KLATEN, KOMPAS.com - Suara ngelitik pada mesin mobil tak boleh diabaikan, pasalnya ini menjadi tanda bahwa tengah terjadi pembakaran tidak sempurna.

Pembakaran tidak sempurna berdampak pada performa mobil dalam menghasilkan tenaga, serta meningkatkan emisi karbon yang dihasilkan.

Salah satu masalah utama mesin ngelitik adalah kualitas BBM yang digunakan tak sesuai kebutuhan mesin atau sesuai rekomendasi pabrikan.

Hardi Wibowo, pemilik bengkel mobil Aha Motor Yogyakarta, mengatakan, sebagian besar pabrikan memproduksi mobil dengan efisiensi tinggi serta bertenaga, sehingga membutuhkan BBM yang sesuai.

“Mobil yang seharusnya mengkonsumsi bensin dengan oktan 92 atau di atasnya tapi pengguna memilih yang lebih rendah, karena dianggap masih bisa digunakan, padahal tenaga yang dihasilkan akan berbeda,” ucap Hardi kepada Kompas.com, Jumat (25/10/2024).

Hardi mengatakan, spesifikasi mesin mobil modern didesain sedemikian rupa agar tenaga optimal dan efisien. Sehingga, membutuhkan BBM yang berkualitas dan sesuai.

PERTAMINA PT Pertamina Patra Niaga menegaskan tetap menyalurkan BBM jenis Pertalite (RON 90) kepada masyarakat sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) tertanggal 10 Maret 2022.

“Jenis BBM harus disesuaikan dengan besarnya nilai kompresi di dalam silinder, sehingga tenaga yang dihasilkan optimal, ujung-ujungnya mampu menghasilkan efisiensi, jika tidak maka tenaganya kurang nendang,” ucap Hardi.

Hardi mengatakan, sebaiknya konsumen mengganti jenis BBM dengan yang berkualitas agar mobil lebih mampu melibas tanjakan.

“BBM dulu diganti dengan yang berkualitas, sesuai rekomendasi, terlepas dari itu perawatan juga diperlukan seperti pembersihan saluran udara, busi dan sejenisnya,” ucap Hardi.

KLATEN, KOMPAS.com - Kualitas BBM menjadi sorotan belakangan ini, terkait emisi karbon yang dihasilkan. Pasalnya, polusi udara menjadi isu yang cukup serius, berdampak pada kehidupan makhluk hidup.

Salah satu indikator kualitas BBM adalah nilai oktan untuk bensin. Selain itu, terdapat juga kandungan sulfur sebagai residunya.

Batas maksimum kandungan sulfur pada Pertalite dan Pertamax 92 ternyata tidak berbeda cukup jauh, yakni 400 ppm dan 500 ppm. Sementara batas standar sulfur BBM internasional 50 ppm.

Hal itu memunculkan asumsi di kalangan masyarakat, bahwa penggunaan BBM dengan nilai oktan berbeda tidak berpengaruh terhadap performa, karena kandungan sulfur yang dianggap lebih berpengaruh.

Hardi Wibowo, pemilik bengkel mobil Aha Motor Yogyakarta, mengatakan, pemakaian BBM berkualitas sangat menentukan performa kendaraan.

“Antara bensin RON 90 dan 92 hasilnya berbeda, pemakaian bensin RON 92 lebih sesuai dengan kebanyakan spesifikasi mesin mobil modern,” ucap Hardi kepada Kompas.com, Jumat (25/10/2024).

PERTAMINA PT Pertamina Patra Niaga menegaskan tetap menyalurkan BBM jenis Pertalite (RON 90) kepada masyarakat sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) tertanggal 10 Maret 2022.

Terlepas kualitas BBM juga dipengaruhi oleh kandungan sulfur, Hardi mengatakan, beberapa mesin mobil modern memiliki angka kompresi cukup tinggi.

“Tingginya nilai kompresi pada mesin bertujuan untuk meningkatkan performa atau tenaga yang dihasilkan, namun harus didukung dengan penggunaan BBM yang sesuai,’ ucap Hardi.

Hardi mengatakan, misal mobil dengan kebutuhan BBM RON 92, tapi diisi dengan BBM RON 90, maka yang terjadi akan ada selisih tenaga yang dihasilkan.

kompas.com Ilustrasi mobil menanjak.

