Pertamax disebut salah satu BBM kotor karena kandungan sulfur tinggi. Begini penjelasan Pertamina soal kandungan sulfur di Pertamax.

Pertamax merupakan salah satu jenis BBM yang memiliki angka oktan 92. Angka oktan yang lebih tinggi itu umumnya membuat kualitas BBM lebih baik. Tapi urusan BBM berkualitas bukan hanya oktan, kandungan sulfur juga berpengaruh. Sekalipun kadar oktan tinggi namun kandungan sulfurnya tinggi juga, maka BBM masih terhitung kotor.

"Kalau lihat kualitas BBM, orang pikir (tergantung) RON saja, sebenarnya yang jadi isu kan sulfurnya. Karena kalau sulfur tinggi, teknologi mesin untuk mengurangi polusi tidak bisa bekerja," ungkap Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin belum lama ini.

Rachmat menyorot soal oktan Pertamax yang lebih tinggi ketimbang Pertalite, namun kandungan sulfurnya tak berbeda jauh. Kata Rachmat, standar sulfur di internasional adalah 50 ppm atau lebih rendah. Nyatanya kandungan sulfur pada Pertalite dan Pertamax jauh di atas itu. Diuraikan Rachmat, sulfur yang terdapat pada Pertalite 500 ppm sementara Pertamax 400 ppm.

"Biosolar itu sulfurnya 250 ppm, Pertalite 500 ppm, kemudian Pertamax 400 ppm. Ini yang saat ini tersedia (di SPBU). Ini yang saya pikir Pemerintah harusnya bisa membantu Pertamina untuk menyediakan BBM lebih bersih," jelas Rachmat.

Terkait tingginya kandungan sulfur pada Pertamax, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menjelaskan batas maksimal kandungan sulfur Pertamax masih sesuai aturan pemerintah. Untuk diketahui, batas kandungan maksimal sulfur yang ditetapkan Ditjen Migas pada BBM RON 92 adalah 400 ppm.

Heppy melanjutkan hasil kandungan sulfur dalam Pertamax ini dilihat dari hasil uji kualitas yang pernah dilakukan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) Lemigas Ditjen Migas Kementerian ESDM. Diungkap Heppy kandungan sulfur Pertamax di bawah 400 ppm.

"Kami pastikan seluruh produk BBM Pertamina memenuhi ketentuan yang berlaku. Bahkan kandungan sulfur Pertamax masih jauh di bawah 400 ppm, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax," kata Heppy dikutip detikFinance.

Di luar itu, Heppy mengatakan ada juga ketentuan Internasional terkait standar kandungan sulfur dalam BBM. Dalam hal ini berdasarkan standar Euro 4, kandungan sulfur dalam BBM tidak boleh lebih dari 50 ppm.

"Produk Pertamina Dex, Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95 sudah lama tersedia di SPBU. Ketiganya merupakan BBM dengan standar Euro 4 dan kandungan sulfur 50 ppm. Silakan masyarakat menentukan pilihan BBM yang diinginkan," pungkas Heppy.

Saksikan Live DetikPagi:

Harga Pertamax Naik Mulai 10 Agustus 2024, Kini Rp 13.700 Per Liter

Harga Pertamax Naik Mulai 10 Agustus 2024, Kini Rp 13.700 Per Liter

KOMPAS.com - Lini masa media sosial X (Twitter) tengah diramaikan dengan unggahan yang menyebut bahan bakar minyak (BBM) Pertamax masuk ke dalam BBM kotor seperti Pertalite.

Misalnya, akun X @ARSIP*** menuliskan, Pertamax termasuk dalam kategori BBM kotor lantaran BBM tersebut tinggi kandungan sulfur.

"Tinggi Sulfur, Pertamax Masuk Kategori Kotor seperti Pertalite," tulisnya, Selasa (17/9/2024).

Hingga Rabu (18/9/2024) sore, unggahan tersebut sudah dilihat sebanyak 1,9 juta kali dan mendapatkan lebih dari 1.600 komentar dari warganet.

