JAKARTA - Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Pol Winarto memimpin pengecekan lokasi lahan untuk program ketahanan pangan di Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut , Kalimantan Selatan, Selasa (5/11/2024). Selain melakukan pengecekan lokasi lahan, Kapolda juga bertatap muka dengan kelompok tani.

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Winarto berdialog dengan para petani dan kelompok tani setempat guna mengetahui kondisi lahan serta mendiskusikan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan lahan pertanian.

Irjen Pol Winarto mengatakan, tujuan kehadirannya bersama tim adalah untuk memastikan kesiapan dan dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional, khususnya dalam mengoptimalkan penggunaan lahan agar bermanfaat bagi ketahanan pangan lokal.

"Kami berharap sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan para petani dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian, mendukung kesejahteraan petani, dan menciptakan ketahanan pangan yang kuat di wilayah Tanah Laut," ujarnya.

Irjen Pol Winarto menekankan pentingnya peran seluruh pihak dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di wilayah Kalsel. Seperti diketahu, ketahanan pangan merupakan bagian dari Program 100 Hari Presiden Prabowo Subianto sekaligus menjadi isu strategis yang harus diperhatikan.

"Ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara Polri, khususnya Polda Kalsel dengan instansi terkait dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai hasil maksimal."

Kapolda mengatakan, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan. Langkah tersebut meliputi penguatan kordinasi antara pihak kepolisian dan pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan potensi pertanian dan perkebunan lokal.



Dalam kunjungan kerja tersebut, Kapolda Kalsel antara lain didampingi Dansat Brimob Polda Kalsel Kombes Pol Pria Premos, Kapolres Tanah Laut AKBP Muhammad Junaeddy Johnny, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut, Manager Inhutani III Kabupaten Tanah Laut, Pembina dan Ketua Gapoktan Sumber Rejeki, serta 40 anggota gabungan kelompok tani.

Irjen (Purn) Rikwanto setelah pensiun sebagai anggota Polri kini menjadi anggota DPR RI. Ia bergabung dengan Golkar dan kini bertugas di Komisi III.

Rikwanto ikut menanggapi pemecatan yang menimpa anggota Polda NTT Ipda Rudy Soik. Rudy dipecat karena melakukan kesalahan dalam mengusut kasus dugaan mafia BBM dan rangkaian kesalahan lainnya.

"Pak Daniel (Kapolda NTT) bukan saya mau tambah beban, kalau kita baca-baca tadi pelanggarannya itu karaoke, police line, fitnah, pergi tanpa izin. Ini dalam satu paket ya, satu waktu singkat," ucap Rikwanto dalam rapat di Komisi III DPR, Senin (28/10).

"Kalau istilah alat bukti itu, saksinya 20, ya 1 saksi, 1 alat bukti," tambah dia.

Eks Kapolda Kalimantan Selatan ini menyebut, vonis pemecatan tidak dengan hormat kepada Rudy terlalu dini. Ia menilai, Kapolda NTT perlu mempertimbangkan masalah ini.

"Pertimbangan PTDH terlalu cepat. Kalau mengacu aspirasi banyak pihak, kita melihat kasus, hal teknis terkait pemeriksaan, bisa dipertimbangkan status Rudy Soik," ucap Rikwanto,

Lebih jauh, Rikwanto mengatakan mengacu aturan, meski sudah dipecat, Rudy Soik masih bisa dipulihkan nama baiknya. Namun semua tergantung putusan pimpinan Polri dan Kapolda NTT.

"Karena yang bersangkutan sudah PTDH, kalau mau dimurnikan ada aturan main. Kami serahkan ke ketentuan yang berlaku di Polri dan Kapolri," ucap dia.

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman ikut menyoroti kasus yang menimpa Ipda Rudy Soik. Rudy Soik dipecat sebagai anggota Polri karena ada kesalahan dalam penyelidikan kasus dugaan mafia BBM.

Benny Harman mengatakan, dirinya sudah mengenal Rudy sejak 15 tahun silam. Ia menyebut Rudy merupakan simbol masyarakat NTT. Ia pun prihatin dengan situasi yang menimpa Rudy saat ini.