“Seperti kemampuan mobil untuk menanjak menjadi kurang, akselerasi kurang responsif dan sejenisnya, bedanya cukup signifikan,” ucap Hardi.

Hardi mengatakan, nilai oktan pada bensin akan menentukan respons bensin untuk terbakar. Semakin rendah nilai oktan, maka bensin semakin mudah terbakat karena panas, meski belum ada percikan bunga api dari busi.

"Agar mesin menghasilkan tenaga optimal, seharusnya ledakan terjadi tepat sesaat setelah piston mencapai posisi top, jika sebelumnya sudah meledak maka yang terjadi ngelitik," ucap Hardi.

Bagus Puji Panuntun Tanjakan Spongebob di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat menjadi pilihan jalan alternatif ratusan kendaraan wisatawan untuk melangsungkan perjalanan arus balik menuju Kota Bandung, Senin (1/1/2024).

Proses pembakaran yang tak sempurna tersebut, menurut Hardi, menjadi faktor penentu suatu mobil memiliki tenaga optimal atau tidak.

Sementara kandungan sulfur, menurut Hardi, akan berdampak pada cepat atau tidaknya kerak karbon menumpuk di ruang bakar, seiring pemakaian.

“Secara tidak langsung, ruang bakar yang sudah kotor karena kerak karbon juga dapat mempengaruhi performa mesin, karena ada potensi pembakaran tak sempurna,” ucap Hardi.

Jadi, penggunaan BBM RON 90 dan 92 pada mobil tetap memiliki perbedaan performa yang dihasilkan, meski kandungan sulfur juga menentukan dalam jangka panjang.

Pertamax disebut salah satu BBM kotor karena kandungan sulfur tinggi. Begini penjelasan Pertamina soal kandungan sulfur di Pertamax.

Pertamax merupakan salah satu jenis BBM yang memiliki angka oktan 92. Angka oktan yang lebih tinggi itu umumnya membuat kualitas BBM lebih baik. Tapi urusan BBM berkualitas bukan hanya oktan, kandungan sulfur juga berpengaruh. Sekalipun kadar oktan tinggi namun kandungan sulfurnya tinggi juga, maka BBM masih terhitung kotor.

"Kalau lihat kualitas BBM, orang pikir (tergantung) RON saja, sebenarnya yang jadi isu kan sulfurnya. Karena kalau sulfur tinggi, teknologi mesin untuk mengurangi polusi tidak bisa bekerja," ungkap Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin belum lama ini.

Rachmat menyorot soal oktan Pertamax yang lebih tinggi ketimbang Pertalite, namun kandungan sulfurnya tak berbeda jauh. Kata Rachmat, standar sulfur di internasional adalah 50 ppm atau lebih rendah. Nyatanya kandungan sulfur pada Pertalite dan Pertamax jauh di atas itu. Diuraikan Rachmat, sulfur yang terdapat pada Pertalite 500 ppm sementara Pertamax 400 ppm.

"Biosolar itu sulfurnya 250 ppm, Pertalite 500 ppm, kemudian Pertamax 400 ppm. Ini yang saat ini tersedia (di SPBU). Ini yang saya pikir Pemerintah harusnya bisa membantu Pertamina untuk menyediakan BBM lebih bersih," jelas Rachmat.

Terkait tingginya kandungan sulfur pada Pertamax, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menjelaskan batas maksimal kandungan sulfur Pertamax masih sesuai aturan pemerintah. Untuk diketahui, batas kandungan maksimal sulfur yang ditetapkan Ditjen Migas pada BBM RON 92 adalah 400 ppm.

Heppy melanjutkan hasil kandungan sulfur dalam Pertamax ini dilihat dari hasil uji kualitas yang pernah dilakukan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) Lemigas Ditjen Migas Kementerian ESDM. Diungkap Heppy kandungan sulfur Pertamax di bawah 400 ppm.

"Kami pastikan seluruh produk BBM Pertamina memenuhi ketentuan yang berlaku. Bahkan kandungan sulfur Pertamax masih jauh di bawah 400 ppm, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax," kata Heppy dikutip detikFinance.

Di luar itu, Heppy mengatakan ada juga ketentuan Internasional terkait standar kandungan sulfur dalam BBM. Dalam hal ini berdasarkan standar Euro 4, kandungan sulfur dalam BBM tidak boleh lebih dari 50 ppm.