Lantas, benarkah Pertamax tinggi sulfur, sama seperti Pertalite?

Penjelasan Pertamina

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari membantah pernyataan yang menyebut bahwa Pertamax tinggi sulfur dan masuk kategori BBM kotor.

Menurut Heppy, kandungan sulfur pada BBM Pertamax sudah sesuai dengan ketentuan dan jumlahnya masih jauh di bawah 400 ppm (part per million).

"Saya kira hal tersebut tidak benar. Spesifikasi Pertamax sesuai dengan ketentuan dari Migas, di mana untuk RON 92 batas maksimum kandungan sulfur adalah maksimal 400 ppm," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (18/9/2024).

"Pertamax masih jauh di bawah 400 ppm," tambahnya.

Heppy menyampaikan, Pertamax sebelumnya pernah diuji oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang berada di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

"Hal ini pernah dilakukan pengujian oleh Lemigas. Tidak hanya Pertamax, tapi juga RON 92 dari badan usaha lainnya," jelas Heppy.

Sebelumnya, Deputi Transportasi dan Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa saat ini standar sulfur internasional BBM adalah 50 ppm atau lebih rendah.

Ia menyebut, saat ini BBM yang disediakan Pertamina hampir seluruhnya belum memenuhi sulfur 50 ppm, termasuk Pertamax 92.

"Hari ini, BBM yang disediakan Pertamina memang hampir seluruhnya belum memenuhi sulfur 50 ppm. Karena itu, kita merasa penting dan urgent untuk pemerintah mendukung Pertamina agar bisa menyediakan BBM lebih berkualitas," ujarnya dikutip dari Kompas.com, Sabtu (14/9/2024).

Dalam contoh yang dipaparkan Rachmat, kandungan sulfur BBM Pertalite adalah 500 ppm, jauh di atas standar internasional. Bahkan, BBM Pertamax 92 juga masih berada di 400 ppm.

Kemenko Marves desak Pertamina

Rachmat kemudian mendesak Pertamina agar melakukan perubahan spesifikasi bahan bakar minyak (BBM) di pasaran menjadi rendah sulfur berstandar Euro IV.

Kandungan sulfur yang besar dinilai tidak ramah bagi lingkungan maupun kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah ingin menurunkan kandungan sulfur pada BBM demi meningkatkan kualitasnya.

Merujuk data yang dibagikan Kemenko Marves, hanya ada tiga jenis BBM Pertamina yang masuk kategori bersih dan sesuai standar Euro 4, yakni:

• Pertamax Green
• Pertamax Turbo
• Pertadex 53.

Meski demikian, jenis BBM tersebut tersedia secara terbatas di Surabaya dan Jakarta.

Koalisi Masyarakat Sipil dan Pakar mendesak Presiden Jokowi (Joko Widodo) untuk segera memberlakukan kebijakan BBM (bahan bakar minyak) rendah sulfur sebagai bagian dari keseriusan pemerintah dalam mengatasi pencemaran udara. Presiden Jokowi diharapkan bisa menghapus peredaran BBM kotor.

Desakan ini hadir menyusul rencana pemerintah menyesuaikan standar BBM, dengan ketentuan rendah sulfur Euro4/IV, sebagaimana yang sudah digariskan dalam Peraturan Menteri KLHK no 20 tahun 2017. Rencana ini disampaikan beberapa kali oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sejak Juni 2024.

"Keadaan ini sangat mendesak karena kualitas udara kita semakin memburuk. Semua parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas udara menunjukkan penurunan, sehingga kondisi di kota-kota besar di Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek, sudah memasuki tahap krisis," ujar Ahmad Safrudin selaku Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) dalam webinar yang disiarkan di YouTube infokpbb, Rabu (11/9).