"Saya sampaikan Rudy representasi simbol masyarakat NTT. Kalau Rudy saat ini diperlakukan tidak manusiawi, tidak aneh tokoh di NTT angkat bicara. Apa betul Rudy melakukan hal yang dituduhkan?" kata Benny dalam rapat di Komisi III DPR, Senin (28/10). Rapat ini turut hadir Kapolda NTT Daniel Tahi Silitonga.

"Saya ingat 15 tahun silam Rudy dijebloskan ke bui karena TPPO, saya anggota Komisi III, saya kunjungi ke rutan di Mapolresta Kupang. Enggak ada yang berani kunjungi, tapi saya memberanikan datang ketemu beliau," kata dia.

Benny mengatakan, Rudy sejak lama memang terkenal rajin dalam mengusut TPPO. Oleh sebab itu, ia kaget saat mengetahui Rudy dipecat karena kesalahan dalam pengusutan kasus mafia BBM.

"Pemecatan Rudy karena kesalahan penanganan kasus BBM diduga melibatkan pengusaha hitam dan ditengarai ada kerja sama dengan pejabat Polda dihadapkan sidang kode etik," ucap Benny.

"Enggak masuk di akal saya Pak Kapolda, ada apa sebetulnya ini? Kalau ada kesalahan dilakukan Rudy apakah setimpal hukuman dijatuhkan kepadanya?" tambah dia.

Politikus Demokrat ini meyakini, ada sesuatu di balik pemecatan Rudy Soik. Ia menduga Kapolda NTT dikerjai oleh anak buahnya.

"Pak Kapolda, saya lacak, kayaknya ada masalah di balik ini, masalah itu saya temukan, orang yang memasuki Rudy ke bui di kasus TPPO, ada di Polda NTT, saya duga ini balas dendam," ucap Benny.

"Saya kenal Kapolda orang bijak, baru datang ke NTT, mungkin ndak kenal, saya duga Kapolda dikerjai anak buah buat hukum Rudy, ndak masuk akal ini Pak Kapolda kasus BBM kok sampe dipecat gitu, yang bener aja lah," tutur dia.

"Sayang Polda provinsi sampai dipanggil pusat hanya untuk tanggung jawab kekeliruan, kecuali Pak Kapolda membela anak buah, sayang Pak Kapolda ini, diadili di sini, dipermalukan di sini, apa ndak ada cara lain lebih bijak selain soal TPPO?" tutup Benny.

Kapolda NTT, Irjen Daniel Tahi membantah memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Ipda Rudy Soik karena usahanya mengungkap mafia BBM. Menurutnya, ada lima pelanggaran yang dilakukan Ipda Rudy.

Hal ini Daniel sampaikan di rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI pada Senin (28/10). Menurutnya, semua berawal dari ditemukannya Ipda Rudy Soik pergi berkaraoke di jam kerja bersama tiga anggota lainnya.

“Ada informasi pada saat itu yang menyatakan bahwa ada anggota polri yang sedang melaksanakan karaoke pada jam dinas, maka propam melaksanakan OOT dan ditemukan empat anggota Polri,” ujar dia.

“Satu bernama Yohanes Suhardi Kasatreskrim Polresta Kupang, kemudian yang kedua Ipda Rudy Soik yang waktu itu menjabat sebagai KBO Polresta Kupang dan dua Polwan yaitu Ipda Lucy dan Brigadir Jane,” sambungnya.

Menurur Daniel, bidang Propam Polda NTT melaporkan hal ini kepadanya. Keempat orang itu pun dibawa ke sidang etik.

Mereka diberikan hukuman berupa meminta maaf pada institusi, ditempatkan di tempat khusus selama 7 hari, dan demosi selama 3 tahun. Tiga orang menerima, kecuali Rudy yang mengajukan keberatan dan ingin banding.

“Dan saat sidang banding, menurut hakim banding, yang bersangkutan tidak kooperatif,” jelas Daniel.