"Produk Pertamina Dex, Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95 sudah lama tersedia di SPBU. Ketiganya merupakan BBM dengan standar Euro 4 dan kandungan sulfur 50 ppm. Silakan masyarakat menentukan pilihan BBM yang diinginkan," pungkas Heppy.

Saksikan Live DetikPagi:

Harga Pertamax Naik Mulai 10 Agustus 2024, Kini Rp 13.700 Per Liter

Harga Pertamax Naik Mulai 10 Agustus 2024, Kini Rp 13.700 Per Liter

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menegaskan, harga BBM subsidi di Indonesia tak akan mengalami kenaikan. Pemerintah yang bekerja sama dengan Pertamina hanya akan memperbaiki kualitasnya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan, kandungan sulfur Pertalite sebagai bahan bakar subsidi masih 500 ppm. Sementara standar yang dianjurkan hanya 50 ppm.

Itulah mengapa, mereka ingin memperbaiki kualitasnya dengan menurunkan kandungan sulfur tersebut. Sementara meski biaya produksi naik, namun pemerintah tak akan mengerek harga jualnya.

"Harga nggak naik, kualitasnya yang kita perbaiki. Ini tidak seperti 2022 yang kita naikkan harga BBM subsidi. Ini bener-bener kita mau ada perbaikan kualitas tapi tidak ada beban APBN," ujar Kaimuddin saat ditemui di gedung Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Kamis malam (12/9).

Ilustrasi Pertalite Foto: Pertamina

Kaimuddin menjelaskan, BBM subsidi tinggi sulfur nantinya akan dihilangkan secara bertahap. Keberadaannya akan diganti dengan BBM subsidi rendah sulfur yang memiliki harga sama, namun kualitas jauh lebih baik.

Dia menambahkan, kilang-kilang Pertamina terus disiapkan untuk memproduksi BBM rendah sulfur tersebut. Menurutnya, produksi akan dilakukan bertahap dan dimulai dari kilang yang sudah siap.

"Jadi gini, kilang Pertamina ada 6 plus impor, jadi dari kilang itu bisa keluar dua jenis BBM, jadi dua kali enam ada 12 timeline. Misal satu sampai enam produksi solar, tujuh sampai 12 bensin. Nanti ditanya 1 sampai 12 siapnya kapan?" tuturnya.

Pengendara motor mengantre di SPBU Pondok Gede, Bekasi Foto: Dikhy Sasra

Di kesempatan yang sama, Kaimuddin juga mengatakan, emisi kendaraan masih menjadi penyumbang polusi terbesar di Indonesia. Bahkan, pada musim kemarau, emisi tersebut menyumbang 57 persen dari seluruh polusi udara di Tanah Air. Nominal tersebut lebih besar dibandingkan pembakaran batu bara dan open burning.

"Ada yang bilang polusi banyak berasal PLTU dan lain-lain, tapi faktanya kendaraan bermotor masih menjadi penyumbang terbesar," kata dia.

Bahlil Tegaskan Belum Ada Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Bahlil Tegaskan Belum Ada Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Deputi Bidang Koordinasi Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin berharap masyarakat bisa semakin familiar dengan permasalahan polusi udara. Caranya dengan mengetahui sumber emisi yang menjadi penyebab polusi.

“Dengan data ilmiah, kita bisa menjelaskan bahwa masalah polusi udara adalah masalah bersama dan semuanya harus terlibat,” ujar Rachmat dalam sesi diskusi bertema Pioneering Solutions for Urban Air Pollution dalam perhelatan Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024 yang diselenggarakan oleh Kemenkormarves dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta, Kamis (5/9).

Sejauh ini, ia menambahkan, data pemerintah menunjukkan jika polusi udara di Jakarta masih disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Oleh karena itu, Kemenko Marves sedang berupaya untuk meningkatkan standar bahan bakar sebelum akhir masa pemerintahan.

Meskipun Indonesia sudah menerapkan dan memproduksi kendaraan berstandar EURO4, tapi masih ada produksi bahan bakar yang berada di bawah standar itu. “Kita butuh menyediakan bahan bakar berkualitas baik untuk masyarakat,” kata Rachmat.

EURO4 adalah standar yang menetapkan batas pada polutan dalam emisi gas buang kendaraan bermotor dari pembakaran bahan bakar, seperti sulfur dan karbon monoksida, dan nitrogen oksida.

