Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementeran Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan, tindakan pengamanan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) mengalami peningkatan sejak terbitnya Peraturan Menteri Kelautan Perikanan (Permen KP) No 7 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Benur.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP Drama Panca Putra mencatat, sepanjang tahun 2023, KKP hanya dapat menggagalkan 15 kali upaya penyelundupan benur sebanyak 1,3 juta ekor.

Sementara, hingga semester I-2024 sejak aturan tata kelola benur berbit, KKP telah menggagalkan sebanyak 22 kali upaya penyelundupan sebanyak 2 juta ekor benur.

"Semenjak terbitnya PermenKP 7/2024 kegiatan pengawasan terhadap kegiatan budidaya dan pengeluaran BBL dari Indonesia memang kita perketat," kata Drama dalam konferensi pers capaian kinerja KKP di Jakarta, Jum'at (2/8).

Bukan hanya soal pengawasan BBL, KKP juga mengklaim aturan ini telah membuahkan hasil. Menurut Drama, melalui aturan ini budidaya benur baik di dalam

Budidaya benur baik di dalam maupun diluar negeri sudah mulai berjalan.

KKP melaporkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari budidaya lobster telah mencapai Rp 3,6 miliar sejak diberlakukannya regulasi tata kelola lobster.

"Jadi memang ada beberapa perusahaan yang sudah muai berkolaborasi dengan budidaya-budidaya di beberapa lokasi," kata Drama.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim berhasil menggagalkan 22 kali penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) atau benur pada periode sementer I-2024.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono mengatakan penggagalan aksi melawan hukum ini berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 266 miliar.

"Kami berhasil menghentikan 22 kali penyelundupan BBL di 11 lokasi dengan kerugian yang berhasil diselamatkan Rp 266 miliar," urai Pung dalam Konferensi Pers di KKP, Jum'at (2/8).

Pung menegaskan upaya pengamanan penyelundupan BBL ini dilakukan bersama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian maupun degan TNI Angkatan Laut.

Menurutnya penyelundupan ini dilakukan secara terorganisir dengan modus yang beragam menggunakan jalur laut hingga udara.

"BBL memang seperti nakorba hidup karena punya nilai ekonomi yang sangat tinggi dan menarik meskipun barangnya kecil," jelas Pung.

Pada kesempatan sebelumnya, Pung mengaku telah mengantongi sejumlah nama-nama aktor dari penyelundupan BBL.

Hanya saja pihkanya tidak bisa menyebutkan orang tersebut demi menjaga kerahasiaan hingga penyelidikan selesai.

"Jadi kita tetap jaga kerahasiaan itu supaya ranah penegakan hukum tidak gaduh. (Sekitar 10 orang?) ada, tapi memang ya itu tadi kalau belum cukup bukti kita belum buka. (Aparat ada nggak?) kalau itu saya no comment,” ungkap dia.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelutan dan Perikanan (KKP) kembali menemukan dua kasus penyelundupan Benih Bening Lobster atau Benur di Cilacap, Jawa Tengah dan Banyuwangi, Jawa Timur.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan, Pung Nugroho mengatakan untuk kasus penyelundupan di Banyuwangi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KKP melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus peredaran BBL dengan satu orang berinisial HS selaku kurir.

HS diamankan setelah diduga siap melakukan lalu lintas benur jenis pasir (Panulirus Homarus) sebanyak 9.244 ekor.

"Ini sudah dilakukan penyidikan dan naik ke P21, tersangka disitu sudah menunggu bagaimana keputusan dari pengadilan," urai Pung dalam konferensi pers di Kantor KKP, Kamis (18/7).

Kasus serupa juga ditemukan dalam operasi di Cilacap. Pihaknya menemukan sebanyak 16 ribu ekor BBL yang diselundupkan oleh pelaku berinisial FAS pada 12 Juni 2024

Atas dindakan itu, FAS disangkakan Pasal 27 Angka 26 jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas perubahan Pasal 92 UU No 31 Tahun 20204 tentang perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Meski begitu, dalam perjalananya, FAS melakukan Praperadilan dan mengajukan gugatan kepada KKP. Namun hasil putusan hakim menyatakan perlomohonan praperadilan gugur, karena perkara pokok terhadap FAS sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Cilacap.

"Jad kita yang menang dan mereka dianggap kalah selanjutnya FAS saat ini statusnya terdakwa," jelas Pung.

Meski begitu, Pung memastikan penyelidikan kasus penyelundupan benur tidak akan tetap dikembangkan. Pasalnya, tersangka penyelundupan yang tertangkap saat ini berstatus kurir.

Artinya, kasus masih bisa diusut sampai dengan pengirim dan penerima bahkan sampai pemilik modal.

"Ini kita akan kembangkan sampai ke arah sana," tutup Pung.

KKP Temukan Dua Kasus Penyelundupan Benur Baru di Cilacap dan Banyuwangi

KKP Temukan Dua Kasus Baru Penyelundupan Belur Lobster

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan bahwa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari budidaya lobster telah mencapai Rp 3.606.692.000 sejak diberlakukannya regulasi tata kelola lobster.

Dari total tersebut, sebesar Rp 2.705.019.000 akan dialokasikan kepada masyarakat pembudidaya, sementara sisanya sebesar Rp 901.673.000 akan dikelola oleh BLU untuk program pengelolaan lobster yang berkelanjutan.

"Bayangkan jika selama ini banyak orang mengatakan benih bening lobster (BBL) setiap hari terbang keluar negeri, kita tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang, berkat kebijakan ini, kita mendapatkan PNBP," ujar Asisten Khusus Tugas Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto, menjelaskan dalam konferensi pers di Kantor KKP pada Kamis (18/7).

Doni menegaskan bahwa sumbangan keuangan ini menandai keberhasilan dari kebijakan Tata Kelola Lobster melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) No 7 Tahun 2024.

Dia juga menepis anggapan bahwa peraturan baru ini akan mempermudah ekspor BBL. Menurutnya, tujuan utama dari PermenKP No 7 Tahun 2024 adalah untuk mendukung budidaya dan menjaga keberlanjutan Sumber Daya Alam (SDA).

Lebih lanjut, Doni menjelaskan bahwa jumlah PNBP yang terkumpul masih tergolong kecil, yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengutamakan ekspor.

Namun, jika ada keinginan untuk mengekspor, pemerintah akan memfasilitasi sesuai dengan prosedur hukum dan persyaratan dari negara tujuan.

Namun demikian, kebijakan ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap mampu memfasilitasi penjualan benih lobster dan memberikan dampak positif bagi perekonomian. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi merugikan nelayan lokal.

Amin Abdullah, Pembudidaya lobster sekaligus Direktur Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan (LPSDN) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengkritik kebijakan ini sebagai tidak strategis dan tidak bijak.

Menurutnya, kebijakan ekspor benih lobster hanya menguntungkan investor dan pengusaha, sementara pemerintah hanya mengejar keuntungan instan dari PNBP.

"Kebijakan ini akan mengancam sumber daya lobster kita," katanya.