Menurut Daniel, pengungkapan mafia BBM merupakan hal yang dibuat-buat oleh Rudy. Menurutnya, Rudy dengan inisiatifnya membuat surat perintah penyelidikan terhadap mafia ini.

“Ipda Rudy Soik sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM,” ujar Daniel.

“Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah mengajukan pada kapolres dengan inisiatif sendiri mengajukan Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM,” sambungnya.

Daniel menyebut apa yang dilakukan oleh Rudy merupakan upayanya untuk mem-framing bahwa dirinya tidak bersalah dan Polda NTT memecatnya karena mafia BBM.

“Nah menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ipda Rudy Soik ini hanya untuk mem-framing bahwa dia tidak bersalah,” jelas dia.

Pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Rudy menurut Daniel adalah Rudy memfitnah anggota Propam merupakan oknum yang menerima uang dari mafia BBM tersebut.

“Ternyata Ipda Rudy Soik memfitnah juga anggota propam yang menangani perkara ini, mengatakan bahwa anggota propam ini lah yang menerima setoran dari pelaku BBM,” terangnya.

Selanjutnya, Daniel mengungkap bahwa Rudy pernah mangkir dari pekerjaannya. Ipda Rudy Soik pergi ke Jakarta saat jadwalnya dinas.

“Ditemukan bahwa Ipda Rudy Soik meninggalkan tugas tidak berada di Kupang. Ternyata setelah dicek, Ipda Rudy Soik ada di Jakarta dan itu bisa dibuktikan oleh pemeriksa dengan mengambil manifes pesawat Citilink yang ke Jakarta pada tanggal itu dan potongan tiket bisa didapatkan,” ujar dia.

Lalu, menurut Daniel, saat Rudy akan diperiksa terkait dugaan tersebut, Rudy tak masuk kantor selama tiga hari. Hal ini, menurutnya, bisa menyusahkan pekerjaan propam.

“Selanjutnya, kasus yang dilakukan berangkat ke Jakarta itu setelah diputus, dia akan diperiksa. Ternyata, dia tidak berada di kantor. Dia tidak masuk berturut-turut selama tiga hari dan ini akan menyulitkan propam menangani perkara ini,” jelas dia.

Pelanggaran terakhir yang dilakukan Rudy menurut Daniel adalah pemasangan Police Line di drum-drum kosong milik seorang warga yang tak bersalah.

“Yang terakhir yang kelima adalah laporan dari orang yang dilakukan police line terhadap drum-drum kosong ini, melaporkan kepada polda bahwa ‘drum saya di-police line, akhirnya usaha saya, nama saya menjadi tercemar’,” ujar dia.

Karena perkara-perkara ini lah, menurut Daniel, Ipda Rudy Soik dikenai sanksi PTDH. Ia membantah dengan tegas tuduhan Ipda Rudy Soik kepada Polda NTT.

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Silitonga dan Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Agus Nugroho. Salah satu yang akan dibahas adalah kasus pemecatan Ipda Rudy Soik.

Ipda Rudy Soik sendiri dikenai sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) oleh Polda NTT. Isu berembus, ia dipecat karena upayanya mengungkap kasus mafia BBM.

RDP dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Tepat pukul 10.00 WIB rapat dibuka.

Rapat diawali dengan pemaparan dari Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi.

Sebelumnya. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Ariasandy, membantah sanksi PTDH untuk Ipda Rudy Soik karena membongkar mafia BBM. Ia mengeklaim, pihaknya sedang tidak menangani perkara dugaan mafia BBM.

"Tidak ada kasus mafia BBM yang ditangani baik Polresta maupun Polda," kata Ariasandy saat dikonfirmasi, Sabtu (12/10).

Ariasandy menegaskan, Ipda Rudy dijatuhi sanksi PTDH melalui sidang komisi kode etik profesi Polri (KKEP). Sanksi tersebut diberikan lantaran Ipda Rudy terbukti tidak profesional dalam menjalankan tugas.

"Ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dengan cara memasang police line pada drum dan jeriken kosong di lokasi milik Ahmad Anshar dan Algajali Munandar tanpa didukung administrasi penyelidikan," jelas Ariasandy.