Rachmat juga menyampaikan Indonesia telah memberikan insentif fiskal untuk adopsi kendaraan listrik dan merencanakan pembangunan kawasan rendah emisi (LEZ). Kedua kebijakan ini akan membutuhkan waktu dan perencanaan yang baik.

Beragam Langkah untuk Tekan Polusi

Dalam kesempatan berbeda, Penasihat ClimateWorks Foundation dan ViriyaENB Catherine Witherspoon mengatakan, ada tiga aspek pengendalian polusi udara. Pertama adalah ilmu pengetahuan dan riset.

“Memantau kualitas udara membutuhkan penghitungan (komponen kualitas udara). Untuk itu, harus ada penetapan parameter yang dapat menjadi alat ukur,” ujarnya dalam lokakarya bertajuk “Advancing Science-based Local Action to Combat Air Pollution in Greater Jakarta” yang diselenggarakan Clean Air Asia dan ViriyaENB di Jakarta, pada 2-3 September 2024.

Kedua, penanggulangan polusi udara harus memperhatikan dampak ekonomi, terutama di sektor swasta. Catherine melihat, pemerintah berperan sebagai pihak yang menyamaratakan posisi antara perusahaan yang berusaha mengurangi emisinya dengan perusahaan yang enggan menekan emisi.

Terakhir, dibutuhkan perubahan perilaku untuk mendorong masyarakat dapat menghasilkan lebih sedikit emisi, misalnya melalui pembuatan kebijakan rendah emisi.

Direktur Eksekutif Riset dan Advokasi Center for Science and Environment Anumita Roychowdhury menjelaskan, pemerintahan Delhi di India telah mengurangi emisi transportasi dengan menekan penggunaan bahan bakar diesel.

“Sebelumnya, penjualan kendaraan berbahan bakar diesel penjualannya mencapai 75 persen. Sekarang hanya 7 persen. Sekitar 89 persen kendaraan di Delhi sudah memenuhi standar EURO4 atau 6,“ katanya dalam salah satu sesi panel lokakarya “Advancing Science-based Local Action to Combat Air Pollution in Greater Jakarta” dengan fokus emisi transportasi kota.

Kerja sama penanggulangan polusi udara membutuhkan koordinasi ketat dengan lembaga pemerintah. Poin tersebut disampaikan di sesi yang sama oleh Head of Automotive Emission Laboratory Pollution Control Department Ittipol Pawarmart.

“Misalnya, perlu ada koordinasi dengan kementerian lingkungan hidup. Koordinasi dan komunikasi ini penting agar para ahli dapat memberikan masukan kuat untuk kebijakan,“ katanya menerangkan.

Dia menambahkan, kerja sama juga perlu dilakukan dengan lembaga-lembaga internasional dan sektor swasta. Ittipol mengatakan, Januari tahun ini pemerintah Thailand telah menerapkan standar EURO5 untuk kendaraan bermotor sebagai hasil dari advokasi selama ini.

Masih di sesi yang sama, Project Manager Assessment and Modeling at Beijing Transport Energy and Environment Center He Weinan menyampaikan, dalam kurun waktu 2013-2023 Beijing berhasil menekan pencemaran particulate matter 2,5 dari 100 parts per million (ppm) menjadi 32 ppm.

Dia mengungkapkan empat pelajaran dari Beijing. Pertama, butuh analisis tata ruang kota untuk mengatur alur transportasi. Kedua, harus ada perubahan perilaku bepergian orang dalam penggunaan moda transportasi.

Ketiga, penggunaan bahan bakar rendah sulfur yang bisa menekan emisi dari kendaraan bermotor di perkotaan. Terakhir, mendorong adopsi kendaraan rendah emisi seperti kendaraan listrik.

Di kesempatan yang sama, negara-negara lain juga mendorong penggunaan penindakan hukum pada pelanggar, dan mendorong keterlibatan swasta untuk mendorong pendanaan. Selain itu, beberapa perwakilan daerah yang hadir menyampaikan kesediaan untuk meningkatkan kerja sama dengan daerah sekitarnya, serta meningkatkan pengujian emisi kendaraan bermotor.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) berencana meningkatkan kualitas bahan bakar minyak (BBM) untuk mengatasi polusi udara.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan, saat ini pemerintah tidak berencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, tetapi akan menaikkan kualitas BBM dan menjaga golongan yang benar-benar membutuhkan agar subsidi BBM lebih tepat sasaran.