"Polusi Udara di DKI Jakarta berdampak langsung pada kesehatan warga Jakarta. Di tahun 2010 saja, tercatat lebih dari setengah penyakit pernafasan di Jakarta disebabkan langsung oleh polusi udara. Tren ini terus meningkat setiap tahunnya," timpal Budi Haryanto, Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

KPBB mengatakan, kualitas BBM, baik diesel maupun bensin, yang saat ini disediakan di pasaran, sebagian besar tidak memenuhi standar Euro 4/IV, diakibatkan kandungan sulfur yang sangat tinggi. Kandungan sulfur yang tinggi ini berkontribusi secara signifikan kepada pencemaran udara, mengingat bahwa gas buang kendaraan bermotor merupakan penyumbang polusi terbesar di wilayah perkotaan khususnya Jabodetabek.

Indonesia sudah mengatur penerapan standar Euro4/IV dari sejak 2017 melalui Peraturan Menteri KLHK no 20 tahun 2017. Hanya saja, implementasi hanya dilakukan di sisi teknologi kendaraan saja, sementara pasokan BBM yang beredar di pasaran Indonesia, khususnya BBM bersubsidi, masih jauh dari standar Euro4/IV.

"Semua tipe BBM baik diesel maupun bensin yang ada di pasaran ini hanya memenuhi standar Euro1 dan ada beberapa yang memenuhi standar Euro3. Dan hanya satu yang memenuhi standar Euro4/IV yaitu Pertamax Turbo (bensin) dan Perta-DEX HQ (solar/diesel fuel), namun demikian pasokannya sangat kecil sekitar 1% atau 400 rb KL/tahun dan bahkan Perta-DEX HQ malah diekspor semua ke Malaysia," bilang Ahmad.

Hal ini memaksa masyarakat Indonesia untuk menggunakan BBM yang kualitasnya jauh di bawah negara-negara lain dan menghirup udara dengan beban polusi jauh lebih tinggi dibandingkan kota-kota negara lain dimana standar Euro4/IV sudah berhasil diberlakukan Penerapan Euro4/IV dapat secara signifikan menurunkan NOx dan pencemar polutan PM 2,5 berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh KPBB. Hal ini dapat berdampak secara positif pada penurunan risiko penyakit yang terkait dengan polusi udara sebagaimana penemuan dari hasil penelitian Universitas Indonesia.

"Apabila kita bisa mulai membersihkan pasokan BBM di pasaran mulai hari ini sampai dengan 2028, kita bisa menekan kasus pneumonia akibat polusi udara di kota Jakarta sampai dengan lebih dari sepertiga kasus hari ini. Sebaliknya apabila kita tidak melakukan apa-apa ya penyakit ganas yang merupakan pembunuh balita ini akan terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya," tambah Budi.

"Ini baru satu penyakit, sementara ada setidaknya 12 penyakit yang terkait dengan polusi udara," kata Budi lagi.

Kementerian Kesehatan mencatat beban kesehatan berdasarkan data BPJS sebesar Rp 10 triliun yang disinyalir terkait dengan dampak pencemaran udara. Pekan lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyorot bahwa polusi udara secara global telah menyebabkan 7 juta kematian dini.

Koalisi masyarakat sipil dan pakar menyesalkan lambatnya langkah pemerintah dalam memberlakukan kebijakan BBM bersih. Terdapat beberapa laporan media yang menunjukkan keraguan Presiden Jokowi dalam mendukung langkah-langkah kebijakan strategis untuk memungkinkan Pertamina dalam melakukan penyediaan BBM bersih.

"Pemenuhan BBM berkualitas dan bersih itu amanah dari putusan citizen lawsuit tentang polusi udara. Pemerintah khususnya Presiden sebagai tergugat seharusnya mentaati hasil putusan pengadilan dan segera memberlakukan kebijakan BBM rendah sulfur standar Euro 4 ini," ujar Alfred Sitorus dari Koalisi Pejalan Kaki.

"Jangan sampai ini menjadi rapor merah Presiden Jokowi." tambah Alfred.

Pesan Jokowi ke TNI-Polri: Perbaiki Citra Diri, Seragam Anda Dampaknya Besar

Pesan Jokowi ke TNI-Polri: Perbaiki Citra Diri, Seragam Anda Dampaknya Besar