"Yang mana tempat tersebut tidak terdapat barang bukti dan bukan merupakan peristiwa pidana," sambungnya.

Selain itu, vonis PTDH tersebut juga diberikan karena Ipda Rudy sudah 3 kali melakukan pelanggaran disiplin dan 1 kali pelanggaran kode etik profesi.

Ipda Rudy Sudah Lapor Komnas HAM, Ngaku Dapat Intimidasi

Ipda Rudy Soik, sudah melapor ke Komnas HAM. Menurutnya, teror dan intimidasi pada dirinya dan keluarganya tak bisa ditolerir lagi.

“Memang kenapa saya harus datang buat laporan karena tindakan-tindakan ini sudah berlebihan,” ujarnya di kantor Komnas HAM, Jakarta pada Jumat (25/10).

“Bahkan istri saya tangannya diremas, dibentak, divideokan, seperti itu sebagai suami kita tidak terima,” sambungnya.

Menurut kuasa hukum Rudy, Judianto Simanjuntak, apa yang diterima oleh kliennya beserta keluarga diduga melanggar HAM. Karena itu lah mereka melapor.

“Supaya Komnas HAM bisa memberikan perlindungan hukum terhadap Pak Rudy Soik karena di sini ada dugaan pelanggaran HAM soal pemberhentian dan tindakan intimidasi yang dialami Pak Rudy dan keluarganya,” terangnya di tempat dan waktu yang sama.

MANADO - Polda Sulawesi Utara (Sulut), menggelar upacara serah terima Pataka 'Maesa'an Waya' yang merupakan rangkaian kegiatan serah terima jabatan Kapolda Sulut yang baru dari Irjen Pol Yudhiawan kepada Irjen Pol Roycke Harry Langie, Senin (30/9).

Pada kesempatan itu, Irjen Pol Roycke Harry Langie, mengatakan jika dia dengan penuh hormat menerima Pataka Polda Sulut sebagai simbol keberlanjutan dan komitmen dalam menjalankan tugas mulia.

"Serah terima pataka ini menandai kesinambungan kepemimpinan yang kokoh, yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, serta pengabdian kepada bangsa dan negara," ujar Roycke.

"Maesa'an Waya" sendiri yang berasal dari bahasa Minahasa memiliki makna bersama untuk bersatu dan bersatu untuk bersama atau torang samua basudara seperti slogan Sulut selama ini.

Roycke mengatakan, jika hal ini menggambarkan semangat persatuan, kekuatan, dan kebersamaan di antara seluruh jajaran kepolisian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

"Pataka ini juga melambangkan komitmen Polri untuk terus berpegang pada nilai-nilai integritas, loyalitas, dan profesionalisme di wilayah Sulawesi Utara," ujarnya.

Lebih lanjut, Roycke mengatakan jika dirinya akan melanjutkan semua program kebijakan dan strategi yang telah dirintis oleh Irjen Pol Yudhiawan, yang merupakan penjabaran program Kapolri dalam transformasi menuju Polri yang presisi.

"Untuk itu, saya mengajak segenap personel jajaran Polda Sulut untuk berusaha semaksimal mungkin berbuat yang terbaik. Saya tidak akan dapat bekerja sendiri dalam mewujudkannya, tanpa adanya kerja sama yang baik serta dukungan. Untuk itu pada momen yang penting ini, saya harapkan dukungan dari seluruh personel jajaran Polda Sulut," ujar Roycke kembali.

Sementara, Irjen Pol Yudhiawan yang memimpin Polda Sulut selama 8 bulan 24 hari, mengatakan jika dirinya sangat berterima kasih, karena selama menjalankan tugas Polri di Polda Sulut, bisa diselesaikan dengan baik karena kerja sama dan kolaborasi baik secara internal dan didukung seluruh stakeholder yang ada.

"Selama kurun waktu menjabat, banyak hal yang telah diberikan oleh saudara-saudari sekalian, yang saya rasa sangat membantu dalam pelaksanaan tugas saya. Semua itu telah memberikan kesan tersendiri sekaligus mewarnai dan mengisi lembaran perjalanan tugas saya," ujarnya kembali.

