Bisnis.com, BATAM - Perairan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadi favorit penyelundupan bibit lobster. Bea Cukai (BC) sudah berulang kali melakukan penangkapan, namun para penyelundup tak kunjung jera.

Puluhan ribu benih lobster dibawa dengan kapal High Speed Craft (HSC) berkecepatan tinggi, sehingga kejar-kejaran antara BC dan penyelundup sering terjadi.

Dalam sejumlah kasus, HSC milik penyelundup sering kalah cepat. Kalau sudah begitu, mereka akan mendarat di hutan bakau dan melarikan diri, meninggalkan kapalnya.

Dua penangkapan terakhir terjadi di Perairan Berakit di Bintan pada 14 Oktober 2024, dan di Perairan Tandur di sekitar Pulau Kapalajernih pada 25 Oktober 2024.

Melalui siaran pers resmi, Kepala Subbagian Humas dan Rumah Tangga Kantor Wilayah (Kanwil) BC Khusu Keprik Robby Chandra mengatakan hasil penindakan di Bintan berupa 46 box berisi 237.000 ekor benih lobster.

"Sedangkan di Tandur, hasil penindakan mendapati 42 box berisi 189.000 ekor benih lobster. Adapun nilai kerugian untuk penindakan pertama sebesar Rp23,8 miliar, dan penindakan kedua sebesar Rp19,2 miliar. Jadi totalnya Rp43 miliar," katanya, Selasa (29/10/2024).

Sebelumnya di Batam, BC Batam menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 266.600 ekor benih lobster di Perairan Wisata Joyo Resort di Bintan pada 12 Oktober 2024.

Kepala Kantor Pelayanan Utama BC Tipe B Batam Zaky Firmansyah mengatakan BC Batam saat itu tengah melakukan Operasi Jaring Sriwijaya untuk pengamanan perairan di Kepri.

"Operasi pengejaran dilakukan cukup panjang karena pelaku sempat melarikan diri, namun dengan kesigapan seluruh Tim pada akhirnya bisa dihentikan dan berhasil diamankan di pantai Pulau Wisata Joyo Ressort di Bintan," katanya.

Dari hasil penangkapan, BC Batma mendapatkan 53 box berisi 266.600 ekor benih lobster dengan rincian 261.000 ekor benih lobster pasir dan 5.600 benih lobster mutiara, dengan total potensi kerugian kurang lebih Rp26,9 miliar.

"Saat ini modus yang digunakan oleh para penyelundup telah beralih, yang pada mulanya sering melakukan kegiatan di malam hari, saat ini melakukan kegiatannya di siang hari. Namun tentunya tim kami sudah mengantisipasi perubahan modus tersebut dengan selalu melakukan patroli rutin dan tindakan pengawasan lainnnya," paparnya.

Tiga kasus terakhir ini menambah catatan panjang upaya penyelundupan benih lobster di Kepri. Pada September 2024, BC Batam bersama tim terpadu yang teridir dari BC Kepri, Batalyon Infantri 10 Setokok Batam menggagalkan kegiatan ilegal terseut di Perairan Pulau Topang, Kundur, Karimun, 2 September 2024.

Dari hasil pemeriksaan, HSC tersebut memuat 39 kotak berisi 250.000 ekor benih lobster pasir, dan 25.000 benih lobster mutiara. Adapun potensi kerugian negara sebesar Rp28,75 miliar.

Setelah diamankan, ratusan ribu benih lobster tersebut dilepasliarkan di Jembatan Enam Barelang, Batam. Dalam tempo sebulan, ini merupakan kali kedua BC menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster.

Sebelumnya pada awal Agustus 2024 kemarin, BC memperoleh tangkapan besar setelah mengungkap kasus penyelundupan sebanyak 795.500 ekor benih lobster di Perairan Pulau Panjang, Karimun, Kepri. (K65)

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tim gabungan Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau (Kepri), Bea Cukai Batam, Direktorat P2 Bea Cukai, serta Bareskrim Polri, Lantamal IV dan Bakamla RI berhasil dua kali gagalkan penyelundupan ratusan ribu benih bening lobster ke luar perairan Indonesia.

Kepala Subbagian Humas dan Rumah Tangga Kanwil Bea Cukai Khusus Kepri, Robby Candra menjelaskan kedua penindakan dilakukan pihaknya terhadap high speed craft (HSC).

Penindakan pertama berlokasi di Perairan Berakit, Kabupaten Bintan dengan hasil penindakan berupa 46 boks berisi 237.000 ekor benih bening lobster.

