Jakarta: Media sosial X (dulu Twitter) tengah ramai perdebatan joki skripsi yang dinormalisasi oleh sejumlah warganet. Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, Edy Suandi, menyebut sanksi kecurangan skripsi mestinya dikenakan kepada mahasiswa dan dosen.

"Memberikan sanksi tegas sampai dikeluarkan atau teguran lain buat mahasiswa yang melanggar, juga dosen yang tidak melalukan proses pembimbingan dengan benar," kata Edy kepada Medcom.id, Jumat, 26 Juli 2024.

Edy mengatakan sanksi bisa dijatuhkan karena kampus telah memiliki SOP terhadap penyusunan skripsi. Menurutnya, apabila terjadi kecurangan, hal itu mungkin saja terjadi karena mahasiswa dan dosen tidak menjalankan SOP dengan baik.
"Perguruan tingginya perlu memiliki regulasi tentang syarat minimal tatapmuka atau bimbingan, agar bimbingan riil terjadi, bukan asal mengesahkan saja," kata Edy.

Selain itu, kampus juga perlu membatasi jumlah mahasiswa bimbingan terhadap satu dosen. Hal itu agar kualitas bimbingan terjaga.

"Jadi harus dibatasi jumlah bimbingan per mahasiswa di setiap dosen. Agar dosen betul-betul punya waktu melakukan bimbingan," jelas dia.

Sebelumnya, warganet di X (dulu Twitter) tengah ramai membahas soal joki. Hal ini bermula dari keresahan akun X @abigailimuriaa terkait pengguna dan penyedia jasa joki skripsi.

Diksusi di antara warganet terbelah. Masih ada warganet yang menormalisasi joki dan menganggap hal itu tak masalah.

Belakangan ada warganet mengungkap jasa joki yang sampai berbentuk startup. Bahkan, pengikutnya di Instagram sampai 300 ribu dan banyak dipromosikan oleh selebgram atau influencer.

Baca juga: Kemendikbudristek: Perjokian Melanggar UU Nomor 12 Tahun 2012

(REN)

Jakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mengambil tindakan tegas terhadap dua dosen yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Keduanya sudah diberhetikan sementara.

"UMS telah bertindak cepat dengan menjatuhkan sanksi sementara berupa dosen yang bersangkutan tidak diperkenankan membimbing maupun menguji skripsi, tesis, dan disertasi dan menonaktifkan jabatan struktural dosen terduga kasus chatting," kata Wakil Rektor IV Bidang SDM AIK UMS, Em Sutrisna, di Instagram @umsofficial dikutip Rabu, 17 Juli 2024.

Informasi terkait dua kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi diduga dilakukan dosen UMS beredar di media sosial. Pertama, mahasiswi mendapat pelecehan saat bimbingan skripsi di rumah dosen.
Kedua, dosen yang juga pejabat UMS mengajak mahasiswi berhubungan badan melalui chatting. Em Sutrisna mengatakan pihak program studi dan Satgas PPKS UMS langsung bergerak cepat dan melakukan investigasi awal sejak informasi itu viral.

"Hasil investigasi awal diakui benar terjadi bimbingan skripsi di rumah dosen," beber Em Sutrisna.

Dia mengatakan hal ini melanggar aturan UMS berupa SK Rektor Nomor 84/2/2022 Pasal 10. Aturan itu menyatakan bimbingan skripsi, tugas akhir, tesis, dan disertasi secara luring dilakukan di lingkungan Kampus UMS.

Sementara itu, kata dia, pada kasus chatting asusila telah terjadi pelanggaran SK Rektor Nomor 31/4/2022 Pasal 40 tentang Pedoman Kehidupan Islami Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UMS.

"Sanksi definitif akan diumumkan secepatnya setelah tim PPKS, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UMS dan Komisi Penegak Disiplin Pegawai UMS selesai bersidang secepatnya," tutur dia.

Em Sutrisna menyebut pihaknya juga sudah memindahkan semua mahasiswa bimbingan dosen dan melakukan pendampingan terhadap mahasiswi oleh Satgas PPKS.

"Prinsip yang diterapkan UMS adalah keputusan akan transparan, cepat, yang salah dikenakan sanksi, yang benar dilindungi," ujar Em Sutrisna.

Baca juga: Dosen UMS Diduga Lecehkan Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi

(REN)