Kegiatan serah terima pataka ini dihadiri oleh Wakapolda Sulut Brigjen Pol Bahagia Dachi, para PJU, Kapolresta dan para Kapolres, serta seluruh personel Polda Sulut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melantik 4 kapolda baru dan melakukan pengukuhan terhadap 2 jabatan baru di Polri, Sabtu (28/9/2024).

Adapun 4 kapolda yang dilantik yakni, Kapolda Sumatra Selatan (Sumsel) Irjen Andi Rian R Djajadi. Sebelumnya, Andi Rian menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel).

Andi Rian menggantikan Irjen Albertus Rachmad Wibowo yang ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (Waka BSSN).

Lalu, Kapolda Sulsel Irjen Yudhiawan Wibison, yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulawesi Utara (Sulut).

Kemudian, Kapolda Sulut Irjen Roycke Harry Langie, yang sebelumnya menjabat Kakorbinmas Baharkam Polri, dan Kapolda NTB Irjen Hadi Gunawa, yang sebelumnya menjabat Koorsahli Kapolri.

Dalam kesempatan tersebut, Listyo Sigit memimpin upcara pelantikan dan serah terima jabatan pejabat utama Mabes Polri dan para kapolda, serta kenaikan pangkat sejumlah pati Polri di ruang Rupattama Mabes Polri.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Erdi A Chaniago mengatakan, dalam upacara ini ada dua jabatan baru yang dikukuhkan yakni Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) dan Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena).

"Kapolri memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan pejabat utama Mabes Polri Dan para Kapolda, serta upacara laporan kenaikan pangkat ke dan dalam golongan Pati Polri," kata Erdi dalam keterangan tertulisnya.

Dia mengatakan, Kapolri melantik sekaligus serah terima jabatan sebanyak 4 kapolda baru dan 29 anggota Polri yang mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Kapolri juga mengkukuhkan jabatan baru, yaitu Astamaops Kapolri dan Astamarena Kapolri yang sebelumnya bernama Asops Kapolri dan Asrena Kapolri.

Kedua jabatan baru tersebut dijabat oleh jenderal bintang tiga atau Komisaris Jenderal, yakni Astamaops dijabat Komjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca dan Komjen Pol Wahyu Hadiningrat menjabat Astamarena.

MANADO - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, melantik Irjen Pol Roycke Harry Langie, SIK.MH, sebagai KapoldaSulawesi Utara (Sulut). Pelantikan diselenggarakan di ruang Rupattama Mabes Polri, Sabtu (28/9) hari ini.

Irjen Pol Roycke Harry Langie yang sebelumnya menjabat Kakorbinmas Baharkam Polri, menggantikan Irjen Pol Yudhiawan, yang dimutasi sebagai Kapolda Sulawesi Selatan.

Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Thamsil, mengatakan pelantikan itu bersamaan dengan pengukuhan jabatan baru di lingkungan Polri.

“Dijadwalkan, upacara serah terima Pataka Polda Sulut Maesa’an Waya akan berlangsung pada hari Senin (30/9) di Mapolda Sulut,” kata Michael.

Sebelumnya, selain jabatan Kapolda Sulut, dalam pelantikan itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan pejabat utama Mabes Polri dan para Kapolda, serta kenaikan pangkat sejumlah pati Polri.

Adapun dua jabatan baru yang dikukuhkan yakni Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) dan Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena).

Tiga organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, yakni Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY melakukan audiensi dengan Kapolda DIY, Irjen Pol Suwondo Nainggolan, di Mapolda DIY pada Jumat (27/9).

Audiensi tersebut membahas masalah terkait peredaran minuman keras (miras) di DIY.

“Gejala dan adanya tumbuh minuman keras dengan berbagai outlet baik yang legal maupun ilegal itu tampaknya harus disikapi. Bagaimana Polda atau pihak-pihak kepolisian atau pihak-pihak lain yang berwenang,” kata Ketua PW Muhammadiyah DIY, Muhammad Ihwan Ahada ditemui di Mapolda DIY usai acara, Jumat (27/9).