"Kemudian penindakan kedua berlokasi di Perairan Tandur dengan hasil penindakan berupa 42 boks berisi kurang lebih 189.000 ekor benih bening lobster," ungkap Robby dalam keterangan resmi, Senin (28/10).

Robby mengungkapkan nilai barang pada penindakan pertama sebesar Rp 23,8 miliar. Sementara penindakan kedua bernilai Rp 19,2 miliar. Sehingga total seluruhnya mencapai Rp 43 miliar.

Kemudian, untuk menjaga kelestariannya kini seluruh benih bening lobster telah dilepasliarkan di dua Lokasi berbeda.

Hasil penindakan pertama telah dilepasliarkan di Perairan Anak Kenipan Batu, Karimun. Sedangkan hasil penindakan kedua telah dilepasliarkan di Perairan Karimun.

"Penggagalan penyelundupan ini merupakan komitmen dan sinergi Bea Cukai dengan instansi terkait untuk menjaga perairan Indonesia serta sumber daya alam di dalamnya," ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan kuota penangkapan benih bening lobster (BBL) atau benur untuk Jawa Barat sebanyak 20 juta ekor. Sudah termanfaatkan berapa?
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jabar Hermansyah mengatakan sejak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster lahir, maka BBL bisa ditangkap secara legal.
"Jawa Barat itu mendapatkan kuota sekitar 20 juta ekor lobster, benih lobster, jadi benih-benih lobster itu 20 juta ekor per tahun," katanya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (22/10/2024).
Menurutnya kuota sebesar itu seluruhnya sudah dibagikan ke daerah dimana mayoritas seluruhnya ada di Jawa Barat bagian selatan. "Ini kita sudah bagikan, itu kan semuanya berada di Jabar Selatan, jadi dari Sukabumi sampai Pengandaran," tuturnya.
Kuota terbesar menurutnya diterima oleh Kabupaten Sukabumi, dimana mencapai hampir 50%. Dari informasi yang diterima Hermansyah, saat ini kuota tersebut sudah hampir menyentuh angka 20 juta BBL. "Sudah hampir habis ya, mendekati 20 juta sudah," ujarnya.
Namun Hermansyah menilai meski kuota BBL diterima Jabar sangat besar namun tidak semua koperasi atau kelompok nelayan yang mendapatkan kuota memanfaatkan. "Jadi misalnya satu koperasi mendapatkan kuota 5 juta, tapi ternyata laporannya dia belum [memanfaatkan], masih jauh dari angka itu," katanya.
Guna mempercepat penyerapan kuota, pihaknya tengah mendorong agar kuota yang tidak dimanfaatkan oleh koperasi tersebut dialihkan pada koperasi di wilayah yang sama. "Karena sebenarnya masih banyak koperasi-koperasi yang ingin mendapatkan kuota itu," ujarnya.
Jumlah koperasi atau kelompok nelayan yang memanfaatkan kuota tersebut menurut Hermansyah jumlahnya sekitar 200 lebih. Bertindak sebagai penerima hasil tangkapan nelayan, koperasi kemudian bertindak menyalurkan BBL untuk kepentingan dagang atau budi daya.

"Kalau untuk dikirim keluar [ekspor] itu harus melalui BLU-nya KKP jadi nanti BLU yang mengatur apakah itu untuk budi daya atau diekspor," katanya.
Hermansyah menilai lahirnya KepmenKP juga berfungsi untuk mengurangi penyelundupan BBL ke luar negeri. Dengan adanya BLU sebagai pengumpul menurutnya harusnya tidak ada lagi kebocoran lobster ke luar negeri.
"Hanya saja memang di lapangan kelihatannya ada jalur yang tidak resmi, yang menawarkan harga yang lebih tinggi daripada harga yang dibeli BLU itu sendiri, sehingga kemungkinan kebocoran itu masih ada," katanya.

Pada Maret 2024, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono resmi menerbitkan Permen KP No.7/2024.

Melalui beleid ini, pemerintah membuka peluang ekspor benur yang sempat dilarang pada 2015 dan kemudian dibuka pada 2020, sebelum akhirnya ditutup kembali oleh Trenggono saat pertama kali menduduki posisi Menteri KKP, menggantikan Edhy Prabowo.

Dalam regulasi tersebut, Trenggono mengizinkan penangkapan benur untuk pembudidayaan. Pembudidayaan benur dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar wilayah Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono angkat bicara terkait aksi pencurian komoditas laut Indonesia seperti pasir laut dan lobster, yang dilakukan oleh pihak asing.

