Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bersama dengan KBRIDhaka menyusun rencana kontingensi untuk mengantisipasi konflik lebih lanjut di Bangladesh.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha mengatakan bahwa pihaknya dan KBRI Dhaka terus memonitor situasi dan menjalin komunikasi dengan para Warga Negara Indonesia (WNI) di sana.

"Hingga saat ini para WNI dalam keadaan selamat. Dari total 563 WNI di Bangladesh, mayoritas adalah ibu rumah tangga yang menikah dengan warga negara Bangladesh," katanya kepada awak media, pada Minggu (21/7/2024).

Dia menyatakan bahwa demonstrasi di Bangladesh terjadi lantaran pemerintah memberlakukan sistem kuota untuk penerimaan pegawai negeri di negara itu.

Lebih lanjut, KBRI Dhaka juga telah memberikan imbauan kepada komunitas WNI untuk tetap waspada, menghindari kerumunan massa, mematuhi arahan dari otoritas setempat dan segera menghubungi hotline KBRI Dhaka jika menghadapi situasi darurat.

Kemlu dan KBRI Dhaka akan terus memonitor situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi keselamatan WNI.

"Kemlu dan KBRI Dhaka memantau dari dekat situasi keamanan di Bangladesh selama berlangsungnya demonstrasi yang menuntut penghapusan sistem kuota penerimaan pegawai negeri," ucapnya.

Seperti diketahui, demonstrasi menentang pemberlakuan sistem kuota dalam penerimaan pegawai negeri terjadi di Bangladesh, dan berujung bentrok.

Banyak dari mahasiswa membawa tongkat dan batu untuk melawan aparat kepolisian dalam unjuk rasa di Ibu Kota Dhaka pada Kamis (18/7/2024).

Sedangkan, pihak otoritas di negara itu memutus sementara koneksi internet untuk meredam unjuk rasa, dan data menunjukkan 10 orang tewas dalam bentrok dengan aparat kepolisian, pada pekan ini.

Adapun demonstrasi tersebut dipicu tingginya angka pengangguran di Bangladesh. Hampir satu perlima dari total populasi 170 juta jiwa di negara itu tidak sekolah atau tidak bekerja.