Dhaka: Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina menuding kubu oposisi sebagai penyulut dan penghasut aksi kekerasan dalam aksi protes mahasiswa yang menentang sistem kuota pekerjaan pemerintah sejak beberapa pekan terakhir. Ia menyatakan bahwa jam malam masih berlaku hingga saat ini, dan baru akan dicabut ketika situasi dan kondisi sudah membaik.

Mengutip dari Malay Mail, Selasa, 23 Juli 2024, komentar Hasina muncul sehari setelah pengadilan tertinggi Bangladesh menghapus sebagian besar kuota pekerjaan dalam sebuah keputusan pada hari Minggu.

Keputusan ini datang setelah bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan yang memicu penutupan akses internet, pemberlakuan jam malam, dan pengerahan tentara. Data rumah sakit mencatat setidaknya 147 korban tewas akibat kekerasan terkait aksi protes kuota pekerjaan di Bangladesh.

Hasina, yang baru saja memenangkan masa jabatan keempat, mengatakan bahwa jam malam diterapkan untuk melindungi warga.

“Kami terpaksa memberlakukan jam malam untuk melindungi nyawa dan harta benda warga. Saya tidak pernah menginginkannya,” katanya.

“Kami akan mencabut jam malam setiap kali situasi menjadi lebih baik,” sambung Sheikh
Hasina.

Sistem Kuota Pekerjaan Bangladesh

Dia menyalahkan oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh, Partai Jamaat-e-Islami, dan sayap mahasiswa atas kerusuhan yang terjadi. Kedua partai tersebut belum memberikan komentar, namun mereka sebelumnya menuduh Hasina melakukan otoritarianisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan penindasan terhadap kebebasan berbicara dan perbedaan pendapat. Tuduhan ini telah dibantah oleh pemerintah Hasina.

Mahkamah Agung Bangladesh memutuskan bahwa 93% pekerjaan pemerintah harus terbuka untuk kandidat berdasarkan prestasi, mengurangi kuota yang sebelumnya dialokasikan untuk keluarga pejuang kemerdekaan, perempuan, dan kelompok kurang beruntung dari 56% menjadi 7%. Para ahli menyatakan bahwa kekerasan ini dipicu oleh stagnasi pertumbuhan pekerjaan di sektor swasta dan tingginya pengangguran kaum muda Bangladesh.

Meski sebagian besar pengunjuk rasa mematuhi jam malam, mereka memberikan ultimatum 48 jam kepada pemerintah untuk memenuhi tuntutan baru, termasuk permintaan maaf dari Hasina, pemulihan internet, dan pembukaan kembali kampus. Kepolisian Dhaka melaporkan penangkapan 516 orang terkait kekerasan tersebut, dengan tiga polisi tewas dan lebih dari 1.000 orang terluka.

Perekonomian Bangladesh dengan kisaran nilai USD416 miliar telah menjadi salah satu yang tumbuh paling cepat di dunia selama bertahun-tahun. Tetapi Bangladesh menghadapi kesulitan setelah pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina, yang memperburuk inflasi dan mendorong pemerintah mencari bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF). (Shofiy Nabilah)

Baca juga: Protes Soal Kuota Pekerja di UEA, 57 Warga Bangladesh Dihukum Penjara

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bersama dengan KBRIDhaka menyusun rencana kontingensi untuk mengantisipasi konflik lebih lanjut di Bangladesh.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha mengatakan bahwa pihaknya dan KBRI Dhaka terus memonitor situasi dan menjalin komunikasi dengan para Warga Negara Indonesia (WNI) di sana.

"Hingga saat ini para WNI dalam keadaan selamat. Dari total 563 WNI di Bangladesh, mayoritas adalah ibu rumah tangga yang menikah dengan warga negara Bangladesh," katanya kepada awak media, pada Minggu (21/7/2024).

Dia menyatakan bahwa demonstrasi di Bangladesh terjadi lantaran pemerintah memberlakukan sistem kuota untuk penerimaan pegawai negeri di negara itu.

Lebih lanjut, KBRI Dhaka juga telah memberikan imbauan kepada komunitas WNI untuk tetap waspada, menghindari kerumunan massa, mematuhi arahan dari otoritas setempat dan segera menghubungi hotline KBRI Dhaka jika menghadapi situasi darurat.

Kemlu dan KBRI Dhaka akan terus memonitor situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi keselamatan WNI.

"Kemlu dan KBRI Dhaka memantau dari dekat situasi keamanan di Bangladesh selama berlangsungnya demonstrasi yang menuntut penghapusan sistem kuota penerimaan pegawai negeri," ucapnya.

Seperti diketahui, demonstrasi menentang pemberlakuan sistem kuota dalam penerimaan pegawai negeri terjadi di Bangladesh, dan berujung bentrok.

Banyak dari mahasiswa membawa tongkat dan batu untuk melawan aparat kepolisian dalam unjuk rasa di Ibu Kota Dhaka pada Kamis (18/7/2024).

Sedangkan, pihak otoritas di negara itu memutus sementara koneksi internet untuk meredam unjuk rasa, dan data menunjukkan 10 orang tewas dalam bentrok dengan aparat kepolisian, pada pekan ini.

Adapun demonstrasi tersebut dipicu tingginya angka pengangguran di Bangladesh. Hampir satu perlima dari total populasi 170 juta jiwa di negara itu tidak sekolah atau tidak bekerja.

Dhaka: Ketua komisi HAM PBB Volker Turk memberikan pernyataan terhadap bentrokan antara pemerintah dan mahasiswa yang terjadi di Bangladesh. Turk menyebut bahwa peristiwa tersebut “mengejutkan dan tidak bisa diterima”.

“Saya khawatir dengan kekerasan di Bangladesh pada minggu terakhir ini, yang menyebabkan banyak kematian dan ratusan luka-luka” Ujar Turk seperti disitat dari laman resmi Komisi HAM PBB, 19 Juli 2024.

Turk juga menyatakan kekhawatirannya terhadap laporan di Bangladesh, di mana pemerintahan tersebut, menggunakan pasukan paramiliter seperti Tentara Perbatasan Bangladesh dan Batalion Aksi Cepat (RAB) terhadap warga sipil yang masih memiliki banyak 'catatan pelanggaran HAM'.

Turk pun mendesak pemerintahan Bangladesh untuk menjamin hak kebebasan berekspresi masyarakat, tanpa rasa takut terhadap hidup mereka.
Komisi HAM menilai bahwa kebijakan pemerintahan Bangladesh untuk menutup akses internet negara tersebut, mengekang kebebasan berekspresi masyarakat dan akses tersebut harus dipulihkan secepat mungkin.

Komisi tersebut juga menilai bahwa pemimpin politik Bangladesh harus bekerja sama dengan populasi muda untuk menemukan solusi terhadap isu ekonomi yang telah melanda negara tersebut.

Para demonstran menuntut lowongan pekerjaan yang mereka nilai kebanyakan diberikan kepada keluarga veteran yang berjuang pada Perang Kemerdekaan Bangladesh tahun 1971.
Melampir dari Al-Jazeera, seperlima dari 170 juta populasi di Bangladesh tidak memiliki pekerjaan maupun teredukasi.

Melansir dari AFP, angka kematian dalam bentrokan itu sudah mencapai angka 105 korban jiwa pada hari Jumat, dan lebih dari 1000 orang luka-luka.

(WAN)