Trenggono menyebut, aksi pencurian pasir laut dan lobster milik Indonesia oleh pihak asing memang masih marak terjadi saat ini. Dia menyebut, hingga 500 juta benih lobster telah hilang dicuri oleh negara tetangga Indonesia. Meskipun demikian, Trenggono tidak menyebutkan negara tetangga yang dia maksud.

"Pencurian itu bukan hanya pasir, lobster itu juga dicuri dan sudah setengah mati seperti narkoba. Untuk angka persisnya belum dipastikan, tetapi sekitar 300 juta hingga 500 juta bibit [lobster] itu melayang ke negara tetangga," kata Trenggono dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta pada Senin (21/10/2024).

Trenggono juga mengibaratkan, aksi pencurian tersebut sebagai bentuk pertempuran yang tengah dihadapi oleh Indonesia.

"Saya selalu sepakat dengan Pak Presiden Prabowo sejak saya menjadi Wamenhan, bahwa kita ini sedang dalam kondisi pertempuran. Menurut saya, Indonesia sedang ditempuri [diserang], tetapi kita gak sadar. Karena hakekat peperangan adalah menguasai ekonomi dan sekarang itu tidak harus menggunakan senjata atau tentara," jelasnya

Di sisi lain, Indonesia tengah meningkatkan upayanya untuk melakukan industrialisasi serta hilirisasi komoditas-komoditas Laut. Aksi pencurian tersebut membuat Indonesia kehilangan potensi pendapatan yang cukup signifikan.

Selain itu, Trenggono menuturkan pencurian ini juga menimbulkan kerugian lain seperti hilangnya sumber daya, pengembangan industri yang tersendat, dan lainnya.

Guna mengatasi masalah pencurian tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Kepolisian dan TNI Angkatan Laut untuk melakukan pengawasan dan penangkapan kapal-kapal ilegal pencuri komoditas laut Indonesia.

Namun demikian, Trenggono menuturkan, upaya ini belum dapat dilakukan dengan maksimal karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Trenggono menuturkan, saat ini jumlah kapal pengawas yang dimiliki Indonesia hanya sekitar 30 unit yang digunakan untuk memantau perairan Indonesia dari Sabang hingga Merauke.

Selain itu, dari sisi anggaran, Trenggono menyebutkan dana yang dimiliki belum memadai untuk melakukan pemantauan secara konsisten di seluruh wilayah perairan RI selama 24 jam sehari.

"Kemudian, pengawasan kita saat ini juga 100% masih manual," lanjutnya.

Seiring dengan hal tersebut, Trenggono mengatakan pihaknya tengah merancang teknologi pengawasan perairan RI yang dijalankan melalui program Ocean Big Data. Dengan tersebut, Trenggono berharap seluruh area perairan Indonesia dapat diawasi dengan baik dan konstan.

"Harapan saya tahun depan sudah bisa selesai. Jadi, ke depannya tidak ada pergerakan yang tidak bisa dimonitor, termasuk pencurian pasir, lobster, atau komoditas lain," kata Trenggono.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Sakti Wahyu Trenggono kembali menakhodai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi pos di Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Trenggono menyoroti beberapa persoalan di wilayah kelautan dan perikanan Tanah Air di antaranya masifnya pencurian lobster hingga pasir laut.

“Lobster ini sudah setengah mati, sudah seperti narkoba, angkanya kurang lebih antara 300 juta - 500 juta bibit yang selalu melayang ke negara tetangga,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/10).

Trenggono mengungkapkan, banyaknya penyelundupan ini tentunya merugikan negara, saat ini pihaknya juga tengah berupaya untuk mendatangkan keuntungan negara dengan membuka kembali keran ekspor benih bening lobster (BBL).

Menurutnya, tidak mudah mendatangkan pelaku usaha lobster dari negara tetangga seperti Vietnam misalnya, agar mereka mendapatkan kuota ekspor BBL tersebut.

“Kalau belakangan tahu ada beberapa perusahaan yang konon dari Vietnam yang menuju ke sini ya itu bagian dari modelling, mereka masuk dulu, kemudian dia minta kuota kita berikan, tapi dia bayar,” ungkapnya.

Trenggono tak memungkiri, laut Indonesia begitu luas dari Sabang hingga Merauke, sementara Indonesia hanya memiliki 30 kapal pengawas dan tidak bisa menjaga selama 24 jam penuh.

