran dan juga menyebabkan polusi. Saat ini, BBM bersubsidi masih dinikmati oleh orang-orang mampu, dan juga masih menjadi salah satu penyebab polusi udara.

Pembatasan ini diharapkan dapat mendorong adopsi BBM rendah sulfur ataupun alternatif lainnya agar dapat menekan tingkat polusi udara, mengurangi jumlah pengidap penyakit pernapasan, serta menghemat pembiayaan BPJS untuk penyakit tersebut.

Luhut juga berpendapat pembatasan ini dapat menghemat APBN dan menyalurkan BBM bersubsidi dengan tepat sasaran.

"17 agustus itu kan Pak Luhut inginnya begitu, ini kayanya akan digeser sedikit. Hari ini harapan kita, kita bisa lock semuanya tanggal 1 September, peraturannya segala macem. Kita coba mempersiapkan itu supaya ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang kita kerjakan di pemerintahan ini tapi bisa jadi oleh-oleh di pemerintahan baru," pungkasnya.