Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman ikut menyoroti kasus yang menimpa Ipda Rudy Soik. Rudy Soik dipecat sebagai anggota Polri karena ada kesalahan dalam penyelidikan kasus dugaan mafia BBM.

Benny Harman mengatakan, dirinya sudah mengenal Rudy sejak 15 tahun silam. Ia menyebut Rudy merupakan simbol masyarakat NTT. Ia pun prihatin dengan situasi yang menimpa Rudy saat ini.

"Saya sampaikan Rudy representasi simbol masyarakat NTT. Kalau Rudy saat ini diperlakukan tidak manusiawi, tidak aneh tokoh di NTT angkat bicara. Apa betul Rudy melakukan hal yang dituduhkan?" kata Benny dalam rapat di Komisi III DPR, Senin (28/10). Rapat ini turut hadir Kapolda NTT Daniel Tahi Silitonga.

"Saya ingat 15 tahun silam Rudy dijebloskan ke bui karena TPPO, saya anggota Komisi III, saya kunjungi ke rutan di Mapolresta Kupang. Enggak ada yang berani kunjungi, tapi saya memberanikan datang ketemu beliau," kata dia.

Benny mengatakan, Rudy sejak lama memang terkenal rajin dalam mengusut TPPO. Oleh sebab itu, ia kaget saat mengetahui Rudy dipecat karena kesalahan dalam pengusutan kasus mafia BBM.

"Pemecatan Rudy karena kesalahan penanganan kasus BBM diduga melibatkan pengusaha hitam dan ditengarai ada kerja sama dengan pejabat Polda dihadapkan sidang kode etik," ucap Benny.

"Enggak masuk di akal saya Pak Kapolda, ada apa sebetulnya ini? Kalau ada kesalahan dilakukan Rudy apakah setimpal hukuman dijatuhkan kepadanya?" tambah dia.

Politikus Demokrat ini meyakini, ada sesuatu di balik pemecatan Rudy Soik. Ia menduga Kapolda NTT dikerjai oleh anak buahnya.

"Pak Kapolda, saya lacak, kayaknya ada masalah di balik ini, masalah itu saya temukan, orang yang memasuki Rudy ke bui di kasus TPPO, ada di Polda NTT, saya duga ini balas dendam," ucap Benny.

"Saya kenal Kapolda orang bijak, baru datang ke NTT, mungkin ndak kenal, saya duga Kapolda dikerjai anak buah buat hukum Rudy, ndak masuk akal ini Pak Kapolda kasus BBM kok sampe dipecat gitu, yang bener aja lah," tutur dia.

"Sayang Polda provinsi sampai dipanggil pusat hanya untuk tanggung jawab kekeliruan, kecuali Pak Kapolda membela anak buah, sayang Pak Kapolda ini, diadili di sini, dipermalukan di sini, apa ndak ada cara lain lebih bijak selain soal TPPO?" tutup Benny.