“Kita mencoba kebijakan ocean big data yang harus kita implementasikan di dalam periode yang baru, harapan saya tahun depan bisa selesai tidak ada pergerakan apapun yang tidak bisa dimonitor,” terangnya.

Selain itu, Trenggono juga menyoroti maraknya pencurian pasir laut di Tanah Air. Melalui kebijakan pemanfaatan hasil sedimentasi laut, KKP hendak menekan hilangnya potensi negara tersebut secara cuma-cuma.

“Ini harta yang diberikan oleh Tuhan, yang harusnya bermanfaat kepada bangsa dan negara dicuri terus,” kata dia.

Trenggono menceritakan, pihaknya berhasil menangkap dua kapal pencuri pasir di Pulau Nipah, salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di perbatasan Indonesia, Singapura dan Malaysia.

“Saya pergi ke Pulau Nipah, saya bisa menangkap dua kapal yang menyedot pasir di lautan kita dengan tenangnya dijual ke negara tetangga. Kalau satu hari itu kira-kira sekitar 200.000 meter kubik, satu tahun saya hitung US$ 360 juta,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Trenggono menambahkan, bila saja potensi tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik tentunya akan berdampak pada pemasukan negara dan mendukung pembangunan.

“Jadi kapal harus melaju sangat cepat karena banyak di dalam kapal itu masyarakat harus kita perjuangkan hidupnya,” tandasnya.

Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan hingga kini masih banyak sumber daya laut Indonesia yang dicuri pihak asing. Baik itu komoditas pasir laut yang baru dibuka keran ekspornya hingga bibit lobster yang memang dilarang untuk ekspor.

"Pencurian itu bukan hanya pasir, lobster itu juga dicuri. Lobster itu sudah setengah mati (dipertahankan), sudah seperti narkoba," kata Trenggono kepada wartawan di kantor KKP, Senin (21/10/2024).

"Angkanya ini berapa saya belum tahu persis ya, tapi angkanya kurang lebih 300-500 juta bibit yang melayang ke negara tetangga. Saya pergi ke sana ada ratusan ribu industrinya, sudah masif dan mereka sudah terbentuk struktur industrinya," terangnya lagi.

Menurutnya kondisi ini membuat RI mengalami berbagai kerugian. Mulai dari kehilangan sumber daya alam, merusak industri dalam negeri hingga kehilangan devisa negara.

"Kita mau jualan terus itu, gimana mau jualan orang diselundupkan terus kok. Negara nggak dapat manfaat apa-apa. Itu anugerah Tuhan, anugerah alam yang diberikan kepada rakyat Indonesia supaya rakyat bisa mendapatkan sesuatu," terangnya.

Trenggono mengaku untuk mengatasi masalah pencurian ini, KKP sudah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Kepolisian dan TNI Angkatan Laut untuk melakukan pengawasan dan penangkapan kapal-kapal ilegal pencuri pasir dan berbagai komoditas laut lainnya.

Walaupun upaya ini tampak masih belum cukup mengingat masih banyak kapal-kapal asing yang terus berusaha menembus batas laut RI untuk kembali melakukan pencurian ini. Belum lagi dengan sumber daya yang dimiliki Kementerian saat ini juga dirasa belum bisa melakukan pengawasan terhadap perairan RI secara menyeluruh.

"Kita sudah bekerja sama dengan Kepolisian, bekerja sama dengan Angkatan Laut, dan berapa kali kalau teman-teman lihat juga sudah melakukan penangkapan-penangkapan. Tapi apakah sudah berhenti? Belum, saya harus jujur," ucapnya.

"Kenapa pak nggak bisa dilakukan itu sampai rapat begitu? Luasan kita Sabang sampai Merauke, kapal kita cuma 30, anggaran operasi kita tidak bisa 100% 24 jam ada di sana dan kita masih 100% (pengawasan) manual," kata Trenggono lagi.

Sehingga pada akhirnya ia merasa perlu adanya dobrakan kebijakan di bidang teknologi pengawasan perairan RI yang dijalankan melalui program Ocean Big Data. Dengan sistem baru ini ia berharap setiap jengkal area perairan RI dapat terawasi dengan baik secara digital, sehingga membantu proses pengawasan secara keseluruhan.

"Ini yang kita mencoba kebijakan ocean big data yang harus kita implemen di dalam periode baru ini, harapan saya tahun depan sudah bisa selesai. Tidak ada pergerakan apapun yang tidak bisa dimonitor, termasuk (pencurian) pasir," terangnya.