Menanggapi hal tersebut, Suwondo mengatakan pihaknya akan segera merespons masalah miras di DIY baik dari toko legal maupun toko ilegal. Usai pertemuan ini, Suwondo mengatakan segera melakukan rapat terbatas dengan jajaran kepolisian di tingkat kabupaten dan kota.

“Setelah ini kami lakukan rapat terbatas kami sendiri mengenai penuntasan miras. Kita rapatkan langkahnya akan seperti apa,” kata Suwondo.

“Polda mengambil sangat serius persoalan ini, sangat serius, termasuk yang legal,” tambahnya.

Selama ini, penanganan miras kata Suwondo telah dilakukan upaya seperti penggerebekan dan penindakan.

“Sejauh ini untuk yang ilegal sudah diberantas gitu, kalau yang legal intinya kita ambil serius,” ujarnya.

Diketahui, pertemuan ini juga dihadiri oleh Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (PWNA DIY), PW Muslimat. Sementara dari pihak kepolisian, hadir juga Kapolresta Sleman, Kapolresta Kota Yogyakarta, dan Kapolres Bantul.

Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto mengumpulkan seluruh Kapolres hingga Kasat beserta penyidik jajaran Polda Sumut hari ini, Kamis (26/9).

Pertemuan ini digelar di aula Polda Sumut untuk membahas ramainya geng motor dan aksi begal yang belakangan terjadi.

Belakangan, memang viral sepasang kekasih dibegal. Pelakunya pun sudah ditangkap dan ditembak pada bagian kaki. Selain itu, ramai pula aksi geng motor membawa sajam di pusat kota pada siang hari.

“Saya pastikan dan saya arahkan kepada mereka adalah untuk memberantas peredaran narkoba dengan tegas dan secara continue dan kedua yang terkait dengan begal dan geng motor saya perintahkan berikan tindakan keras dan terukur,” kata Whisnu usai pertemuan.

“Sehingga tak ada lagi namanya geng motor dan begal. Kami berusaha melakukan yang terbaik dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang aman dan tertib menjelang pilkada 27 November,” sambungnya.

Pelaku begal ditindak keras

Whisnu memastikan akan memberikan tindakan tegas terukur kepada para pelaku begal. Katanya, hal itu karena aksi para begal membahayakan nyawa orang lain.

Sementara, untuk geng motor, kata dia, akan dilakukan pendekatan humanis. Namun, dengan catatan tidak membawa sajam dan tidak buat onar.

“Penegakan hukum tembak di tempat itu sesuai aturan. Jadi kita nggak lakukan tembak massa, geng motor yang nggak lakukan apa-apa kita tembak? Ya enggak lah, ya,” kata dia.

“Bagi pelaku kejahatan intensitas membahayakan petugas itu kita upayakan paksa. Kalau geng motor anak-anak itu kan penegakan hukum secara baik humanis tapi menekan kegiatan mereka. Kalau gunakan sajam kami terapkan UU Darurat dan ancaman hukumannya juga di atas lima tahun. Kalau begal tentu upaya paksa keras,” jelasnya.

Isu soal Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo tidak bersedia menyalami Calon Gubernur Jateng Andika Perkasa kini ramai dibahas di berbagai platform media sosial.

Awal mulanya adalah sebuah video yang mengesankan Ribut Hari Wibowo tak mau bersalaman dengan Andika Perkasa.

Seperti apa duduk perkara sebenarnya?

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, meluruskan bahwa peristiwa itu tidak ada unsur kesengajaan. Sebab katanya, bila dilihat dengan saksama, saat itu Ribut Hari Wibowo yang sedang berjalan hendak meninggalkan kantor KPU Jateng di Semarang sudah menundukkan kepala untuk berpamitan.

"Jadi saat itu tidak ada unsur kesengajaan tidak mau bersalaman," kata Artanto dalam keterangannya, Kamis (26/9).

Video yang viral itu, kata Artanto, berbanding terbalik saat Ribut dan Andika bertemu di ruang transit di KPU Jateng dalam acara pemilu damai, pada Selasa (24/9) malam.