“Uang negara harus benar-benar dinikmati oleh kalangan yang membutuhkan,” kata Rachmat dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Saat media workshop bertajuk “Tekan Emisi, Perbaiki Kualitas Udara: Kebijakan Baru Subsidi BBM” di yang diselenggarakan oleh Katadata Green dan Kemenko Maritim dan Investasi, dia juga menjelaskan jika kualitas BBM di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara lain di dunia. Bahkan, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih tertinggal oleh Vietnam dan Thailand.

Rachmat mengungkapkan hingga saat ini hanya terdapat tiga jenis bahan bakar yang memenuhi standar bahan bakar rendah sulfur dengan kandungan sulfur maksimal 50 ppm (parts per million) atau EURO 4 di Indonesia, yaitu diesel (B35) CN 51, bensin RON 95, dan bensin RON 98.

Adapun, bahan bakar lain, seperti bensin RON 90, bensin RON 91, dan diesel CN 48 masih memiliki batas maksimal kandungan sulfur di atas 50 ppm, tapi ditargetkan mencapai 50 ppm secara bertahap.

“Kemenko Marves melihat isu lingkungan dan penyediaan BBM ramah lingkungan merupakan isu mendesak yang harus segera diselesaikan,” ujar Rachmat.

Saat ini, BBM bersubsidi masih memiliki kadar sulfur sebanyak 500 ppm. Padahal, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20/Setjen/Kum.1/3/2017 mewajibkan kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar bensin untuk memenuhi standar emisi gas buang EURO 4 atau memiliki maksimal kandungan sulfur 50 ppm.

Rachmat turut memaparkan kajian Vital Strategies dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2019 yang menunjukkan bahwa emisi gas buang kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar polusi udara di musim hujan maupun panas, masing-masing sebesar 32-41 persen dan 42-57 persen.

“Emisi kendaraan konsisten menjadi sumber utama polusi udara,” katanya.

Peneliti Senior Institute of Essential Services Reform (IESR) Julius Christian Adiatma memaparkan, sektor transportasi menyumbang polusi udara perkotaan terbesar, yaitu 47 persen. Menurut dia, peningkatan kualitas BBM merupakan cara yang efektif untuk mengurangi polusi udara dan juga mengurangi penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) yang diakibatkannya.

“Kualitas (BBM) sekarang tanpa adanya peningkatan kualitas maka pada 2030 polusi udara per komponen akan meningkat lebih dari 50-60 persen,” kata Julius.

Namun, dia menambahkan, jika kualitas BBM ditingkatkan menjadi sesuai standar EURO 4, polusi udara per komponennya akan turun lebih dari 70-90 persen.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) berencana melakukan penataan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk mengatasi polusi udara.

Pada media workshop bertajuk “Tekan Emisi, Perbaiki Kualitas Udara: Kebijakan Baru Subsidi BBM” di Ashley Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (5/8), Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengungkapkan, saat ini pemerintah tidak berencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, tetapi akan menaikkan kualitas BBM dan menjaga golongan yang benar-benar membutuhkan agar subsidi BBM lebih tepat sasaran.

“Uang negara harus benar-benar dinikmati oleh kalangan yang membutuhkan,” tegasnya.

Dia juga menjelaskan jika kualitas BBM di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara lain di dunia. Bahkan, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih tertinggal oleh Vietnam dan Thailand.

Dalam media workshop yang diselenggarakan oleh Kemenko Marves bekerja sama dengan Katadata Green ini Rachmat mengungkapkan hingga saat ini hanya terdapat tiga jenis bahan bakar yang memenuhi standar bahan bakar rendah sulfur dengan kandungan sulfur maksimal 50 ppm atau EURO 4 di Indonesia, yaitu diesel (B35) CN 51, bensin RON 95, dan bensin RON 98.

Adapun, bahan bakar lain, seperti bensin RON 90, bensin RON 91, dan diesel CN 48 masih memiliki batas maksimal kandungan sulfur di atas 50 ppm, tapi ditargetkan mencapai 50 ppm secara bertahap. “Kemenko Marves melihat isu lingkungan dan penyediaan BBM ramah lingkungan merupakan isu mendesak yang harus segera diselesaikan,” ujar Rachmat.