(das/das)

Bisnis.com, BANDUNG--Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jabar berhasil melepas 300 ekor lobster hasil budi daya dalam ruangan ke laut lepas guna melestarikan siklus hidup hewan yang jadi komoditas laut unggulan Jabar.

DKP telah mengembangkan budi daya lobster dalam ruangan atau stock enhancement sejak 2020 dan pada 2024 ini berhasil melepas 300 ekor.

Kepala DKP Jabar Hermansyah mengatakan budidaya dalam ruangan ini dilakukan untuk menyelamatkan lobster Jabar dari kepunahan. Penangkapan benih lobster di Jabar tergolong masif dan intensif, sehingga dikhawatirkan akan memperpendek siklus hidup lobster.

"Jika tidak ditanggulangi dengan tepat maka sumber daya lobster di alam pada masa yang akan datang akan menurun dan terancam," ujar Hermansyah di Bandung, Jumat (18/10/2024).

Salah satu upaya Pemprov Jabar untuk menjaga stabilitas populasi lobster adalah dengan budi daya dalam ruangan (indoor).

"Kita sudah memulai penelitian dan pengembangan ini sejak 2020, dan alhamdulillah 2024 ini berhasil dengan merilis atau melepaskan kembali benih lobster ke laut. Memang jumlahnya belum banyak, tapi ini adalah langkah baik untuk masa depan lobster di Jawa Barat," kata Herman.

Analis Aqua Culture Ahli Muda UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan (PAPLWS) DKP Jabar Denny Hamdani menjelaskan, budi daya indoor dilakukan karena selama ini lobster sulit dibudidaya langsung di laut.

"Karena kondisi angin dan gelombang laut selatan, sehingga sangat sulit kita lakukan budidaya langsung di laut. Sehingga kita lakukan di indoor," jelasnya.

Menurut Denny, Jabar terbilang yang pertama kali berhasil membudidaya lobster dalam ruangan. "Catatan saya, kita yang pertama kali berhasil melakukannya. Budi daya indoor ini akan terus kita kembangkan sampai ketemu cara dan teknologi yang tepat," jelas Denny.

Ia menjelaskan, teknik budi daya dalam ruangan yang sekarang dilakukan baru pada sampai segmentasi 2 dengan ukuran lobster 50-70 gram dengan lama pemeliharaan 8 bulan.

Masih butuh uji coba lebih lanjut sampai dengan segmentasi 4 yang mana ukuran dan berat lobster bisa lebih maksimal, dan secara ekonomi akan lebih visibel dan menguntungkan nelayan.

Menurutnya, kunci keberhasilan budidaya lobster dalam ruangan adalah pakan, air, dan cahaya.

"Lobster itu ikan perairan dalam jadi tidak butuh cahaya yang terang atau langsung terkena sinar matahari. Kemudian tidak boleh terkena air hujan, lalu pakannya harus jenis moluska tertentu yang kebetulan di Pangandaran jenis itu banyak," pungkas Denny.

Jakarta: Sejumlah artikel di kanal nasional Medcom.id banyak diakses selama Kamis, 17 Oktober 2024. Bahkan, beberapa di antaranya berstatus terpopuler.

Artikel yang paling banyak diakses yaitu soal rencana pertemuan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Wakil ketua umum Gerindra Sugiono membeberkan bahwa Prabowo masih di Hambalang untuk melaksanakan pembekalan kepada calon wakil menteri. Hal itu merespons soal rencana pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Pak Prabowo pagi ini ada di Hambalang, beliau sedang melaksanakan pembekalan kepada wakil-wakil menteri. Jadwal selanjutnya saya belum monitor. Saya belum tahu update-nya, belum tahu update-nya saya,” ujar Sugiono, Kamis, 17 Oktober 2024.

Dari kabar yang beredar, Prabowo akan bertemu Megawati sebelum momen pelantikan presiden. Namun yang pasti, kata Sugiono, Prabowo hari ini masih berada di Hambalang untuk pembekalan para calon wakil menteri.

“Saya juga belum tahu, yang pasti hari ini kan Pak Prabowo masih di atas (Hambalang), ya masih ada acara sama para calon wamen,” ungkap Sugiono.

Soal Pertemuan dengan Megawati, Gerindra: Prabowo Sedang di Hambalang

Artikel kedua yang banyak diakses yaitu soal penyelundupan benih lobster. Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Baharkam Polri menggagalkan pengiriman 100 ribu benih bening lobster (BBL) ke luar negeri. Penggagalan tindak pidana ini menyelamatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp25 miliar.
"Apabila ini dikelola, sampai pada usia atau mungkin ukuran konsumsi, maka nilai jualnya akan jauh lebih tinggi," ujar Donny.