"Di mana antara Pak Andika dengan Pak Ribut di ruang transit menunjukkan sikap yang bersahabat, karena keduanya selain bersalaman dan cipika-cipiki juga ngobrol akrab membahas berbagai hal," ucapnya.

Terkait, video yang terkesan Ribut enggan bersalaman dengan Andika, menurut Artanto, sengaja diunggah ke media sosial dengan tujuan untuk memperkeruh suasana.

Hal itu sengaja di-framing oleh orang yang tidak senang pilkada berlangsung damai, aman dan nyaman.

"Untuk itu kami yakinkan bahwa keakraban, soliditas antara TNI dan Polri tetap terjalin dan terjaga dengan baik," paparnya.

Upaya pihak tertentu tersebut, kata Artanto, tidak membuat hubungan TNI/Polri di Jawa Tengah yang selama ini berjalan baik, solid, terpengaruh atas upaya-upaya tersebut.

"Untuk itu kami juga menyayangkan hanya video yang menggambarkan Kapolda terkesan tidak bersedia bersalaman dengan Bapak Andika dibesar-besarkan, sedang video keakraban keduanya di ruang transit KPU Jateng malam itu yang diawali saling bersalaman dan cipika-cipiki tidak diekplore atau diviralkan di media," jelasnya.

Sebelumnya, ramai di media sosial Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo dan Pj Gubernur Jateng Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana diduga tak mau bersalaman dengan calon Gubernur Jateng Andika Perkasa.

Peristiwa tersebut terjadi saat kegiatan Deklarasi Kampanye Damai yang digelar oleh KPUD Provinsi Jawa Tengah, Selasa (24/9) kemarin.

Dalam video yang beredar Andika yang memakai kemeja hijau itu terlihat sudah mengulurkan tangan kepada Irjen Ribut yang berjalan di depannya. Namun, Ribut terlihat hanya melewati Andika.

Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Politik Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi di lingkungan Polri. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram bernomor ST/2098/IX/KEP./2024, ST/2099/IX/KEP./2024, ST/2100/IX/KEP./2024, dan ST/2101/IX/KEP./2024 tertanggal 20 September 2024.

Dalam mutasi tersebut, Listyo menunjuk Brigjen Pol. Desy Andriani sebagai Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri. Sebelumnya, Brigjen Pol. Desy menjabat sebagai Psikolog Kepolisian Utama Tk1 SSDM Polri.

"Ini merupakan komitmen Bapak Kapolri dalam upaya mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan yang dikutip Senin (23/9).

Selain Brigjen Desy, Kapolri juga mengukuhkan Irjen Pol. Wahyu Hadiningrat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena). Pejabat lain yang diangkat adalah Irjen Pol. Verdianto Iskandar Bitticaca sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops).

Trunoyudo mengatakan promosi dan rotasi adalah hal yang biasa di dalam suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan serta perlindungan Polri kepada masyarakat. "Mutasi dan rotasi adalah proses alamiah dalam organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja, tour of duty area," katanya.

Dalam mutasi ini terdapat empat kapolda dan empat wakapolda baru.

Daftar nama empat Kapolda yang baru dimutasi

1. Irjen Pol. Andi Rian R. Djajadi menjadi Kapolda Sumsel yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sulsel.
2. Irjen Pol. Yudhiawan Wibisono menjadi Kapolda Sulsel yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sulut.
3. Irjen Pol. Roycke Harry Langie menjabat Kapolda Sulut yang sebelumnya menjabat sebagai Kakorbinmas Baharkam Polri.
4. Irjen Pol. Hadi Gunawan menjabat Kapolda NTB yang sebelumnya menjabat sebagai Koorsahli Kapolri.

Daftar nama 4 Wakapolda yang baru dimutasi

1. Wakapolda Jatim Kombes Pol. Pasma Royce.
2. Wakapolda Jabar Kombes Pol. Wibowo.
3. Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Komang Sandi Arsana.
4. Wakapolda Babel Brigjen Pol. Tony Harsono.