Saat ini, BBM bersubsidi masih memiliki kadar sulfur sebanyak 500 parts per million (ppm). Padahal, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20/Setjen/Kum.1/3/2017 mewajibkan kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar bensin untuk memenuhi standar emisi gas buang EURO 4 atau memiliki maksimal kandungan sulfur 50 ppm.

Rachmat turut memaparkan kajian Vital Strategies dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2019 yang menunjukkan bahwa emisi gas buang kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar polusi udara di musim hujan maupun panas, masing-masing sebesar 32-41 persen dan 42-57 persen.

“Emisi kendaraan konsisten menjadi sumber utama polusi udara,” katanya.

Senada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga mencatat, kendaraan bermotor menyumbang polusi udara Jakarta sebesar 44 persen pada 2023. Hal itu menunjukkan transportasi sangat berpengaruh terhadap masalah polusi.

Selain itu, sektor transportasi juga merupakan kontributor CO2 terbesar kedua sebesar 23 persen berdasarkan data International Energy Agency pada 2021.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Senior Institute of Essential Services Reform (IESR) Julius Christian Adiatma memaparkan, sektor transportasi menyumbang polusi udara perkotaan terbesar, yaitu 47 persen. Menurut dia, peningkatan kualitas BBM merupakan cara yang efektif untuk mengurangi polusi udara dan juga mengurangi penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) yang diakibatkannya.

“Kualitas (BBM) sekarang tanpa adanya peningkatan kualitas maka pada 2030 polusi udara per komponen akan meningkat lebih dari 50-60 persen,” kata Julius. Namun, dia menambahkan, jika kualitas BBM ditingkatkan menjadi sesuai standar EURO 4, polusi udara per komponennya akan turun lebih dari 70-90 persen.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Andri Perdana menambahkan, CORE mengkaji tiga skenario pengimplementasian kualitas BBM.

Pertama, skenario kenaikan anggaran subsidi dengan biaya ditanggung oleh APBN sepenuhnya. Kedua, skenario kenaikan harga BBM dengan tidak menambah anggaran untuk meningkatkan kualitas BBM, sehingga kenaikan biaya produksi dibebankan ke masyarakat. Skenario terakhir, pembatasan subsidi BBM, yaitu dengan mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kualitas BBM.

“Ketiga skenario itu bertujuan meningkatkan kualitas udara. Apapun skenarionya, harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas udara saat ini,” ujar Andri.

Andri juga mengungkapkan, realisasi penggunaan BBM EURO 4 di Indonesia secara total masih di bawah satu persen.

Menanggapi paparan tersebut, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin menjelaskan di Indonesia program standar EURO baru dilakukan pada 2007, padahal di dunia program ini sudah dilaksanakan sejak 1994. Namun, peningkatan kualitas BBM di Indonesia masih belum efektif dijalankan.

“Selain dari sisi polusi dan kesehatan, konsumsi BBM yang berkualitas rendah juga akan membuat konsumsi BBM menjadi lebih boros,” kata Ahmad Safrudin.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah sedang berencana mendorong peningkatan kualitas bahan bakar minyak (BBM). Penyebabnya kualitas BBM di Indonesia masih rendah sehingga mengakibatkan polusi udara.

Menurut dia, langkah itu diharapkan dapat mendorong adopsi BBM rendah sulfur atau pun alternatif lainnya agar dapat menekan tingkat polusi udara dan mengurangi jumlah pengidap penyakit pernapasan. Hal tersebut, kata dia, pada gilirannya bisa menghemat pembiayaan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) untuk penyakit yang diakibatkan oleh polusi udara, sekaligus menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menyalurkan BBM bersubsidi dengan tepat sasaran.

Polusi udara merupakan salah satu masalah lingkungan yang paling mendesak di dunia saat ini, tidak terkecuali Jakarta. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), polusi udara adalah kontaminasi lingkungan di dalam atau luar ruangan oleh agen kimia, fisik, atau biologi yang mengubah karakteristik alami atmosfer.

Untuk menekan emisi dan memperbaiki kualitas udara, perlu ada perubahan kebijakan yang lebih berpihak terhadap lingkungan. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat melindungi kesehatan masyarakat, menjaga lingkungan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya ini memerlukan kerja sama dari berbagai unsur, termasuk pemerintah, produsen, dan masyarakat, untuk mencapai hasil yang optimal.