"Kemudian, berdasarkan barang bukti BBL yang kami sita ini, sejumlah 100 ribu benih, kalau kita konversikan dengan harga jual di pasar gelap, maka kami dari Ditpolairud telah berhasil mengamankan kerugian negara sebesar Rp25 miliar," kata Kasubdit Gakkum Korpspolairud Baharkam Polri Kombes Kasubdit Donny Charles Go dalam konferensi pers di Ditpolairud Baharkam Polri, Jakarta Utara, Kamis, 17 Oktober 2024.

Donny mengatakan kasus tindak pidana perikanan ini selalu menjadi atensi Ditpolairud bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta TNI Angkatan Laut. Sebab, benih bening lobster mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

Penyelundupan 100 Ribu Benih Lobster Digagalkan, Kerugian Negara Rp25 Miliar Diselamatkan

Artikel ketiga yang berstatus terpopuler yaitu soal Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden ketujuh itu resmi meneken perubahan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Aturan ini untuk mengakomodasi kabinet gemuk Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Salah satu pasal yang diubah dalam undang-undang itu adalah pasal 15. Pasal tersebut mengatur soal kewenangan presiden mengotak-atik jumlah kementerian, dan tak dibatasi seperti pada undang-undang sebelumnya.

"Jumlah keseluruhan kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden," bunyi pasal 15 di UU Kementerian Negara yang baru.

Akomodasi Kabinet Prabowo, Jokowi Teken Perubahan UU Kementerian Negara

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Tim gabungan dari Bareskrim Polri, Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau, dan Lantamal IV Batam berhasil menggagalkan penyelundupan 237.305 benih bening lobster (BBL) senilai Rp 23,6 miliar.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, penangkapan ini dilakukan di Perairan Berakit, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

"Upaya penyelundupan ini diawali dari informasi mengenai adanya 'kapal hantu' yang akan membawa BBL ke luar negeri secara ilegal," kata Nunung pada konferensi pers yang digelar di Kantor DJBC Khusus Kepri, Kamis (17/10/2024).

Kronologisnya, pada 14 Oktober 2024, tim gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan 237.305 benih bening lobster yang telah dipacking rapi menggunakan kapal HSC (high speed craft).

Penyelundupan ini merupakan bagian dari jaringan penyelundup yang beroperasi dari hulu ke hilir.

Barang berasal dari beberapa wilayah, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Sumatera Barat, kemudian diselundupkan melalui jalur darat di Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.

Barang bukti yang diamankan meliputi 46 kotak styrofoam berisi 237.305 ekor BBL dan satu unit kapal HSC.

Sementara itu, tersangka pengemudi kapal berinisial CM dan RI masih dalam pengejaran, dan pembeli yang diduga berada di luar negeri masih diselidiki.

"Benih lobster tersebut telah dilepasliarkan pada 15 Oktober 2024 di perairan Anak Kanipan Batu, Kabupaten Karimun," ungkap Nunung.

Pelaku akan dikenakan Pasal 88 Jo pasal 16 Ayat (1) dan atau Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja yang terjadi di Wilayah Indonesia.

"Para pelaku akan dijerat dengan pasal terkait penyelundupan perikanan dengan ancaman pidana 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1,5 miliar," ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polisi Gagalkan Penyelundupan 237.305 Benih Lobster Senilai Rp 23,6 Miliar", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/17/18512601/polisi-gagalkan-penyelundupan-237305-benih-lobster-senilai-rp-236-miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepulauan Riau, Tim Gabungan Bareskrim Polri, dan Lantamal IV Batam menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster yang terjadi di Perairan Berakit, Bintan, Kepulauan Riau. Tim menyita 37.305 benih bening lobster senilai Rp 23,6 miliar.

“Berawal dari informasi dan hasil penyelidikan yang valid mengenai adanya ‘kapal hantu’ yang akan menjemput benih lobster yang sudah terbungkus rapi, untuk dibawa ke luar negeri secara ilegal,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, 17 Oktober 2024.

Usai mengetahui kapal hantu itu, Nunung mengatakan tim gabungan mengejar dan menangkap kapal High Speed Craft pada 14 Oktober 2024. Senyampang, tim gabungan juga memetakan dari hulu ke hilir upaya penyelundupan benih lobster jaringan darat ini selama dua bulan.

Nunung mengatakan jalur darat di Sumatera terbagi menjadi dua bagian. Pertama, asal benih lobster itu dari Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Sumatera Barat. Kedua, para pelaku menggunakan jalur darat untuk menyelundupkan benih lobster melalui Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.

“Berdasarkan 2 bagian tersebut, sistem penyelundupan yang digunakan adalah sistem join cargo yang dimana seluruh barang yang diselundupkan akan terkumpul pada satu titik poin,” kata Nunung.

Benih bening lobster itu telah dilepasliarkan pada Selasa, 15 Oktober 2024 di perairan Anak Kanipan Batu, Kabupaten Karimun oleh Dit Tipidter Bareskrim Polri, Kanwilsus DJBC Kepri, Lantamal IV Batam, dan instansi terkait.

Nunung bercerita pada 14 Oktober 2024, tim gabungan telah menyita barang bukti berupa 46 kotak streofoam yang berisikan 237.305 ekor benih bening lobster dan 1 Unit Kapal High Speed Craft. Nunung menyebut tim gabungan saat ini masih mengejar dua pelaku berinisial CM dan RI yang masih buron.

“Masih dalam pengejaran dan sudah dikantongi identitas melalui IT Polri serta tersangka (buyer) masih kami dalami yang diduga tersangka pembeli (buyer) berada di luar negeri,” kata dia.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Nunung mengatakan para pelaku menggunakan modus mengumpulkan atau mengepul benih lobster asal pesisir selatan Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Lampung, dan Sumatera Barat. Usai mengumpulkan benih lobster, pelaku berkumpul di Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau.

“Kemudian dikemas dan diselundupkan ke Luar Negeri menggunakan Kapal HSC (High Speed Craft) atau yang biasa disebut kapal hantu,” kata dia.

Dalam konferensi pers itu turut hadir Dirkrimsus Polda Kepri Kombes Puttu Yuda Prawira, Danlantamal IV diwakili Wakil Komandan Lantamal IV Kolonel Laut (P) Ketut Budiantara, Kepala KPU Bea Cukai, Kepala Balai Karantina Stasiun TBK, Asintel Lantamal IV, Kapolres Kabupaten Karimun, Danlanal TBK, Kapolsek Meral, Kasat Reskrim Polres Karimun, Kepala Subdit Patroli Laut DJBC Kepri, Kabid penindakan dan sarana Operasi Kanwil DJBC Khusus Kepri, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe madia Pabean B Tanjung Balai Karimun.

Polisi menjerat pelaku Pasal 88 Jo pasal 16 ayat (1) dan atau pasal 92 Jo pasal 26 (ayat) 1 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja yang terjadi di Wilayah Indonesia. Dengan ancaman pidana penjara 8 tahun dan denda Rp1.500.000.000.

Jakarta: Polisi menggagalkan pengiriman benih bening lobster (BBL) diduga ke luar negeri secara ilegal. Seorang sopir Daihatsu Blink-Van berinisial B ditangkap.

Kasubdit Gakkum Korpolairud Baharkam Polri Kombes Donny Charles Go mengatakan kasus ini terungkap pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Berawal dari penangkapan sang sopir di Jalan Desa Kresno Widodo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran Lampung.

"Itu TKP-nya. Kemudian, barang bukti yang berhasil kami sita, 100 ribu benih-bening lobster, dan ini sudah dicacah oleh tim pencacah dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)," kata Donny di Ditpolairud Baharkam Polri, Jakarta Utara, Kamis, 17 Oktober 2024.
Donny melanjutkan pihaknya juga menyita satu unit mobil Daihatsu Blink-Van. Kemudian, 20 box styrofoam yang berisi 100 ribu BBL, da. satu unit handphone.

Baca juga: Bawa Bahan Peledak untuk Tangkap Ikan, Pria di Lampung Diringkus Polisi

Donny menuturkan pengungkapan kasus ini berawal dari Ditpolairud Baharkam Polri menerima informasi ada kendaraan yang dicurigai sedang membawa BBL. Kemudian, dibuntuti dan dihentikan di tempat kejadian perkara (TKP).

"Pada saat kami hentikan, kami periksa, di situ kami dapati, seseorang, yang berprofesi sebagai driver," ujar Donny.

Setelah mobil Daihatsu Blink-Van digeledah, ditemukan 20 box styrofoam berisi 100 ribu benih bening lobster. Polisi langsung memeriksa sopir dan mengakui bahwa BBL tersebut didapatkan secara terputus.

"Kemudian, barang ini pun juga nanti direncanakan akan dibawa ke Jambi. Setelah kita lakukan pemeriksaan, kita sudah tetapkan driver ini sebagai tersangka," ungkap Donny.

Tersangka B telah ditahan. Dia dijerat Pasal 92 Undang-Undang Tindak Perikanan Nomor 45 Tahun 2009. Dengan ancaman hukumannya 8 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

TEMPO.CO, Batam - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan modeling budi dayalobster di Batam, pada Kamis, 10 Oktober 2024. Ia yakin budi daya lobster ini bisa menekan angka penyelundupan yang terjadi daerah perbatasan terutama di Kota Batam.

Trenggono mengatakan pembangunan modeling ini merupakan tindak lanjut implementasi terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portunus spp.).

“Sektor kelautan dan perikanan kita memiliki potensi yang sangat besar, khususnya dalam komoditas lobster. Penting untuk terus mengembangkan tata kelola budi daya lobster yang komprehensif, mulai dari pengelolaan Benih Bening Lobster (BBL) hingga produksi lobster ukuran konsumsi, dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam,” kata Trenggono.

Trenggono juga mengatakan pembangunan modeling ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat peran Indonesia dalam pengelolaan lobster. Beberapa hal yang selama ini menjadi kelemahan dalam pembudidayaan lobster akan diperbaiki melalui modeling ini.

“Saya telah pelajari, negara penghasil lobster, seperti Vietnam sudah terbentuk ekosistem industri. Kelemahannya hanya masalah bibit lobster, dan mayoritas sumber bibitnya berasal dari Indonesia," ujar Trenggono. "Tidak kurang dari 500 juta bibit setiap tahun yang melayang, triliunan rupiah harta bangsa ini melayang ke negara lain, tanpa kita mendapatkan satu perak pun."

Ia berharap metode maupun teknologi budidaya modeling ini yang selanjutnya dapat diduplikasi ke berbagai daerah di Indonesia. Trenggono pun yakin bakal terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja serta Indonesia bisa menjadi produsen utama di dunia dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi BBL di dalam negeri. Pada akhirnya hal itu akan positif untuk pertumbuhan ekonomi wilayah, serta untuk peningkatan Pajak dan PNBP.

Trenggono menargetkan modeling budidaya lobster di Batam ini akan dibangun 2000 keramba. Artinya dengan tingkat produksi 14 bulan atau satu tahun dapat menghasilkan 120 ton lobster.

"Kalau dihitung rata-rata saja, paling rendah pendapatan di budi daya lobster Batam ini bisa Rp 48 miliar setiap tahunnya," kata Trenggono. Selain itu juga akan menyerap tenaga kerja sampai 600 orang pekerja. "Ini juga strategi kita menguasai industri lobster dari hulu dan hilir, agar mengurangi tindakan penyelundupan."

Modeling budi daya lobster di Batam merupakan modeling keempat yang dimandatkan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan, dari yang sebelumnya yaitu Modeling Budi Daya Udang di Kebumen, Modeling Budi Daya Rumput Laut di Wakatobi, Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang.

Pembangunan proyek percontohan ini, dalam rangka mengintegrasikan antara hulu (nursery), on-farm (KJA/kerangkeng pembesaran, kawasan budidaya kekerangan untuk pakan) dan hilir (gudang beku, dan unit pengolah lobster).

Selain itu, modeling ini juga bertujuan untuk peningkatan produktivitas, diseminasi teknologi budidaya lobster, peningkatan jumlah ekspor lobster, peningkatan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan pembudi daya. Rangkaian kegiatan ini yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, serta untuk peningkatan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Lobster merupakan salah satu komoditas penting yang bernilai ekonomi tinggi dan Indonesia memiliki potensi sumber daya benih bening lobster (BBL) yang melimpah. Estimasi Potensi BBL di 11 WPP RI sebesar 465.793.021 ekor (Kepmen KP No. 28 Tahun 2024 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan dan Kuota Penangkapan BBL).

Berdasarkan satudata KKP, volume produksi budi daya lobster Indonesia pada 2023 mencapai 433 ton dengan nilai sebesar Rp179 miliar (angka sementara). Potensi pasar makanan hasil laut di dunia, termasuk krustasea seperti lobster, diproyeksikan akan mencapai US$ 53,86 miliar pada tahun 2030. Adapun negara tujuan ekspor utama lobster Indonesia saat ini adalah Cina (47 persen), Taiwan (24 persen), dan Australia (13 persen).